BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian, Fungsi, dan Jenis Bank 1). Pengertian Bank Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan (tabungan) serta meminjamkan uang (kredit) kepada masyarakat. Bank merupakan suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 2). Fungsi Bank a). Penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu: (1). Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
8
(2). Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas. (3). Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan Call Money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet. b). Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. c). Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya. Pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti.
9
Berikut adalah fungsi bank secara spesifik: a) Agent Of Trust Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankkan adalah kepercayaan ( trust ), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpangan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut. b) Agent Of Development Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi , distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
10
c) Agent Of Services Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakan. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. 3). Jenis – Jenis Bank Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. a). Dilihat dari Segi Fungsi Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut: (1). Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (2). Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 11
b). Dilihat dari Segi Kepemilikan (1). Bank milik pemerintah Bank
milik
pemerintah
merupakan
bank
yang
akte
pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
(2). Bank milik swasta nasional Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
(3). Bank milik koperasi Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
12
(4). Bank milik asing Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank. (5). Bank milik campuran Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank. c). Dilihat dari Segi Status Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut : (1). Bank devisa Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.
13
(2). Bank nondevisa Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.
d). Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis. (1). Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional.
Bank konvensional mendapatkan keuntungan
dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. (2). Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.
14
2.1.2 Pensiun 1). Pengertian Pensiun Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Yang berhak atas pensiun adalah sebagai berikut: a). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri: (1). Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. (2). Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatan. (3). Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
15
b). Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masakerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. c). Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. d). Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan c diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.
16
2). Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP (Masa Persiapan Pensiun). MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS. 3). Pengurusan Pensiun PNS a). Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan PNS tersebut. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi: (1). 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; (2). 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; (3). Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi Pejabat Fungsional. Terkait dengan perubahan BUP, maka dalam masa peralihan ini: (1). Dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani MPP maupun tidak sedang menjalani MPP dan tidak bersedia lagi melaksanakan tugas, baik SK Pensiunya telah ditetapkan maupun belum ditetapkan, yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Febuari 2014 s.d 1 Desember 2015
17
yang mencapai BUP minimal 56 tahun, maka keputusan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdiannya dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan. (2). Dalam
hal
terdapat
PNS
yang
pertimbangan teknis pensiunnya
keputusan
pemberhentian/
telah ditetapkan dan TMT
pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 s.d 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 tahun, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas
maka
keputusan/pertimbangan
teknis
pensiun
yang
bersangkitan akan ditinjau kembali. (3). Dalam
hal
terdapat
PNS
yang
menyatakan
bersedia
lagi
melaksanakan tugas, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 atau belum pernah diusulkan pensiunnya, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 tahun maka, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan. b). Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS). PNS yang telah berusia minimal 50 Tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun (dihitung sejak TMT CPNS) dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang mengambil Pensiun APS ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
18
c). Pensiun Janda/Duda/Yatim Sebelum diurai lebih lanjut tentang pensiun janda/duda/yatim, perlu dipahami terlebih dahulu definisi berikut: (1). Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia; (2). Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain; (3). Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda; Hak atas pensiun janda/duda/yatim: (1). Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda. (2). Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang,
19
maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya. (3). Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, maka: (a). Pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu. (b). Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu. (c). Pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya). (4). Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masingmasing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud. (5). Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiunjanda atau pensiunduda atas dasar yang lebih menguntungkan.
20
(6). Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: (a). belum mencapai usia 25 tahun, atau (b). tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau (c). belum nikah atau belum pernah nikah. Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika: (1). Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia (2). Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya. d). Pensiun Orang Tua Apabila seorang PNS/CPNS tewas, apabila tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhun diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda/duda Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah dimaksud.
2.1.3 Kredit 1). Pengertian Kredit Definisi kredit menurut istilah Yunani adalah credere yang berarti kepercayaan (truth atau faith) sehingga dapat diartikan dasar dari kredit adalah kepercayaan. Sedangkan pengertian kredit secara umum menurut Undang –
21
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pokok – pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kedit adalah penyediaan uang atau tagihan – tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan harga yang telah ditetapkan. Menurut Kasmir (2012 : 74) mendeskripsikan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang. Dari beberapa referensi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kredit merupakan kemampuan untuk menyediakan uang atau barang untuk dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dengan pembayaran pada masa yang akan datang. Berdasarkan kepastian dan kesepakatan kedua belah pihak dalam pemberian kredit tentunya bank selaku kreditur tidak luput dari suatu resiko yang tinggi maka dalam pemberian kredit memerlukan analisis penyaluran kredit sesuai dengan ketentuan yang ada, lebih berhati – hati, teliti dan slektif serta memerlukan pengawasan yang sedemikian rupa sehingga kredit bisa berjalan dengan lancar.
2). Unsur – Unsur Kredit Beberapa unsur pokok yang terkandung dalam pengertian kredit menurut Kasmir (2012: 75), yaitu : a). Kepercayaan Kepercyaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima
22
kembali dimasa akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. b). Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan
dalam
menandatangani
suatu
perjanjian
dimana
hak dan kewajibannya
masing-masing
masing-masing.
pihak
Kesepakatan
penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. c). Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. d). Risiko Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka 23
waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. e). Balas Jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit barang atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. 4). Prinsip Pemberian Kredit Dalam memberikan kredit, bank atau lembaga perkreditan lainnya wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Untuk memperoleh
keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama baik itu terhadap watak, kemampuan, maupun prospek usaha debitur. Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C (Kasmir,2012: 91 ): 1). Character Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. tujuannya untuk memberikan keyakinan pada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
24
2). Capacity (Capability) Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang
dihubungkan
dengan
kemampuannya
mengelola
bisnis
serta
kemampuannya mencari laba. 3). Capital Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. 4). Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. 5). Condition Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 5). Jenis – Jenis Kredit Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakter tertentu. Menurut Kasmir, (2012: 76) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi, yaitu:
25
1). Dilihat dari Segi Kegunaan a). Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama. b). Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam opersionalnya. 2). Dilihat dari Segi Tujuan Kredit a). Kredit Produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. b). Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Contohnya pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya bukan dari obyek yang dibiayai. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif antara lain: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pegawai Tetap (Kretap), Kredit Pensiun (Kresun), Kredit Kendaraan Bermotor. c). Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3). Dilihat dari Segi Jangka Waktu a). Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 26
b). Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. c). Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. 4). Dilihat sari Segi Jaminan a). Kredit Dengan Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. b). Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau hal tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 5). Dilihat dari Sektor Usaha a). Kredit Pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. b). Kredit Pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. c). Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. d). Dan sektor usaha lainnya. 27
6). Prosedur Kredit Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, dkk (2007) bahwa preosedur kredit adalah: Permohonan Kredit, Penyidikan dan Analisis Kredit, Keputusan Atas Permohonan Kredit, Penolakan Permohonan Kredit, Persetujuan Permohonan Kredit, Pencairan Fasilitas Kredit. 1). Permohonan Kredit Permohonan fasilitas kredit mencakup: a). Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit. b). Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan. c). Permohonan perpanjangan/pembaruan masa berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya. Berkas-berkas kredit permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: a). Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah. b). Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah. c). Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. 2). Penyidikan dan Analisis Kredit Pengertian penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a). Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
28
b). Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah. c). Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh. d). Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Pengertian analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a). Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan
maupun
nonkeuangan
untuk
mengetahui
kemungkinan
dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b). Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan
serta
penyajian
alternatif-alternatif
sabagai
bahan
pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 3). Keputusan Atas Permohonan Kredit Pengertian Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan, Setiap keputusan kredit, harus memperhatikan penilaian syaratsyarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.
29
4). Penolakan Permohonan Kredit Dapat terjadi untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah: a). Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya. b). Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama copy surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang. 5). Persetujuan Permohonan Kredit Pesetujuan permohonan kredit
adalah keputusan bank untuk
mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti dibawah ini: a). Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon b). Pengikatan jaminan c). Penandatanganan perjanjian kredit d). Penandatanganan surat askeb e). Informasi untuk bagian lain f). Pembayaran bea materai kredit g). Pembayaran provisi kredit h). Asuransi barang jaminan i). Asuransi kredit 30
6). Pencairan Fasilitas Kredit a). PengertianPencairan Fasilitas kredit adalah setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prateknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. b). Syarat-syarat pencairan Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syaratsyarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit. Selain itu terdapat pula prosedur pemberian kredit menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 9 – DIR/ADK/04/2014 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan kredit untuk golongan berpenghasilan tetap yaitu pegawai tetap dan pensiunan. Prosedur pemberian kredit pensiun menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 9 – DIR/ADK/04/2014, yaitu sebagai berikut : 1). Permohonan Kresun Calon debitur mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, dengan dilampiri: a). Dokumen pensiun, yang meliputi asli SK Pensiun, Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem), Kartu Registrasi Induk Pensiun (Karip), Buku Pensiun b). Foto copy identitas diri (suami/istri) 31
c). Foto copy Kartu Keluarga d). Surat Kuasa Potong Uang Pensiun bagi debitur yang uang pensiunnya tidak dibayarkan melalui BRI. e). Surat Kuasa Debetan Rekening bagi debitur yang uang pensiunnya dibayarkan melalui BRI. 2). Analisis dan Putusan Kredit a). Setelah seluruh persyaratan permohonan Kresun dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Administrasi Kredit memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku. b). Seluruh berkas diserahkan kepada Pejabat Pemrakarsa untuk di analisis. c). Pejabat Pemrakarsa kemudian melaku pengecakan SID (Sistem Informasi Debitur) untuk memastikan calon debitur tidak bermasalah. d). Selanjutnya Pejabat Pemrakarsa menghitung jumlah kredit yang bisa diberikan, dan menuangkannya dalam Form Analisa dan Putusan Kresun. e). Seluruh berkas diajukan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai limit. 3). Realisasi dan Dokumentasi Kredit. Pada saat kredit akan direalisasi, petugas Administrasi Kredit harus memastikan bahwa dokumen telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan dan biaya-biaya telah dilunasi debitur, baik secara tunai atau overbooking dari simpanan debitur.
32
Sebelum realisasi, perlu diperhatikan syarat-syarat realisasi dengan berkas kredit sebagai berikut: a). Kwitansi Pencairan b). Surat Pengakuan Hutang c). Foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya d). Foto copy Kartu Keluarga e). Formulir Permohonan Kresun f). Form Analisis dan Putusan Kresun g). Dokumen pensiun h). Daftar perincian gaji i). Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/Surat Kuasa Debet Rekening Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas Administrasi Kredit meminta tanda tangan atasan langsung petugas Administrasi Kredit (Supervisor) . Setelah semua ditanda tangani pengajuan kredit dapat dicairkan di teller. Prosedur pemberian kredit pensiun menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 9 – DIR/ADK/04/2014 tersebut merupakan Standar Oprasional Perusahaan (SOP) yang harus di ikuti oleh seluruh unit kerja BRI dalam pelayanan Kresun. Untuk lebih mudah memahami SOP tersebut, maka dapat dilihat flowchart prosedur pemberian kredit menurut Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia No. S. 9 – DIR/ADK/04/2014 pada Lampiran 1.
33
2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Sebagai bahan acuan dalam penelitin ini, terdapat beberapa pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu : Febrina Kusuma Wardhani (2013) dengan penelitian yang berjudul “Prosedur Pemberian Kredit BRIGuna Kretap dan Kresun di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur serta sistem pemberian kredit Kretap dan Kresun pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karanganyar. Dari hasil pegamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa Prosedur Pemberian Kredit Briguna Kretap dan Kresun di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karanganyar terdiri dari beberapa tahap yaitu : permohonan kredit, penelitian berkas, analisis kredit, keputusan kredit, pencairan atau realisasi kredit, pengangsuran kredit, dan pelunasan kredit. Kesimpulan dari pengamatan prosedur pemberian kredit Briguna Kretap dan Kresun di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh ADK Tapsun dan AO Briguna, namun masih terdapat kelemahan dalam hal ruang penyimpanan arsip, akan lebih baik jika ruang arsip untuk nasabah dan dokumen lainnya dibedakan dan tumpukan kardus yang sekiranya sudah tidak dipergunakan dapat dibuang atau ditata lebih rapi jika masih diperlukan. Penelitian yang dilakukan oleh Gangsar Alsandy Putranto (2014) dengan judul
“Analisa Prosedur Pemberian Kredit Kepada Pegawai Tetap dan Pegawai
Pensiunan Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya”. Penelitian ini 34
bertujuan untuk memahami prosedur pemberian kredit kepada pegawai tetap dan pegawai pensiunan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Rajawali Surabaya, serta menganalisa apakah prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ditetapkan oleh BRI. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan prosedur pemberian kredit tetap maupun pensiunan yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Rajawali Surabaya sudah memenuhi ketentuan aturan yang ditetapkan. Terdapat pula penelitian lainnya yaitu oleh Tri Setiyo Apriyanto (2010) yang berjudul “Tinjauan Atas Analisis Pencatatan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Bandung”. Dilaksankannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pencatatan pemberian kredit pensiun pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, serta memiliki maksud untuk memperoleh informasi dan data yang relevan mengenai transaksi yang berhubungan dengan margin pembiayaan murabahah yang dilakukan perusahaan untuk menjawab masalah-masalah tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam pencatatan pemberian kredit pada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional cabang Bandung sudah sesuai dengan teori yang ada yang dimana pencatatan kredit terdiri dari persetujuan dan pemberian plafond kredit, penarikan tunai fasilitas kredit nasabah, pembayaran bunga kredit nasabah, angsuran kredit nasabah, penghapusan kredit nasabah, pembayaran tunggakan kredit bermasalah dan tunggakan bunga kredit.
35
