BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepda masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Menurut Martono (2009 : 24) terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian bank, yaitu: 1)
Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuanmemberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.
2)
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3)
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut Verryn Stuart dalam bukunya bank politik (1999:1) mengatakan :
8
“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alatalat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional.
2.1.2 Jenis-Jenis Bank Menurut Kasmir (2012 : 32) adapun jenis-jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain: 1)
Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan bank lainnya. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 2)
Dilihat dari Segi Kepemilikannya
9
Ditinjau dari segi kepemilikannya yaitu siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah : a. Bank Pemerintah Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Pembangunan Daerah Bali. b. Bank Milik Swasta Nasional Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pu1a pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pu1a. Contoh bank miliki swasta nasional antara lain Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Lippo. c. Bank Milik Koperasi Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contoh Bank Umum Koperasi Indonesia. d. Bank Milik Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing antara lain Bank of Tokyo, Bank of America. e. Bank Milik Campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta
10
nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang warga negara Indonesia. Contoh Bank Merincorp.
3) Dilihat dari Segi Statusnya Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kepemimpinan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksud adalah: a.
Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
b.
Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
Pada tahun 2004 aktivitas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ditingkatkan dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/32/KEP.DGS/2004 tanggal 11 Nopember 2004.
2.1.3
Sumber Dana Bank
11
Menurut Triandaru (2009 : 96) sumber dana bank secara umum dapat digolongkan dalam 3 bagian yaitu : 1)
Dana yang bersumber dari pihak I (Bank itu sendiri) adalah dana yang berupa modal disetor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2)
Dana yang bersumber dari pihak ke II (Lembaga keuangan bank maupun non bank) adalah dana yang berasal dari lembaga keuangan biasanya berupa pinjaman bank lain sedangkan dana yang berasal dari lembaga keuangan non bank dapat berupa penerbitan obligasi dan saham bank yang bersangkutan telah terjual kepada pihak ketiga serta surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan kepada pihak ketiga.
3)
Dana yang bersumber dari pihak ke III (masyarakat) adalah dana yang bersumber dari masyarakat yang harus dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dapat berupa : tabungan, giro, deposito berjangka, bunga kredit dan hal yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank.
Sumber dana ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak dimasyarakat. 2.1.4 Pengertian Prosedur Menurut Mulyadi (2001:5) “ Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan 12
saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka, salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”. 2.1.5 Pengertian Kredit Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beranekaragam, di mulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti kepercayaan atau kebenaran.Dalam prakteknya pengertian kredit berkembang lebih luas lagi seperti berikut ini : 1)
Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan dating disertai dengan kontra prestasi berupa bunga (Muldjono, 1996).
2)
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati (Muldjono, 1996:10).
3)
Menurut undang-undang pokok perbankan No.10 tahun 1998 merumuskan: Kredit adalah penyedia uang atau tagihan-tagihan yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.
2.1.6 Unsur-Unsur Kredit Abdulah dan Tantri (2012 : 165) menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1)
Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. 13
2)
Kesepakatan, kesepakatan ini harus terjadi antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit, yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3)
Jangka waktu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4)
Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang tenggang waktu suatu kredit maka semakin besar risikonya, demikian juga sebaliknya.
5)
Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal sebagai bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.
2.1.7 Jenis-Jenis Kredit Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Abdulah dan Tantri (2012 : 169) menyatakan bahwa, secara umum jenisjenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain: 1)
Dilihat dari segi kegunaan a.
Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
b.
Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
14
2)
Dilihat dari segi tujuan kredit a.
Kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
b.
Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
c.
Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3)
Dilihat dari segi jangka waktu a.
Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
b.
Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.
c.
Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang. Waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.
4)
Dilihat dari segi jaminan
15
a.
Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
b.
Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan character serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini..
2.1.8 Tujuan dan Fungsi Kredit Menurut Abdulah dan Tantri (2012 : 166) tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain: 1)
Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2)
Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
3)
Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.1.9 Prinsip-Prinsip Kredit
16
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P (Abdulah dan Tantri, 2012 : 173).Adapun penjelasan analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut: 1)
Character Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit
benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. 2)
Capacity Untuk melihat nasabah dari kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan
dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. 3)
Capital Untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan
rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. 4)
Colleteral
17
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5)
Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan
dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut. 1)
Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2)
Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3)
Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4)
Prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5)
Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6)
Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7)
Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
18
2.1.10 Pengertian Kredit Bermasalah Kredit bermasalah
adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi. Kredit
bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank (Arthesa dan Handiman, 2006). Dapat diartikan kredit bermasalahadalah kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kredit kurang lancar,dan kredit diragukan serta akan berpengaruh terhadap kualitas kolektibilitas kredit, dan/atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan ke dalam kategori kredit diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit maka penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
2.1.11 Pengertian Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas kredit adalah kualitas aktiva produktif dan transaksi rekening administrasi yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan menekan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar. Pengertian kolektibilitas kredit menurut Triandaru (2009 : 118) adalah keadaan pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit serta kemungkinan tertentu diterimanya kembali, kredit yang diberikan tersebut yang terdiri dari :
1)
Kredit Lancar dengan kriteria a.
Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, jika terdapat tunggakan angsuran pokok tidak lama dan tunggakan bunga tidak lebih dari 3 bulan.
19
b. 2)
3)
4)
Memiliki mutasi rekening yang aktif
Kredit dalam Perhatian Khusus a.
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 3 bulan.
b.
Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
c.
Didukung oleh pinjaman baru.
Kredit Kurang Lancar a.
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga diatas 3 - 6 bulan.
b.
Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
c.
Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
Kredit diragukan a. Terdapat angsuran pokok dan bunga lebih dari 6 bulan sampai dengan 9 bulan. b. Kredit tidak dapat diselamatkan namun agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang yang bersangkutan. c. Kredit dapat diselamatkan tetapi agunannya bernilai 75 % dari hutang pinjaman termasuk pokok dan bungan pinjaman.
5)
Kredit Macet a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 9 bulan sampai dengan 21 bulan dan belum ada usaha penyelamatan. b. Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminannya tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. c. Kredit telah diserahkan kepengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
20
2.1.12 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ada sebagai berikut : 1)
Faktor Intern Faktor Intern merupakan kesalahan dari pihak bank dalam memproses permohonan kredit sampai dengan pemberian keputusan kredit, misalnya : a.
Keputusan pemberian kredit yang melebihi kemampuan membayar kembali dari debitur.
b.
Keputusan pemberian pinjaman yang tidak bermanfaat bagi debitur, misalnya jumlah pinjaman dibawah jumlah yang dibutuhkan.
2)
c.
Penetapan jadwal angsuran tidak sesuai dengan aliran kas debitur.
d.
Pemberian kredit rangkap (satu debitur mendapatkan pinjaman 2 kali).
Faktor Ekstern Faktor ekstern merupakan kesalahan diluar jangkauan pihak bank seperti : a.
Peraturan atau undang-undang yang berdampak pada memburuknya keuangan debitur.
b.
Kenaikan tingkat harga.
c.
Terjadinya resesi yang berdampak pada turunnya pendapat debitur.
d.
Bisnis atau usaha yang dibangun debitur menggunakan pinjaman dari Bank tidak berjalan lancar atau bangkrut.
e.
Pinjaman untuk keperluan modal usaha digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
21
2.1.13 Upaya Penanggulangan Kredit Masalah Upaya penanggulangan kredit bermasalah yaitu suatu penyelesaian kredit yang karena suatu hal tidak memenuhi sasaran yang sesuai perjanjian kredit yang disepakati oleh debitur, yang berarti bahwa kredit tersebut mengandung resiko diatas normal. Dengan adanya kelemahan atau situasi yang semakin memperburuk tersebut, bagian account officer melakukan identifikasi yang dilanjutkan dengan penyusunan strategi atau rencana tindakan untuk menghilangkan kelemahan tersebut atau melunasi pinjaman itu. Situasi yang memburuk tersebut ditandai oleh keuangan debitur, pengelolaan usaha debitur dan faktor eksternal. Situasi tersebut mungkin akan menyebabkan angsuran pinjaman menjadi non lancar. Keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit serta kemungkinan diterimanya kembali kredit yang diberikan disebut dengan kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet). Kolektibilitas kredit tersebut dikelola oleh AO, petugas administrasi kredit dan diawasi oleh manajemen kredit. Dengan adanya kolektibilitas kredit, cadangan penghapusan pinjaman perlu dibentuk dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau yang biasa disebut cadangan kerugian piutang sangat penting bagi sebuah bank. Dilihat dari fungsi bank yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan kredit kemasyarakat, bank tentu saja memiliki resiko terhadap kredit yang disalurkan. Untuk meminimalisir resiko yang ditanggung oleh bank, maka bank perlu membentuk dana cadangan kerugian piutang yang akan dipakai sebagai penghapusan nilai piutang yang tidak tertagih. Dalam PSAK Nomor 55 (revisi) Tahun 2006 yang dimaksud dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)adalah penyisihan yang dibentuk apabila
22
nilai tercatat asset keuangan setelah penurunan nilai berkurang dari nilai tercatat asset keuangan awal. Penetapan besarnya dana yang dibentuk sebagai dana CKPN diatur Dalam Peraturan Direktur Perbendaharaan Nomor Per-82/PB/2011, bank wajib membentuk dana CKPN yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0.5% dari piutang yang memiliki kualitas lancar, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancer, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan dan 100% dari piutang dengan kualitas macet. Tindakan untuk mengetahui suatu kredit menjadi bermasalah serta tindakan yang perlu diambil adalah : 1)
Mengambil tindakan untuk menghentikan atau menghindari kemunduran yang lebih parah tentang angsuran kredit atau perlunasan, yaitu dengan meneliti ulang kebenaran pinjaman atau debitur yang bersangkutan dengan cara : a.
Laporan keuangan peminjam atau debitur harus diperiksa ulang dengan perhatian khusus akan kemungkinan likuidasi.
b.
Keadaan peminjam atau debitur dilapangan
diperiksa untuk menghindari
berpindahnya atau hilangnya kekayaan peminjam debiturnya atau hilangnya kekayaan paminjam debitur dari tempatnya disamping untuk mengecek harta benda peminjam yang segera dapat diuangkan. 2)
Setelah penelitian ulang dengan secepatnya menajemen bank membantu membuat rencana penanggulangan resmi menghidupkan usaha peminjam atau debitur, dengan cara : a.
Mengusahakan diperolehnya tambahan agunan jika terdapat kelemahan agunan.
23
b.
Mengupayakan dukungan keuangan tambahan dari pihak yang mempunyai kredibilitas, seperti pemilik perusahaan, langganan, pemasok, keluarga dan lain-lain yang mempunyai kepentingan atas kesinambungan usaha peminjam atau debitur.
c.
Menyesuaikan syarat-syarat kredit apabila dimungkinkan perbaikan fasilitas kredit yang sedang berjalan.
d.
Memberikan tambahan kredit jika hal tersebut dapat menghidupkan usaha peminjam atau debitur.
e.
Menjual perusahaan tersebut untuk melunasi kredit atau penyerahan kepada bank lain yang berminat menyelesaikan kredit tersebut.
f.
Meminta bantuan pemerintah atau departemen lain.
g.
Jika semua hal diatas tidak dapat dilakukan, usaha peminjam atau debitur dinyatakan pailit.
3)
Jika tindakan perbaikan 1 dan 2 gagal, harus diambil langkah : a.
Segera mengklasifikasikan kredit yang memburuk untuk memberikan perhatian yang lebih khusus atas masalah yang terjadi.
b.
Menetapkan
dilaksanakannya
:
rescheduling
meliputi
perubahan
jadwal
pembayaran, jangka waktu dan jumlah angsuran. c.
Reconditioning yang meliputi : penurunan suku bunga, keringanan pinalti, penggantian kepemilikan, penggantian pengurus, penggantian nama atau status perusahaan, penggantian agunan.
d.
Restructuring yang meliputi : rescheduling, reconditioning penambahan kredit dan perubahan jenis fasilitas.
24
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dari salah satu mahasiswa sebuah Perguruan
Tinggi mengenai penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut : 1)
Terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. a. Faktor Intern antara lain : bank melakukan analisis yang kurang lengkap dan menyimpang dalam pemberian kredit. b. Faktor Ekstern antara lain : kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tingkat usaha suku bunga yang tinggi, serta musibah yang terjadi pada kegiatan usaha lainnya seperti kebakaran, banjir atau debitur meninggal dunia.
2)
Terhadap kredit bermasalah yang tidak dapat diselamatkan lagi olehBank, maka bank milik pemerintah daerah harus menyerahkan proses penyelamatan kreditnya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atau BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan.
25
