BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian Maqashid Syariah diantaranya dikutip dari beberapa sumber yaitu : 1.
Abdillah (2014) dengan judul “Kinerja Perbankan syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI) dan Profitabilitas” Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan nasional serta meranking keenam bank tersebut berdasarkan maqasid syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sakaran, simple addictive weighted method dan Maqasid Syariah Indeks (MSI), sebab pengukuran kinerja dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: menentukan tujuan syariah, menghitung rasio kinerja, menentukan indikator kinerja serta menghitung jumlah akhir kinerja dengan MSI. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan total MSI lebih unggul daripada perbankan konvensional. Namun, di sisi tertentu seperti profitabilitas serta riset dan pengembangan, perbankan konvensional masih jauh lebih unggul jika dibandingkan perbankan syariah. Dalam penelitian terdahulu peneliti mendapati berbagai macam kesimpulan tentang penjelasan produk deposito mudharabah adalah Bagi hasil dalam perbankan syariah
8
merupakan pengganti suku bunga dalam perbankan konvensional, hasil yang diperoleh menunjukan bahwa kendala yang dihadapi tidak berpengaruh negative terhadap bank, justru sebaliknya menjadi pemacu bank untuk terus tumbuh dan berkembang pesat, dilain kesimpulan
di
dapati
bahwasanya
aplikasi
produk
deposito
mudharabah di jadikan produk unggulan setelah tabungan wadi’ah. 2.
Maskuroh (2012) Dengan Judul “ Kinerja bank Syariah dan Konvensional di Indonesia : Pendekatan teori stakeholder dan Maqashid Syariah” Dari hasil analisis uji beda kinerja keuangan di atas, maka ditemukan bahwa kinerja keuangan bank syariah secara rata rata lebih rendah dari bank konvensional, terbukti tingkat profitabilitas yang di bawah bank konvensional, disamping memiliki LDR yang tinggi (berarti likuiditas rendah). Sementara hasil analisis juga menunjukkan resiko kredit dari pembiayaan bermasalah lebih besar dan effisiensi yang rendah dibanding bank konvensional. Kondisi ini dimungkinkan adanya konsekuensi dari pembiayaan PLS (Profit and Loss Sharing) pada kredit modal kerja, dimana bank syariah ikut menanggung resiko kerugian ataupun penerimaan jumlah bagi hasil yang menyesuaikan hasil usaha mudharib.
3.
Wibowo (2012) Judul “Maqashid Syariah: The Ultimate Objective of Syariah” beliau menyimpulkan bahwa Sifat dasar dari Maqashid syariah adalah pasti (qat’i). Kepastian di sini merujuk pada otoritas Maqashid Syariah itu sendiri. Apabila Syariah memberi panduan
9
mengenai tata cara menjalankkan ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kedzoliman sosio-ekonomi. Tabel 2.1 Perbandingan Review Studi Terdahulu Variabel dan Nama, Indikator Metode/Analisis No Tahun, Judul atau Data Penelitian Fokus Penelitia n
1
Dzikron Abdillah, 2014, Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Kinerja Maqashid Perbanka Syariah : n Syariah Pendekatan Maqashid Syariah Index (SMI) dan Profitabilitas.
2
Ely Maskuroh, 2012, “Kinerja
Kinerja Bank Syariah dan
Kuantitatif
Kuantitatif
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan antara kinerja profitabilitas dengan pelaksanaan Maqashid Syariah yang telah dilakukan oleh masing-masing Perbankan Syariah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kedelapan Bank umum syariah memiliki kelebihan masing-masing dalam melaksanakan elemen-elemen Maqaṣid Syariah maupun pelaksanaan kinerja keuangannya. Kredit dari pembiayaan bermasalah lebih besar dan effisiensi
10
Bank Syariah Konvensi dan onal Konvensional di Indonesia : Pendekatan teori stakeholder dan Maqashid Syariah”
3
Arif Wibowo, 2012, Maqashid Syariah : The Ultimate Objective of Syariah
Otoritas Maqashi d Syariah
Kualitatif
yang rendah dibanding bank konvensional. Kondisi ini dimungkinkan adanya konsekuensi dari pembiayaan PLS (Profit and Loss Sharing) pada kredit modal kerja, dimana Bank Syariah ikut manangung resiko kerugian ataupun penerimaan jumlah bagi hasil yang menyesuaikan hasil usaha mudharib. Sifat dasar dari Maqashid Syariah adalah pasti (qat’i). Kepastian di sini merujuk pada otoritas Maqashid Syariah itu sendiri. Apabila Syariah memberi panduan mengenai tata cara menjalankkan ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kedzoliman sosioekonomi.
11
Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakuka oleh peneliti adalah bahwa peneliti memfokuskan objek penelitian terhadap Aplikasi produk deposito mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Rawamangun Jakarta namun tetap menggunakan Maqashid syariah sebagai alat pendekatan terhadap objek yang diteliti. 2.2 Kajian Teoritis 2.2.1 Pengertian Deposito Mudharabah Deposito mudharabah atau lebih dikenal dengan deposito investasi mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan
imbalan
bagi
hasil.
Jangka
waktu
deposito
mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya maka bank berkewajiban menyalurkan
dana
tersebut
untuk
pembiayaan.
Simpanan
mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, hal tersebut disebabkan karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungannya dengan pembiayaan (loan). Simpanan akan mempunyai hubungan positif dimana semakin tinggi
12
simpanan pada bank maka akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut
perjanjian
antara
penyimpan
dengan
bank
yang
bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah (Fatwa dewan syariah nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000) Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharaib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hai atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat
13
memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. (Karim, 2010: 363-364) 2.2.2 Perbedaan Deposito Syariah dengan Konvensional Deposito
mudharabah
mudharabah sebagaimana tertuang
mengikuti
prinsip-prinsip
dalam ketentuan
hukum
syariah. Majlis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Sedangkan deposito Konvensional adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito merupakan salah
14
satu produk penghimpunan dana (funding) dalam perbankan syariah.
Yang
dimaksud
deposito
adalah
simpanan
yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Perbedaan utama antara deposito mudharabah dengan dengan deposito
bank
konvensional,
antara
lain,
deposito
syariah menggunakan system bagi hasil, sedangkan deposito pada bank konvensional menggunakan sistem bunga. Dengan demikian pendapatan dari deposito mudharabah tidak tetap sebagaimana pada bunga, melainkan berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Selain itu perlu dicatat, bahwa kedudukan deposito mudharabah di bank syariah tidak dianggap sebagai hutang bank dan piutang nasabah. Desosito mudharabah merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya, kedudukan deposito tidak dicatat sbagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (mudhrabah muthlaqah). (Winarsih, 2012, 2)
2.3 Mudharabah 2.3.1 Pengertian Mudharabah Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya
15
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi menurut Syara’ mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (Pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. (Antonio, 2001: 145) Kesimpulanya deposito mudharabah adalah dana investasi dari nasabah yang penarikanya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pemilik rekening deposito adalah perorangan tau badan hukum, dengan kata lain mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 2.3.2 Hukum Mudharabah 1. Hukum mudharabah adalah boleh sesuai dengan ijma’ (Kesepakatan) Ulama.
16
2. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam pernah melakukan transaksi mudharabah dengan modal khadijah. Ia pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. 3. Dasar hukum diperbolehkannya akad mudharabah pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a., Rasulullah telah bersabda: “ Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.” 4. Landasan hukum Al-Qur’an
(#qäótGö;s? br& îy$oYã_ öNà6ø n=tã }}§ø s9 OçFôÒsùr& !#s Î*sù 4 öNà6În/§ `ÏiB WxôÒsù y YÏã ©!$# (#rã à2ø $$sù ;M»sùt tã ïÆÏiB çnrã à2ø $#ur ( ÏQ#t ysø9$# Ì yèô±yJø9$# `ÏiB
OçFZà2
bÎ)ur
öNà61y yd
$yJx.
ÇÊÒÑÈ tû,Îk!!$ Ò9$# z`ÏJs9 ¾Ï&Î#ö7s% ”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebalum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Al-Baqarah: 198) 5. Landasan Hadits “ Kemudian dalam sabda Rasulallah Shalallahu 'alaihi wassalam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia mengatakan adalah Abbas Ibnu Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut, dan tidak bermalam
17
di lembah, serta tidak membeli hewan jika dibeli maka ia menanggung beban kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas dan Rasulullah membolehkannya”. (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas) Dan tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diutus, beliaupun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya. Kalaupun sekarang ada yang menyelisihi tentang hal ini, maka pendapatnya itu tidak perlu diperhatikan, sebab ia telah terlebih dahulu menyelisihi praktik nyata seluruh umat dari zaman kita hingga zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma’ (Karim, 2013: 204) 2.3.3 Rukun Mudharabah Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah : 1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha) 2. Objek mudharabah (Modal dan kerja)
18
3. Persetujuan kedua belah pihak (Ijab-Qabul) 4. Nisbah keuntungan Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib almal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lainlain. Tanpa objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama madzhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh
19
mudharib dan shahibul mal. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi’i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taradin minkum (samasama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana
usaha
pun
setuju
dengan
perannya
untuk
mengkontribusikan kerja. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber mudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedang keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. (Karim, 2013: 206) 2.3.4 Pembagian dan Prinsip Mudharabah Dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Keuntungan usaha
20
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol, Maka dimaksudkan
kerugian
dalam
mudharabah
adalah
ketidak
mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat: (1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati. (2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya. Merupakan akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (shahibul maal) sedangkan yang lainya memberikan keahlian (mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu tabungan dan deposito, dengan menerapkan skim mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku shahibul maal dan bank selaku mudharib. Berdasarkan
21
kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: 1. Mudharabah Mutlaqah URIA (Unrestricted investment account) 2. Mudharabah Muqayyadah RIA (Restricted investment account) Mudharabah RIA ini ada dua jenis , yaitu : a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan untuk digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu ataupun disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. b. Mudharabah muqayyadah of balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam hal mencari bisnis (pelaksanaan usaha). Dalam perspektif keuangan pembagian hasil umumnya dihitung dari presentase shared capital dikalikan besarnya perolehan laba yang dihasilkan dari perputaran modal bersama .itu berarti pembagian keuntungan mengikuti besaran hasil berbasis
22
persentase sharing modal. Idealnya praktik syirkah mudharabah, dilaksanakan berdasarkan pemikiran seperti itu. (Alwi, 2013:81) Konsekuensinya bank syariah memerlukan dukungan system informasi yang mampu menunjukan berapa besar nisbah bagi hasil dari setiap nasabah investor yang melakukan Capital sharing dengan bank syariah, dan dalam proyek apa itu ditanamkan. Dengan demikian menjadi jelas peran bank syariah dan jelas pula proporsi kepemilikian modal setiap investor dari total modal yang tertanam dalam proyek yang dibiayai bank syariah. Sehingga dalam jangka panjang tidak lagi ada keraguan implementasi prinsip syariah dalam perbankan syariah. 2.3.5 Mudharabah Muthlaqah Dimana pemilik modal (Shahibul maal) memberikan keleluasaan
penuh
kepada
pengelola
(Mudharib)
untuk
mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (Uruf). Amanah yang terkandung dalam produk ini bersifat bebas (Unrestricted investment account). Investor mengamanahkan dananya kepada manajemen bank syariah bebas mengelola dana yang diamanahkan. Pada umumnya akad mudharabah mutlaqah lebih banyak dipilih nasabah karena lebih simple karena profit
23
sharing langsung dengan pihak bank. Ada hal lain yag perlu diatur pihak bank syariah, khususnya untuk transaksi mudharabah muqayyadah walau bank hanya sebagai agen, pada saat pembukaaan account deposito agar disepakati dua pihak yaitu nasabah pengguna dan nasabah investor. Kesepakatan meliputi, cara perhitungan bagi hasil dan waktu pembayaran bagi hasil karena bersangkutan dengan “hak pilih’ nasabah. Dalam prinsip syariah, setiap hal yang mengandung alternative pilihan, perlu disepakati bersama alternative yang dipilih. Contoh kongkrit, pilihan akad produk mudharabah muqayyadah, waktu pembayaran bagi hasil bisa bulanan dengan tanggal yang sama dengan tanggal waktu pembukaan atau bagi hasil tutup buku bulan terakhir. (Alwi, 2013:133) Dalam perkembangan ke depan diharapkan semua produk bank syariah berkembang secara luas dalam masyarakat termasuk dunia usaha, karena itu peran customer service officer (CSO) menjadi sangat penting dalam proses mensosialisasikan produkproduk yang tersedia. CSO harus memiliki pengetahuan yang tinggi tentang semua produk bank syariah product knowledge dan mampu menjelaskanya kepada calon nasabah sehingga calon nasabah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan memilih alternative skim produk yang tepat. (Karim, 2010: 305)
24
Pembayaran bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu : 1. Anniversary date a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan
ke
rekening
lainya
sesuai
dengan
permintaan deposan. 2. End Of month a. Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito. c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil
yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup
buku bulan terakhir.
25
d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainya sesuai permintaan deposan. Dalam
hal
pencairan
deposito
mudharabah
mutlaqah (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo , bank syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah mutlaqah (URIA) (Alwi, 2013: 85) 2.3.6 Mudharabah Muqayyadah Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. Syarat dalam mudharabah syarat yang shahih (dibenarkan) yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak
membawa
pergi
harta
tersebut
keluar
negeri
atau
membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan.
26
Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah. Mudharabah muqayyadah merupakan produk bank syariah dengan sasaran yang terbatas (Restricted investment account). Dana yang akan disalurkan bank syariah merupakan amanah dari nasabah pemilik dana investor kepada bank syariah untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan keinginan dan persyaratan dari nasabah yang bersangkutan. Dalam hal ini manajemen bank syariah tidak bebas menanamkan dana tersebut ke sektor bisnis yang diinginkan pihak bank melainkan harus sesuai dengan amanah pemilik dana Biasanya produk ini, dipilih investor tunggal jika proyek tertetu termasuk investasi dalam usaha pertanian (specific project) atau beberapa proyek dalam suatu industri bisnis (clusterpool of fund) diyakini memberi keuntungan yang lebih baik. Bank dalam hal ini hanya berfungsi sebagai agen penyaluran dana atau wakil investor. (Alwi, 2013: 132) Bagi hasil dilakukan antara pengguna dana dengan investor. Bank syariah hanya menerima fee sebesar yang disepakati. Karena itu risiko kerugian menjadi tanggungan investor. Hanya saja produk ini kurang berkembang dibandingkan dengan produk, Mudharabah Mutlaqah karena bagi bank syariah walaupun
27
resikonya kecil tetapi return yang diterima tidak sebesar produk Mudharabah
Mutlaqah.
Bagi
bank
syariah
Mudharabah
Muqayyadah umumnya bersifat off balance sheet (tidak tercantum dalam neraca bank). Ada juga mudharabaah muqayyadah on balance sheet. Dalam hal ini aliran dana berasal dari satu investor tapi disalurkan ke beberapa kelompok nasabah pengguna di sektor yang terbatas dimana bank syariah bisa terlibat di dalamnya. (Karim, 2010: 309) Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu : 1. Aniversary Date a.
Pembayaran
bagi
hasil
deposito
mudharabah
muqayyadah (RIA) dilakukansecara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito . b. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. c. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan
ke rekening
lainya
sesuai
permintaan
deposan. 2. End Of Month a. Pembayaran
bagi
hasil
deposito
mudharabah
muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
28
b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito. c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secra proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainya sesuai permintaan deposan. Dalam
hal
penciran
deposito
mudharabah
muqayyadah (RIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (penalty) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito mudharabah muqayyadah (RIA).
2.4 Bagi Hasil 2.4.1 Pengertian Bagi Hasil Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi
29
diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan" (Abdillah, 2001: 25) Menurut Antonio, “Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (Mudharib)” Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana. 2.4.2 Konsep Bagi Hasil Dalam bank syariah, konsep bagi hasil adalah sebagai berikut: (Wiyono, 2005: 59) 1.
Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga
keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana. 2.
Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam
sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. 3.
Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang
lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan
30
bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut : (Wiyono, 2005: 56) a. Profit sharing (bagi laba) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. b. Revenue sharing (bagi pendapatan) Adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. 2.4.3 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Sangat banyak masyarakat umum dan bahkan intelektual terdidik, yang belum memahami konsep bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah. Secara dangkal dan keliru, mereka mengklaim, bahwa bagi hasil hanyalah namalain dari sistem bunga. Tegasnya, bagi hasil dan bunga sama saja. Pandangan ini juga masih terdapat dikalangan sebagian kecil ustad yang belum memahami konsep dan operasional bagi hasil. Untuk meluruskan kesalahpahaman itu, perlu dibahas pebedaan bunga dan bagi hasil dalam ruangan yang terbatas ini. Sekali
lagi,
Islam
mendorong
praktek
bagi
hasil
serta
mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan
31
bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 2.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil No 1
BUNGA BAGI HASIL Penentuan bunga dibuat pada Penentuan besarnya waktu akad sesuai asumsi harus rasio/nisbah bagi hasil dibuat selalu untung. pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. 2 Besarnya presentase berdasarkan Besarnya rasio bagi hasil pada jumlah uang (modal) yang berdasarkan pada jumlah dipinjamkan. keuntungan yang diperoleh. 3 Pembayaran Bunga tetap seperti Bagi hasil bergantung pada yang dijanjikan tanpa keuntungan usaha yang pertimbangan apakah usaha yang dijalankan. Bila usaha dijalankan oleh pihak peminjam merugi, kerugian akan dana untung atau rugi. ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 4 Jumlah pembayaran Bunga tidak Jumlah pembagian laba meningkat sekalipun jumlah meningkat sesuai dengan keuntungan berlipat atau keadaan peningkatan jumlah ekonomi sedang “booming”. pendapatan. 5 Eksistensi bunga diragukan (kalau Tidak ada yang meragukan tidak dikecam) oleh semua agama, keabsahan bagi hasil. termasuk islam. Sumber: Syafi’i,Antonio.2001. 2.5 Konsep Maqashid Syariah Kemunculan istilah Maqashid Syariah secara teknis dicetuskan oleh Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqatnya. Secara bahasa, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan Syariah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syariah berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. menurut Asy-Syatibi menyatakan, “ Sesungguhnya syariah
32
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.” (Fazlurrahman, 1984: 140) Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan
membebankan
sesuatu
yang
tidak
dapat
dilaksanakan.
Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional serta intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Al-Qur’an tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsipprinsip bagi berbagai masalah hukum dalam islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalaam. Menjelaskan melalui berbagai haditsnya. Kedua sumber inilah (Al Qur’an dan Hadits Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Asy-Syatibi mengemukakan konsep Maqashid syariah. Dengan
demikian,
kewajiban-kewajiban
dalam
syariah
menyangkut perlindungan Maqashid syariah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan mashalih, baik dengan cara
33
yang positif, seperti demi menjaga eksistensi mashalih, syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan mashalih maupun dengan cara preventif, seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak mashalih.
2.6 Pembagian Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. (Karim, 2010: 382) 2.6.1 Dharuriyat Secara
bahasa
Dharuriyyat
berarti
kebutuhan
yang
mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. jenis maqashid
ini
merupakan
landasan
dalam
menegakkan
kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan
34
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masingmasing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta. 2.6.2 Hajiyat Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan,
namun
akan
mengalami
kesulitan.
Untuk
menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. jenis maqashid ini dimaksudkan untuk memudahkan
kehidupan,
menghilangkan
kesulitan
atau
menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara’ah dan bai’ salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.
35
2.6.3 Tahsiniyat Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Adapun tujuan dari jenis maqashid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis maqashid ini antara lain mencakup kehalusan dalam berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. (Karim, 2010: 383) 2.6.4 Korelasi Antara Dharuriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat Selain tujuan asal, syariat islam pun mengandung tujuan pemahaman terhadap syariat. Tujuan ini ada berdasarkan kenyataan bahwa Al-Qur’an sebagai sumber dan dalil hukum turun dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, telaah terhadap dilalah lahfazh AlQur’an sebagai teks-teks hukum merupakan sesuatu yang penting dalam memahami makna-makna hukum, baik makna asal maupun makna tambahan. Dengan demikian, Al-Qur’an sebagai teks hukum (nash) mengandung dilalah ashliyyah, yaitu dilalah yang menunjukkan asal dan dilalah taba’iyah, yaitu dilalah yang
36
menunjukan makna-makna tambahan. Analisis dilalah inilah yang melahirkan
rumusan
tentang
tujuan
hukum
pada
tingkat
dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah (Abdullah, 2010: 273), Dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam, Asy-Syatibi menyimpulkan korelasi antara dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut: a. Maqashid dharuriyat merupakan dasar bagi maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. b. Kerusakan pada maqashid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat. c. Sebaliknya, kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat tidak dapat merusak maqashid dharuriyat. d. Kerusakan pada maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqashid dharuriyat. e. Pemeliharaan maqashid hajiyat dan maqashid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqashid dharuriyat secara tepat. Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat maqashid tersebut tidak dapat dipisahkan. Bagi AsySyatibi,
tingkat
hajiyat
merupakan
penyempurna
tingkat
dharuriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan tahsiniyat.
37
Pengklasifikasian yang
dilakukan Asy-Syatibi tersebut
menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. (Bakri, 1996: 73) Berkenaan dengan hal tersebut, mustafa anas zarqa menjelaskan bahwa tidak terwujudnya aspek dharuriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. lebih jauh, ia menyatakan bahwa segala aktivitas atau sesuatu yang bersifat tahsiniyat harus dikesampingkan jika bertentangan dengan maqashid yang lebih tinggi (dharuriyat dan hajiyat). (Karim, 2010: 385) 2.6.5 Peranan Maqashid Syariah Sebagai Bingkai Pengembangan Produk Keuangan Syariah Asy-Syatibi menyatakan bahwa tidak semua kemaslahatan duniawi dapat diketahui oleh akal, namun hanya sebagian, dan lainnya diketahui melalui syariat. Jika akal dapat mengetahui segala
38
kemaslahatan duniawi secara mutlak, syariat hanya berfungsi sebagai pedoman
ukhrawi,
padahal
syariat
bermaksud
menegakkan
keduanya, kehidupan duniawi dan ukhrawi. (Yusdani, 2007 :6) Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat AsySyatibi patut dikemukakan bahwa akal itu tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak dapat mengatasi syariat dalam menilai baik jahatnya sesuatu sehingga akal harus tunduk kepada wahyu, akal tidak memiliki lahan berfikir kecuali dalam hal yang telah diberikan melalui wahyu. Dengan kata lain akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Al-Qur’an dan AsSunnah juga telah menetapkan beberapa variabel penting yang sangat menentukan kesejahteraan atau kesengsaraan manusia. Sama seperti upaya untuk menjelaskan fenomena sebelumnya menghasilkan proposisi, teori-teori dan hukum-hukum, hubungan antara al-maqasid dan berbagai cara perilaku individu dan kelompok maupun saringan, motivasi, restrukturisasi dan peranan pemerintah yang dapat menghasilkan proposisi yang berharga. Dalam menyusun bingkai pengembangan keuangan syariah ada beberapa aspek penilaian yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang terdiri dari faktor permodalan, aset, rentabilitas, likuiditas, dan sentifitas terhadap risiko pasar. Selanjutnya tiga tujuan lainnya (jiwa, akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia, yang kesejahteraannya merupakan tujuan utama dari syariah. Ini
39
mencakup kebutuhan fisik, moral, psikologi dan akal untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi dengan memasukkan jiwa, akal dan keturunan dalam formulasi yang akan ditentukan, adalah untuk menciptakan tingkat kepuasan atau kesejahteraan yang seimbang dari berbagai kebutuhan manusia. Hal ini juga dapat membantu dalam menganalisa variabel-variabel ekonomi penting, seperti misalnya konsumsi, tabungan dan investasi, sedemikian rupa sehingga membantu mewujudkan kesejahteraan, yakni sesuatu yang tidak
dilakukan
oleh
ilmu
ekonomi
konvensional
karena
pengagungan yang berlebihan terhadap pasar dan hasil-hasilnya. (Chapra, 143: 2001) Esensi keuangan islam terletak pada dukungan terhadap aktifitas ekonomi produktif, dimana aktifitas sektor rill menjadi muara semua transaksi keuangan islam. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia para ahli ekonomi Islam telah sepakat bahwa maqashid syariah dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan aktifitas keuangan, Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa maqashid syariah berperan penting dalam menyusun bingkai pengembangan produk keuangan syariah dan hal ini menjadikan maqashid syariah sebagai suatu konsep yang sangat penting dalam menilai kinerja keuangan syariah.
40
2.7 Kerangka Berfikir Penelitian ini bertujuan untuk mencari indikator utama aplikasi deposito dengan skim mudharabah yang sesuai dengan maqashid syariah. Maqashid syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah maqashid syariah dari sudut pandang Asy-Syatibi. Maqashid syariah sebagai ide utama dari pembuatan indikator tersebut terdiri dari : “keimanan (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta (mal)”. Dalam penelitian skripsi ini peneliti memiliki kerangka berfikir sebagai berikut : Agama Jiwa
Maqashid Syariah
Bagi Hasil (Nisbah)
Akal Keturuna n Harta
Dharuriyya t Aplika siDep osito Mudh araba h
Hajiyat
Tahsiniyat
Asuransi Menjaga Harta Pihak ke3 Keberlangsungan Asset Keadilan Kesejahteraan Nasbah
Gambar 2.1. Unsur Penilaian Maqashid Syariah pada Deposito Mudharabah.
41
