BAB II KAJIAN PUSTAKA
Dana Pensiun Undang – Undang dana pensiun yang dikeluarkan tahun 1992 yaitu Undang – Undang No 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Tujuan di keluarkannya Undang – Undang tersebut untuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan program pensiun. Menurut Undang – Undang ini dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti (Pasal 1 ayat 1). Program pensiun bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi karyawan. Secara kelembagaan dana pensiun dapat di bedahkan menjadi 2 jenis, yaitu Dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang merupakan dana pensiun yang di bentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam hal ini untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa sedangkan Dana pensiun Pemberi Kerja (DPPK) merupakan dana pensiun yang di bentuk oleh badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri. (Hari Sunarto, 2007;3). Dalam DPPK di kenal dua program pensiun yaitu program pensiun manfaat pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).
Program Pensiun Manfaat Pasti Dalam KepMenKeu No 91/PMK.05/2005 di jelaskan bahwa manfaat pensiun adalah merupakan pembayaran berkala yang di bayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara di tetapkan dalam peraturan dana pensiun. (Pasal 1 ayat 14) sedangkan Program Pensiun merupakan suatu program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta (Pasal 1 ayat 2). Menurut Sudjono (1998:8) menyatakan bahwa pada hakikatnya di laksanakannya suatu program pensiun adalah untuk mengajak masyarakat mempersiapkan diri dalam menghadapi masa
5
tua dan untuk mengajak masyarakat menabung dalam menyisihkan sebagian dari pendapatan yang di peroleh selama masih aktif bekerja. Dalam PPMP rumus manfaat pensiun sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, sedangkan besar iuran yang di tetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang di tetapkan dalam peraturan dana pensiun atau besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Tabel 2.1 Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Jenis Manfaat Pensiun Manfaat Pensiun Normal (MPN)
Manfaat Pensiun di Percepat (MPD)
Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
Manfaat Pensiun di Tunda (MPD)
Keterangan Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun nromal atau sesudahnya dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usia pensiun normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja karena cacat dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meniggal dunia Dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun normal atau atas permintaan peserta dimulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun normal dan berkahir pada bulan selanjutnya sejak pensiun meninggal dunia
Sumber: Peraturan Dana Pensiun DPSK, DPSW dan DP-GKJ
6
Program pensiun manfaat pasti (PPMP) lebih pasti penerimaan karena memiliki rumus penetapan dari awal oleh peraturan dana pensiun yaitu: MP
= MK × F × PhDP
Keterangan: MP
= Manfaat Pensiun
MK
= Masa kerja
F
= Faktor penghargaan
PhDP = Penghasilan dasar pensiun Dalam
buku
yang
berjudul
pendidikan
dan
pelatihan
dana
pensiun
(Siswosudarmo; 2014) berisi tentang aspek – aspek yang terkait terhadap program pensiun manfaat pasti antara lain:
Aspek Manfaat pensiun
Tabel 2.2 Aspek – Aspek dalam PPMP Program Pensiun Manfaat Pasti
Keterangan
Besarnya manfaat pensiun yang Dalam PPMP besarnya sudah pasti, tidak ada resiko manfaat pensiun sudah di besarnya manfaat pensiun bagi tetapkan dalam peraturan peserta.
dana
pensiun
dalam
bentuk rumus yang lebih di sukai peserta. Iuran Pensiun
Besarnya Iuran pemberi kerja Iuran pemberi kerja tidak tidak pasti ( di hitung oleh pasti
karena
sangat
aktuaris) ada resiko pendanaan tergantung sepenuhnya.
kecukupan
dari dana,
jika
terjadi defisit merupakan tanggung jawab pemberi kerja. Past Liability
Service Arahan investasi di tetapkan Pendiri mempun oleh pendiri.
yai kewenangan dalam menentukan
7
batasan
arahan investasi Risiko Investasi
Tanggung jawab pemberi kerja
Ketik hasil investasi lebih kecil
dari
harapkan,
yang
di
kemungkinan
kualitas
pendanaan
menjadi
unfunded
sehingga pemberi kerja menambah
iuran
agar
menjadi funded. Laporan Aktuaris
Mutlak di perlukan sejak awal Untuk menghitung berapa pembentukan DP dan secara kekayaan
yang
ada,
periodik. Laporan aktuaris untuk berapa kewajiban yang menghitung besarnya iuran dan harus
di
penuhi
dan
valuasi dana, konsekuaensi ada berapa iuran yang harus biaya untuk aktuaris.
di bayar.
Sumber: Sujat Siswosudarmo
Dalam kepesertaannya Hak atas manfaat pensiun di gambarkan dalam sebuah tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Kepesertaan dan Hak atas Manfaat Pensiun pada PPMP Masa kepesertaan UPD UPN 0 Th
3
Th
Sekurang-kurangnya
46
Th
55
Th
BUPM 60
HAK ATAS
MANFAAT
MANFAAT
iuran
PENSIUN
PENSIUN
PENSIUN
peserta sendiri dan
DITUNDA
DIPERCEPAT
NORMAL
berhak
atas
hasil pengembangannya
8
Th
Sumber: Sujat Siswosudarmo, Januari 2003 UPD
: Usia Pensiun Dipercepat
UPN
: Usia Pensiun Normal
BUPM : Batas Usia Pensiun Maksimum
9
Organ Dana Pensiun Sebagai badan hukum, dana pensiun memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum, inilah yang melakukan fungsi sebagai alat kelengkapan dan pensiun untuk mencapai tujuannya. Organ dana pensiun terdiri dari pendiri, pengurus, dan pengawas. Tabel 2.4 Organ Dana Pensiun Pendiri Keterangan
Kewajiban
Pengawas
Organ atau alat kelengkapan dana pensiun untuk memegang segala kewenangan yang tidak di serahkan kepada dewan pengawas dan pengurus
-
-
-
-
Di tetapkan sebagai keputusan dari pendiri dengan diikuti pernyataan tertulis untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun sesuai dengan undang – undang dan peraturan yang berlaku. Membayar Iuran - Membuat yang terdiri dari peryataan Iuran normal dan tertulis tentang Iuran Tambahan ketersediaannya Melaporkan di tunjuk jumalah tenaga sebagai anggota kerja yang di dewan ikuti selambat – pengawas. lambatnya 30 - Bersama hari sesuah pengurus terjadi membicarakan perubahan secara berkala Menyetor selurh pendapat dan iuran peserta saran peserta yang si pungut mengenai setiap bulannya. perkembangan Mengakui portofolio sebagai hutang investasi.
10
Pengurus Sebagai penyelenggara dan pengelola dana pensiun, dalam melakukan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada pendiri.
-
-
-
-
Mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lainnya atas manfaat pensiun. Menyusun RAPB tahun yang akan datang. Memelihara buku catatan, dokumen yang di perlukan dalam pengelolaan dana pensiun. Bertindak teliti, terampil dan cermat dalam
atas iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang belum di setor
-
Melaporkan hasil pengawasan kepada pendiri.
-
-
Tanggung jawab
-
-
Menjaga kelangsungan penyelengaraan dana pensiun. Memenuhi pendanaan agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun peserta terpenuhi.
-
-
-
Melakukan pemeriksaan berkala atas buku catatan dan dokumen yang menjadi bukti pengelolaan keuangan dan invetasi dana pensiun. Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dana pensiun. Menunjuk aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris dana pensiun.
-
-
pengelolaan dana pensiun. Menyampaikan laporan kepada pendiri dan keterangan kepada dewan pengawas.. Menyampaikan secara berkala kepada menteri. Pengurus bertanggung jawab kepada pendiri atas pengelolaan dana pensiun sesuai peraturan dana pensiun. Pengurus masing – masing atau bersama – sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan kewajiban sebagimana ditepakan dalam peraturan dana pensiun.
Sumber: BAPEPAMLK Kedudukan pengurus/pengawas berada di bawah pendiri dana pensiun. Pengurus/pengawas di tunjuk oleh pendiri berdasarkan surat keputusan kepengurusan. Pengurus/pengawas bertanggung jawab kepada dan di berhentikan oleh pendiri berdasarkan arahan dan ketentuan dari pihak yang terutang dalam
11
peraturan dana pensiun dari arahan investasi. Perbuatan menjalankan urusan yang mempunyai konsukuensi pendanaan atau harus mendapatkan persetujuan pendiri, karena hakekat dana pensiun adalah lembaga yang mendapat kepercayaan untuk mengelola dana milik peserta.
Prinsip Pendanaan dalam PPMP Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiataanya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana melalui iuran yang di potong dari gaji karyawan dan iuran dari pemberi kerja, yang kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun di usahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang dapat menguntungkan perusahaan yang mengelola dana pensiun (Ibid, 8) a. Dana awal b. Iuran normal Sumber utama kekayaan Dana Pensiun, untuk mendanai dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan mentode perhitungan aktuaris yang di gunakan. Jenis Iuran normal terdiri dari: -
Iuran pemberi kerja Iuran yang di bayarkan oleh pemberi kerja dan di tetapkan dengan perhitungan aktuaris.
-
Iuran Peserta di bayarkan oleh peserta dan di tetapkan dalam peraturan dana pensiun.
-
Iuran tambahan ( Khusus untuk dana pensiun yang mengalami defisit, yang merupakan kewajiban pendiri untuk memberikan iuran tambahan).
c. Hasil Pengembangan (Investasi) Pengaturan investasi dana pensiun berdasarkan Keputusan menteri keuangan No.199/PMK.018.2008 di mana dana pensiun hanya bisa berinvestasi sesuai instrumen – instrumen yang telah di tetapkan oleh menteri keuangan. Dalam aturan yang telah di terbitkan 5 desember
12
2008 di tetapkan instrumen investasi yang diperbolehkan untuk dana pensiun, terdiri dari surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito on call pada bank, sertifikat deposito pada bank, sertifikat bank Indonesia, saham yang tercata pada bursa efek di Indonesia, obligasi yang tercatat di bursa efek indonesia, efek bangunan aset dari kontrak investasi kolektif, unit penyertaan dana investasi , kontrak opsi saham, penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia, atau bangunan di Indonesia. Selanjutnya pendiri bertanggung jawab terhadap jumlah dana tersebut sejalan dengan bertambahnya dan berubah jumlah kewajiban yang harus di bayar atau di penuhi.
Perhitungan-perhitungan Keuangan A. Analisis-analisis Menurut kamus Akuntansi (2008;48) analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos – pos atau ayat – ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Dengan adanya kegiatan analisis kita melakukan proses penilaian yang kritis dan mendasar terhadap suatu masalah sehingga dapat menginterprestasikan masalah tersebut sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.
B . Rasio Pendanaan Dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana pensiun, Rasio pendanaan adalah rasio keuangan yang menunjukan kemampuan dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun untuk pesertanya (Kadarisma,2003;10). Dengan menggunakan rasio kecukupan dana dapat menjadi alat ukur bagaimana
mengetahui
kemampuan
kewajibannya.
13
dana
pensiun
dalam
memenuhi
Menurut Kadarisma dalam Refreshing Course sertifikasi pengurusan dana pensiun (2003;10) terdapat 3 kondisi dalam pengendalian rasio pendanaan di dana pensiun.
Tabel 2.5 Kondisi Pengendalian Rasio Pendanaan Kondisi I
Rasio Pendanaa = 100 %
Keterangan
Posisi Terpenuhi
Jumlah
Kekayaan
untuk
pendanaan yang di miliki oleh dana pensiun sama besar dengan kewajiban aktuarinya. II
> 100%
Surplus
Jumlah
kekayaan
untuk
pendanaan lebih besar dari jumlah kewajiban aktuaria III
< 100%
Defisit
Jumlah
ini terjadi
akibat
besaranya kekayaaan untuk pendanaan
kurang
dari
kewajiban aktuaria. Sumber: Kadarisma,2003
C. Perhitungan Aktuaria Dalam kegiatan penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti wajib di butuhkan seorang aktuaris. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 510/KMK.06/2002 pengertian aktuaris adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan pengetahuannya dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuarias
14
yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan sesuai peraturan peraturan yang berlaku. Dalam hall ini aktuaris dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistika untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayarannya di lakukan pada waktu yang tidak pasti. Kewajiban aktuaria merupakan kewajiban dan pensiun yang di hitung berdasarkan anggapan bahwa dan pensiun berlangsung sampai terpenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak pihak yang berhak (Keputusan Menteri Keuangaan No.510/KMK.06/2002 pasal 1 ayat 5). Tugas Aktuaria adalah menjabarkan dengan baik rumus rumus kapan seseorang harus melakukan klaim dan menghitung nilai premi dan nilai klaim secara analitis bukan intuisi semata. Dana di wajibkan oleh menteri keuangan untuk menyampaikan laporan aktuaria sekurang kurangnya tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan terutama tiga tahun sekali. Aktuaris melakukan perhitungan terutama untuk memperoleh angka tentang: (1) Besar kewajibanaktuaris atau masa kekrja lalu (PSL) (2) Kewajiban masa kerja yang akan datang dan iuran normal (PSL) Dua angka perhitungan tersebut sangat pentinguntuk mementukan kebijakan dan rencana kerja dana pensiun yang akan datang khususnya baik terjadi defisit dan pada saat terjadi kenaikan pensiun masa kerja yang akan datang. Hasil perhitungan aktuaria selalu berkaitan dan bergantung dengan metode (andalan) yang di pakainya. Aktuaris dalam menghitung ketersediaan dana dan kewajiban di dasari pada asumsi sebagai berikut:
Asumsi ekonomis 1. Tingkat bunga teknis (Perolehan investasinya) 2. Tingkat kenaikan PhDP dan Manfaat Pensiun (PhDP) 3. Tingkat kenaikan batas maksimum PhDP 4. BiaPeya operasi = a % (∑ IuranhDP + Pengembangan)
15
5. Margin mis 4% = (Perolehan investasi – Pertumbuhan PhDP)
Asumsi Decremental 1. Pensiun normal, pensiun percepat,pernsiun di perlambat. 2. Tingkatmortalita peserta aktif dan eserta pasif (pensiunan) 3. Tingkat pengundura diri Asumsi – Asumsi lain 1. Struktur keluraga 2. Perbedaan usia antara pesertadan isteri/suami 3. Biaya administrasi 4. Peserta baru di masa yang akan datang 5. Dan lain lain
16
