BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum
yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha Koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) Koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara dalam UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. R.S. Soeriaatmadja mendefinisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungan bersama (Hendrojogi, 2004 : 22). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Syamsuri dalam Anita Purnamasari (2010), menyatakan: “Koperasi adalah organisasi ekonomi swadaya berdasarkan Pancasila beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang bekerjasama menjalankan satu atau lebih kegiatan ekonomi dan secara terus menerus melaksanakan pendidikan anggota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya”.
Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed
9
Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan suatu
perkumpulan
orang-orang
yang
memiliki kemampuan
memperjuangakan kesejahteraan ekonomi anggotanya. fungsi
dan
tujuan
Koperasi bahwa
terbatas
yang
Seperti yang menjadi
Koperasi memberikan
manfaat
bagi
anggotanya terutama adalah bidang ekonomi dan sosialnya. Koperasi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dari bentukbentuk badan usaha lain bukan koperasi. menurut Dulfer (Amir Machmud, 2001:3) mengatakan ciri umum koperasi sebagai organisasi sosial adalah adanya: a. Cooperative group, yaitu sekelompok orang yang terikat sekurang-kurangnya satu kepentingan dan tujuan yang sama. b. Self help, artinya menolong diri sendiri dalam kelompok. c. Cooperative enterprise, artinya untuk mencapai tujuan kelompok dengan membentuk usaha bersama, yang dimiliki, dimodali dan dikelola bersama. d. Member promotion, yaitu sasaran utama dari usaha bersama ini adalah memajukan ekonomi anggota. Hubungan-hubungan utama antara berbagai unsur di dalam organisasi koperasi,
yaitu anggota perorangan,
kegiatan ekonomi anggota,
kelompok
koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut.
Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed
10
3 A X
B
X
C
X
D
X
1
2
5
C
6
7
Perusahaan Koperasi
D
8
(4)
Pasar
A
B
9
Lingkungan Kehidupan
Gambar 1.1 Struktur Umum Organisasi Koperasi
Keterangan : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Individu anggota (untuk koperasi sekunder berarti badan hukum) Kepentingan ekonomi anggota (yang sama) Kelompok koperasi (diaktualisasikan dalam forum rapat anggota) Perusahaan koperasi (sebagai alat anggota untuk mencapai kepentingankepentingan ekonomi anggota) Pelayanan perusahaan koperasi yang menunjang Peningkatan kondisi ekonomi sosial rumah tangga Pelaksana koperasi (pengurus dan badan pengawas) Pasar (barang, tenaga kerja, uang atau modal) Lingkungan (dimana koperasi berada) Dari gambaran struktur umum organisasi koperasi jelas terlihat bahwa
perusahaan koperasi hanyalah satu komponen dari organisasi koperasi. Artinya, organisasi koperasi tidak identik dengan perusahaan koperasi. Organisasi
11
koperasi akan meliputi seluruh individu anggota koperasi yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri, tetapi di dalam rapat anggota mereka bergabung menjadi satu dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan perusahaan koperasi, dimana perusahaan koperasi dapat merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri pula. Koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam kegiatan oleh berbagai Koperasi di dunia adalah merupakan prinsip Koperasi Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut adalah: a. b. c. d. e. f. g.
Kenggotaan yang bersifat terbuka (open membership and voluntary). Pegawasan secara demokratis (democratis control). Bunga yang terbatas atas modal (limited interes of capital). Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (proportional distribution of surplus). Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (trading in cash). Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan politik (political, rasional, religious, netrality). Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan (promotion of education).
(Ropke, 2003:17) Koperasi Indonesia selalu berdasarkan kepada prinsip-prinsip koperasi, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, yaitu: 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya balas jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut: 6. pendidikan perkoperasian 7. kerjasama antar koperasi. Sejalan dengan perubahan pada UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yang meliputi:
12
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakanya melalui kebijakan yang disepakati anggota. Prinsip-prinsip Koperasi secara kumulatif adalah darah kehidupan gerakan
Koperasi, diperoleh dari nilai-nilai yang mengisi gerakan Koperasi sejak semula, prinsip-prinsip ini membentuk struktur-struktur dan menentukan sikap hidup yang memberikan perspektif yang khas pada gerakan Koperasi. Dalam UU No. 17 tahun 2012, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Pengertian Koperasi yang tercantum baik dalam UU No.25 Tahun 1992 maupun UU No. 17 Tahun 2012 disusun tidak hanya berdasar pada konsep Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial namun secara lengkap telah mencerminkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin dari fungsi dan peranan Koperasi sebagai berikut: a. alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. b. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Hendar Kusnadi dalam Anita Purnamasari). Pernyataan tersebut senada seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 yaitu:
13
1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). 2.2
Koperasi Mahasiswa Benih-benih Koperasi Mahasiswa pertama kali muncul di lingkungan
mahasiswa IKIP
Bandung yaitu dari mahasiswa ekonomi FKIS (Jurusan
Pendidikan Ekonomi FPIPS, sekarang FPEB). Pada bulan Juni 1975 berdirilah secara resmi Koperasi Mahasiswa FKIS IKIP Bandung yang diikuti oleh pemberian status Badan Hukum Koperasi dari Departemen Perdagangan dan Koperasi Kodya Bandung dengan Nomor. 6528/BH/DK.10/1 tahun 1976. Dengan pengakuan pemberian badan hukum tersebut sekaligus Koperasi Mahasiswa FKIS IKIP Bandung dinyatakan sebagai “Koperasi Mahasiswa Pertama di Indonesia yang berbadan hukum” dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri. Pada tanggal 28 Agustus 1985 resmi terbentuk Koperasi Mahasiswa dan alumni IKIP Bandung yang tidak bersifat lokal fakultas tapi di tingkat institut. Peran Koperasi dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan sehingga
dapat
meningkatkan
kegairahan
berusaha
dikalangan
masyarakat,
dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang dengan baik sehingga Koperasi benar-benar mampu menjalankan perannya menjadi kekuatan ekonomi nasional, begitu pula dengan Koperasi di kalangan generasi muda. Mahasiswa dimilikinya
kepada
diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi yang masyarakat
untuk
membantu pelaksanaan pembangunan
14
khususnya pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi. Dalam Musyawarah Nasional
Koperasi Mahasiswa
Indonesia
yang
pertama
telah
dirumuskan
landasan, arah, gerak, dan fungsi koperasi mahasiswa dalam gerakan koperasi nasional yaitu: 1. Koperasi mahasiswa adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang merupakan
wadah
tranformasi
nilai-nilai
koperasi
dalam
usaha
mensejahterakan anggota dan kehidupan bangsa. 2. Koperasi mahasiswa merupakan lembaga pengkaderan yang profesional, ideal, kreatif, dan konstruktif. 3. Koperasi mahasiswa merupakan lembaga yang memperjuangkan nilai-nilai ekonomi dan merupakan katalisator dalam iklim yang kondusif. 4. Koperasi mahasiswa merupakan suatu lembaga ekonomi yang berwatak sosial bertujuan meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan anggota. Hampir di semua universitas atau perguruan tinggi terdapat Koperasi Mahasiswa atau KOPMA. KOPMA lebih tepat disebut sebagai “Koperasi Pendidikan” karena kegiatan dan partisipasi anggotanya tidak hanya dalam kegiatan perekonomian tetapi lebih sering dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan anggotanya. KOPMA pada umunya menjual dan menyediakan kebutuhan mahasiswa sehingga jika terdesak mahasiswa akan lebih mudah dan tidak perlu ke luar kampus untuk membeli kebutuhannya. KOPMA adalah tempat proses
pembelajaran
yang
nantinya
mampu
memberikan pengalaman bagi
mahasiwa itu sendiri. Sebagai lembaga usaha yang berbadan hukum, KOPMA harus dikelola dengan profesional dan sistematis. Keberadaan
KOPMA
mempunyai
peran
dan
fungsinya
tersendiri.
Sebagaimana yang dikemukan oleh Dewi Fadhilah Soemanagara (Kompasiana, 2010) bahwa pada era moderenisasi saat ini keberadaan KOPMA seperti lampu yang meredup di baliho dunia perekonomian. KOPMA sebagai bagian dari koperasi mestinya dapat terus berkembang, turut memperkokoh perekonomian bangsa. Kebanyakan di perguruan tinggi, keberadaan KOPMA hanya sebagai toserba yang menjual berbagai keperluan mahasiswa, seperti makanan, alat tulis,
15
serta jasa rental komputer dan semacamnya. KOPMA hanya sebatas “Koperasi Mahasiswa” yang dikelola oleh, dari dan untuk mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat belajar berbisnis atau berwirausaha. Di KOPMA, mereka belajar tentang manajeman dan pengelolaan uang, pemasaran dan promosi suatu produk. KOPMA mempunyai jati diri yang menjadi ciri khas tersendiri dan berbeda
dengan
koperasi lainnya.
Terkait
pengembangan
diri mahasiswa,
menurut Fajar Kurniawan (Kompasiana, 2010) mengatakan bahwa Koperasi Mahasiswa selama ini hanya dipandang sebelah mata oleh khalayak umum. Dalam paradigma publik, Koperasi Mahasiswa hanya dipahami sebagai badan usaha yang menjalankan transaksi jual beli untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Dangkalnya paradigma tersebut menjadikan KOPMA kurang akrab di mata mahasiswa. Padahal KOPMA mampu menjadi kawah candradimuka bagi mahasiswa untuk menguatkan fondasi moralitas, mengingat dalam dunia KOPMA banyak
nilai-nilai moral yang
bisa
menginspirasi intelektual muda seperti
mahasiswa. Secara sederhana, ada tiga hal pokok yang termasuk dalam jati diri Koperasi, yakni pengertian, prinsip, dan nilai Koperasi. Prinsip dan nilai Koperasi sangat berkarakter moralitas. Dalam nilai Koperasi terdapat beberapa hal penting, yakni persamaan, demokratis, keadilan dan solidaritas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dibaca ataupun dihapal, tetapi perlu untuk dipahami dan dilaksanakan. Jika nilai Koperasi dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para intelektual muda yang cerdas dan bermoral. Cerdas saja tidak cukup. Mahasiswa yang cerdas tanpa moral akan menjadi provokator yang menjadi sumber masalah. Dapat dipahami bahwa eksistensi KOPMA ditengah pusaran globalisai sangat efektif untuk dijadikan kawah candradimuka bagi para intelektual muda untuk menguatkan fondasi moralitas. Kimura Patar tamba, mahasiswa jurusan Matematika Universitas Negeri Medan, menyatakan bahwa “KOPMA bisa digunakan mahasiswa sebagai tempat untuk berlatih wirausaha. Banyak usaha yang
dapat
dikelola
mahasiswa
melalui kopma.
Terlebih
saat
ini jiwa
16
kewirausahaan harus terus dikembangkan dalam diri para mahasiswa melalui berbagai program yang kreatif”. Diharapkan,
setelah
menyelesaikan
pendidikan
perkuliahan
dan
memahami nilai-nilai KOPMA, mahasiswa dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki semangat berwirausaha. 2.3
Modal Pada umumnya yang dimaksud modal kerja adalah sejumlah uang yang
digunakan untuk menjalankan usaha. Apabila seseorang bermaksud menjalankan usaha, maka seseorang memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang yang akan dipergunakan dalam usahanya itu. Koperasi sebagai bentuk badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal Koperasi penting karena dengan adanya modal yang cukup maka Koperasi mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain di luar Koperasi. Dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa modal. Menurut Agnes Sumawair (Vera Rachmawaty, 2012), “Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan perusahaan seharihari. Kedudukan modal dalam suatu usaha dikatakan oleh Suryadi Prawirosentono (Neti Budiwati dan Lizza Suzanti, 2010:36), “modal adalah salah satu faktor penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin”. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja dibagi menjadi dua macam yaitu modal kerja bersih dan modal kotor. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek dan aktiva lancar. Secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari modal kerja didefinisikan sebagai
17
harta lancar dikurangi kewajiba lancar, atau aktiva dikurangi pasiva lancar dan definisi ini dikenal dengan modal kerja bersih. Modal kerja sangat penting bagi suatu usaha, sejalan dengan Bambang Riyanto (1985:61) sebagai berikut: “Modal kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan sehingga modal kerja harus senantiasa tersedia dan terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha, dengan modal yang cukup akan dapat diproduksi optimal dan apabila dilakukan penambahan modal maka produksi akan meningkat lebih besar lagi”. Menurut Bambang Riyanto (2008:57)
ada tiga konsep modal kerja yang
umum digunakan, yaitu: 1.
Konsep kuantitatif Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (gross working capital).
2.
Konsep Kualitatif Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar
dapat
digunakan
untuk
membiayai
operasi-operasinya
perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancarnya (net working capital). 3.
Konsep fungsional Konsep
ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan
pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Modal bila ditinjau dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yakni: 1. Modal aktif Modal aktif ialah modal yang tertera di sebelah debet dari neraca, yang menggambarkan
bentuk-bentuk
dimana
seluruh
dana
yang
diperoleh
perusahaan ditanamkan. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan, antara lain:
18
a.
Aktiva lancar, yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang dari satu tahun).
b.
Aktiva tetap, yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak habis dalam satu kali proses produksi atau yang secara berangsur-angsur habis dalam proses produksi. Sedangkan berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, modal dapat dibedakan menjadi:
a. Modal kerja atau disebut juga modal lancar yaitu keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal lancar bekerja untuk menunjang proses usaha dalam menilai tujuannya yakni laba. b. Modal tetap yaitu modal yang tahan lama yang tidak atau secara berangsurangsur habis turut serta dalam proses produksi. Modal tetap merupakan kekayaan yang dimiliki oeh perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit), juga harus dapat digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Artinya modal tersebut harus mempunyai periode akuntansi yang dapat dimasukkan dalam kelompok modal tetap, berupa benda-benda tetap dalam bentuk tanah, gedung, peralatan
dan
inventaris
lainnya
yang
dapat
digunakan
oleh
koperasi/perusahaan dalam menciptakan produk atau jasanya untuk dijual kepada anggota dan umum sebagai konsumen. 2.
Modal pasif Modal pasif ialah
yang
tertera
di sebelah
kredit dan neraca yang
menggambarkan sumber-sumber darimana dana diperoleh. Ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Modal kerja jangka panjang yaitu modal yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. 2. Modal jangka pendek yaitu modal yang tertanam dalam perusahaan untuk janka waktu kurang dari satu tahun.
19
2.4
Permodalan Koperasi Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan
bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
Modal
sendiri di dalamnya Koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan
sukarela,
dana
cadangan,
hibah
dari
anggota
maupun
dari
masyarakat,sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota Koperasi, Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. 1. Modal sendiri Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. a. Simpanan Pokok Simpanan pokok ialah sejumah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada Koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota Koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian. b. Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah simpanan tertentu untuk diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada Koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dan sebagainya. c. Simpanan Sukarela Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya/Lebaran atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, di mana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.
20
d. Dana Cadangan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran Koperasi. Dana ini, pada
masa
pembubaran
oleh
penyelesaian
pembubaran
dipakai
utuk
menyelasaikan utang-utang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya. e. Hibah Hibah adalah suatu pemberian hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Modal Koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap. Pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberian hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas harta benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (hand to hand) sedangkan penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap. 2. Modal Pinjaman Pengembangan pinjaman
kegiatan
dengan
usahanya,
memperhatikan
Koperasi dapat
menggunakan modal
kelayakan dan kelangsungan usahanya.
Modal pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. b. Koperasi lain/atau anggotanya Pinjaman dari Koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
21
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak terdapat ketentuan khusus koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit. d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Dalam rangka mencari tambahan modal, Koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat
pernyataan
hutang)
yang
dapat
dijual ke
masyarakat.
Sebagai
konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Sumber lain yang sah Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada Koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT. Pemberian ini pada praktiknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun Koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, tetapi pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengurangi makna koperasi yang menekankan kemanuasiaan daripada kebendaan. Sementara itu di dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 menjelaskan modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal sebagai modal awal. Selain setoran pokok serta sertifikat modal, modal Koperasi dapat berasal dari:
22
a. Hibah Hibah merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari modal dalam negeri maupun modal asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu koperasi dan khusus untuk modal asing harus dilaporkan kepada Menteri. b. Modal Penyertaan Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari: a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan. Pemerintah
dan/atau
masyarakat
wajib
turut
menanggung
resiko
dan
bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal peyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. Pemerintah dan/atau masyarakat berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. c. Modal pinjaman yang berasal dari: 1. Anggota 2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dari uraian di atas mengenai permodalan dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012, terdapat perbedaan yang signifikan dalam permodalan koperasi. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perbedaan Jenis Modal Koperasi
UU No. 25 Tahun 1992 Pada
UU No. 17 Tahun 2012
Modal Sendiri dan Modal Setoran Pokok dan Sertifikat Pinjaman Modal Koperasi sebagai modal awal. Modal Sendiri:Simpanan pokok, Simpanan Wajib, Dana cadangan, Modal Lainya berasal dari Hibah Hibah; Modal Penyertaan; Modal Pinjaman dari: Modal Pinjaman : berasal dari Anggota; Koperasi lainnya Anggota, koperasi lain atau
23
anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi atau surat hutang lainnya, Sumber lain yang sah
dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan. Sumber: Sam’un jaja Raharja (Prospek dan Tantangan pengembangan Koperasi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)
Banyak terdapat perbedaan dalam pemberian istilah seperti diubahnya simpanan pokok menjadi setoran pokok, Sisa Hail Usaha menjadi Surplus Hasil Usaha apabila koperasi mendapatkan keuntungan dan Defisit Hasil Usaha apabila koperasi mengalami kerugian,
serta munculnya istilah baru seperti adanya
Sertifikat Modal Koperasi. Mengenai permodalan koperasi perbedaannya terletak pada ketentuan mengenai setoran pokok yang tidak dapat diambil kembali oleh anggota, sedangkan pada UU No 25 Tahun 1992 simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota akan dikembalikan saat anggota tersebut keluar dari kenggotaan koperasi. Sedangkan
jika koperasi ingin mengumpulkan modal yang lebih banyak dapat
mengakumulasikan modal secara tidak terbatas melalui penerbitan sertifikat modal koperasi. Istilah sertifikat Modal Koperasi, tidak adanya pembatasan kepemilikan memungkinkan
bagi
anggota
anggota
untuk
memiliki
membeli kepemilikan
sertifikat mayoritas
tersebut. dalam
Hal
itu
koperasi.
Sehingga koperasi mempunyai kemiripan dengan saham pada Perseroan Terbatas. 2.5
Asumsi Dasar Penelitian ini memiliki asumsi terhadap implementasi UU No. 17 Tahun
2012 dan permodalan Koperasi yang akan diteliti. Asumsi yang dimaksud yaitu: Pengurus KOPMA mengikuti sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 sehingga dapat mengimplementasikan aspek permodalan UU No. 17 Tahun 2012 dengan baik.
