BAB II KAJIAN TEORETIS
2.1 Hakikat Pemberdayaan Perempuan 2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan
dan
memberdayakan
merupakan
terjemahan
dari
kata
"empowernwent " dan " empower" menurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung pengertian pertama adalah to give power or authrity to yang
artinya
sebagai
memberi
kekuasaan,
mengalihkan
kekuatan
atau
mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang ke dua adalah to give ability to or enable yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan (Prijoyono & Pranarka, 1996:56). Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan
yang
lebih
mengasentuasikan
sifat-sifat
"people
centered,
participatory empowering sustainable". Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama. yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut.
Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan. Dengan pendekatan ini 7 diharapkan akan lahir model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuantidak cukup hanya "ditandai" dalam bentuk uang, tenaga dan innatura lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan. Dalam proses pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Pada dasarnya
penerapan nilai-nilai demokrasi pada program
pemberdayaan perempuan sama dengan penerapan nlial-nilal demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya berupa dana (modal, sumberdaya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan). Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika pria dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan yang dilandasl sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. 2.1.2. Strategi Pemberdayaan Perempuan Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuanmitra sejajar pria dengan menggunakan pendekatan dua arab perempuandan pria yang saling menghormati
sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehigga menjadt manustia mandtiri tetapi tetap berkepribadian. Konsep gender muncul dan berkembang karena adanya ketidakpuasan dengan konsep jenis kelamin yang hanya menggambarkan laki-laki dan perempuan semata-mata dari segi biologis. Dengan meningkatnya kesadaran bahwa peran perempuanperlu dilihat dalam konteks masyarakat, dan dalam hubungan dengan kaum laki-laki, para perencana dan praktisi mengemukakan pendekatan gender dan pembangunan (Gender and development ) atau GAD sebagai konsep, strategi, dan perencanaan yang lebih tepat. Konsep gender merupakan konsep sosial budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran, fungsi, dan peritaku laki-laki dan perempuandalam masyarakat. Konsep ini merujuk kepada pemaharnan bahwa identitas, peran, fungst, pola peritaku, kegiatan, dan persepsi baik tentang perempuanmaupun laki-laki ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Dengan dernikian, penggambaran perempuandan laki-laki berakar dalam kebudayaan, dan bukan berdasarkan. aspek biologis saja. Menurut Adi (2008:77), strategi perempuan sebagai berikut: a. Perempuan mempunyai peranan pada sektor domestik dan publik. Akses perempuan untuk bekerja di luar rurnah dan kontrol perempuan terhadap pendapatan keluarga sangat kuat.
b. Perempuan menjalankan peranan produksi dengan menempati beberapa posisi dalam mata-rantai perdagangan sebagai pedagang hasil produksi segar, pengolah, pengemas, penyaji, dan penjual produk olahan. Posisi ini sebaiknya dipertahankan untuk mendukung pengembangan daerah. c. Faktor pendukung peningkatan peranan perempuan adalah kemauan kerjanya tinggi, dorongan keluarga cukup kuat, dan lokasi kegiatan merupakan obyek potensial yang membutuhkan aktivitas perempuan dalam perdagangan. d. Kendala yang dihadapi rendahnya akses perempuan terhadap- sumberdaya modal, transportasi, dan informasi teknologi. e. Tantangan terhadap kemajuan dan keberadaan perempuan dalam agribisnis di suatu daerah adalah masuknya pelaku pria dengan modal yang lebih kuat yang mampu memberikan penawaran yang lebih tinggi. f. Strategi yang dapat dipilih perempuan untuk mempertahankan eksistensi dan posisinya adalah dengan membentuk kelompok usaha bersama. Hal ini untukmeminimalkan persaingan di antara perempuan dan memperkuat modal usaha dalam kelompok. g. Strategi
perempuan
untuk
meningkatkan
pendapatannya
adalah
dengan
memperluas jangkauan pemasaran, memasuki segmen pasar yang lebih luas.
2.2. Hakikat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2.2.1. Pengertian dan Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan,
dilaksanakan
untuk
mencapai
tujuan
tertentu.
PMD
(2009:1)
mengemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini terbagi atas tujuan umum dan tujuak khusus. Tujuan umum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan program ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya peran seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5) Meningkatnya
keberadaan
dan
kemandirian
masyarakat
serta
kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu terarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan ekonmoni keluarganya secara kompherensip. 2.2.2. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
mandiri
dilaksanakan dalam koridor tertentu. Terkait dengan hal ini PMD (2009:1) mengemukakan bahwa aktualisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri merupakan rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut : 1) Pengembangan Masyarakat. Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan
potensi,
masalah
dan
kebutuhan
masyarakat,
perencanaan
partisipatif,
pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasilhasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 2) Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin. 3) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi
yang
positif
bagi
masyarakat
terutama
kelompok
miskin
dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen
ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya. 4) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program. Untuk mendukung penerapan program secara optimal PNPM-MANDIRI dilakukan dengan
pendekatan rasional dan mengedepankan pembangunan yang
berbasis masyarakat. Terkait dengan hal ini Depdagri (2010:1) mengemukakan bahwa pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan : a)
Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
b)
Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
c)
Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
d)
Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e)
Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.
Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri terfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin sehingga taraf hidup dan kelayakan hidupnya dapat sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya. 2.3
Konsep Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perdesaan Normansyah. (2009) mengemukakan bahwa salah satu program Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Khusus bagi kaum ibu-ibu, tujuan yang ingin dicapai melalui Penyaluran Kredit Simpan Pinjam Perempuan atau SPP. Agar dana yang disalurkan melalui program Simpan Pinjam Perempuan ini dapat dikelola dengan baik sehingga upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga dapat tercapai. Modal yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan utamanya dalam hal membantu perekonomian sebuah keluarga. Artinya dana yang diperoleh agar dapat dipergunakan dengan membuka usaha kecil disekitar rumah, sehingga keuntungan yang diperoleh nantinya dapat dipergunakan untuk membayar angsuran meski dengan bunga rendah. Saprialian (2011:1) mengemukakan bahwa guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran. Maka diperlukan suatu aturan (protokol) yang mengatur proses perguliran. Kegiatan
usaha
simpan
pinjam
dari
KSP/USP
meliputi
kegiatan
penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi: a. Sisi pasiva: yaitu KSP/USP melakukan penarikan dana dari anggota dan pihakpihak lainnya. Dari anggota dapat berupa tabungan, simpanan atau dalam bentuk lainnya. Sedangkan dari pihak lain dapat berupa pinjaman atau penyertaan lainnya. b. Sisi aktiva: KSP/USP melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan.
Dengan kata lain KSP/USP menghadapi dua kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya: 1) Pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. 2) Pada sisi lain, KSP/USP harus mampu melayani anggota penyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Oleh karena itu, KSP/USP harus mampu mengatur arus dana agar selalu seimbang antara arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar. Arus dana masuk di KSP/USP terdiri dari: 1.
Penerimaan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk KSP, dan modal disetor untuk USP
2.
Penerimaan angsuran pinjaman, baik pokok maupun bunga.
3.
Penerimaan pendapatan operasional berupa pendapatan bunga pinjaman, provisi dan administrasi.
4.
Penerimaan simpanan berupa tabungan atau simpanan berjangka anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya;
5.
Penerimaan dana dari pihak ketiga berupa pinjaman, untuk KSP dan modal tidak tetap untuk USP;
6.
Penerimaan pendapatan bunga, atas tabungan atau deposito KSP/USP di Bank
Sedangkan arus dana keluar di KSP/USP terdiri dari: 1.
Pemberian pinjaman
2.
Penarikan simpanan berupa tabungan atau simpanan berjangka anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
3.
Pembayaran biaya-biaya usaha dan organisasi
4.
Penyetoran ke bank.
5.
Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib untuk anggota KSP yang keluar;
6.
Pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga beserta bunganya. Dari pengalaman sehari-hari dapat diperkirakan besarnya pengeluaran dalam
setiap hari, minggu atau bulan, sehingga likuiditas minimum dapat ditetapkan secara lebih tepat. Kesemuanya itu perlu didukung oleh pencatatan-pencatatan yang akurat, teliti, rapi dan sistematis. Dalam menghadapi masalah berkaitan dengan upaya nenyeimbangkan arus dana, KSP/USP perlu melakukan manajemen aktiva-pasiva dengan pendekatan asset allocation approach. Pendekatan ini nengalokasikan sumber-sumber dana. Dana yang memiliki
sifat
perputaran
yang
cukup
tinggi
hendaknya
penggunaannya
diprioritaskan dalam aktiva yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi pula. Sedangkan dana yang perputarannya relatif rendah, pengalokasiannya dapat diprioritaskan pada pemberian pinjaman dan aktiva jangka panjang lainnya. Ilustrasi asset allocation approach pada KSP/USP dapat dilihat dalam gambar. Gambar: Asset Allocation Approach di KSP/USP
Sumber Dana
Penggunaan Dana
Tabungan
Cadangan Likuiditas
Simpanan Berjangka
Pinjaman
Kekayaan Bersih
Surat-surat berharga
Aktiva Tetap
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa: (1) sumber dana yang berasal dari tabungan sebaiknya digunakan untuk cadangan likuiditas atau pinjaman yang sifatnya jangka pendek. (2) Simpanan berjangka dapat digunakan untuk pinjaman dan investasi dalam surat berharga yang sifatnya jangka pendek, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan, dan sebagian dapat digunakan untuk cadangan likuiditas. (3) Kekayaan bersih yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan (KSP) atau modal tetap dan cadangan (USP) dapat digunakan untuk pemberian pinjaman dan investasi surat berharga untuk memperoleh pendapatan, dan untuk investasi aktiva tetap (sebagai aktiva tidak produktif). Pinjaman dan surat berharga disebut sebagai aktiva produktif (earning assets).
Proses perguliran tersebut termaktub dalam SOP Perguliran yang disahkan oleh Musyawarah Antar Desa. Secara Sederhana, proses perguliran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah sebagai berikut : 1. Proses Di Tingkat Kecamatan a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Perguliran disusun oleh UPK b. RAPB tersebut disesuaikan dengan data real keuangan yanga da di UPK c. UPK menyampaikan rencana perguliran ke BKAD d. UPK mensosialisasikan hasil rapat dengan BKAD berupa pengumuman pada papan informasi UPK, papan informasi kecamatan, papan informasi desa dan papan informasi dusun 2. Proses Di Desa a. Desa mengumumkan kepada masyarakat mengenai perguliran lewat rapat desa atau Musyawarah Desa b. Kelompok-kelompok perempuan diranking di tingkat dusun melalui Musyawarah Dusun c. Hasil perankingan di dusun disampaikan ke tingkat desa. Di tingkat desa kemudian diranking kembali semua kelompok yang masuk dari semua dusun melalui Musyawarah Desa d. Kepala Desa merekomendasikan kelompok yang sudah diranking e. Kelompok yang telah direkomendasikan tadi menyusun proposalnya sendiri
3. Proses di Tingkat Kecamatan a. UPK mendata kelompok yang mengajukan b. UPK memberitahukan kepada Tim Verifikasi untuk mengadakan verifikasi kepada kelompok-kelompok yang mengajukan c. UPK mendampingi Tim Verifikasi dalam memverifikasi kelompokkelompok yang mengajukan d. UPK menghitung biaya untuk Tim Verifikasi, yakni maksimum 0,5% dari jumlah dana yang akan digulirkan e. Tim Verifikasi menyusun rekomendasi Tim Verifikasi f. UPK meminta kepada BKAD untuk menyelenggarakan MAD Perguliran yang pesertanya adalah enam orang perwakilan desa yang terdiri atas satu orang Kepala Desa, satu orang ketua TPK, satu orang wakil Masyarakat (BPD) dan tiga orang wakil perempuan. Dalam MAD ini dilaksanakan perankingan kelompok yang mengajukan melalui teknik diskui kelompok seperti pada MAD Prioritas. Pada MAD ini juga disepakati kembali jasa pengembalian pinjaman. g. MAD Perguliran menghasilkan Berita Acara MAD Perguliran dan Surat Penetapan Camat mengenai kelompok-kelompok yang terdanai serta bersarnya biaya yang akan digulirkan h. UPK melakukan pencairan ke kelompok yang terdanai di tempat yang disepakati kelompok (biasanya sekretariat kelompok). Pada acara
pencairan ini dibahas mengenai jasa, diwajibkan ada simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dikelola kelompok, lama angsuran dan teknik penyetoran. Jika yang dicairkan bukan dana perguliran tapi merupakan dana awal, maka sisihkan sebagian operasional TPK untuk pelatihan kelompok. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukan bahwa proses tersebut memang panjang dan kelihatan rumit, namun dibalik kerumitan tersebut terdapat hikmah mengenai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum PNPM MP merupakan pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berbentuk dana yang besar tapi juga terberdayakannya masyarakat miskin di perdesaan.
2.4 Peran Kaum Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Perempuan merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Peran perempuan sangat diharapkan karena berkaitan dengan kemampuan yang mereka miliki dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan potensi bangsa menuju terwujudnya masyarakat sejahtera. Terkait dengan pengertian peran terdapat beberapa pendapat diantaranya, Soekanto (dalam Slamet dalam 2002:2) mengemukakan bahwa Peranan merupakan
aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu. Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan : (1) ketentuan peranan,
(2) gambaran peranan, dan (3) harapan peranan. Ketentuan
peranan adalah adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang sacara aktual ditampilkan sesorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya Pendapat di atas menunjukkan bahwa peran merupakan suatu hal yang sangat dinamis dan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terkait dengan peran perempuan, maka peran mengacu pada segala aktivitas yang dapat dilakukan perempuan dalam bentuk tindakan yang dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi pengembangan suatu program atau kegiatan. Matheos (2009:1) Berdasar data statistik penduduk jumlah perempuan di Indonesia sebanyak 50,3% dari total penduduk. Hal ini berarti di Indonesia jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang demikian besar maka potensi perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan bangsa. Peranan strategis perempuan dalam menyukseskan pembangunan bangsa dapat dilakukan melalui;
1. Peranan perempuan dalam keluarga Perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. 2. Peranan perempuan dalam Pendidikan Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan problematika di bidang ketenaga kerjaan. Dengan mengelola potensi perempuan melalai bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa. 3. Peranan perempuan dalam bidang ekonomi Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalaui berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik. 4. Peranan perempuan dalam pelestarian lingkungan Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industrialisasi maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkunga secara intensif. Dalam hal ini perempuan memiliki potensi yang besar untuk berperan serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan Matheos (2009:1) mengemukakan bahwa Selama tiga tahun terakhir, tingkat peran perempuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan melampaui angka
yang ditargetkan yakni 40%. Di tahun 2006 tercatat 43%, sementara tahun 2007 dan 2008 mencapai 49%. Data terakhir yang diterima dari evaluasi bahkan mencatat bahwa peran perempuan telah mencapai 59%. Perempuan,
dinilai
mampu
mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang tidak terpikirkan oleh laki-laki seperti misalnya kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, simpan pinjam, air bersih atau jembatan penghubung ke desa lain. Selain itu, perempuan dinilai dapat bersikap lebih obyektif dalam menentukan prioritas kebutuhan. Matheos (2009:1)Peran kaum perempuan dalam derap pembangunan di desa, khususnya dalam PNPM, menunjukkan peningkatan. Data yang diperoleh Bidang Pembinaan Tim Koordinasi PNPM Pusat dan Daerah PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mencatat bahwa hampir 30% usulan program berasal dari inisiatif kaum perempuan. Sementara usulan program dari suara campuran hanya berkisar 14%. Besarnya peran aktif perempuan ini dinilai menyumbang cukup tinggi pada keberhasilan PNPM. Namun demikian, kapasitas perempuan untuk memperjuangkan kebutuhan mereka dalam pembangunan masih harus ditingkatkan.
Selain itu, kondisi masyarakat kita yang masih
paternalistik, menjadi tantangan yang masih harus dihadapi. Perempuan,
dinilai
mampu
mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang tidak terpikirkan oleh laki-laki seperti misalnya kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, simpan pinjam, air bersih atau jembatan penghubung ke desa
lain. Selain itu, perempuan dinilai dapat bersikap lebih obyektif dalam menentukan prioritas kebutuhan
