BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemilih Pemula Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih yaitu 17 hingga 21 tahun. Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya, yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: 1. WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya 3. Terdaftar sebagai pemilih. 4. Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian). 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya 6. Terdaftar di DPT. 7. Khusus untuk Pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurangkurangnya enam bulan didaerah yang bersangkutan. Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih

adalah

pemilih

pemula,

dengan

demikian

jumlah

pemilih

8 Universitas Sumatera Utara

pemulasangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dll. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan akan dapat merasakan keuntungannya. Lahirnya dukungan dari kelompok ini secara tidak langsung membawa dampak pencitraan yang sangat berarti. Setidaknya untuk pengamanan proses regenerasi kader politik kedepan, meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikanbagi target-target suara pemilu yang telah ditetapkan tiap-tiap parpol. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang

usia

17-21

tahun

menjadi

segmen

yang

memang

unik,

seringkalimemunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik,sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional,haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatisme.Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusanpilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagaiswing vooters yang sesungguhnya.Pilihan politik mereka belum dipengaruhimotivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkunganpolitik lokal. Pemilih pemula mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingantertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dariorangtua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga lkutberpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita ditelevisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-

Universitas Sumatera Utara

lain.Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17 tahun) mempunyai nilaikebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal danmencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akandihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah palingpenting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlumempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. (http://digilib.sunanampel.ac.id/files/disk1/191/jiptiain--miraatunni-9509-5-bab2.pdf,

diakses

pada

tanggal 7 Januari 2014, pukul 11.50 WIB).

2.2 Pemilihan Umum (Pemilu) Dalam Pemilu semua warganegara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politisnya dengan mendukung atau mengganti personalia dalam lembaga-lembaga legislatif (dewan perwakilan rakyat dalam tingkat yang berbeda) yang menurut mayoritas akan menentukan pemegang-pemegang kekuasaan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, rakyat yang berdaulat, secara periodik dapat mengoreksi dan mengontrol mereka yang memegang kekuasaan atas namanya (Marbun, 2007:368). Berikut adalah pendapat beberapa para ahli tentang pemilihan umum: Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, bahwa pemilu merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karenanya bagi sebuah negara yang mennganggap dirinya sebagai negara demokratis, pemilu adalah wajib untuk dilaksanakan dalam periode tertentu. Disisi lain, Bagir Manan berpendapat bahwa pemilu yang diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali adalah saat


ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya agar dapat terpilih. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. 1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959), pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang kedua untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang

diterapkan

pada

pemilu

ini

adalah sistem

pemilu

proporsional.Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung dengan demokratis


dan khidmat, Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan kampanye berjalan menarik. Pemilu pada masa ini diikuti oleh 27 partai politik dan satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah terutama yang berkaitan dengan konsepsi Soekarno. 2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965), setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. Periode Demokrasi Terpimpin tidak diselanggarakan pemilu. 3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998), setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengan baru di telinga bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan stabilitas politik dan


pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya, terutama di bidang ekonomi. Dikarenakan gagal menyederhanakan jumlah partai politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan

fusi

atau

penggabungan

diantara

partai

politik,

mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu tahun1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih Golkar. 4.Zaman Reformasi (1998-sekarang), pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berberbeda dengan era orde baru. Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politikyang tidak mencapai ambang batas boleh


mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Untuk partai politik baru, Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan. Pemilu dianggap hal yang penting karena merupakan bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang tentunya sesuai dengan harapan bersama. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. 2. Pemilu

merupakan

sarana

bagi

pemimpin

politik

untuk

memperoleh legitimasi. 3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. 4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Asas-Asas Pemilu

1. Langsung.


Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri berdasarkan hati nurani tanpa ada perantara.

2. Umum.

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa ada membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan juga status sosial daripada warga negara itu sendiri.

3. Bebas. Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun yakni berdasarkan hati nurani. 4. Rahasia.

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun nantinya warga negara pemilih menjatuhkan pilihannya.


5. Jujur.

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta pemilu yang baik.

6. Adil.

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.(http://sistempemerintahanindonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html, diakses pada 28 Mei 2014, pukul 22.00 WIB).

Beberapa pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 terdapat beberapa perubahan, penyesuaian, dan penambahan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, antara lain meliputi:

1. Tahapan Pemilu. Penyelenggaraan tahapan pemilu ditambah satu tahapan baru yang tidak termasuk tahapan pemilu dalam UU Pemilu sebelumnya, yaitu tahapan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Pansus Pemilu beralasan perlunya dimasukannya tahapan tersebut dinilai sangat penting menjadi suatu tahapan tersendiri guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu terkait jangka waktu dimulainya tahapan pemilu diatur bahwa tahapan pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. Waktu ini


lebih panjang dan dianggap akan lebih memadai bagi KPU dalam mempersiapkan seluruh teknis penyelenggaraan pemilu 2014

2. Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu. Pada awalnya sebelum di ubah oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2012, terkait dengan persyaratan mengikuti pemilu, bagi partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa partai yang mencapai angka parliamentary threshold (ambang batas) 2,5% pada pemilu 2009 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014 dengan alasan partai politik tersebut sudah membuktikan memperoleh dukungan rakyat. Pansus Pemilu menganggap ambang batas merupakan legal policy pembuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara. Namun pada bulan Agustus tahun 2012 Mahkamah Konstistusi mengubah pasal ini menjadi bahwa setiap partai politik dapat mengikuti Pemilu setelah melalkui tahapan Verifikasi.

3. Sistem Pemilu. Tidak ada perubahan sistem pemilu dalam UU Pemilu baru ini. Sistem Pemilu yang dipilih tetap sistem proporsional terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (dengan suara terbanyak) dan sistem distrik berwakil banyak (Single Non-Transferable Vote System) untuk memilih anggota DPD.

Sedangkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang lebih berat dari UU Pemilu


sebelumnya. Persyaratan tersebut antara lain: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75% (jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; menyertakan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU (Pasal 8 ayat (2)).

Namun pada bulan Agustus tahun 2012 Mahkamah Konstistusi mengubah pasal ini menjadi bahwa setiap partai politik dapat mengikuti Pemilu setelah melalui tahapan Verifikasi administrasi dan faktual tidak terkecuali bagi partaipartai yang selanjutnya dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini diatur bahwa pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dan selesai dalam kurun waktu 5 bulan. Sehingga untuk pemilu 2014 pada awal tahun 2013 sudah diketahui partai politik peserta pemilu.

4. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan. Pengaturan jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI tidak berubah dibandingankan pemilu 2009 lalu. Jumlah kursi anggota DPR tetap 560 kursi dan Jumlah kursi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi.Demikian juga dengan jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Jumlah kursi DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 100 (didasarkan pada jumlah


Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan sejumlah ketentuan yang disyaratkan

dalam

Undang-Undang).

Sedangkan

Jumlah

kursi

DPRD

kabupaten/kota paling sedikit 20 dan paling banyak 50 (didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan sejumlah ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012). Sedangkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama, yaitu paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi.

5. Penyusunan Daftar Pemilih. Terkait penyediaan data kependudukan, dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini disepakati terdapat 3 bentuk yaitu (a) data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; (b) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan (c) data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara. Data kependudukan harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya data tersebut disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.

Tahapan berikutnya adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir. Proses pemutakhiran data pemilih harus diselesaikan


paling lama 4 bulan setelah diterimanya DP4. Selain itu, dalam UU Pemilu baru ini terdapat pengaturan baru, dimana apabila terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan; KPU Provinsi tetap melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus (Pasal 40 ayat (5)).

6. Pencalonan. Pasal pencalonan tidak banyak berubah, hanya saja terdapat penambahan ketentuan yaitu kewajiban mengundurkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin maju sebagai calon anggota DPR, DPD, atau DPRD. Selain itu, ketentuan tentang keterwakilan perempuan masih menggunakan ketentuan lama pada UU No. 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan nomor urut.Daftar calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; yang mana dalam daftar bakal calon tersebut, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.

Namun terkait keterwakilan perempuan ini, dalam UU No. 8 Tahun 2012 terdapat penambahan pengaturan pada penjelasan Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan: Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya. Ketentuan ini dianggap sebagai penguatan dan penegasan bahwa calon perempuan tidak selalu harus ditempatkan pada


nomor buncit (ketentuan ini seakan menegaskan tentang signifikannya peran nomor urut dalam sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak sekalipun). Selain itu, proses pengajuan nama bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu baru ini diatur lebih panjang prosesnya, yaitu dilaksanakan 12 bulan sebelum hari pemungutan suara (Pasal 57 ayat (2)).

Berkaitan dengan kewajiban pengunduran bagi anggota DPRD yang maju menjadi Calon Anggota DPR/DPRD melalui partai yang berbeda, mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa tidak wajib untuk mundur tetapi diserahkan kepada mekanisme masing-masing partai.

7. Kampanye. UU No. 8 Tahun 2012 memberikan pengaturan yang tegas bahwa kampanye melalui media massa cetak dan media massa elektronik dikategorikan sebagai “iklan kampanye”, yang mana pelaksanaannya sama dengan kampanye dalam bentuk rapat umum, yaitu dilakukan (hanya) selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang (3 hari sebelum hari pemungutan suara). Periode waktu kampanye dalam UU baru ini tidak berubah, tetap berlangsung setelah 3 hari setelah penetapan peserta pemilu dan berakhir 3 hari sebelum hari-H pemungutan suara (kurang lebih selama 9 bulan).

8. Dana Kampanye. Terkait pengaturan dana kampanye, terdapat penaikan jumlah batasan sumbangan dana kampanye yang signifikan dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini. Jika sebelumnya dalam UU No. 10 Tahun 2008 diatur dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar), dalam UU baru ini batasannya dinaikan menjadi sebesar


Rp7.500.000.000,00 (tujuh koma lima milyar). Sedangkan batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak berubah, yaitu tetap tidak boleh lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar). Naiknya batasan sumbangan dana kampanye dalam UU No. 8 Tahun 2012 dikarenakan adanya konkordansi dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (lihat Tabel.1 berikut).

Tabel.1. 1. Perbandingan batasan sumbangan dana politik dan dana kampanye Pengaturan

Batasan Sumbangan Perseorangan

UU No. 10 Tahun 2008Rp1.000.000.000,00 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR (UU Pemilu lama) UU No. 2 Tahun 2011Rp1.000.000.000,00 tentang Partai Politik UU No. 8 Tahun 2012Rp1.000.000.000,00 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPR (UU Pemilu baru)

dariBatasan Sumbangan NonPerseorangan (Kelompok/ Badan Usaha) Rp5.000.000.000,00

Rp7.500.000.000,00 Rp7.500.000.000,00

9. Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalam ketentuan pasal 150 UU No. 8 Tahun 2012 diatur ketentuan tentang pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, yang dimohonkan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono pada Pemilu 2009 lalu). Selain itu terdapat perubahan cara pemberian suara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini. Jika sebelumnya pada Pemilu 2009, pemilih menandai dengan tanda centang, cawang atau contreng, maka untuk pemilu mendatang pemberian suara untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda


gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara (Pasal 154). 10. Rekapitulasi Suara. Dalam UU Pemilu baru ini terdapat pengaturan baru dalam penyelenggaraan rekapitualsi perhitungan suara setelah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), terkait dengan dikembalikannya fungsi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Melalui UU No. 8 Tahun 2012 ini (dalam rangka sinkronisasi dan konkordansi dengan UU Penyelenggara Pemilihan Umum) diatur secara mendetil tugas dan kewenangannya dalam proses rekapitulasi suara di tingkat desa/kelurahan. 11. Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih. Pada awalnya, ketentuan dalam UU ini sebagai berikut: ketentuan Pasal 208 yang berbunyi “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Lalu Penjelasan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 berbunyi: yang dimaksud dengan “jumlah suara sah secara nasional” adalah hasil penghitungan untuk suara DPR.

Pasal ini setidaknya menyangkut 2 hal, yaitu pertama, ada kenaikan angka ambang batas pada Pemilu 2014 nanti. Jika pada Pemilu 2009 angka ambang batas ditetapkan pada angka 2,5%, maka Pemilu 2014 naik menjadi 3,5%. Kedua, jika pada Pemilu 2009 lalu ambang batas hanya diterapkan untuk Pemilu Anggota DPR, maka Pemilu 2014 angka ambang batas diberlakukan secara nasional, tidak berjenjang.


Artinya pada Pemilu 2014, setiap partai politik peserta pemilu harus memperoleh sekurang-kurangnya 3,5% suara sah untuk DPR RI, untuk dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga, meskipun suatu partai memperoleh lebih dari 3,5% suara sah di pemilu anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi kalau perolehan suaranya untuk pemilu anggota DPR RI kurang dari 3,5%, maka partai tersebut secara otomatis tidak bisa ikut dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota (suaranya dianggap hangus/terbuang/wasted votes). Namun sebaliknya, jika suatu partai memperoleh suara sah lebih dari 3,5% untuk pemilu DPR RI, maka meski suaranya kurang dari 3,5% untuk pemilu anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, partai politik tersebut tetap berhak untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota karena dia dianggap telah lolos ambang batas secara nasional.

Namun ketentuan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan judicial review dan oleh Mahkamah Konstitusi dikeluarkan keputusan MK Nomor 52/PUU/X/2012 dan salah satu isinya adalah pembagian kursi tidak dipengaruhi oleh perolehan suara sah secara nasional.Selain itu untuk penetapan perolehan kursi, lakukan metode kuota murni untuk menentukan perolehan kursi partai politik (habis di daerah pemilihan). Dengan ketentuan: (a) apabila jumlah suara sah suatu Partai Politik Peserta Pemilu sama dengan atau lebih besar dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua; namun (b) apabila jumlah suara sah suatu Partai


Politik Peserta Pemilu lebih kecil daripada BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan selanjutnya (c) penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak (Pasal 212.)

12. Partisipasi Masyarakat. UU No. 8 Tahun 2012 ini tidak banyak mengatur perubahan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya saja dalam Pasal 247 ayat (5) disebutkan ketentuan baru bahwa khusus soal pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana pemilu.

13. Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 secara eksplisit memiliki semangat untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana hal serupa telah dilakukan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengawas Pemilu (meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri) menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, terhadap waktu


penyampaian laporan, terdapat perubahan pengaturan dalam UU Pemilu yang baru. Jika sebelumnya diatur bahwa laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu, sekarang batas waktu pelaporan tersebut diperpanjang durasinya menjadi laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima.

Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

(a)

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama.

(b) Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(c) Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.


(d)

Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri).

Selain itu, terkait dengan masalah hukum pemilu, dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini juga dikenal adanya: (a) sengketa tata usaha negara pemilu, dan (b) perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh UU No. 8 Tahun 2012 diartikan sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pengaturan dan definisi pelanggaran administrasi pemilu diatur lebih kongkrit dalam UU No. 8 Tahun 2012 dibandingkan pengaturan sebelumnya. Pelanggaran administrasi pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu, paling lama 7 hari sejak diterimanya rekomendasi tersebut.

Sedangkan sengketa pemilu dimaknai sebagai sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011,


yakni diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal 258). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu (Pasal 259 ayat (5)).

Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terkait sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Selain itu UU No. 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur


berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

14. Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu. Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266).

15. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu. UU No. 8 Tahun 2012 mengatur hal baru terkait dengan adanya ketentuan tentang sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa tata usaha negara pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.


Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara: (a) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; dan (b) antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu ke PTTUN dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. Selanjutnya, atas Putusan PTTUN atas sengketa tata usaha negara pemilu, hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Sama halnya seperti penanganan tindak piudana pemilu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara pemilu dibentuk pula Majelis Khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung (Pasal 270).

16. Perselisihan Hasil Pemilu. Tidak ada terobosan maupun pengaturan baru yang substantif dalam UU No. 8 Tahun 2012 terkait dengan penananganan perselisihan hasil pemilu (diatur dalam Pasal 273). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Peserta Pemilu disini tentu saja


tetap merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 26 UU No. 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. Dengan demikian, Undang-Undang baru ini “tetap” tidak memberi peluang bagi (perseorangan) calon anggota legislatif untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Batasan pengajuan permohonan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi tetap sama dengan pemilu 2009, yaitu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Satu-satunya ketentuan baru terkait perselisihan hasil pemilu dalam UU No. 8 Tahun 2012 ini hanyalah berupa pengaturan apabila pengajuan permohonan kurang lengkap, maka pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, hanya diberikan waktu 1 x 24 jam (itupun diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, bukan dalam UU Pemilu).

17. Ketentuan Pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 mengkategorisasi antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dengan tindak pidana yang berupa kejahatan, beserta segala sifat yang menyertainya. Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam UU ini dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.


Beberapa ketentuan yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2012 tersebut semestinya harus dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tercipta Pemilihan Umum yang berkualitas.Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dibentuk guna melakukan pengujian undang undang dituntut untuk bekerja secara profesional dalam memutus segala perkara yang masuk ke lembaga tersebut. Keberadaan lembaga tersebut sejauh ini masih dibutuhkan guna mengawal dan melakukan

pengkajian

undang-undang

yang

dihasilkan

oleh

DPR

maupun menyelesaikan sengketa Pemilu yang terjadi. Salah satu contoh nyata kiprah MK yang berdampak positif dalam perjalanan demokrasi bangsa adalah peran MK yang cukup dominan dalam pengkajian UU No. 8 Tahun 2012 ini. (http://kpuindragirihulu.wordpress.com/2013/10/27/memahami-uu-no-08-tahun2012-tentang-pemilu-dpr-dpd-dan-dprd/, diakses pada 4 Agustus 2014, pukul 20.00 WIB).

2.3Perilaku dan Preferensi Pemilih Beragam fenomena politik dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan tingkah laku (behavioral approach). Pendekatan ini bersumber dari premis yang menyatakan bahwa persoalan dasar organisasi politik dan pemerintah adalah tingkah laku warga negara. Salah satu aspek tingkah laku politik itu adalah tingkah laku pemilih, yang khusus membahas tingkah laku individual warga negara dalam hubungannya dengan kegiatan pemilihan umum. Persoalan ini menyangkut serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum dan kalau memutuskan untuk memilih apakah memilih partai


atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y. Persoalan memilih dan tidak memilih merupakan hak seorang warga negara. Di Indonesia hak memilih dikenal dengan hak pilih aktif yakni hak yang dimiliki seseorang untuk ikut dalam memberikan suara pada saat pemilihan umum. Memilih dan tidak memilih juga dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik sepanjang kegiatan itu dilakukan secara sadar.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Sosiologis Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika serikat dikembangkan oleh para ilmuan sosial yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Karena itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan perilaku memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai social determinism approach. Pendekatan ini sebenarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (Seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Singkatnya, pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara organisasi profesi okupasi dan sebagainya,


maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan atau kelompokkelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital didalam memahami perilaku pemilih seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Dean Jaros (1974) ketika mencoba menghubungkan antara keanggotaan dalam suatu kelompok dengan perilaku pemilih seseorang menyederhanakan pengelompokan sosial itu kedalam tiga kelompok, yakni kelompok primer, sekunder, dan kategori. Gerald Pomper (1978) memperinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior kedalam dua variable, yakni variabel predisposisi sosialekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih. Menurutnya, predisposisi sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan perilaku pemilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak. Predisposisi sosial-ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis, dan semacamnya. Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih misalnya, tampak pada penelitian Lipset (1988). Di beberapa negara dimana partai tidak mempunyai batas yang jelas dengan agama, kelompok minoritas di bidang ekonomi, politik ataupun diskriminan-diskriminan tertentu, cendrung untuk memilih partai yang berpaham liberal atau partai berhaluan kiri, sementara kelompok mayoritas cenderung untuk memberikan suaranya pada partai konservatif atau partai sayap kanan. Tingkat ketaatan beragama juga berhubungan dengan perilaku pemilih. Para pemilih yang berlatar belakang Islam santri misalnya, cendrung memilih


partai-partai berbasis Islam. Penelitian Wald dan She serta Muhammad Reza (2009) terhadap masyarakat Banjar di Perbaungan, menunjukkan bahwa semakin besar keterlibatan seseorang dalam aktifitas keagamaan, semakin besar kecenderungan nya untuk menyukai atau memilih partai-partai agama atau kelompok-kelompok sayap kanan. Meskipun dari Pemilu ke Pemilu berikutnya hubungan tidak selalu konsisten, jenis kelamin juga merupakan variabel sosiologis yang dapat dihubungkan dengan perilaku pemilih. Realitas politik pada pilpres 2004 dan 2009 menunjukkan bahwa wanita lebih suka mendukung partai dan calon borjuis, setuju dengan administrasi ( birokrasi), menghindari pemilihan pada ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, dan mendukung partai moderat Arbi Sanit (2010). Aspek Geografis juga mempunyai hubungan dengan perilaku pemilih. Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik. Penelitian Petterson dan Rose di Norwegia menunjukkan bahwa ikatanikatan kedaerahan, seperti desa-kota, merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menjelaskan aktivitas dan pilihan politik seseorang (Perarnt Petterson and Lawrence E Rose : 1996). Ikatan kedaerahan terutama sangat kuat dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap kandidiat. Penelitian Potoski menunjukkan bahwa kandidat umumnya lebih diterima dan dipilih oleh para pemilih yang berasal dari daerah yang sama (Matthew Potoski: 1994). Dalam berbagai ragam perbedaan pada struktur sosial, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku pemilih adalah factor kelas (status ekonomi), terutama hampir diseluruh negeri industri. Lipset (1980) menyimpulkan ; “ More than anything else the party struggle is a conflict among class,……the lower


income groups vote mainly for parties of the left, while the higher-income groups vote mainly for parties of the right”. Afan Gaffar menunjukkan bahwa pengaruh kelas dalam perilaku memilih di Indonesia tidak begitu dominan. Tidak ada perbedaan kecenderungan perilaku pemilih antara mereka yang masuk katagori orang kaya ataupun orang miskin, antara yang memiliki tanah luas dan sedikit, antara yang memilki pekerjaan sebagai pedagang dengan buruh tani, dan sebagainya (Afan Gaffar : 1992). Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perilaku masyarakat dalam sutau pemilu seperti yang diuraikan dibawah ini.

2. Pendekatan Psikologis Jika pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat berasal dari Eropa Barat, pendekatan psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya di Amerika Serikat melalui Survey Research Centre di universitas Michigan. Pelopor utama pendekatan ini adalah seorang ilmuan besar August Campbell (Firmanzah : 2008). Munculnya mazhab ini merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis yang dianggap secara metodologis sulit di ukur, seperti bagaimana mengukur secara tempat jumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan terus sebagainya. Apalagi pendekatan sosiologi umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih atau mendukung suatu partai politik tertentu, sementara yang lain tidak. Di samping itu, secara materi patut dipersoalkan apakah benar variabel-variabel


sosiologi seperti status sosial ekonomi-keluarga, kelompok-kelompok primer ataupun sekunder, itu yang memberikan urutan pada perilaku pemilih. Tidakkah variabel-variabel itu dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini, sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku pemilih seseorang, bukan karakteristik sosiologis. Seperti namanya, pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologis-terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini para pemilih di Amerika Serikat menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologi yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari sosialisasi yang mereka terima. Sosialisasi politik yang mereka terima seseorang pada masa kecil (baik dilingkungan keluarga maupun pertemanan dan sekolah) misalnya, sangat mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya pada saat pertama kali menentukan pilihan politik. Mengapa pendekatan psikologis menganggap sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih seseorang? Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, yang menurut Greenstein mempunyai tiga fungsi, pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan. Ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud


mekanisme pertahanan diri (defence mechanism) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi. Namun sikap bukanlah suatu yang bersifat asal jadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang. Mulai baru lahir sampai dewasa. Pada tahap pertama informasi pembentukan sikap berkembang pada masa anak-anak. Anak-anak mulai mempersonifikasikan politik. Fase ini merupakan proses belajar keluarga. Anak-anak belajar pada orang tuanya bagaimana perasaan mereka terhadap pimpinan-pimpinan politik, bagaimana orang tua mereka menangkap isu-isu politik dan sebaginya. Tahap kedua adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat menginjak dewasa ketika menghadapi situasi diluar keluarga, seperti disekolah, kelompok/teman sebaya dan sebagainya. Tahap yang ketiga adalah nantinya bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, mesjid atau gereja, partai politik, dan asosiasi-asosiasi yang lain. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati terhadap partai politik. Bagi penganut pendekatan ini, konsep identifikasi partai dijadikan variabel sentral untuk menjelaskan perilaku memilih seseorang. Pendekatan ini menggunakan konsep psikologi terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasinya. Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menetukan perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang tuanya.


Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi kepada kandidat.

3. Pendekatan Rasional Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih calon legislatif yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon legislatif akan melakukan berbagai promosi dan kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginian masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilu (Asfar, 2004:137). Keputusan untuk memberikan dukungan suara dan tidak memberikan suara terjadi apabila tidak terdapat kepercayaan tinggi dari pemilih kepada calon tersebut. Sebaliknya pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa partai dan calon tersebut tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan calon ataupun partai politik. Melwit menyebutkan bahwa perilaku politik merupakan pengambilan yang bersifat instan, tergantung pada situasi sosial politik tertentu dan tidak berbeda dengan keputusan lainnya.Tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusan pemilih seperti faktor partai yang mendukung pasangan calon, citra atupun figur kandidat tersebut.


Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk memahami faktor pemilih dalam menentukan pilihannya pertama kita harus memahami bagaimana konteks latar belakang historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya politik di indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau. Faktor kedua ialah kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam pemilihan umum. Hal ini menuntut agar calon harus jeli dalam membuat strateginya dalam kampanye agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat tersebut. Faktor ketiga ialah agama/keyakinan dan budaya. Dalam hal ini mencakup hal-hal yang berhubugan dengan agama dan budaya masyarakat baik itu kesukuan, etnisitas sampai ras. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan pluralitas ataupun beraneka ragam. Agama telah memberikan nilai moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Keyakinan dan agama merupakan pedoman acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam proses politik.


Hal ini membenarkan bahwa agama dan keyakinan dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam aktivitas politik.Begitu pula halnya dengan Suku ataupun Etnisitas. Konsep etnisitas akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dalam kajian ini kita ketahui bahwa perilaku politik seseorang bisa saja dipengaruhi oleh ikatan-ikatan tertentu seperti rasa keterikatan dalam etnisitas. Faktor keempat ialah pendidikan dan komunikasi yang sangat berpengaruh kepada perilaku konstituen. Pendidikan dan komunikasi yang baik dari si calon maupun kandidat akan memberikan dan mempengaruhi simpatik konstituen. Semakin tinggi pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat kesadaran politiknya, dan begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maupun seseorang maka semakin rendah tingkat kesadaran politiknya. Selain itu, komunikasi politik yang intens akan mempengaruhi perilaku politik seseorang dalam aktivitas politiknya dan perilaku politiknya dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan umum(Surbakti, 1992: 89).

2.4 Perilaku Politik Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. (Surbakti:1992). Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik merupakan perilaku yang menyangkut persoalan politik. Perilaku Politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk antara lain seperti melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau


organisasi masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat), ikut serta dalam pesta politik, ikut mengkritik atau melakukan protes terhadap kebijakan publik, berhak untuk menjadi pimpinan politik, dan berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Dalam kaitan istilah perilaku politik ini para ahli politik umumnya hampir dapat dikatakan sepakat untuk mendefenisikan bahwa perilaku politik sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang, individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Karena seorang individu atau kelompok memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya dalam menentukan pilihan politiknya untuk menemukan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itulah perilaku politik ini menjadi penting sebab keberadaan sebuah negara sangat tergantung pada perilaku politik ini yang berlangsung di dalamnya. Artinya, apabila perilaku politik yang tumbuh baik, maka diharapkan pula akan membangun negara menjadi baik dan sebaliknya apabila perilaku politik yang dilakukan cenderung mengarah pada hal yang negatif, maka tentunya pula dapat dipastikan akan memberi konsekuensi yang tidak baik pula bagi negara tersebut. Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang perlu dibahas adalah apa yang disebut dengan sikap politik. Meskipun antara sikap dan perilaku memiliki kaitan yang sangat erat, keduanya perlu dibedakan. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap lingkungan objek tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. (Mar’at:1992).


Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. Dari suatu sikap tertentu dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek yang dimaksud. Dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa sikap politik sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan munculnya sikap politik tertentu akan dapat diperkirakan perilaku politik apa yang sekiranya akan muncul. Perilaku politik tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi mengandung keterkaitan dengan hal-hal lain. Perilaku politik yang ditunjukkan oleh individu merupakan hasil pengaruh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang menyangkut lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat, pertama perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis pada masa lalu dan sekaligus merupakan kesinambungan yang dinamis. Hal itu disebabkan karena Perilaku politik memiliki kaitan yang erat dengan budaya politik, dan budaya politik merupakan suatu kenyataan dinamis terus berubah dan berkembang sepanjang masa. Oleh sebab itu budaya politik menjadi salah satu faktor yang memepengaruhi perilaku politik. Budaya politik menjadi pintu masuk untuk memahami perilaku politik masyarakat. Dengan didasari oleh pemahaman mengenai budaya politik masyarakat, dapat diketahui bagaimana dan mengapa mereka berbuat demikian, motivasi apa yang mendorong nya serta bagaimana pola-pola tingkah laku tersebut menyelaraskan diri dengan sistem yang berlaku.


Selain faktor budaya politik, perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai dan etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan dan agama apapun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Prosesproses politik dan partisipasi warga negara paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang (Sastraatmadjo: 1995).

2.5 Partisipasi Politik Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk memepengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalm kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung ,mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) (Budiarjo: 1982). Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Menurut Samuel P. Huntington & Joan M Nelson, Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau


kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif (Huntington: 1994). Partisipasi politik yang dimaksud tidak hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam pemilihan umum tetapi lebih dari itu partisipasi politik yang terjadi akan memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi sadar dan mengerti akan hak-hak nya sebagai warga negara. Masyarakat mampu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan kondisi lingkungannya. Kemudian masyarakat menjadi labih responsif dan kritis terhadap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Ada beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya:Berdasarkan kegiatannya, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara untuk menerima, mentaati, dan melaksanakan segala aturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sedangkan partisipasi pasif hanya terletak pada keluarannya saja. Berdasarkan sifatnya, partisipasi politik dapat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu partisipasi politik yang bersifat sukarela (otonom) dan Partisipasi politik yang bersifat atas desakan orang lain (dimobilisasi). Sedangkan


berdasarkan jumlah pelakuknya partisipasi politik juga dapat digolongkan kedalam dua bentuk yakni, partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Maksud partisipasi kolektif adalah bahwa kegiatan warga negara secara serentak dimaksudkan untuk memepengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni, partisipasi kolektif konvensional dan partisipasi kolektif nonkonvensional. partisipasi politik kolektif konvensional adalah bentuk partisipasi yang prosedur dan waktunya telah diatur oleh pemerintah dan diketahui oleh semua publik, partisipasi ini terwujud dalam kegiatan seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan,dan lain-lain. Sedangkan partisipasi kolektif non konvensional adalah bentuk partisipasi yang waktu dan prosedurnya ditentukan sendiri oleh masyarakat yang berpartisipasi. Partisipasi ini terwujud dalam kegiatan seperti demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, separatism, revolusi dan lain-lain (Surbakti: 1992).

2.6 Budaya Politik Budaya politik penting untuk dipelajari karena dua alasan. Pertama, terhadap sistem politik jelas memepengaruhi macam-macam tuntutan yang diminta, cara tuntutan-tuntutan itu disampaikan, penyampaian respon dan dukungan, serta orientasi masyarakat terhadap sistem politik. Kedua dengan memahami hubungan antara budaya politik dan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.


Menurut Almond dan verba (1990:16) Kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distrisbusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Menurut mereka ada tiga komponen orientasi yang dapat digunakan untuk mengukur sikap individu atau masyarakat dalam suatu sistem politik. Tiga komponen tersebut ialah :

1. Komponen kognitif, yaitu komponen yang menyangkut pengetahuan tentang

politik dan kepercayaan kepada politik, peranan dan segala

kewajibannya. Termasuk ke dalam kognisi itu tidak hanya menyangkut jumlah informasi, tetapi juga ketepatan dan kemampuan untuk mengorganisasi dan memproses informasi itu. Individu mungkin memiliki tingkat pengetahuan dalam akurasi yang tinggi mengenai bagaimana sistem politik bekerja, siapa tokoh-tohoh politik yang berperan dominan, persoalan-persoalan kebijaksanaan yang sedang hangat dibicarakan dan sebagainya. 2. Komponen orientasi Apektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi ini meliputi intensitas dan kualitas yang berbeda, seperti marah, benci, senang, bangga, dan frustasi. Individu mungkin mempunyai perasaan alienasi dan penolakan terhadap sistem, barangkali oleh karena keluarga dan sahabatnya mempunyai sikap seperti itu sehingga ia tidak menanggapi sistem politik. Atau juga mungkin karena pengalaman tertentu yang menyenangkan mengakibatkan dia merasa ikut terlibat dalam proses politik sehingga dia memilki tanggapan yang wajar terhadap sistem politik.


3. Komponen orientasi evaluatif, yakni keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Hal ini berkaitan dengan penilaian dan pendapat mengenai objek politik yang selalu melibatkan penerapan standard nilai terhadap objek dan kejadian politik (kombinasi standard dan kriteria nilai dengan informasi dan perasaan). Misalnya, seorang individu mengadakan evaluasi atau mengkritik sistem politik sebagai tindak responsif terhadap tuntutan politik anggota masyarakat berdasarkan nilai atau ideologi demokrasi. 4. Bentuk-bentuk orientasi yang ada dalam suatu negara akan memepunyai pengaruh besar terhadap cara dimana sistem politik berlangsung. Orientasi politik akan berpengaruh terhadp pembentukan tingkah laku individu dalam peranan politik mereka. Menurut Dennis kavanagh (1982:11) budaya politik sebagai pernyataan untuk menyatakan lingkungan perasaan dan sikap dimana sistem politik itu berlangsung. Menurut Almond dan Verba ada beberapa tipe budaya politik antara lain :

a.

Budaya politik parochial Budaya politik parokial adalah budaya politik yang terbatas

pada wilayah tertentu bahkan masyarakat belum memiliki kesadaran berpolitik, sekalipun ada menyerahkannya kepada pemimpin lokal seperti kepala suku. Pada budaya politik parokial umumnya tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyrakatnya masih sangat rendah. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kognitif, yaitu rendahnya tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang sehingga pemahaman dan


kesadaran mereka terhadap politik masih sangat kecil. Pada budaya politik ini, kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sama sekali terhadap sistem politik. Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Budaya politik parokial dapat ditandai dengan ciri – ciri seperti :

b.

1)

Apatis

2)

Pengetahuan politik rendah

3)

kesadaran dalam berpolitik rendah

4)

Tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik.

Budaya Politik Subjek (kaula) Dalam tipe ini masyarakat mulai menunjukkan minat dan

perhatiannya pada objek politik. Namun posisi masyarakat sebagai subjek (kaula) bersifat pasif. Masyarakat menganggap bahwa posisinya sebagai subjek tidak akan menentukan apa – apa terhadap perubahan

politik.

Mereka

tidak

memiliki

kekuatan

untuk

memepengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian mereka menerima segala keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bahkan masyarakat menganggap bahwa keputusan pemerintah bersifat mutlak, sehingga

mereka

harus menuruti

keputusan

pemerintah tersebut. Budaya politik subjek ini dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti : 1)

Memiliki pengetahuan dalam bidang politik yang cukup

2)

Partisipasi politik minim


3)

c.

Kesadaran dalam berpolitik rendah.

Budaya Politik Partisipan Masyarakat dengan budaya politik partisipan. Memiliki orientasi

politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan,

bahkan

terhadap

struktur,

proses

politik

dan

administratif. Tegasnya terhadap input maupun output dari sistem politik itu. Dalam budaya itu seorang atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggungjawabnya. Masyarakat juga merealisasikan dan memepergunakan hak-hak politiknya secara aktif. . Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partsipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik. Hal itu karena masyarakat telah sadar bahwa betapa kecilnya mereka dalam sistem politik, meskipun tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dengan keadaan ini masyarakat memiliki kesadaran sebagai totalitas, masukan, keluaran dalam konstelasi sistem politik yang ada. Anggota-anggota masyarakat partisipatif diarahkan pada peranan pribadi sebagai aktivitas masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan mereka menolak atau menerima. Masyarakat dengan budaya politik partisipan dapat ditandai dengan ciri-ciri seperti : a.

Pengetahuan tentang politk tinggi

b.

kesadaran dalam berpolitik tinggi


c.

Partisipasi dalam berpolitik aktif

d.

Kontrol Politik aktif

Selain ketiga tipe budaya politik diatas terdapat juga tipe - tipe budaya politik lain yang dikenal dengan istilah budaya politik campuran (mixed political cultures). Budaya politik campuran ini merupakan perpaduan dari tiga tipe budaya politik murni. Budaya politik campuran ini terdiri dari : a.

Kebudayaan subjek parokial (The Parochial-subject Culture) Pada masyarakat dengan bentuk budaya subjek parokial terdapat

sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kerukunan

desa

atau

otoritas

feodal.

Hal

itu

juga

telah

mengembangkan kesulitan dalam sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat kompleks. Banyak bangsa yang melaui proses-proses peralihan parokial awal dari parokialisme lokal menuju pemerintahan sentralisasi. Dapat dikatakan bahwa

sebuah kebudayaan politik yang memiliki

“kewibawaan” bersifat campuran. Dalam kondisi itu orientasi pribadi yang tergabung di dalamnya bersifat campuran pula. Dengan demikian, kebudayaan politik parokial yang menuju hubungan politik subjek dapatlah dimantapkan pada sebuah titik tertentu dengan menghasilkan perpaduan politik, psikologi, dan kultural yang berbedabeda. Namun demikian jenis perbedaan tersebut merupakan manfaat yang besar terhadap stabilitas dan penampilan sistem politik itu. Apabila kebudayaan warga negara merupakan sebuah kebudayaan politik campuran seperti itu, di dalamnya terdapat banyak individu-


individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan subjek yang lebih aktif. Peranan peserta, dengan demikian telah ditentukan ke dalam peranan subjek parokial. Hal itu berarti bahwa warga negara yang aktif melestarikan ikatan-ikatan tradisional dan nonpolitik, dan peranan politiknya yang lebih penting sebagai seorang subjek. Oleh karena itu, orientasi subjek dan parokial, telah melunakkan orientasi keterlibatan dan aktivitas individu dalam politik. b.

Kebudayaan subjek partisipan (Subjek Participant Culture) Peralihan dari budaya parokial ke budaya subjek bagaimanapun

juga akan mempengaruhi proses peralihan dari budaya subjek ke budaya partisipan. Secara umum masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari objek ke partisipan akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan terhadap sistem yang demokratis.dalam budaya subjek partisipan yang bersifat seperti ini sebagian warga negara telah memiliki orientasi-orientasi masukan yang bersifat khusus dari serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara itu sebagian warga negara yang lain terus diarahkan dan diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif. Dengan demikian, terjadi perbedaan orientasi pada masyarakat, sebagian yang cenderung mendorong proses partisipasi aktif warga negara, sebagian lain justru sebaliknya bersifat pasif. Masyarakat dengan pola budaya itu, secara orientasi partisipan dapat mengubah karakter bagian dari budaya subjek. Hal itu karena dalam kondisi yang


saling berebut pengaruh antara orientasi demokrasi dan otoritarian. Degan demikian, mereka harus mampu mengembangkan sebuah bentuk infrastruktur politik mereka sendiri yang berbeda. Meskipun dalam beberapa hal tidak dapat mentransformasikan subkultur subjek kearah demokratis, mereka dapat mendorong terciptanya bentukbentuk perubahan. c.

Kebudayaan parochial partisipan ( The parochial partisipan Culture ) Budaya

politik

ini

banyak

didapati

di

negara-negara

berkembang. Pada tatanan ini terlihat negara-negara tersebut sedang giat melakukan pembangunan kebudayaan. Norma-norma yang biasanya diperkenalkan bersifat partisipatif, yang berusaha meraih keselarasan dan keseimbangan sehingga tentu mereka lebih banyak menuntut kultur partisipan. Persoalannya ialah bagaimana dalam kondisi masyarakat yang sedang berkembang tersebut dapat dikembangkan orientasi terhadap masukan dan keluaran secara simultan. Pada kondisi ini sistem politik biasanya diliputi oleh transformasi parokial, satu pihak cenderung kearah otoritarianisme, sedangkan pihak lain kearah demokrasi. Struktur untuk bersandar tidak

dapat

terdiri

atas

kepentingan

masyarakat,

bahkan

infrastrukturnya tidak berakar pada warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents