14
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Akad Musyarakah Mutanaqishah 1. Akad Musyarakah Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.8 a) Pengertian Musyarakah Secara bahasa, Syirkah berarti al-ikhtilath (baca: penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, Syirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.9 Dalam pendapat lain menyebutkan bahwa, al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (atau
8
Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 19. 9 Ibid.
14
15
amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan).10 Sementara itu beberapa ulama klasik dan kontemporer mengartikan musyarakah sebagai berikut: 1) Menurut Ulama Malikiyah, syirkah adalah Suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. 2) Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah syirkah aadlah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. 3) Menurut Ulama Hanafiyah syirkah adalah akad yang dilakukan oleh
orang-orang
yang
bekerjasama
dalam
modal
dan
keuntungan. 4) Menurut sayyid sabiq syirkah sebagaimana yang dikutip oleh qomarul huda muamalah adalah akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian) keuntungan. 5) Menurut taqiyuddin abi bakr Muhammad al husaini syirkah sebagaimana yang dikutip oleh qomarul huda adalah ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui
10
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari..., hlm. 90.
16
6) Sebagaimana yang dikutip oleh qomarul hhuda Menurut wahbah al- zuhaili syirkah adalah kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha11 b) Landasan Hukum Musyarakah Dalam al-Qur’an, akad musyarakah ini ditunjukkan dalam surah An-Nisaa’ ayat 12 dan surah Shaad ayat 24 sebagaimana berikut ini.
ِ ﻚ اِﻟَﻰ ﻧِﻌ ِ َ ﺎل ﻟََﻘ ْﺪ ﻇَﻠَﻤ ﻀ ُﻬ ْﻢ َ َﻗ ُ َوإِ ﱠن َﻛﺜِ ًﻴﺮا ِﻣ َﻦ اْﻟ ُﺨﻠَﻄَ ِﺎء ﻟَﻴَْﺒ ِﻐﻲ ﺑَـ ْﻌ,ﺎﺟ ِﻪ َ ِﺴ َﺆ ِال ﻧَ ْﺠ َﻤﺘ َ َ ُﻚﺑ ِ ِ ﺼﺎﻟِﺤ ِ َﻋﻠَﻰ ﺑـﻌ ٍ ِ ﱠ ِ ُ َوﻇَ ﱠﻦ َد ُاوﻩُ اَﻧﱠ َﻤﺎﻓَـﺘَـﻨﱠﻪ,ﺎﻫ ْﻢ ُ ﺎت َوﻗَﻠ ْﻴ ٌﻞ ﱠﻣ َْ َ ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا َو َﻋﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ َ ﺾ إ ﱠﻻ اﻟﺬ ِ .ﺎب ْ َﻓ َ َﺎﺳﺘَـﻐْ َﻔ َﺮ َرﺑﱠﻪُ َو َﺣ ﱠﺮ َراﻛ ًﻌﺎ ﱠواَﻧ Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan)kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan’ dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”12 Dan dalam ijma’, Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.13
11 12
454.
13
Qomarul huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 100. Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2011), hal. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: ……, hal. 91.
17
c) Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu transaksi (necessary condition), begitu pula pada transaksi yang terjadi pada kerja sama bagi hasil al-Musyarakah. Pada umumnya, rukun dalammuamalah iqtishadiyah (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu: 1) Shigat (lafal) ijab dan qabul 2) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha 3) Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).14 Dalam akad kerja sama musyarakah, pernyataan ijab qabul harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra kerja boleh mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain dengan perjanjian yang disepakati bersama. Adapun syarat sahnya akad musyarakah adalah: 1) Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan 2) Pembagian keuntungan yang jelas 3) Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.15
14
Qomarul huda, Fiqh Muamalah…., hal. 101.
18
d) Pendapat Para Ulama Tentang Musyarakah Dalam menentukan hukum musyarakah, para ulama madzhab berselisih pendapat tentang hal tersebut. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua bentuk musyarakah yang tercakup dalam Syirkah ‘Ukud (yakni Syirkah ‘Inan, Syirkah Mufawadhah, Syirkah ‘Abdan, dan Syirkah Wujuh) boleh hukumnya (ja’iz) selama rukun dan syaratnya terpenuhi.16 Sementara itu ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum Syirkah Inan, Syirkah Muafadhah, Syirkah ‘Abdan adalah boleh (ja’iz) sementara itu untuk Syirkah Wujuh tidak diperbolehkan. Alasanya adalah karena dalam Syirkah Wujuh tidak terdapat dana sebagai modal usaha atau keterampilan yang dikerjasamakan.17 Imam Syafi’I
berpendapat bahwa semua Syirkah Muafadhah,
Syirkah ‘Abdan, dan Syirkah Wujuh adalah batal/tidak sah hukumnya. Imam Syafi’I hanya mengakui keabsahan dari Syirkah Amwal dan tidak mengakui Syirkah Amwal. Adapun dalam kitab al Fiqh al Islam wa Adillatuh, Wahbah al Zuhaili menjelaskan jika ulama Hanafiah, Zhahiriah dan Imamiah berpendapat jika semua syirlah ‘ukud batal hukumnya kecuali syirkah amwal ‘inan dan syirkah mudharabah.18 Meski para ulama dan Imam Madzhab berselisih pendapat dalam menetapkan hukum musyarakah, namun secara garis besar hukum asal
15
Ibid. Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah…, hal. 297. 17 Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, Bidayat alMujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, (Semarang: Thaha Putra. T.th), juz II, hal. 189-192. 18 Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al Islami wa Adillatul, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), hal 3878. 16
19
dari akad musyarakah adalah boleh. Ulama dan Imam Madzhab hanya berselisih pendapat pada model pengembangan/ macam-macam akad musyarakah. Namun untuk hukum asalnya mereka sepakat hukumnya adalah ja’iz (boleh). e) Jenis-jenis akad Musyarakah Al-musyarakah ada dua jenis: musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi: al-‘inan, al-mufawadhah, al-a’maal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang almudharabah, apakah ia termasuk jenis al-musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk ketegori almusyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai al-musyarakah.19
19
Ibid., hal. 91-92.
20
1) Syirkah al-Inan Syirkah al’inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis almusyarakah ini.20 2) Syirkah Mufaddah Syirkah Mufaddah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.21 3) Syirkah A’maal Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang 20 21
Ibid., hal. 92. Ibid.
21
penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Al-musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau sana’i.22 4) Syirkah Wujuh Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.23 f) Aplikasi Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah 1) Pembiayaan proyek Al-musyarakah biasanya diaplikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.24
22
Ibid, Ibid., hal. 93. 24 Ibid. 23
22
2) Modal ventura Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.25 2. Akad Musyarakah Mutanaqishah Syirkah dikembangkan oleh ulama guna disesuaikan dengan perkembangan sistem bisnis kontemporer yang bersifat kreatif dan inovatif. Pengembangan syirkah antara lain dikenalkannya gagasan yang aplikatif mengenai: 1) syirkah mutanaqishah; 2) syirkah musahamah; 3) syirkah tadhamun; 4) syirkah taushiyah bashithah; 5) syirkah tauhiyah bi al-asham; dan 6) syirkah muhashah. Pada bagian ini terlihat modifikasi akad musyarakah untuk disesuaikan dengan peradaban manusia serta peran bank pada sektor usaha, yaitu pembayaran dan/atau pembelian barang oleh nasabah dilakukan secara berangsur. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jenis-jenis akad syirkah kontemporer tidak bisa dilepaskan dari jenis-jenis akad syirkah yang telah dikembangkan ulama sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, syirkah-anwal terjadi karena penyertaan harta yang disatukan untuk dijadikan modal usaha; syirkah ‘abdan terjadi karena “penyatuan” keterampilan untuk memproses
25
Ibid.
23
barang sehingga memiliki nilai tambah; dan syirkah wujuh terjadi karena kredibilitas bisnis dua syarik atau lebih tanpa penyertaan modal.26 Al-Zuhaili selanjutnya menghubungkan syirkah kontemporer dengan syirkah yang telah ada sebelumnya (syirkah qadimah) sebagai berikut: pertama, badan usaha (disebut syirkah syakhshi; jamak: syirkat al-asykhas]) karena yang menjadi unsur utama dalam kerja sama adalahpelaku (syarik/musyarik)yang dapat menentukan arah koorporasi (baca: badan usaha). Syirkah syakhsh mencakup: 1) syirkah tadhamun, 2) syirkah taushiyah basithah, dan 3) syirkah muhashah, sedangkan syirkah amwal mencakup: 1) syirkah musahamah, 2) syirkah taushiyah bi al-asham, dan 3) syirkah dzat mas’uliyah al-mahdudah.27 a) Sejarah dan Akar Dirumuskanya Akad Musyarakah Mutanaqishah Akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad hasil kreasi ulama dan pengusaha yang memadukan nilai musyarakah yang terdapat dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang demikian cepat. Akad ini mulai dirumuskan dan diperkenalkan oleh ulama pada abad XXM tepatnmya tahun 1997 yang dibahas oleh Majma’al
al-Fiqhi.
Ulama
telah
mengidentifikasi
musyarakah
mutanaqishah guna mengetahui asal-usulnya secara pasti. Secara akar sejarah terbentuknya akad musyarakah mutanaqishah bersumber pada
26 27
Wahbah al-Zuhaili, al-fiqh al-Islam wa Adillatuh………., hal. 3969. Ibid.
24
syirkah-milik yang diikuti secara paralel dengan akad jual beli (alba’i).28 Musyarakah mutanaqishah terjadi karena dua akad yang dijalankan secara paralel. Pertama, antara nasabah dengan bank melakukan akad musyarakah dengan masing-masing menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha guna mendatangkan keuntungan. Hal ini jelas merupakan syirkah-amwal (sebagai bagian dari syirkah milikikhtiar). Kedua, nasabah melakukan usaha dengan modal bersama tersebut yang hasilnya dibagi sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah; di samping itu, nasabah membeli (baca: membayar atau mengembalikan) barang modal milik bank secara berangsur sehingga modal yang dimiliki bank dalam syirkah tersebut secara berangsurangsur berkurang (berkurangnya modal bank disebut (mutanaqishah).29 Musyarakah mudharabah;
mutanaqishah
yakni
pihak
bank
juga
bersumber
menyediakan
pada modal
akad usaha
(berkedudukan sebagai shahib al-mal) dan pihak nasabah yang menjalankan usaha
(berkedudukan sebagai
mudahrib). Dengan
demikian, hakikat musyarakah mutanaqishah dalam pandangan al-Haiti adalah penyerahan harta dari pihak bank kepada nasabah untuk dijadikan modal usaha, dan nasabah membagi keuntungan (dengan bank) dan mengembalikan modal usaha secara berangsur, sehingga
28 29
Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah,..., hal. 53-54. Ibid, hal. 62-63.
25
seluruh modal pada akhirnya menjadi milik nasabah secara penuh (almuntahiyyah bit tamlik). Antara musyarakah mutanaqishah (baca: al-musyarakah almuntahiyyah bit tamlik) dan al-mudharabah al-muntahiyyah bit tamlik memiliki perbedaan yang signifikan. terutama dalam penyertaan modal dan pembagian hasil (laba/rugi). Oleh karena itu, sulit jika musyarakah mutanaqishah disamakan dengan mudharabah mutanaqishah.30 Dalam musyarakah diisyaratkan bahwa: 1) modal berasal dari para syarik (antara bank dengan nasabah); hal ini termasuk syirkah ‘inan (jika jumlah modal yang disertakannya tidak sama) atau syirkah mufadhah (jika jumlah modal yang disertakannya sama); sementara dalam mudharabah, modal disediakan hanya oleh salah satu pihak (yaitu shahib al-mal); dan 2) pembagian hasil dalam musyarakah berbeda dengan pembagian hasil dalam mudharabah. Pembagian keuntungan dalam
musyarakah
memiliki
dua alternatif,
yaitu
pembagian keuntungan secara proporsional (berdasarkan jumlah modal yang disertakan) atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perjanjian sedangkan pembagian keuntungan dalam mudharabah hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangakan dalam akta perjanjian. Pembagian kerugian juga berbeda, pembagian kerugian dalam musyarakah dilakukan berdasarkan proporsi modal; sedangkan
30
Ibid., hal. 63-64.
26
kerugian dalam usaha dengan sistem mudharabah dibebankan hanya kepada pemilik modal (shahib al-mal). Dengan demikian, masingmasing (yaitu al-musyarakah al-muntahiyyah bit tamlik dan
al-
mudharabah al-muntahiyyah bit tamlik) dapat berjalan (baca: dapat dijalankan) masing-masing sebagai sistem usaha yang boleh dilakukan; namun antara mudharabah dan musyarakah memiliki perbedaan yang signifikan.31 b) Falsafah dan Pengertian Syirkah Mutanaqishah Terdapat sejumlah istilah yang berbeda yang diperkenalkan oleh ulama: Pertama, syirkah-mutanaqishah, yaitu kerja sama antara para syarik (dalam hal ini bank dengan nasabah) guna membeli suatu barang; kemudian barang tersebut dijadikan “modal usaha” oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama di antara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal semakin lama semakin berkurang; dengan demikian akad ini dinamai musyarakah mutanaqishah karena memperhatikan kepemilikan bank dalam syirkah, yakni penyusutan barang modal syirkah yang dimiliki oleh bank karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. Mutanaqishah dalam hal ini berarti
31
Ibid., hal. 62-64.
27
penyusutan modal milik bank karena dibayar (baca; dibeli) oleh nasabah dengan cara diangsur. 32 Sehingga, dapat disimpulkan bahwa musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Gambaran tersebut apabila dilihat dari segi nasabah jumlah barang modal yang dimiliki oleh nasabah semakin lama semakin bertambah karena membeli barang modal milik bank secara berangsur; oleh karena itu, syirkah tersebut dari segi nasabah bukan musyarakah mutaqishah, tetapi musyarakah ziyadah (zada atau ziyadah berarti bertambah). Kedua, nama lainnya adalah al-musyarakah-al-muntahiyyah bit tamlik. Secara bahasa, al-musyarakah-al-muntahiyyah bit tamlik berarti kerja sama antara sejumlah syarik (dalam hal ini nasabah dengan bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan modal usaha syirkah tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur, sehingga sampai waktu yang dijanjikan, kepemilikan modal bank habis (karena dibeli dengan cara angsuran), seluruh modal usaha syirkah menjadi milik nasabah, dan pada saat itulah syirkah berakhir. Dengan demikian, syirkah ini dinamai al-musyarakah-al-muntahiyyah bit tamlik karena memerhatikan status kepemilikan modal usaha bersama pada
32
Ibid., hal. 60-62.
28
waktu yang disepakati; yaitu menjadi menjadi milik syarik (baca; nasabah) secara penuh.33 Ketiga, nama lainnya adalah mussyarakah-muqayyadah; akad ini disebut musyarakah muqayyadah (kerjasama terikat), karena dalam akad ini terdapat “keterikatan” yang disepakati oleh bank dan nasabah: 1) kesepatak untuk membeli barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara berangsur (baca: musyarakah-muqayyadah bil ba’i); 2) kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu (misalnya ijarah) yang dilakukan oleh nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam syirkah harus menghasilkan keuntungan (baca: musyarakahmuqayyadah bil ijarah); dan 3) kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena pembelian dan/atau pembayaran secara bnrangsur (baca: musyarakah-muqayyadah muntahiyyah bit tamlik atau musyarakah-muqayydah muntahiyyah bil ba’i).34 c) Ikhtilaf Ulama tentang Hukum Musyarakah Mutanaqishah Rafiq
Yunus
al-Mishri
menjelaskan
bahwa
musyarakah
mutanaqishah merupakan akad yang diikhtilafkan hukumnya. AlMishri menegaskan bahwa akad musyarakah mutanaqishah secara formal merupakan salah satu bentuk syirkah; sedangkan hakikatnya termasuk akad al-tamwil (bisnis); yaitu usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tanpa menyebut nama 33 34
Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah,..., hal. 60-61. Ibid., hal. 62.
29
ulama yang berbeda pendapat, al-Mishri menjelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa akad yang dibolehkan (ja’iz), sedangkan ulama lainnya berpendapat sebaliknya, yaitu akad musyarakah mutanaqishah termasuk akad yang dilarang (gair ja’iz).35 d) Ragam Skema Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam muktamar tentang Pengelolaan Keuangan Islam yang pertama yang diselenggarakan di Dubai dijelaskan tiga skema (gambaran) pelaksanaan –al-musyarakah al-muntahiyyah bit tamlik: pertama, antara bank dengan nasabah sepakat untuk menyediakan harta guna dijadikan modal usha dengan bagi hasil (laba/rugi) sesuai kesepakatan atau proporsional. Kemudian barang modal syirkah tersebut dijual: 1) oleh pihak bank kepada nasabah, 2) oleh pihak nasabah kepada bank, atau 3) oleh pihak bank dan nasabah kepada pihak lain setelah masa syirkah berakhir, karena masing-masing syarik memiliki hak untuk menjual barang modalnya. Dalam gambaran tersebut terlihat bahwa syirkah mutanaqishah kurang sesuai dengan gambaran al-musyarakah al-muntahiyyah bit tamlik. karena perpindahan kepemilikan barang modal dengan cara penjualan tidak dilakukan secara berangsur (sehingga modal dari pihak yang ber-syirkah tidak berkurang). Gambaran tersebut merupakan akhir syirkah di mana para syarik/pemilik modal bebas untuk tetap mempertahankan kepemilikannya terhadap harta yang dijadikan modal
35
Ibid., hal. 67-68.
30
usaha syirkah atau memindahtangankannya dengan cara jual beli, hibah, atau cara lain yang dibenarkan syariah. Ulama sepakat bahwa hukum musyarakah muntahiyyah bit tamlik atau musyarakah mutanaqishah dengan skema tersebut di atas adalah boleh (ja’iz) karena di dalamnya terhindar dari syubhat; yaitu pelaksanaan akad musyarakah dan jual beli secara paralel. Kedua, bank dengan nasabah sepakat untuk melakukan kerja sama usaha; masingmasing pihak menyertakan hartanya untuk dijadikan modal usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat bahwa: 1) nasabah wajib membeli barang modal milik bank; dan 2) nasabah wajib menyewa barang modal supaya mendatangkan keuntungan yang berupa uang sewa/kara.36 Ketiga, bank dengan nasabah melkaukan musyarakah dengan masing-masing menyertakan harta guna dijadikan modal usaha dalam bentuk saham; setiap syarik memiliki jumlah saham sesuai dengan modal yang disertakan; dan syarik jika dikehendaki menjual sahamnya kepada bank pada setiap tahun (baca: tahun buku) baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun secara berangsur. Apabila pembayaran dilakukan secara berangsur, maka modal yang dimiliki nasabah dalam bentuk saham mengalami penurunan/berkurang (mutanaqishah), dan menjadi milik bank secara penuh apabila seluruh bagian/porsi milik
36
Ibid., hal. 65-66.
31
nasabah dibayar lunas oleh bank. Pada skema ini, modal yang berkurang adalah modal milik nasabah (bukan modal milik bank).37 e) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Musyarakah
Menurun/Musyarakah
Mutanaqishah
adalah
musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. (PSAK No. 106 par 04).38 Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi, kami akan mencatat transaksi usaha musyarakah 37 38
hal. 154.
Ibid., hal 66-67. Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia: Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2015),
32
seolah-olah ditunjuk pihak lain untuk melakukan pencatatan akuntansi, walaupun pencatatannya masih di bawah tanggung jawab mitra aktif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama, karena dalam ilustrasi pencatatan akuntasi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena itu, pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif (pembukuannya tidak dipisahkan), maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. 39 Contohnya, nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah 70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayarannya
dilakukan
secara
angsuran,
penurunan
porsi
kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tadi itu baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%. Jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga rumah misalnya, Rp. 100.000.000,00. Bank berkontribusi Rp. 70.000.000,00 dan nasabah Rp. 30.000.000,00.
39
Ibid., hal. 158.
33
Karena kedua pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi, bank memiliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapa pun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah. Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp. 1.000.000,00 per bulan, pada realisasinya Rp. 700.00,00 akan menjadi milik bank dan Rp. 300.000,00 merupakan bagian nasabah. Akan tetapi, karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp. 300.000,00 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut dengan perkongsian yang mengecil atau musyarakah mutanaqishah atau disebut juga dengan decreasing participation dari pihak bank.40
B. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 1. Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang bertugas membuat fatwa guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator
40
Ibid., hal. 174.
34
Lembaga-lembaga Bisnis Syariah (LBS), termasuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).41 Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN diharapkan dapat
berperan
secara
proaktif
dalam
menanggapi
perkembangan
masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sehingga, dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.42 Secara terperinci pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).43 2. Kedudukan, Status dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional Adapun kedudukan, status dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI adalah: a) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
41
Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 81. 4242 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hal. 430-431. 43 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 4.
35
b) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. c) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. d) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.44 3. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional Adapun tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut: a) Menumbuh-kembangkan
penerapan
nilai-nilai
syariah
dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.45 4. Wewenang Dewan Syariah Nasional Adapun wewenang Dewan Syariah Nasional adalah: a)
Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Syariah Nasional di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tidankan hukum pihak terkait.
44 45
Ibid., hal. 4-5. Ibid., hal. 5.
36
b) Mengeluarkan
fatwa
yang
menjadi
landasan
bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia. c)
Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.
d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. e)
Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
f)
Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.46
5. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu: a) Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
46
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan,..., hal. 4-5.
37
b) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. c) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.47 6. Pentingnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Adapun alasan kenapa fatwa DSN-MUI dianggap penting untuk lembaga keuangan syariah, karena memang MUI mengeluarkan fatwa sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan problematika yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha keuangan syariah. Untuk lebih jelasnya beriku beberapa alasan kenapa fatwa DSN-MUI sangat urgen untuk sektor keuangan syariah di Indonesia: 1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
47
Ibid, hal. 6.
38
2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. 3. Dewan
Syariah
Nasional
diharapkan
dapat
berfungsi
untuk
mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 4. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidangn ekonomi dan keuangan.48 Alasan-alasan yang lebih spesifik biasanya akan dipaparkan secara langsung pada putusan fatwa yang tengah dikeluarkan. Seperti halnya alasan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2013 tentang implementasi akad musyarakah mutanaqishah menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi munculnya fatwa tersebut adalah: a. Bahwa fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUIlXl/2008 tentang Musyarakah
Mutanaqishah
dipahami
secara
beragam
oleh
masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan dan perbankan syariah. b. Bahwa masyarakat memerlukan panduan yang pasti dan jelas untuk mengimplementasikan fatwa tersebut.49 Otoritas syari’ah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan 48
Ibid., 281. Poin menimbang pada Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2013 Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah. 49
39
lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syari’ah, baik masalah ibadah maupun mu’amalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.50 Keberadaan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) di luar struktur Bank Sentral membuat otoritas fatwa ini independen, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalahmasalah syari’ah yang dihadapi oleh perbankan dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya. Namun demikian, karena beragamnya urusan yang ditangani oleh DSN dan tidak adanya spesialisasi khusus di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syari’ah, tanggapan DSN terhadap masalah yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syari’ah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar. C. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa. 1. Pengertian Fatwa Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara’ tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang 50
Ascarya, ed, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)., hlm. 206.
40
yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukumhukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Keterangan hukum yang diberikan itu dinamakan fatwa. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustafti,
sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti.51 Perihal tentang fatwa didalam Al Qur’an Surat An Nisa’ ayat 176 dijelaskan:
ِ ﺖ ﻓَـﻠَ َﻬﺎ ٌ ﺲ ﻟَﻪُ َوﻟَ ٌﺪ َوﻟَﻪُ اُ ْﺧ َ َﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻔﺘُـ ْﻮ ﻧَ َﻜﺎ ﻗُ ِﻞ اﷲُ ﻳـُ ْﻔﺘِﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻰ اﻟْ َﻜﻠَﻠَ ِﺔ ا ِن ْاﻣ ُﺮ ٌؤا َﻫﻠ َ ﻚ ﻟَْﻴ ﻒ َﻣﺎ ﺗَـ َﺮ َك َو ُﻫ َﻮ ﻳَ ِﺮﺛـُ َﻬﺎ اِ ْن ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَ َﻬﺎ َوﻟَ ٌﺪ ﻓَِﺎ ْن َﻛﺎ ﻧَـﺘَﺎ اﺛْـﻨَﺘَـ ْﻴ ِﻦ ﻓَـﻠَ ُﻬ َﻤﺎ اﻟﺜﱡـﻠُﺜَ ِﻦ ِﻣ ﱠﻤﺎ ﺗَـ َﺮ َك ُ ﺼ ْ ِﻧ ِ ِ ِ ِ ﺎء ﻓَﻠِ ﱠﺬ َﻛ ِﺮ ِﻣﺜْﻞ َﺣ ﱢ ُﻆ ْاﻻُﻧْـﺜَـﻴَـ ْﻴ ِﻦ ﻳـُﺒَـﻴﱢ ُﻦ اﷲُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ اَ ْن ﺗَﻀﻠﱡ ْﻮا َواﷲ ًﺴ َ َوا ْن َﻛﺎ ﻧـُ ْﻮ ا ْﺧ َﻮ ًة ﱢر َﺟ ًﺎﻻ ﱠوﻧ ُ .ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠِ ْﻴ ٌﻢ Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara-laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”52 (QS. An-Nisa’ [4] 176) 51 52
209.
Ibid, hal. 8. Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2011), hal.
41
2. Fatwa DSN-MUI dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk hukumperbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah (Hadist) yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umata Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya. Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang menbidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu, agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Tujuan
pembentukan
DPS
ialah
untuk
menjalankan
fungsi
pengawasan terhadap aspek syariah yang ada dalam perbankan, meskipun
42
secara teknis pengawasan erbank syariah tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia.53
3. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah Berikut fatwa DSN-MUI tentang musyarakah yang tersebar dalam lima fatwa yaitu: Pertama, Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah; Kedua, Fatwa nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Pembiayaan Mudharabah Musyarakah; Ketiga, Fatwa nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Pembiayaan Mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah; Keempat, Fatwa nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Syirkah Mutanaqishah; dan Kelima, Fatwa nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Musyarakah Mutanaqishah.54 Adapun isi dari kelima fatwa di atas adalah sebagai berikut: a) Fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Menetapkan fatwa tentang pembiayaan musyarakah dengan beberapa ketentuan55: a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). 53
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan,..., hal. 8-9. Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah,..., hal. 81-82. 55 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah 54
43
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten
dalam
memberikan
atau
diberikan
kekuasaan
perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan wewenang
untuk
masing-masing dianggap telah diberi
melakukan
aktifitas
musyarakah
dengan
memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang
mitra
tidak
diizinkan
untuk
mencairkan
atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. c) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk
44
aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Para
pihak
tidak
boleh
meminjam,
meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan 1. Keuntungan
harus
dikuantifikasi
dengan
jelas
untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
45
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. d) Biaya Operasional dan Persengketaan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
46
b) Fatwa
Nomor
50/DSN-MUI/III/2006
tentang
Pembiayaan
Mudharabah-Musyarakah Pada fatwa ini telah menetapkan fatwa tentang akad mudharabah musytarakah.56 Pertama, ketentuan Umum: Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad
Mudharabah
di
mana
pengelola
(mudharib)
menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Kedua, Ketentuan Hukum: Hukum Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah. Ketiga: Ketentuan Akad a. Akad
yang
digunakan
adalah
akad
Mudharabah
Musyarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. b. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. c. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. d. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 56
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah
47
e. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Keempat, Ketentuan Penutup: 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya Syari'ah
dilakukan
setelah
tidak
melalui
tercapai
Badan
kesepakatan
Arbitrase melalui
musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika
di
kemudian
hari
ternyata
terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
c. Fatwa
Nomor
51/DSN-MUI/III/2006
tentang
Pembiayaan
Mudharabah Musyarakah pada asuransi syariah Pada fatwa ini dietetapkan fatwa tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah.57 Pertama: Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:58 a. asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
57
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah 58
Ibid
48
b. peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi. Kedua: Ketentuan Hukum a. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi,
karena
merupakan
bagian
dari
hukum
Mudharabah. b. Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi
syariah
yang
mengandung
unsur
tabungan (saving) maupun non tabungan. Ketiga: Ketentuan Akad 1. Akad
yang
digunakan
adalah
akad
Mudharabah
Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 2. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. 3. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. 4. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut. 5. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya: a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
49
c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan. 6. Hasil investasi : Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:
Alternatif I : a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati. b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk
perusahaan
asuransi
(sebagai
mudharib) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masingmasing. Alternatif II : c. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara
perusahaan
asuransi
(sebagai
musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
50
d. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk
perusahaan
asuransi
(sebagai
musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. 7. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Keempat: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah 1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor). 2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor). 3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor). Kelima: Investasi 1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Keenam: Ketentuan Penutup a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka
51
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika
di
kemudian
hari
ternyata
terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. d) Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Syirkah Mutanaqishah Pada fatwa ini ditetapkan fatwa musyarakah mutanaqishah.59 Pertama: Ketentuan Umum, dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : 1. Musyarakah
Mutanaqishah adalah
Musyarakah
atau
Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya; 2. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (musyarakah); 3. Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifatmusya’; 4. Musya’ ()ﻣﺸﺎعadalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kedua: Ketentuan Hukum Hukum Musyarakah Mutanaqishah adalah boleh. 59
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah
52
Ketiga: Ketentuan Akad 1. Akad
Musyarakah
Mutanaqishah
terdiri
dari
akad
Musyarakah/ Syirkah dan Bai’ (jual-beli). 2. Dalam
Musyarakah
Mutanaqishah
berlaku
hukum
sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. 3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqishah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap dan pihak kedua (syarikyang lain, nasabah) wajib membelinya. 4. Jual
beli
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
3
dilaksanakan sesuai kesepakatan. 5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS –sebagai syarik-- beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Keempat: Ketentuan Khusus 1. Aset Musyarakah Mutanaqishah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak lain.
53
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. 3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan
dapat
mengikuti
perubahan
proporsi
kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik. 4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. 5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Kelima: Penutup 1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai kesepakatan berdasarkan prinsip syariah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.60
60
Ibid
54
e) Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Menetapkan
pedoman
implementasi
musyarakah
mutanaqishah dalam produk pembiayaan: 61 1. Definisi Produk Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqishah adalah
produk
pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul 'inan, yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang
disebabkan
pengalihan
komersial
secara
bertahap
(naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah) kepada syarik yang lain (nasabah). 2. Karakteristik Musyarakah Mutanaqishah Semua rukun dan ketentuan yang ada dalam akad musyarakah, sebagaimana fatwa DSN-MUl No. 8IDSN-MUIIIV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah
Mutanaqishah.
berlaku
Sedangkan
juga
pada Musyarakah
ciri-ciri
khususMusyarakah
Mutanaqishahadalah sebagai berikut:62 a. Modal usaha dari para pihak (Bank Syariah). Lembaga Keuangan Syariah
(LKS)
bentuk hishshah .
dan
nasabah)
Terhadap
dilakukan tajzi'atul hishshah ,
61
harus
dinyatakan
modal yaitu
modal
usaha usaha
dalam tersebut dicatat
Keputusan Dewan Syari’ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan 62
Ibid
55
sebagai hishshah (portion)
yang
terbagi
menjadi
unit-
unithishshah . Misalnya modal usaha syirkah dari bank sebesar 80 juta rupiah dan dari nasabah sebesar 20 juta rupiah (modal usaha syirkah adalah 100 juta rupiah). Apabila setiap unit hishshah disepakati bernilai 1 juta rupiah; maka modal usaha syirkah adalah 100 unit hishshah . b. Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah tersebut tidak boleh
berkurang
selama
akad
berlaku
secara
efektif.
Sesuai dengan contoh pada huruf a, maka modal usaha syirkah dari awal sampai akhir adalah 100 juta rupiah (l00 unit hishshah). c. Adanya wa'd (janji). Bank
Syariah/LKS
berjanji
untuk
mengalihkan
seluruh hishshahnya secara komersial kepada nasabah dengan bertahap; d. Adanya pengalihan unit hishshah. Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah , secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah Bank Syariah/LKS secara komersial (naqlul hishshah bil 'iwadh), sedangkan
nilai
yang
jumlahnya
lebih
dari
nilai
unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS. 3. Tujuan Produk
56
Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang sesuai syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada: a. Properti (baru/bekas), b. Kendaraan bermotor (baru/bekas), c. Barang lainnya yang sesuai syariah (baru/bekas). 4. Obyek Pembiayaan Obyek pembiayaan adalah kegiatan usaha komersial yang dijalankan dalam berbagai bentuk usaha yang sesuai dengan syariah, antara lain: prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. 5. Prinsip dan Ketentuan Prinsip
yang
digunakan
dalam
produk
ini
adalah
akad Musyarakah Mutanaqishah. Syirkah dalam akad Musyarakah Mutanaqishah adalah syirkah al-'inan. Kegiatan penyaluran dana dalam
bentuk
pembiayaan
berdasarkanMusyarakah
Mutanaqishahberlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:63 a. Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/lV /2000 tentang PembiayaanMusyarakah;
63
Ibid
57
b. Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan secara jelas dalam akad; c. Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi modal (hishshah) Bank Syariah/LKS beralih kepada nasabah; d. Pendapatan Musyarakah Mutanaqishahberupa bagi hasil dapat berasal dari: i. Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli; ii. Bagi hasil apabila kegiatan usahanya berdasarkan musyarakah ataumudharabah; iii. Ujrah apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip ijarah. e. Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal; f. Proyeksi
keuntungan
dalam
pembiayaan Musyarakah
Mutanaqishahdapat didasarkan pada pendapatan masa depan (future
income)
dari
kegiatan Musyarakah
Mutanaqishah,
pendapatan proyeksi (projected income) yang didasarkan kepada pendapatan historis (historical income) dari kegiatan Musyarakah Mutanaqishah atau dasar lainnya yang disepakati. Para pihak dapat menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntungan; g. Dalam
hal
kegiatan
usaha
Musyarakah
Mutanaqishah
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka obyek yang
58
dibiayai dengan akadMusyarakah Mutanaqishah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah selaku pengguna atau pihak lain dengan membayar ujrah yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan obyek Musyarakah Mutanaqishah, maka nasabah adalah pihak yang mengambil manfaat dari obyek tersebut (intifa' bil ma'jur) dan karenanya harus membayar ujrah; h. Dalam
hal
menggunakan
kegiatan prinsip
usaha Musyarakah sewa
menyewa
Mutanaqishah (ijarah)
dan
obyek ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat akad (indent), maka seluruh rincian kriteria, spesifikasi, dan waktu ketersediaan obyek harus disepakati dan dinyatakan secara jelas, baik
kualitas
maupun
kuantitasnya
(ma'luman
mawshufan
mundhabithan munafiyan lil jahalah) dalam akad sehingga tidak menimbulkan ketidak-pastian (gharar) dan perselisihan (niza'); i. Dalam
hal
menggunakan
kegiatan prinsip
pembiayaan Musyarakah
usaha Musyarakah sewa
menyewa
Mutanaqishah boleh
Mutanaqishah (ijarah), diatas
obyek namakan
nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS; j. Nasabah boleh melakukan pengalihan hishshah bank syariah/LKS sesuai dengan jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas persetujuan Bank Syariah/LKS.
59
6. Ketentuan Khusus Indent Khusus untuk kegiatan usaha Musyarakah Mutanaqishah yang menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) di mana obyek yang dibiayai masih dalam proses pembuatan (indent) berlaku ketentuan sebagai berikut:64 a. Obyek Musyarakah Mutanaqishah. Yang dimaksud dengan ketersediaan obyek harus disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun kualitas (ma'luman mawshufan mundhabithan munafiyan lil jahalah) sebagaimana angka 5 huruf h adalah: i. Jangka waktu penyerahan obyek pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah harus ditentukan secarajelas. ii. Kuantitas dan kualitas ditetapkan dan disepakati secara jelas. iii. Ketersediaan obyek diketahui dengan jelas, paling tidak:
Sebagian besar obyek Musyarakah Mutanaqishah dalam bentuk bangunan/fisik sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi
penyerahan
keseluruhan
obyek Musyarakah
Mutanaqishah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
Kepastian
keberadaan
obyek Musyarakah
Mutanaqishahharus sudah jelas dan telah menjadi milik developer/suplier serta bebas sengketa.
64
Ibid
60
b. Pengakuan Pendapatan Musyarakah Mutanaqishah. Dalam hal sumber pendapatan Musyarakah Mutanaqishah berasal dari ujrah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d butir iii yang obyekMusyarakah Mutanaqishah belum tersedia seluruhnya, maka Bank Syariah/LKS dapat mengakui pendapatan apabila tanah dan infrastruktur telah tersedia, sebagian besar bangunan sudah ada pada saat akad dan bebas sengketa. 7. Ketentuan Lain a. Denda dan Ganti Rugi i. Bank Syariah/LKS diperkenankan untuk mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang rnenunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi dapat berupa: 1. Denda keterlam batan (ta'zir), yang akan diakui sebagai dana kebaj ikan. 2. Ganti kerugian (ta 'widh), yang terdiri atas biaya penagihan dan biaya eksekusi barang. ii. Biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian yang berupa biaya penagihan akan dikenakan sejumlah dana atau persentase yang dihitung berdasarkan biaya historis nyata (real historical cost) dengan mengacu kepada substansi fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh). b. Pelunasan Dipercepat
61
i. Dalam hal terjadi percepatan pengalihan hishshah , maka yang menjadi
kewajiban
nasabah
adalah
sisa
total
kewajibanMusyarakah Mutanaqishahyang meliputi: 1. Sisa hishshah Bank Syariah/LKS (outstanding pokok) yang belum diambil-alih oleh nasabah. 2. Sisa pendapatan yang belum diselesaikan oleh nasabah sebagaimana diperjanjikan dalam akad. ii. Bank Syariah/LKS boleh melakukan discount (tanazulul haqq) dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dalam huruf c, butir ii. c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah i. Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan oleh para pihak melalui musyawarah mufakat dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), penambahan syarat baru (reconditioning), maupun penggunaan struktur baru (restructuring). ii. Bank Syariah/LKS dapat melakukan penyelesaian (settlement) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishahbagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pernbiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Aset Musyarakah Mutanaqishah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah rnelalui Bank Syariah/LKS dengan harga yang disepakati; 2. Nasabah
melunasi
sisa
kewajibannya
Syariah/LKS dari hasil penjualan;
kepada
Bank
62
3. Apabia hasil penjualan melebihi sisa utang, rnaka Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; 4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; 5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka
Bank
Syariah/LKS
dapat
membebaskannya
berdasarkan kebijakan Bank Syariah/LKS. d. Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari
Fatwa
DSN
No.73/DSN-MUI/XI/2008
tentangMusyarakah Mutanaqishah dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
D. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai pembiayaan murabahah pada bank-bank syariah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Ridanty (2011), dengan judul tesis Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi PT.Bank XX Jakarta). Permasalahan dalam tesis ini mengenai bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pembebanan jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, bagaimanakah penerapan pemberian jaminan fidusia pada pembiayaan musyarakah sebagai
63
akad profit and loss sharing di perbankan syariah dan bagaimana bentuk akta notaris pada akad pembiayaan musyarakah sebagai akad utama dan akta jaminan fidusia sebagai akad pelengkap dalam hal pemberian jaminan fidusia pada bank syariah.65 Kedua, Wahyuningrum (2012), dengan judul tesis Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah (PT. LSKOM melawan PT. Bank CN, Tbk). Dalam penelitian tesisnya membahas tentang karakteristik pembiayaan musyarakah dalam praktek perbankan syariah. Setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya menimbulkan apa yang disebut sebagai risiko pembiayaan, begitu juga halnya dengan pembiayaan musyarakah. Risiko yang dimaksud dalam pembiayaan adalah kegagalan nasabah dalam pengembalian porsi penyertaan modal bank dan/atau pembayaran bagi hasil yang telah disepakati di awal terbentuknya Akad musyarakah.66 Ketiga, Ahmad Rais (2012), dengan judul tesis Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad IMBT dan Akad Musyarakah Mutanâqisah dengan jaminan Hak Tanggunggan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional). Dalam penelitiannya mengungkap tentang pengkajian ulang atas produk IMBT dan Musyarakah Muntanâqisah yang harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan
65
Humaira Ridanty, “Pemberian Jaminan Fidusia Dengan Akta Notaris Pada Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah (Studi PT.Bank XX Jakarta)”, (Jakarta: Universitas Islam, 2011). 66 Niken Wahyuningrum, “Tanggung Jawab Nasabah dalam Pembiayaan Musyarakah (PT. LSKOM melawan PT. Bank CN, Tbk)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
64
praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk IMBT dan selaku pemilk modal dalam akad Musyarakah Muntanâqisah. Konsistensi penerapan IMBT dan Musyarakah Muntanâqisah yang harus segera dilakukan oleh Bank syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka terjadi penyimpangan syariah atas produk perankan tersebut.67 Kempat, Gisniarti (2007), dengan judul “Pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada investasi pembangunan pelabuhan”. Dalam penelitian tesisi ini membahas tentang bagaimana bentuk pembiayaannya, mengapa pada pembiayaan tersebut diperlukan jaminan, serta bagaimanakah pelaksanaan pembiayaannya pada investasi pembangunan pelabuhan tersebut. Adapun hasil penelitianya adalah pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah dimulai dengan bank memasukkan modal penyertaan untuk pengadaan suatu barang/asset dengan nasabah, sehingga asset menjadi milik bersama, asset dikelola, hasil dari pengelolaan akan dibagihasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi penyertaan modal. Selanjutnya hak bagi hasil nasabah diberikan seluruhnya kepada bank untuk meningkatkan porsi kepemilikan nasabah sehingga pada akhir masa syirkah, aset dimiliki sepenuhnya oleh nasabah.68 Kelima, Nurdin (2011), dengan judul tesis “Pembiayaan musyarakah Mutanaqishah dalam kredit kepemilikan rumah Syariah”. Dalam penelitian
67
Ahmad Rais, “Tinjauan Yuridis Perbandingan Akad IMBT dan Akad Musyarakah Mutanâqisah dengan jaminan Hak Tanggunggan dalam Pembiayaan Pembelian Rumah (Studi Penerapan Akad Pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012). 68 Gisniarti, “Pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada investasi pembangunan pelabuhan”, (Jakarta: Universitas Islam, 2007).
65
tersebut meneliti tentang bagaimana konsep jaminan pembiayaan ini, serta bagaimana status kepemilikan sertifikat atas rumah yang menjadi objek pembiayaan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif. Adapaun hasil dari penelitian ini adalah Dalam ketentuan musyarakah mutanaqishah tidak disinggung mengenai jaminan, tetapi bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dapat meminta jaminan kepada nasabah yang bersangkutan. Walaupun rumah tersebut selama masa pembiayaan merupakan milik bersama bank dan nasabah, tetapi didalam sertifikat rumah tersebut bank mengkuasakan rumah atas nama nasabah.69 Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa penelitian ini memang belum pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain. Sehingga penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.
01/DSN-MUI/X/2013
TENTANG
AKAD
MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH (Studi Multi Situs di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung dan Bank BRI Syariah Kantor Cabamg Pembantu Jombang)” dapat dipertanggungjawabkan keaslianya baik secara moral maupun secara akademis.
E. Paradigma Penelitian Untuk membantu peneliti dalam menggali data di lapangan, maka peneliti perlu menggunakan konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan 69
Aad Rusyad Nurdin, “Pembiayaan musyarakah Mutanaqishah dalam kredit kepemilikan rumah Syariah, (Jakarta: Universitas Islam, 2011).
66
dalam menggali data di lapangan. Dalam hal ini peneliti membuat paradigma penelitian dalam skema seperti gambar dibawah ini: Gambar 2.1 Paradigma Penelitian: Analisis data kasus individu Reduksi data Bank Muamalat Indonesai KCP Tulungagung
Penyajian data
Verifikasi
Analisis data lintas situs HASIL PENELITIAN
Bank BRI Syariah KCP Jombang Wilayah Analisis Data Implementasi Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang;
1. Hukum/prinsip pembiayaan musyarakah mutanaqishah.
2. Karakteristik musyarakah 3. 4. 5. 6.
mutanaqishah. Nisbah keuntungan pembiayan musyarakah mutanaqishah. Proyeksi keuntungan pembiayan musyarakah mutanaqishah Kegiatan usaha pembiayan musyarakah mutanaqishah Pengalihan hishah pembiayan musyarakah mutanaqishah
Keterangan: 1. Dari Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung dan Bank BRI Syariah KCP Jombang akan digali informasi mengenai hukum/prinsip, Nisbah, Karakterisitik proyeksi keuntungan, kegiatan usaha, dan pengalihan hishah pembiayaan musyarakah mutanaqishah dengan menggunakan tekni pengumpulan data yang sudah ditetapkan.
67
2. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data kasus individu dengan cara mereduksi, penyajian hingga ketahap verifikasi data. 3. Data kemudian dilakukan analisa lintas situs berdasarkan temuan penelitian yang ada pada masing-masing obyek penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. 4. Jika semua tahapan penelitian ini sudah dilakukan maka akan dihasilkan sebuah kesimpulan yang holistik dan kompreherensip yang bisa disebut dengan hasil penelitian.
