BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.

Tinjauan Pustaka 1.

Evaluasi a) Pengertian Universitas Sumatra Utara (2012) menerangkang pengertian evaluasi yang mengambil dari berbagai sumber. Berikut kutipannya tentang evaluasi: 1) Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978: 45). 2) Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program. 3) Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di

depan

(Yusuf,

2000:

6

3).

Dalam

hal

ini

Yunus

7

menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan. 4) Selain itu menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang

untuk

menimbang

manfaat

program

dalam

spesifikasi 24riteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi (Jones, 1994 : 357). Selanjutnya Weiss (dalam Jones, 1994: 355) mengemukakan bahwa evaluasi adalah kata 24riteri yang meliputi segala macam pertimbangan, penggunaan kata tersebut dalam arti umum adalah suatu istilah untuk

menimbang

manfaat.

Seseorang

meneliti

atau

mengamati suatu fenomena berdasarkan ukuran yang eksplisit dan 24riteria. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. 5) Suharto (2005) menuliskan evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana stategis. b) Tujuan evaluasi Tujuan evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasikan tingkat pencapaian tujuan 2) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. 3) Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar sosial.

Stikes Muhammadiyah Gombong

8

c) Fungsi evaluasi Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu: 1) Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. 2) Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Nilai

diperjelas

dengan

mendefenisikan

dan

mengoperasikan tujuan dan target. 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu: 1) Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan. 2) Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.


9

3) Assessment, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan (Dunn, dalam Suharto 2008:8). d) Proses evaluasi Suatu proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi

terhadap

suatu

program

justru

memunculkan

ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain: 1) Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas. 2) Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari. 3) Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit. 4) Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program. 5) Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas datadata atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat


10

mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program. 6) Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisaanalisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manejemen program. 2.

Bantuan Operasional Kesehatan (Depkes, 2012) a) Pengertian BOK Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Bidang

Kesehatan

menuju

Millennium

Development Goals (MDGs) Bidang Kesehatan tahun 2015 melalui peningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. b) Tugas pembantuan Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya

kepada

yang

menugaskan. c) Dana tugas pembantuan BOK Adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kesehatan, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Tugas Pembantuan yang disalurkan oleh Pemerintah (c.q Kementerian Kabupaten/Kota

Kesehatan) (c.q

Dinas

kepada

Pemerintah

Kesehatan)

dengan

Daerah kewajiban


11

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. d) Biaya kegiatan kesehatan luat gedung Adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kesehatan yang dilakukan dalam rangka menjangkau masyarakat untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. e) Biaya lokakarya mini Adalah

biaya

yang

dikeluarkan

untuk

pertemuan

penggalangan dan pemantauan yang diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas. f)

Belanja Barang Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.

g) Biaya Transportasi Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil. h) Barang Penunjang Upaya Kesehatan Adalah biaya yang digunakan untuk pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongos tukang, barang penunang untuk tujuan penyuluhan (pencetakan/penggandaan media KIE, bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat) dan barang fisik yang tidak menimbulkan asset tetap.


12

i)

Aset Tetap Adalah barang yang dimiliki dan berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi (≥ Rp. 300.000), digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

j)

Biaya Pemeliharaan Ringan Adalah biaya untuk pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongkos tukang.

k) Daftar Pengeluaran Riil Adalah surat untuk bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pengeluaran/kuitansi. l)

Uang Harian Adalah melaksanakan

uang

yang

kegiatan

ke

diberikan luar

kepada

gedung

di

petugas luar

yang

wilayah

kabupaten/kota dengan menginap yang digunakan sebagai uang makan, transport lokal dan uang saku petugas. m) Uang Saku Adalah

uang

yang

diberikan

kepada

petugas

yang

melaksanakan kegiatan ke luar gedung dengan menginap yang besarannya mengacu kepada SBU Tahun 2012 pada kegiatan paket meeting. n) Uang Penginapan Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya menginap di penginapan ataupun rumah penduduk dalam rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit dijangkau. o) Paket Meeting Adalah kegiatan pertemuan dengan menggunakan paket fullboard, fullday, atau halfday yang diselenggarakan di luar kantor.


13

p) Paket Pertemuan Fullboard Adalah kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. q) Paket Pertemuan Fullday Adalah kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap. r)

Paket Pertemuan Halfday Adalah kegiatan pertemuan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal setengah hari (5 jam).

s)

Kegiatan Rapat Adalah kegiatan pertemuan yang diselenggarakan di kantor.

t)

Perjalanan dinas Adalah Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.

3.

Setandar Pelayanan Masyarakat (Depkes, 2011) a)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan

dalam

membantu

pemerintahan

kabupaten/kota

melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Bidang

Kesehatan

menuju

Millennium

Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. b) MDGs Millennium Development Goals (MDGs) adalah komitmen global untuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersama pada tahun 2015


14

c)

SPM Bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota

d) Upaya Kesehatan Preventif Adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. e)

upaya Kesehatan Promotif Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

f)

Tugas Pembantuan Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya

kepada

yang

menugaskan. g) Dana Tugas Pembantuan Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan h) Bahan Kontak Adalah bahan yang dipakai sebagai pendekatan pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat khususnya untuk komunitas adat terpencil atau masyarakat terasing, contoh: pemberian sabun, pasta gigi, sikat gigi, handuk kecil.


15

i)

Belanja Barang Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.

j)

Biaya Transportasi Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil.

k) Pemeliharaan Ringan Adalah

pengeluaran

yang

dilakukan

dalam

rangka

pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya, meliputi: pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas, sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas, sarana instalasi listrik Puskesmas, sarana dan ruang pelayanan Puskesmas serta pembelian barang lainnya seperti seprai, ember dan sapu. l)

Surat Pernyataan Riil Adalah surat untuk bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pengeluaran/kuitansi.

m) Uang Harian Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uang makan dan uang saku petugas. n) Uang Penginapan Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya menginap di penginapan ataupun rumah penduduk dalam rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit dijangkau


16

B.

Kerangka Teori Berdasarkan petunjuk teknis BOK tahun 2011, maka dapat digambarkan kerangka konsep pelaksanaan BOK (Depkes, 2011).

Pemerintahan Republik Indonesia Bantuan Operasional Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Kurang terpenuhi

Standar Pelayanan Minimal Terpenuhi semua


17

C.

Kerangka Konsep

Bantuan Operasional Kesehatan

14 indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal pada yang harus terpenuhi : 1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) : 95%. 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani : 80 %. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memiliki kompetensi kebidanan :90 %. 4. Cakupan pelayanan nifas : 90 %. 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani :80 %. 6. Cakupan kunjungan bayi : 90 %. 7. Cakupan desa Universal Children Imunization : 100 %. 8. Cakupan pelayanan anak balita : 90 % 9. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan : 100 %. 10. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin : 100 %. 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat : 100 %. 12. Cakupan peserta KB aktif : 70 %. 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:100 % 14. Cakupan Desa Siaga Aktif : 100 %.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents