BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank 1). Pengertian Bank Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermeditasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, serta lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan monoter. Dalam arti sempit bank adalah sebuah tempat dimana uang dapat disimpan dan dapat dipinjamkan sedangkan dalam arti luas, bank merupakan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.Dari pengertian tersebut dijelaskan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Kata bank berasal dan bahasa Italia, yaitu banca yang berarti meja yang digunakan sebagai tempat penukaran uang.Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
2). Fungsi Bank a). Penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu: (1). Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian. (2). Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankkan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas. (3). Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin anda pernah mendengar beberapa bank likuiditas atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet. b). Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilik harta tetap. c). Pelayanan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengirim uang, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau
sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut : (a). Agent of trust Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. (b). Agent of development Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan.Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak berkinerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasidistribusi-konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian. (c). Agent of servies Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan
perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. 3). Jenis-Jenis Bank Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankkan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankkan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankkan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. a). Dilihat dari Segi Fungsi (1). Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valutaasing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga,dan lain sebagainya (2). Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatananya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b). Dilihat dari Segi Kepemilikan (1). Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.Contoh bank milik pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). (2). Bank milik swasta nasional Bank milik swasta nasional merupakan bank yang
seluruh atau
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia. (3). Bank milik koperasi Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin). (4). Bank milik asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.Kepemilikannya dimiliki
oleh pihak luar negeri. Contoh bank milik asing yaitu ABN AMRO bank, City Bank, Bangkok bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank. (5). Bank milik campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI. c). Dilihat dari segi status Jenis bank dilihat dari segi status yaitu sebagai berikut: (1). Bank devisa Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia (2). Bank Non-Devisa Bank non-devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas negara.
d). Dilihat dari segi cara menentukan harga Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: (1). Bank konvensional Bank yang berdasarkan prinsip konvesional (Barat). Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvesional. Bank Konvesional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.Sedangkan penentapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. (2). Bank Syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvesional dengan bank syariah terletak pada landasanfalsafah yang dianut.Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvesional dengan sistem bunga.Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil. 2.1.2 Pensiun 1). Pengertian Pensiun Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabadikan dirinya kepada Negara. Yang berhak atas pensiunan adalah sebagai berikut:
a). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak
menerima
pensiunan
pegawai,
jikalau
ia
pada
saat
pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: 1). Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 25 tahun. 2). Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapaun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan pleh karena ia menjalankan kewajiban pejabat. 3). Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk pleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan pleh dank arena ia menjalankan kewajiban jabatannya. b). Pegawai Negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiunan pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai
negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masakerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. c). Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun. d). Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan c diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. 2). Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP (Masa Persiapan Pensiun).MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS.
3). Pengurusan Pensiunan PNS a). Pensiunan BUP (Batas Usia Pensiun) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan PNS tersebut. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi: (1). 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; (2). 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan tinggi; (3). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Terkait dengan perubahan BUP, maka dalam masa peralihan ini: (1). Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani MPP maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik SK Pensiunan telah ditetapkan maupun belum ditetapkan , yang TMT pensiunannya dimulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, maka keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdiannya dapat diberikan apabila memenuhu syarat sesuai peraturan perundangan. (2). Dalam hal terdapat PNS yang keputusan pemberhentian/pertimbangan teknis pensiunannya telah ditetapkan dan TMT pensiunannya mulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka
keputusan/ pertimbangan teknis pensiunan yang bersangkutan akan ditinjau kembali. (3). Dalam hal terdapat PNS yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 atau belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentisan sebelum mencapai usia 58 tahun maka, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan. b). Pensiunan Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS) PNS yang telah berusia minimal 50 Tahun dan memiliki masa kerja minimal 25 tahun (dihitung sejak TMT CPNS) dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas permintaan sendiri.PNS yang mengambil Pensiun APS ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. c). Pensiun Janda/Duda/Yatim Sebelum diurai lebih lanjut tentang pensiun Janda/Duda/Yatim, perlu dipahami terlebih dahulu definisi berikut: (1). Janda , ialah istri sah menurut hokum dari peagawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia; (2). Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita , yang meninggal dunia yang dan tidak mempunyai istri lain;
(3). Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari peagawai negeri, penerima pensiun , atau penerima pensiun-janda/duda; Hak atas pensiun janda/duda/yatim: (1). Apabila PegawaiNegeri Atau Penerima Pensiun – Pegawai Meninggal Dunia , maka istri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. (2). Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri atau bersuami yang meninggal dunia , sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda , maka pensiun janda atau duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal duania. Dalam hal peagai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama yang tidak terptus-putus dinikahinya. (3). Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai istri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagaian pensiun janda, maka: (a). Pensiun-janda diberika kepada anak atau anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu. (b). Satu bagaian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu. (c). pensiun-duda diberikan kepada anak( anak-anaknya).
(4). Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagaian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. (5). Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua duanya meninggal dunia, diberikan satu jada, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan. (6). Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: (a). belum mencapai usia 25 tahun, atau (b). tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau (c). belum nikah atau belum pernah nikah. Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika: (1). Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia (2).Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya. d). Pensiun Orang Tua Apabila
seorang
PNS/CPNS
tewas,
apabila
tidak
meninggalkan
suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhum diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun
janda/duda Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masingmasing diberikan separoh dari jumlah dimaksud. 2.1.3 Kredit 1). Pengertian Kredit Definisi kredit menurut istilah Yunani adalah credere yang berarti kepercayaan (truth ataufaith)sehingga dapat diartikan dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit secara umum menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan pihak lain dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan harga yang tlah ditetapkan. Menurut Kasmir (2012 : 74) mendeskripsikan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pemnbayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang. Dari beberapa referensi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kredit merupakan kemampuan untuk menyediakan uang atau barang untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang membuntuhkan dana dengan pembayaran pada masa yang akan datang. Berdasarkan kepastian dan kesepakatan kedua belah pihak dalam pemberian kredit tentunya bank selaku kreditur tidak luput dari satu resiko yang tinggi sesuai dengan ketentuan yang ada , lebih berhati-hati , teliti dan slektif serta memerlukan pengawasan yang sedemikian rupa sehingga kredit bisa berjalan dengan lancar.
2). Unsur-unsur Kredit Beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pengertian kredit menurut Kasmir (2012 : 75) yaitu: a). Kepercayaan Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang , barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredityang disalurkan. b). Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangakan dalam akad kredit ditangani oleh kedua belah pihak , yaitu bank dan nasabah. c). Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
d). Risiko Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak sengaja. e). Balas Jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit barang atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. 3). Prinsip Pemberian Kredit Dalam memberikan kredit, bank atau lembaga perkreditan lainnya wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama baik itu terhadap watak, kemampuan, maupun prospek usaha debitur. Ada beberapa
prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C (Kasmir,2012: 91): 1). Character Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.Tujuannya untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 2).Capacity (Capability) Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. 3). Capital Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 4). Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. 5). Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sector masing-masing. 4). Jenis –Jenis Kredit Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya.Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari
beberapa jenis.Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakter tertentu. Menurut Kasmir, (2012: 76) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi, yaitu: 1). Dilihat dari Segi Kegunaan a). Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lama. b). Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam opersionalnya. 2). Dilihat dari Segi Tujuan Kredit a). Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usahaatau produksi atau investasi. b). Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Contohnya pembelian mobil untuk keperluan pribadi.Sumber pembayarannya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya bukan dari obyek yang dibiayai.Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pegawai Tetap (Kretap), Kredit Pensiun (Kresun), Kredit Kendaraan Bermotor. c). Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3). Dilihat dari Segi Jangka waktu a). Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. b). Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. c). Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. 4). Dilihat dari Segi Jaminan a). Kredit Dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. b). Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau hal tertentu.Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
5). Dilihat dari Sektor Usaha a). Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. b). Kredit Pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. c). Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. d). Dan sektor usaha lainnya. 5). Prosedur Kredit Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit.Dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Suyatno Thomas, dkk (2007) bahwa prosedur kredit adalah: Permohonan Kredit, Penyidikan dan Analisis Kredit, Keputusan Atas Permohonan Kredit, Penolakan Permohonan Kredit, Persetujuan Permohonan Kredit, Pencairan Fasilitas Kredit. 1). Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencangkup: a). Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. b). Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c). Permohonan perpanjangan/pembaruan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
Berkas-berkas kredit permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: a). Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah. b). Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. c). Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 2). Penyidikan dan Analisis Kredit Pengertian penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a). Wawancara dengan permohonan kredit atau debitur. b). Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah. c). Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnyayang diperoleh. d). Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a). Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b). Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan
serta
penyajian
alternatif-alternatif
sebagai
bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
3). Keputusan Atas Permohonan Kredit Pengertian yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.Bahan pertimbangan pengambilan keputusan, setiap keputusan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang ada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit. 4). Penolakan Permohonan Kredit Dapat terjadi untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: a). Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. b). Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama copy surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 5). Persetujuan Permohonan Kredit Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti dibawah ini: a). Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon b). Pengikatan jaminan
c). Penandatanganan perjanjian kredit d). Penandatanganan surat askeb e). Informasi untuk bagian lain f). Pembayaran bea materai kredit g). Pembayaran provisi kredit h). Asuransi barang jaminan i). Asuransi kredit 6). Pencairan Fasilitas Kredit a). Pengertian Pencarian Fasilitas kredit adalah setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank.Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. b). Syarat-syarat pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Selain itu terdapat pula prosedur pemberian kredit menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 10 – DIR/ADK/05/2015 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yaitu pegawai tetap dan pensiunan. Prosedur pemberian kredit pensiun menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S.10 – DIR/ADK/05/2015, yaitu sebagai berikut :
1). Permohonan Kredit Pensiun Calon debitur mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri : a). Dokumen pensiun, yang meliputi asli SK Pensiun, Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem), Kartu Regristrasi Induk Pensiun (Karip), Buku Pensiun. b). Foto copy identitas diri (suami/istri) c). Foto copy Kartu Keluarga d). Surat Kuasa Potong Uang Pensiun bagi debitur yang uang pensiunnya tidak dibayarkan melalui BRI. e). Surat Kuasa Debetan Rekening bagi debitur yang uang pensiunnya dibayarkan melalui BRI. 2). Analisis dan Putusan Kredit a). Setelah seluruh persyaratan permohonan Kresun dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Administrasi Kredit memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku. b). Seluruh berkas diserahkan kepada Pejabat Pemrakarsa untuk di analisis. c). Pejabat Pemrakarsa kemudian melakukan pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur) untuk memastikan calon debitur tidak bermasalah. d). Selanjutnya Pejabat Pemrakarsa menghitung jumlah kredit yang bisa diberikan, dan menuangkannya dalam Form Analisa dan Putusan Kresun. e). Seluruh berkas diajukan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai limit.
3). Realisasi dan Dokumentasi Kredit Pada saat kredit akan direalisasi, petugas Administrasi Kredit harus memastikan bahwa dokumen telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitu, baik secara tunai atau overbooking dari simpanan debitur. Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan berkas kredit sebagai berikut: a). Kwintansi Pencairan b). Surat Pengakuan Hutang c). Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya d). Foto copy Kartu Keluarga e). Formulir Permohonan Kresun f). Form Analisis dan Putusan Kresun g). Dokumen pensiun h). Daftar perincian gaji i). Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/Surat Kuasa Debet Rekening Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugasAdministrasi Kredit meminta tanda tangan atasan lansung petugas Administrasi Kredit (Supervisor).Setelah semua ditanda tangani pengajuan kredit dapat dicairkan di teller. Prosedur pemberian kredit pensiun menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 10 – DIR/ADK/05/2015 tersebut merupakan Standar Operasional
Perusahaan (SOP) yang harus di ikuti oleh seluruh unit kerja BRI dalam pelayanan Kresun. 2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu : Gangsar alsandy Putranto (2014) dengan judul “Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap dan Pegawai Pensiunan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pemberian kredit kepada pegawai pegawai tetap dan pegawai pensiunan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, serta menganalisa apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh BRI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan prosedur pemberian kredit tetap maupun pensiunan yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Rajawali Surabaya secara umum sudah memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan. Terdapat pula penelitian lainnya, yaitu oleh Intan Damayanti yang berjudul ”Analisis Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Pensiunan (Kresun) Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata. Kesimpulan hasil pengamatan yang diperoleh, yaitu bahwa prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia secara garis besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan penilaian 5C pada analisa kredit. Ada beberapa prosedur yang berbeda, karena
disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Namun, ada celah-celah dapat mengakibatkan kredit macet, yaitu pada kurangnya komunikasi dengan pihak juru bayar atau bendaharawan dalam hal ini PT POS dan PT Taspen. Selain itu, masih banyaknya penggunaan jasa calo dalam pengajuan permohonan Kredit Pensiunan yang dapat merugikan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang martadinata dan calon debitur Kebijakan Kredit Pensiunan (Kresun) antara lain, pengajuan kredit dilakukan secara kolektif, membuat surat perjanjian yang isisnya berkaitan dengan kerjasama antara bank rakyat indonesia dengan lembaga terkait dalam pelayanan kredit pensiunan, pembayaran dilakukan dengan pemotongan langsung pada gaji debitur, maksimum angsuran kredit tiap bulannya adalah 80% dari gaji yang diterima debitur, setiap kredit harus diasuransikan, perhitungan bunga kresun menggunakan perhitungan flat rate, debitur dapat menambah jumlah kreditnya setelah angsuran ketujuh.
