13
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Yuridis Konstitusional tentang Pedoman Penyiaran Agama, Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, Pengembangan Lembaga Keagamaan di Indonesia, Pendirian Rumah Ibadah serta Tugas Kepala Daerah dalam Membina Kerukunan Umat Beragama
1. Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 (Tentang Pedoman Penyiaran Agama) Peraturan ini memuat klausul tentang cara-cara penyiaran agama yang dibolehkan dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, serta pihak-pihak lembaga-lembaga mengawasi proses penyiaran agama sebagai berikut: Pertama: Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.
a. b.
c.
d.
Kedua: Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk: Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain; Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, bukubuku dan sebagainya di daerah-daerah/rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain; Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah kerumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Ketiga: Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud diktum kedua menimbulkan terganggunya
14
kerukunan hidup antar umat beragama akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat: Seluruh Aparat Departemen Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukakan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasi/koordinasi dengan unsur Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dari uraian peraturan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa penyiaran agama tidak boleh dilakukan dengan jalan paksaan, ancaman, bujukan materil, ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain, dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya, di daerah-daerah/rumah-rumah kediaman umat yang beragama lain dan proses penyiaran agama tidak dibenarkan mengakibatkan renggangnya kerukunan hidup umat beragama.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 ( Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, tertanggal 2 Januari 1979) Dalam peraturan ini disebutkan bahwa “Penyiaran Agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarluaskan ajaran sesuatu agama”. Selanjutnya, pasal 3 dan pasal 4a, 4b, dan 4c memuat klausul dan regulasi hukum mengenai tata cara pelaksanaan penyiaran agama sebagai berikut: Pasal 3 Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beagama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/ menganut dan melakukan ibadah menurut agamanya.
15
Pasal 4 Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara : a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut. b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk /menganut agama yang lain. c. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.
Dari peraturan hukum di atas, dapat dipahami bahwa penyiaran agama tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan maupun bujukan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan semangat kerukunan umat beragama, tenggang rasa saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk umat beragama. Penyiaran agama seharusnya berlandaskan azas-azas kerukunan umat beragama yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1979 di atas juga memuat tentang tugas kepala daerah tingkat I dan kepala daerah tingkat II yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) , dimana isinya memuat klausul tentang tugas-tugas kepala daerah dalam mengelola serta menjaga kerukunan umat beragama sebagai berikut: Pasal 5 1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.
16
2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-Majelis Agama di daerah tersebut. Peraturan hukum di atas menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban serta kewenangan dalam melakukan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama yang dilakukan oleh masingmasing lembaga keagamaan yang hidup di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama tetap terjaga serta ketenangan dalam beribadah dapat terjamin. Merujuk pada peraturan di atas, terdapat regulasi khusus yang perlu pula mendapat perhatian bersama, antara lain Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep. /D/201/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musholla. Pada Lampiran, butir F butir 5 disebutkan : Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam dan tidak untuk ke luar karena tidak diketahui reaksi pendengarannya atau lebih sering menimbulkan gangguan bagi yang istirahat daripada didengarkan sungguh-sungguh. Dikecualikan dari hal ini, apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang melimpah keluar. Berdasarkan regulasi khusus di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lain yang dilakukan di mushola atau masjid hendaknya memperhatikan ketenangan pemeluk agama lain. Pengajian dan kegiatan keagamaan lain boleh menggunakan pengeras suara keluar pada hari-hari besar Islam yang dihadiri oleh banyak umat karena alasan kejelasan materi penyiaran agama yang disampaikan.
17
3. Keputusan Menteri Agama No. 77 Tahun 1978 (Tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia) Peraturan ini memuat klausul tentang tata cara serta prosedur bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam pasal 1a dan b, pasal 2, pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) serta ayat (2) sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan: a. Bantuan luar negeri ialah segala bentuk bantuan berasal dari luar negeri, yang berujud bantuan tenaga, materiil, dan finansiil yang diberikan oleh Pemerintah negara asing, organisasi dan atau perseorangan kepada lembaga keagamaan dan atau perseorangan di Indonesia dengan cara apa pun yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk membantu pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia. b. Lembaga keagamaan ialah organisasi perkumpulan, Badan Yayasan dan lain-lain bentuk Lembaga Keagamaan yang usahanya bertujuan membina, mengembangkan, dan menyiarkan agama yang secara kelembagaan/instantionil dikelola oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Pasal 2 Bantuan luar negeri seperti dimaksud pasal 1 huruf a Keputusan ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dan melalui Menteri Agama.
1)
2)
3)
4)
Pasal 3 Dalam rangka pembinaan pengembangan, penyiaran dan bimbingan terhadap ummat beragama di Indonesia, maka penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama dibatasi. Warga negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegiatan di bidang agama secara insidentil, setelah mendapat izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjukkannya. Lembaga Keagamaan seperti yang dimaksud pasal 1 huruf b Keputusan ini dapat menggunakan Warga Negara Asing untuk melakukan kegiatan di bidang agama, setelah mendapat izin dari Menteri Agama. Lembaga Keagamaan seperti yang dimaksud pasal b Keputusan ini, wajib mengadakan program pendidikan dan latihan, dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan tenaga-tenaga warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga asing yang melakukan kegiatan di bidang agama tersebut.
18
5) Program pendidikan dan latihan seperti dimaksud ayat (4) pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini dan selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut. Pasal 4 Lembaga Keagamaan yang menerima bantuan luar negeri yang ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 2, pasal 3 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Keputusan ini dan warga negara asing yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Keputusan ini, dapat diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimas Kristen Katholik dan Direktur Jenderal Bimas Hindu Budha Departemen Agama serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan Keputusan ini dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan serta memberikan laporan pelaksanaan keputusan ini. Pasal 6 1) Segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Dari peraturan di atas, dapat diambil penegasan bahwa bantuan yang sifatnya materiil dan finansial dari luar negeri harus terlebih dahulu memenuhi prosedur dan regulasi yang berlaku, diantaranya: persetujuan resmi dari Menteri Agama, setelah itu persetujuan dari direktorat-direktorat keagamaan seperti: Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen Protestan, Direktur Jenderal Bimas Kristen Katholik dan Direktur Jenderal Bimas Hindu Budha. Departemen Agama serta Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan Keputusan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta memberikan laporan pelaksanaan keputusan ini.
19
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 8 Tahun 2006 (Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah) Peraturan ini memuat klausul tentang prosedur pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 14 ayat (1), ayat (2), pasal 15, pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan pasal 17 sebagai berikut: Pasal 13 1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguhsungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa 2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangundangan. 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Pasal 14 1) Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Pasal 15 Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
20
Pasal 16 1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah 2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 17 Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.
Dari regulasi peraturan di atas, dapat dipahami bahwa pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan keperluan nyata umat beragama di lapangan. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi prosedur administrasi yang berlaku, antara lain surat izin mendirikan bangunan (IMB), serta yang paling penting ada persetujuan dari masyarakat sekitar yang disahkan oleh kepala desa setempat. Merujuk pada kesimpulan di atas, terdapat regulasi khusus yang tertuang dalam pasal 18 ayat (1a,dan b, ayat 2, dan 3a,b,c,d), pasal 19 ayat (1) dan (2), serta pasal 20 ayat (1), dan (2). Pasal-pasal tersebut memuat klausul tentang prosedur permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung menjadi rumah ibadah sementara, sebagai berikut: Pasal 18 1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: a. baik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
21
3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tetulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tetulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pasal 19 1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. 2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 20 1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. 2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. Pasal 21 1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. 2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat. Pasal 22 Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
22
Pasal 23 1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. 2) Bupati/Walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
1)
2)
3)
Pasal 24 Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu dipandang perlu.
Dari peraturan khusus di atas, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa dalam memanfaatkan gedung bukan rumah ibadah menjadi rumah ibadah sementara, harus mendapat izin berupa surat keterangan izin sementara dari bupati atau walikota dengan memenuhi persyaratan baik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pemanfaatan gedung menjadi rumah ibadah jangan sampai meresahkan masyarakat dan memicu konflik baik antar umat beragama maupun intern umat beragama.
23
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 Tahun 2006 (Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Dalam
Memelihara
Kerukunan
Umat
Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama) Peraturan di atas kembali memuat klausul tentang tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama secara tegas. Namun berbeda dengan peraturan hukum sejenis yang tertuang di atas, peraturan ini lebih hierarkis dalam mengatur regulasi tugas kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Selain itu, peraturan ini juga mencantumkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan umat beragama dalam suatu wadah yang bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Semua regulasi tersebut tertuang dalam pasal 2, pasal 3 ayat (1), dan (2), pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 5 ayat (1a, b, c, d) dan ayat 2, pasal 6 ayat (1a, b, c, d, e) ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 7 ayat (1a, b, c) dan ayat (2a, b) sebagai berikut: Pasal 2 Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Pasal 3 1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur. 2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala cantor wilayah departemen agama provinsi. Pasal 4 1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota. 2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Pasal 5 1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
24
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Gubernur. Pasal 6 1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota; b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan; dan e. menerbitkan IMB rumah ibadah. 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota. 3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada kepala lurah/kepala desa melalui camat. Pasal 7 1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan;
25
2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa; dan b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; Dari peraturan hukum di atas, dapat dipahami secara menyeluruh bahwa terlihat jelas ada pembagian yang tegas mengenai tugas-tugas kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama secara hierarkis. Dari gubernur sampai pada tingkatan kepala desa diatur tugas-tugasnya dalam membina kerukunan umat beragama. Secara kenyataan (factual) dan hukum yang berlaku (yuridis forma) merujuk pada semua aturan hukum di atas, terbukti bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara agama (teokratis) yang berdasarkan kepada satu agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler yang tidak berdasarkan agama dan tidak memperdulikan agama. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, yang memposisikan agama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai dasar yang pertama dan yang warganya adalah umat beragama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain) serta yang tidak membolehkan adanya faham-faham yang anti agama atau anti Tuhan (seperti ateisme dan lain-lain). Oleh karena itu, negara Indonesia dapat disebut sebagai negara religius, betapa pun dalam kenyataan belum tercermin sebagaimana diharapkan, bahkan dipengaruhi oleh trend global yang sekularistik. Kita sebagai umat beragama berkepentingan untuk memeluk agama, menjalankan agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Dalam
26
kapasitas sebagai warga negara berkepentingan juga untuk menjalankan fungsi kita sebagai warga negara yang baik, taat hukum, turut mempertahankan negara dari berbagai ancaman, turut memelihara dan membangun bangsa dan negara agar dapat maju secara signifikan. Jadi, yang dikehendaki adalah agar kita menjadi umat beragama yang baik dan menjadi warga negara yang baik secara integral. Sebagai contoh dari agama Islam mengenai perihal yang dijelaskan di atas, dapat dilihat pada kutipan dari Al-Qur’an dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama tahun 2004 sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnah Nabi), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (Q.S. An Nisa:59). Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. Asy Syura:38). Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang sangat mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An Nahl:125). Dari ayat-ayat di atas, dapat dikaji bahwa ada tiga rangkaian ketaatan umat Islam yang harus dilaksanakan secara integral, yaitu ketaatan kepada Allah, kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan (pemerintah). Perlu dicatat oleh karena integral, maka apabila pemerintah melakukan hal-hal yang melawan atau bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tidak mesti ditaati. Penyiaran agama Islam dilakukan dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta diskusi yang baik pula. Begitu juga dengan
27
mekanisme penyiaran agama lain seharusnya memperhatikan peraturan hukum yang berlaku secara agama masing-masing (intern agama), juga peraturan hukum positif yang diatur dan dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Sikap dan Perilaku 1. Pengertian Sikap Sikap merupakan cerminan hati dan refleksi jiwa. Sikap individu muncul diakibatkan oleh responnya terhadap lingkungan. Sikap muncul ketika individu lain, lingkungan, lembaga tertentu memberikan stimulus yang menimbulkan individu bersikap. Sikap dapat dimunculkan secara positif maupun negatif tergantung dari stimulus yang merangsangnya. Seperti dikatakan Thurstone (Syamsu Yusuf, 2002:42) bahwa ”Sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis, seperti: simbol, prase, slogan, orang, lembaga, cita-cita dan gagasan”. Sikap pada hakekatnya merupakan manifestasi daripada kita menanggapi suatu objek atau masalah tertentu, baik setuju (pro) atau tidak setuju (kontra). Dalam hal ini Howard Kendler (Syamsu Yusuf, 2002:42) mengemukakan bahwa: “Sikap merupakan kecenderungan (tendency) untuk mendekati (approach) atau menjauhi (avoid) atau melakukan sesuatu, baik secara positif maupun negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa, gagasan atau konsep”. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Howard Kendler, Paul Massen dan David Krech (Syamsu Yusuf, 2002:42) berpendapat bahwa: “Sikap itu merupakan suatu sistem dari tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu
28
kognisi (pengenalan), feeling (perasaan), dan action tendency (kecenderungan untuk bertindak)”. Pendapat lain diungkapkan oleh Sarwono (Syamsu Yusuf, 2002:42) yang mengemukakan bahwa “Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu”. Pengertian di atas menurut Syamsu Yusuf (2002:42) dapat dijelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut: Seorang mahasiswi muslim setelah mengetahui bahwa memakai busana muslim atau jilbab itu hukumnya wajib (aspek kognisi), timbul dalam hatinya perasaan senang atau setuju untuk memakai jilbab itu (aspek afeksi), kemudian perasaan tersebut mendorong dirinya untuk memakai jilbab (aspek action tendency). Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kesediaan mental yang relatif menetap untuk merespon atau bereaksi terhadap suatu objek atau perangsang tertentu yang mempunyai arti, baik bersifat positif, netral, atau negatif, menyangkut aspek-aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan untuk bertindak. Sikap individu dibangun dengan berbagai unsur yang membentuknya. Unsur-unsur seperti pengalaman, pendidikan, dan lingkungan merupakan unsur yang sangat dominan yang menyebabakan baik atau buruknya sikap seseorang. Uraian di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Syamsu Yusuf (2002:43) yang mengklasifikasikan sikap kedalam 3 unsur, yaitu: 1. Unsur Kognisi Unsur ini terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu terhadap objekobjek tertentu. Misalnya, sikap kita terhadap perjudian, minuman keras itu hukumnya haram.
29
2. Unsur afeksi (feeling/perasaan) Unsur ini menunjukan arah perasaan yang menyertai sikap individu terhadap objek. Unsur ini bisa bersifat positif (menyenangi, menyetujui, bersahabat) dan negatif (tidak menyenangi, tidak menyetujui, sikap bermusuhan). Kita sebagai orang Islam tidak menyenangi perjudian atau minuman keras, karena kita tahu bahwa hukumnya haram. 3. Unsur kecenderungan bertindak (action tendency) Unsur ini meliputi seluruh kesediaan individu untuk bertindak/ mereaksi terhadap objek tertentu. Bentuk dari kecenderungan bertindak ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur sebelumnya. Misalnya seorang muslim yang sudah meyakini bahwa judi itu hukumnya haram, dia akan membenci judi tersebut, cenderung akan menjauhi dan berusaha untuk menghilangkannya. Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa sifat dibentuk dan di konstruksi oleh 3 unsur, yaitu: kognisi, afeksi dan kecenderungan bertindak. Unsur-unsur tersebut menjadi semacam pendorong yang menyebabkan individu bersikap terhadap suatu hal. Untuk membedakan sikap dengan aspek-aspek psikis lain seperti: motif, kebiasaan dan pengetahuan, Sarlito Wirawan (Syamsu Yusuf, 2002:44) mengemukakan ciri-cirinya sebagai berikut: 1. Dalam sikap selalu terdapat hubungan antara subjek-objek, tidak ada sikap yang tanpa objek. Objek sikap itu bisa berupa benda, orang, nilai-nilai, pandangan hidup, agama, hukum, lembaga masyarakat, dan sebagainya. 2. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman. 3. Karena sikap dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan pada saat-saat yang berbeda-beda. 4. Dalam sikap tersangkut juga faktor motivasi dan perasaan. Inilah yang membedakannya daripada misalnya pengetahuan. 5. Sikap tidak menghilang walaupun kebutuhan sudah dipenuhi. Jadi berada dengan refleks atau dorongan. Misalnya, seorang yang gemar nasi goreng, akan tetap mempertahankan kegemarannya itu sekalipun baru saja makan nasi goreng sampai kenyang. 6. Sikap tidak hanya satu macam, melainkan sangat bermacam-macam sesuai dengan banyak objek yang dapat menjadi perhatian individu yang bersangkutan.
30
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap individu tidak dipengaruhi oleh faktor genetika (keturunan). Sikap lebih banyak dipengaruhi oleh stimulus atau rangsangan yang berasal dari luar individu. Selain itu, sikap juga dapat dipelajari melalui berbagai bentuk pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu melalui proses belajar.
2. Pembentukan Sikap Sartain (Syamsu Yusuf, 2002:44) mengemukakan pendapat bahwa “ada empat faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap, yaitu: faktor pengalaman khusus
(specific
experience),
faktor
komunikasi
dengan
orang
lain
(communication with other people), faktor Model, faktor lembaga-lembaga sosial (institusional)”. Faktor-faktor tersebut diilusustrasikan sebagai berikut: Pertama, Faktor pengalaman khusus (specific experience). Hal ini berarti bahwa sikap terhadap suatu objek itu terbentuk melalui pengalaman khusus. Misalnya: para mahasiswa yang mendapatkan perlakuan baik dari dosennya, baik pada waktu belajar maupun diluar jam pelajaran, maka akan terbentuk pada dirinya sikap yang positif terhadap dosen tersebut. Sebaliknya apabila perlakuan dosen tersebut sering marah-marah, menghukum, atau kurang simpati dalam penampilannya, maka pada diri mahasiswa akan terbentuk sikap negatif terhadap dosen tersebut. Kedua, Faktor komunikasi dengan orang lain (communication with other people). Banyak sikap terbentuk disebabkan oleh adanya komunikasi dengan
31
orang lain. Komunikasi itu baik langsung (face to face) maupun tidak langsung, yaitu melalui media massa, seperti: TV, radio, film, koran, dan majalah. Ketiga, Faktor Model. Banyak sikap terbentuk terhadap sesuatu itu dengan melalui jalan mengimitasi (meniru) suatu tingkah laku yang menjadi model dirinya, seperti perilaku orang tua, guru, pemimpin, bintang film, biduan, dan sebagainya. Seorang anak merasa senang membaca koran karena melihat ayahnya suka membaca koran. Keempat, Faktor lembaga-lembaga sosial (institusional). Suatu lembaga dapat juga menjadi sumber yang mempengaruhi terbentuknya sikap, seperti: lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan sebagainya. Dari keempat faktor terbentuknya sikap di atas, dapat diambil penegasan secara menyeluruh bahwa hubungan pembentukan sikap dengan faktor pengalaman khusus (specific experience), faktor komunikasi dengan orang lain (communication with other people), faktor Model, faktor lembaga-lembaga sosial (institusional) sangat erat dan merupakan elemen penting dalam membentuk sikap individu. Individu tidak akan bisa bersikap tanpa adanya aspek-aspek yang membentuk sikap tersebut. Dari faktor-faktor di atas, ada faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk sikap individu, yaitu faktor lingkungan sebagai tempat (locus) yang merupakan media munculnya faktor-faktor di atas.
3. Perubahan sikap Sikap merupakan aspek psikis yang dipelajari, maka sikap itu dapat berubah. Perubahan itu sudah barang tentu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi
32
dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Mc Guire (2002:45) mengemukakan tentang teorinya menngenai perubahan sikap itu sebagai berikut: a.
Learning Theory Approach (pendekatan teori belajar) Pendekatan teori ini berarti bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh karena proses belajar atau materi yang dipelajari. b. Perceptual Theory Approach (pendekatan teori persepsi) Pendekatan teori ini berarti bahwa sikap itu berubah bila persepsinya tentang objek itu berubah. c. Consistency Theory Approach (pendekatan teori konsistensi) Pendekatan teori ini berarti bahwa setiap orang akan berusaha untuk memelihara harmoni internal, yaitu keserasian atau keseimbangan (kenyamanan) dalam dirinya. Apabila keserasiannya terganggu, maka ia akan menyesuaikan sikap dan perilakunya demi kelestarian harmoninya itu. d. Functional Theory Approach (pendekatan teori konsistensi) Pendekatan teori ini berarti bahwa sikap seseorang itu akan berubah atau tidak, amat tergantung kepada hubungan fungsional (kemanfaatan) objek itu bagi dirinya atau pemenuhan kebutuhan (need) dirinya. Dari teori-teori tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa pada dasarnya
sikap individu dapat berubah-ubah diakibatkan oleh banyak hal seperti lingkungan, kebutuhan, serta individu lain. Perubahan tersebut akan terjadi, tergantung kepada individu tersebut dalam mempersepsikan sesuatu rangsangan (stimulus). Perubahan sikap tentu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dirangsang oleh rangsangan (stimulus) yang berasal dari lingkungan kebutuhan serta individu lain.
4. Pengertian Perilaku Perilaku mempunyai peranan penting yang menentukan dalam kehidupan dan pergaulan yang bersifat umum. Seseorang yang mempunyai perilaku buruk selalu dikucilkan dalam pergaulan, sehingga mempersempit ruang geraknya sendiri dan selalu dibenci oleh orang, yang berarti dari segi duniawi saja sudah
33
merugikan dirinya. Sebaliknya, orang yang berperilaku baik dimana-mana mudah diterima dalam kehidupan masyarakat, disenangi oleh lingkungannya dan mudah dipercaya oleh setiap orang yang berhubungan dengannya. Oleh karena itu, orang yang berperilaku baik akan mudah mendapatkan rizki dan mudah segala urusannya karena kehadirannya menenteramkan lingkungan. Dalam hal ini, Kasumajana (Koentjaraningrat, 1989:6) mengemukakan bahwa: Perilaku adalah tingkah laku tiap orang ketika sendirian maupun sedang bergaul dengan sesamanya dalam segala bentuk, pada sembarang tempat, waktu dan keadaan sehingga hal ini yang menyebabkan setiap orang mempunyai keperibadian yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Abin Syamsudin (1990:21), bahwa “perilaku itu pada hakikatnya merupakan interaksi individu dengan lingkungannya sebagai manifestasi bahwa ia mahluk hidup”. Sedangkan Kadarusmadi (1996:73) membagi perilaku menjadi dua bagian, yaitu perilaku yang tampak oleh mata dan perilaku yang tidak tampak oleh mata. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan aspek yang paling utama dalam membentuk perilaku individu. Baik atau buruknya perilaku individu, salah satunya diakibatkan oleh faktor lingkungan. Sebaliknya, baik atau buruknya lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu secara keseluruhan. Lingkungan dan individu merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi yang dapat menciptakan suatu mekanisme saling mempengaruhi satu sama lainnya.
34
5.
Memahami dan Mempelajari Perilaku Sarlito Wirawan (1987:74) menyatakan bahwa untuk memahami dan
mempelajari perilaku manusia, ada beberapa pendekatan atau orientasi yang digunakan yaitu: a. Orientasi penguat. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia terjadi jika terdapat stimulus (rangsangan) yang menimbulkan reaksi. John Watson yang dikutip oleh Sarlito Wirawan (1987:74) menyatakan bahwa “tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap stimulus (rangsangan), karena itu sangat mempengaruhi tingkah laku sehinga tingkah laku tersebut diatur oleh rangsangan”. b. Orientasi lapangan. Pendekatan ini didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Kurt Lewin bahwa perilaku manusia dapat dilihat dari lapangan kehidupan itu sendiri. c. Orientasi kesadaran. Pendekatan ini memahami perilaku dengan menekankan pada proses dan sentral seperti sikap, ide dan harapan. Perilaku muncul dan berkembang karena adanya proses sentral tersebut yang mengarahkan manusia untuk berperilaku tertentu. d. Orientasi psikoanalisa. Berdasarkan pada pendekatan ini bahwa tingkah laku manusia itu dipengaruhi ketidak sadaran individu yang bersangkutan. e. Orientasi tradisional. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia itu diakibatkan adanya hubungan antara pribadi dengan lingkungan. Dalam hal ini, perilaku dilihat sebagai hasil dari proses penilaian sosial, proses pemberian sifat, proses kelompok dan peran individu dalam kehidupannya. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku manusia tidak terlepas dari rangsangan stimulus yang ada didalam diri dan diluar diri individu, yang selanjutnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap maupun tingkah laku. Perilaku manusia atau individu diakibatkan oleh adanya hubungan interaksi antara pribadi dengan lingkungan. Selain itu, sikap, ide dan harapan dari individu juga ikut mempengaruhi munculnya perilaku tertentu.
35
6.
Tahapan Perkembangan Perilaku Agus Sujanto (1996:65) mengemukakan beberapa hal yang harus
diperhatikan oleh orang tua dalam perkebangan perilaku anak diantaranya adalah: a. Pada setiap perkembangan manusia selalu mengalami diferensi baru, baik jasmani maupun rohani. Hal ini tampak jelas bila memperhatikan tingkah laku seseorang. Mula-mula anak kecil menerima sesuatu dengan kedua tangannya, tetapi dalam perkembangannya anak tersebut menerima sesuatu dengan satu tangannya. b. Bahwa setiap suatu fase yang dialami oleh seorang anak adalah suatu masa peralihan atau masa persiapan bagi masa selanjutnya. Tiap fase antara anak yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Inilah sebabnya mengapa sering dikatakan bahwa setiap anak mempunyai irama perkembangan sendiri-sendiri. c. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan yang dialami oleh seseorang adalah perkembangan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, dalam membantu perkembangan perilaku seseorang, maka orang tua dan guru diharapkan harus memperhatikan dari segi jasmani dan rohani orang yang bersangkutan. d. Perkembangan yang diawali dari keluarga dimana orang tersebut tinggal. Oleh karena itu, keluarga menduduki tempat yang sangat penting bagi terbentuknya kepribadian anak secara keseluruhan. Keluarga memberikan pembentukan watak, memberi dasar pendidikan agama, menanamkan sifat, kebiasaan, cita-cita dan sebagainya, sedangkan lembaga pendidikan yang lain hanyalah sekedar membantu, melanjutkan, memperbanyak, dan memperdalam apa yang diperoleh dari keluarga. Senada dengan pendapat di atas, Lawrence Kohlberg (Sarlito Wirawan Sarwono, 2004:47-50) menyatakan bahwa “kemampuan seseorang untuk melihat baik buruknya sesuatu tergantung pada kemampuan penalaran, sehingga kemampuan untuk mengerti moral pada anak-anak dan orang dewasa akan berbeda”. Penalaran terhadap penilaian seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat keilmuan dan pengalaman, sehingga bagi orang yang tingkat pendidikan tinggi dan pengalamannya banyak maka akan lebih bijaksana dalam penilaian terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, Lawrence Kohlberg berkeyakinan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dengan mengikuti tahap-tahap berikut:
36
1) Pra-Konvensional Pada tahap ini, manusia belum mengetahui aturan-aturan yang ada. Pada tahap ini pendidikan diberikan kepada seseorang yaitu mengenai bagaimana membedakan perbuatan yang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, adil dan tidak adil. Dalam memberikan pendidikan, dapat dilakukan dengan tegas sehingga setiap kesalahan bisa diberikan hukuman. Tahap ini dibagi menjadi dua sub tahapan. Pertama, orientasi hukuman patuh yaitu seseorang patuh dan menyesuaikan kelakuannya kalau ia mendapat hukuman. Kedua, orientasi pertukaran instrumental yaitu pada tahap ini tidak dikenal hukuman langsung apalagi yang bersifat fisik, tapi ada kerugian maupun keuntungan yang akan dialami oleh seseorang seperti denda, bonus dan sebagainya, tergantung pada perilaku seseorang yang tujukan. 2) Konvensional Konvensional yaitu seseorang sudah dapat memahami konvensi (aturan norma) yang berlaku tanpa memerlukan hukuman fisik maupun non fisik. Tahap ini terbagi menjadi dua sub bagian, yaitu pertama, orientasi perilaku baik maupun tidak baik antara usia 6-11 tahun. Pada tahap ini seseorang mengukur perilakunya berorientasi pada yang lazim dianggap baik, misalnya menghormati orang yang lebih tua, rajin sholat, tidak ribut di dalam kelas. Kedua, orientasi menjaga sistem yang terjadi pada usia remaja antara 12-20 tahun. Perilaku moralnya ditujukan untuk mempertahankan norma-norma tertentu. 3) Pasca Konvensional Perkembangan moral pada usia dewasa tolak ukurnya sudah lebih bersifat umum dan kuat, sudah tidak berpedoman pada konvensi-konvensi yang baku lagi, kecuali konvensi-konvensi tersebut dianggapnya dapat berfungsi pada tahapan yang lebih luas. Tahapan ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu pertama, orientasi kontak sosial yaitu orang sudah memahami bahwa moral adalah untuk menjaga tatanan masyarakat agar tidak ada orang yang dirugikan untuk kesenangan orang lain atau dikekang untuk kebebasan orang lain. Kedua, orientasi prinsip etika universal yaitu seseorang tidak lagi terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang kongkrit dan bersifat sesaat. Ukuran kebenaran dan ketidakbenaran berlaku umum dan ia bisa melaksanakan secara konsekuen. Berdasarkan perkembangan perilaku yang terjadi pada seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia berkembang sejalan dengan tingkatan usianya. Perilaku seseorang dapat dilihat dari bagaimana orang tersebut bersikap dan berinteraksi dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tersebut akan menjadi semacam stimulus atau rangsangan bagi
37
individu, dalam pembentukan pola-pola perilaku dan sikap untuk memperkuat karakter individu sebagai suatu pribadi yang unik dan khas.
7.
Faktor Pengaruh Perilaku Keanekaragaman perilaku setiap individu satu sama lainnya dalam
kehidupan sehari-hari sering kita lihat. Hal ini karena faktor yang mempengaruhi berbeda-beda pula, artinya setiap perkembangan perilaku seseorang itu bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kadarusmadi (1973:83) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi perilaku diantaranya adalah: a. Pribadi. Pribadi yaitu person (individu) yang melakukan suatu tindakan. Dalam faktor ini mencakup aspek-aspek seperti perasaan, emosi persepsi, kebutuhan, keinginan sikap dan kecenderungan untuk bertindak. Aspekaspek tersebut mengarahkan individu agar menanggapi atau memberi respon tertentu terhadap suatu objek atau masalah yang dihadapi. b. Lingkungan. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekeliling individu. Faktor ini dapat berupa lingkungan fisik seperti orang tua, sekolah, teman dan masyarakat. Pada hakikatnya, lingkungan itu segala sesuatu yang mempengaruhi individu yang dapat berhubungan, dipengaruhi atau mempengaruhi individu agar ia melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan tertentu. c. Situasi. Situasi yaitu keadaan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara pribadi dengan lingkungan. Faktor ini berkenaan dengan situasi tertentu yang dapat mendukung kelancaran terjadinya hubungan antara individu dengan lingkungannya. Didalam situasi tertentu terdapat suatu iklim yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu perilaku-perilaku tertentu. Sebagai
manusia,
secara
terus
menerus
pasti
akan
mengalami
perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai hal. Setiap aspek perkembangan itu menyangkut fisik,
38
emosi, intelegensi maupun sosial. Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku manusia, Syamsu Yusuf (2001:31) membagi kedalam dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 1) Faktor heriditas atau faktor keturunan. 2) Faktor lingkungan. Kemudian Hadisubrata (1991:33) mengemukakan hal yang serupa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia itu dapat digolongkan menjadi dua faktor, diantaranya yaitu: a) Faktor keluarga, termasuk didalamnya sikap orang tua, suasana keluarga, jumlah anggota keluarga, dan urutan kelahiran. b) Faktor-faktor lain yang didalamnya termasuk pengalaman awal, kebudayaan masyarakat, kondisi fisik, keberhasilan, kegagalan, penerimaan sosial dan simbol status. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa segala aspek yang berada di dalam dan di luar individu sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku individu itu sendiri. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut akan mendorong bahkan mengarahkan individu pada perilaku tertentu. Apabila faktorfaktor yang mempengaruhi individu itu baik, maka akan menghasilkan individu yang baik. Sebaliknya, jika salah satu faktor atau semua faktor yang mempengaruhi individu memberikan pengaruh yang tidak baik, maka dapat diprediksikan akan menghasilkan individu yang bermasalah.
39
C. Perilaku Sosial 1. Pengertian Perilaku Sosial Keberadaan manusia sebagai mahluk individu dan sosial mengandung pengertian bahwa manusia merupakan perpaduan antara aspek individu dengan perwujudan anggota kelompok atau masyarakat. Sebagai mahluk individu dan sosial, individu akan menampilkan tingkah laku tertentu, antara lain interaksi individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Didalam interaksi-interaksi sosial tersebut, akan terjadi peristiwa pengaruh-mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hasil
dari
peristiwa
Koentjaraningrat
tersebut
adalah
perilaku
(1990:9) mengemukakan
sosial.
bahwa:
Dalam
“tingkah
laku
hal
ini
dalam
masyarakat merupakan hasil interaksi antara hubungan saling mempengaruhi antara para anggotanya”. Sebagai mahluk sosial, individu senantiasa mengadakan hubungan interpersonal
dengan
individu
lainnya.
Di
dalam
aktivitas-aktivitasnya,
ditampilkan individu dalam mewujudkan hubungan interpersonalnya yang disebut perilaku sosial. Syamsu Yusuf (2002:29) mengemukakan bahwa:”perilaku sosial adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan lingkungannya”. Senada dengan hal tersebut, Gerungan (2004:12) menyatakan bahwa: ”perilaku sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain (lingkungannya)”. Pendapat lain yang hampir senada dikemukakan oleh Abin Syamsudin (2004:29) sebagai berikut: ”perilaku
40
sosial adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya”. Perilaku sosial individu sendiri muncul ketika individu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Skinner (Sarlito Wirawan, 2000:17) menyatakan bahwa: “Tingkah laku manusia berkembang dan dipertahankan oleh anggotaanggota msyarakat yang memberi penguat pada individu untuk bertingkah laku secara tertentu. Dengan demikian maka tidak dapat dihindarkan bahwa perilaku sosial muncul pada situasi terjadi interaksi sosial dalam upaya individu menyesuaikan dirinya dalam suatu linkungan”. Sementara itu, dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:691), perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dan digerakkan (sikap), tidak saja badan atau ucapan. Sosial sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (1990:855). Jadi, perilaku sosial adalah gerakan sikap yang ditunjukkan dalam masyarakat oleh individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya. Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu untuk berkomunikasi atau melakukan interaksi dan mengadakan hubungan interpersonal dengan lingkungan sekitar atau masyarakat.
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial Dalam suatu masyarakat, seseorang menampilkan perilaku sosial yang beranekaragam. Sering kali ditemukan masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai masalah perilaku sosial.
41
Memahami perilaku sosial masyarakat, erat kaitannya dengan keberhasilan dalam membantu masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sesuatu yang terjadi didalam masyarakat itulah yang dinamakan istilah sosialisasi. Merujuk pada hal tersebut, Gerungan (2004:34) menyebutkan tiga proses tahapan individu agar mampu bermasyarakat, yaitu: a. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. b. Menanamkan peran sesuai dengan jenis kelamin. c. Mengembangkan sikap sosial. Perilaku sosial tersebut di atas dapat terbentuk melalui proses-proses sosial diantaranya terdiri dari: 1. Hubungan Interpersonal Hubungan interpersonal merupakan suatu konsep yang kompleks sebagai manifestasi dari kekuatan-kekuatan psikologis dan psikis. Untuk memahami tindakan-tindakan seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain, diperlukan pemahaman mengenai apa yang menjadi ketentuan dan tujuan dari perilaku sosial tersebut. Syamsu Yusuf (2002:53) menyatakan bahwa ”hubungan interpersonal adalah suatu bentuk proses interaksi antara dua atau lebih individu”. Dalam perilaku individu akan nampak hubungan interpersonal yang dapat diamati dari gejala-gejala perilaku interpersonal. Gerungan (2004:78) menjelaskan proses terjadinya hubungan interpersonal sebagai berikut: a. Tindakan seseorang terhadap yang lainnya berfungsi sebagai stimulus dan pada saat yang sama reaksi dari pihak lainnya berfungsi sebagai respon.
42
b. Suatu respon terhadap stimulus tertentu akan selalu dikendalikan atau dikontrol oleh suatu respon dan juga sebaliknya. c. Tindakan dari kedua belah pihak pada hakekatnya tidak lain dari suatu sebab dan suatu akibat. Senada dengan hal tersebut, Koenjaraningrat (1990:34) memberikan penjelasan bahwa bentuk hubungan interpersonal diibaratkan sebagai perangaiperangai respon diantaranya adalah: a. Bagaimana hubungan sosial seseorang. b. Bagaimana memahami perilaku seseorang. c. Bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal berfungsi untuk melatih individu dalam berinteraksi dengan lingkunganan juga akan membentuk kepribadian seseorang dalam wadah wawasan dalam pergaulan, berkomunikasi atau melakukan interaksi dan mengadakan hubungan interpersonal dengan lingkungan sekitar atau masyarakat. 2. Kerja sama Bentuk dan pola-pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan dan sikap-sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak didalam kehidupan keluarga atau kelompok-kelompok kekerabatan. Bentuk kerja sama tersebut berkembang apabila individu dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari mempunyai manfaat bagi semua kelompok masyarakat.
43
Hal tersebut senada dengan pendapat Koentjaraningrat (1990:67) yang menyatakan sebagai berikut: “Kerjasama muncul karena orientasi orang per orang terhadap kelompok dan kelompok lainnya. Kerjasama yang mengancam atau ada tindakantindakan luar yang menyinggung kesetiaan secara tradisional atau institusional yang telah tertanam didalam kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang. Kerjasama dapat bersifat agresif apabila kelompok dalam jangka waktu lama mengalami kekecewaan sebagai akibat perasaan tidak puas, karena keinginan pokoknya tidak dapat terpenuhi oleh karena adanya rintangan-rintangan yang bersumber dari kelompok itu. Keadaan tersebut dapat menjadi lebih tajam apabila kelompok demikian merasa tersinggung atau dirugikan sistem kepercayaan atau dalam salah satu bidang sensitif dalam bidang kebudayaan maupun agama. Sementara itu, Charles H. Cooley (Gerungan, 2004:56) mengilustrasikan betapa pentingnya fungsi kerjasama sebagai berikut: “Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna”. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok individu secara teratur berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kerjasama merupakan hasil dari suatu proses saling ketergantungan antar anggota masyarakat melalui individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok dalam suatu masyarakat.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sosial Keragaman dan keunikan perilaku sosial yang dilakukan oleh masyarakat merupakan manifestasi dari pengaruh yang melatarbelakanginya. Artinya,
44
keunikan perilaku itu disebabkan oleh faktor-faktor yang menimbulkan hal tersebut. Senada dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto (1990:123-124) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku seseorang dapat digolongkan sebagai berikut: a. Faktor dari dalam, yaitu faktor yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak kejadiannya, kedalamannya termasuk kecerdasan, bakat-bakat khusus, jenis kelamin, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kepribadian dan dorongandorongan. b. Faktor dari luar, yaitu faktor yang dihadapi oleh individu tersebut pada waktu dan sesudah lahir terdapat dalam lingkungannya, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, kelompok sebaya, kebudayaan dan lngkungan fisik. c. Faktor yang diperoleh dari dalam dan luar, yaitu apabila faktor endogen dengan faktor eksogen meliputi: sikap, minat, keadaan-keadaan emosi, dan kepribadian. Pendapat lain dikemukakan oleh Husai Yusuf (Syamsu Yusuf, 2002:53) yaitu: “keberhasilan perilaku sosial individu dipengaruhi oleh intelegensi sosialnya. Selain itu tempramen, sikap kejujuran, pertimbangan, humor dan persahabatan, dan tingkat kebebasan dari rasa cemburu”. Selain faktor-faktor di atas, Soerjono Soekanto (1990:67) menyebutkan bahwa masyarakat berperilaku berbeda-beda dalam berinteraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut: 1. Faktor kekayaan Individu yang memiliki kekayaan banyak, termasuk lapisan atas, dan biasanya dalam interaksi di masyarakat juga berbeda.
45
2. Ukuran kekuasaan Individu yang bmemiliki kekuasaan dimasyarakat, biasanya masyarakat selalu patuh dan taat pada perilaku yang dicontohkan oleh individu tersebut. 3. Ukuran kehormatan Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan. Individu yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Biasanya golongan ini adalah orang yang pernah berjasa dalam kehidupan masyarakat. 4. Ukuran ilmu pengetahuan Ilmu pengatahuan adalah ukuran yang dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, dimana mereka mencontoh individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi, padahal itu belum tentu dalam kehidupan dimasyarakat pada saat ini. Selain faktor di atas, perilaku sosial seseorang atau masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial yang ada dimasyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Sistem pendidikan formal yang maju Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu dalam membuka fikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berfikir. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berfikir secara obyektif, hal mana yang akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak. 2. Toleransi Perilaku yang berbeda-beda antara masyarakat tersebut dengan adanya toleransi baik beragama maupun bermasyarakat akan tetap menghargai perilaku dari masyarakat lain walaupun perilaku tersebut menyimpang. Dengan adanya toleransi menghindari dari terjadinya bentrokan antara masyarakat tersebut. 3. Penduduk yang heterogen Masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, agama, ras, serta ideologi, mempermudah terjadinya pertentangan yang mengundang kegoncangankegoncangan dan konflik dalam masyarakat. Keadaan demikian mendorong masyarakat serta individu dalam bersikap dan berperilaku. Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada variabel tunggal dalam mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat. Kontekstualitas dalam
46
memahami perilaku sosial dalam masyarakat agaknya menjadi faktor yang utama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial dalam masyarakat. Artinya, tidak ada satu teoripun yang bisa mengakomodir dalam memahami hal tersebut. Hal ini dapat teridentifikasi dengan kasus-kasus perilaku sosial dimasyarakat, baik yang posistif maupun negatif (menyimpang) dalam masyarakat, hampir semuanya memiliki faktor-faktor tersendiri yang bersifat kastuistis dan kontekstual.
D. Sejarah Dialog dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia dan dunia 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Bentrokan Antar Umat Beragama Menurut Kasman Singodimejo (Hasyim 1979:337), ada tujuh faktor yang menyebabkan terjadinya bentrokan antar umat beragama, yaitu: 1. Dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama Apabila terjadi bentrokan atau persengketaan antara umat beragama, maka para pelakunya belum tentu sebagai seorang awam di bidang agama, tetapi justru mereka itu termasuk tokoh-tokoh agama yang menguasai ilmu agama yang menyebabknanya. Seperti pada peristiwa Makasar, adalah asal mula dari penghinaan seorang pendeta terhadap umat Muslim setempat. 2. Fanatisme yang negatif Orang yang teguh menjalankan perintah agamanya, tunduk dan taat pada ajaran dan keyakinan agamanya adalah baik. Orang yang tidak goyah pendiriannya walaupun keras godaan yang menimpa adalah baik. Ia dikatakan seorang yang fanatik. Tetapi fanatisme buta, tentu saja fanatisme yang negatif adalah jelek. Ia buta tuli, cinta kepada pahamnya dengan membeli buta, dengan merealisasikan segala sikap dan geraknya untuk menyerang dan menghina faham atau agama lain. Ia bersikap sinis terhadap golongan lain. 3. Cara dakwah dan propaganda yang salah Agar di dalam pelaksanaan dakwah dan propaganda agama diperhatikan kode-kode etik penyebaran agama, dengan sejauh mungkin dihindari ucapan-ucapan yang mempersoalkan doktrin-doktrin keyakinan agama lain, walaupun bersifat perbandingan sekalipun dengan pengertian bahwa
47
4.
5.
6.
7.
cara penyampaian bahan itu tidak bersifat menghasut dan memanaskan golongan lain. Cara-cara dalam berdakwah yang salah bisa memungkinkan menjadi sumber penyebab bentrokan antar umat beragama, apalagi bila bermaksud untuk menghasut dan tidak pula mengingat dan memperhitungkan faktor waktu, lingkungan dan kepentingan umum. Obyek dakwah dan propaganda agama Penyiaran agama yang amat menyolok kepada pemeluk agama lain apalagi secara demonstratif adalah sesuatu yang amat menyinggung perasaan keagamaan. Dengan cara yang demikian, masyarakat beragama menjadi anak buah atau anak asuhan atau anggota jama’ah dari agama tertentu kemudian dibujuk dan dirinya agar dapat memeluk agamanya orang yang membujuk tadi. Hal ini adalah merupakan pengumuman permusuhan secara halus atau berterus terang saja. Subversi sisa G30S/PKI Memang terkadang bekas-bekas anggota PKI ikut mengacau agar ketenteraman uamat beragama terganggu. Seperti peristiwa Jatibarang, yakni tentang larinya gadis Muslim kemudian menjadi Kristen adalah karena mendapat geriliya politik dari bekas anggota PKI. Maka terkadang juga dikatakan bahwa bentrokan antar umat beragama itu mendapat hasutan dan dikobarkan oleh anggota PKI yang berjiwa komunis karena mendapat hasutan dari orang-orang komunis. Karena perlakuan yang tidak adil terhadap agama lain Lihat saja peristiwa pemberontakan orang Islam Mindanao, adalah karena perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang dari penguasa yang beragama Kristen Katholik, dimana perlakuan itu karena bertendensi atau berlatar belakang agama. Atau seperti di Eretria, Ethiopia dan di Negara Afrika lainnya. Karena perebutan kekuasaan Sebagai contoh adalah perang antara Irlandia dan Inggris, adalah karena tuntutan hak untuk merdeka sendiri yang berlatar belakang agama juga. Senada dengan pendapat di atas, Jalaluddin (2001:277) menguraikan
faktor-faktor penyebab terjadinya konflik agama sebagai berikut: 1. Pengetahuan agama yang dangkal Ajaran agama berisi nilai-nilai ajaran moral yang berkaitan dengan pembentukan sifat-sifat yang luhur. Namun demikian, tidak semua penganut agama dapat menyerap secara utuh ajaran agamanya. Kelompok seperti ini biasanya dikenal sebagai masyarakat awam. Dalam keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, terkadang mereka memerlukan informasi tambahan dari orang lain yang dianggap lebih menguasai permasalahan agama. 2. Fanatisme
48
Agama sebagai keyakinan, pada hakikatnya merupakan pilihan pribadi dari pemeluknya. Pilihan itu tentunya didasarkan pada penilaian bahwa agama yang dianutnya adalah yang terbaik. Pemahaman inilah yang merupakan pemicu konflik agama. 3. Agama sebagai doktrin Ada kecenderungan di masyarakat bahwa agama dipahami sebagai doktrin yang bersifat normatif. Pemahaman demikian menjadikan ajaran agama sebagai ajaran yang kaku. Inilah yang menjadikannya sebagai ajaran yang sulit diubah dan diganggu. 4. Simbol-simbol keagamaan Dalam kajian antropologi, agama ditandai oleh keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat adikordati (Supernatural), ajaran, penyampai ajaran, lakon ritual, orang-orang suci, tempat-tempat suci dan benda-benda suci. Simbol inilah yang sensitif menimbulkan konflik bila diganggu atau dirusak. Sementara itu, Rosita S. Noer (Abdul Azis 2001:275) mengutarakan pendapat bahwa: Akhir-akhir ini telah terjadi sejumlah kasus yang cukup mencemaskan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, kerusuhan sosial semakin menjadi gejala umum bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Penyebab awal yang tampak di permukaan dari kasus-kasus tersebut adalah marahnya massa hingga terjadi kerusuhan. Sementara penyebab yang menjadi faktor tersembunyi umumnya dikaitkan dengan masalahmasalah hubungan sosial keagamaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik agama muncul ketika masyarakat merngalami semacam clash atau kesalahpahaman secara interaksi sosial. Kesalahpahaman sosial tersebut merembet ke hal-hal yang bersifat entitas keagamaan. Dari entitas keagamaan inilah berkembang menjadi konflik yang lebih permanen, karena agama memang menjadi sistem nilai yang bersifat fanatis dan memang menuntut pemeluknya untuk bersikap dan bertingkah laku loyal (setia atau cinta) terhadap agamanya.
49
2. Hasil-Hasil Dialog Antar Umat Beragama di Dunia Akibat dari bentrokan antar umat beragama sungguh parah karena hal itu bisa merembet keseluruh negara dan melibatkan seluruh sudut kehidupan bangsa. Maka, setelah terjadi gejala-gejala yang tidak sehat dikalangan kehidupan beragama di Indonesia ini, pemerintah segera menyelenggarakan dialog-dialog agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak berkelanjutan, sehingga nantinya dapat mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan ini. Dengan demikian, maka dialog-dialog itu merupakan suatu bentuk kegiatan yang diadakan sebagai proyek dari pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Hasyim (1979:342) mengatakan bahwa dialog yang merupakan komunikasi interpersonal di dalam kalangan umat beragama itu telah diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia, sebagai berikut: Tahun 1972/1973 di Surabaya, Yogjakarta, Jakarta, Medan serta Ujungpandang. Tahun 1973/1974 di Manado, Palembang, Denpasar serta Banjarmasin. Tahun 1974/1975 di Kupang, Bandung, Semarang, Pontianak serta Jakarta. Tahun 1975/1976 di Ujungpandang, Medan, Sukabumi, Malang, serta Sala. Tahun 1999 s/d 2003 di Poso, Sampit, Ambon, Maluku serta Papua. Di samping dialog-dialog di atas, Departemen Agama juga ikut aktif dan mengirim utusan-utusannya pada dialog-dialog antar agama di luar negeri, seperti: Tahun 1970 (bulan Maret) pada dialog Ajaltoun Libanon, Menteri Agama Mukti Ali sendiri ikut hadir. Pertemuan Ajaltoun ini merupakan tonggak sejarah yang penting dalam kehidupan umat beragama. Tahun 1970 (Desember) pada dialog Islam-Kristen di Vatikan Roma. Tahun 1972 pada dialog agama di Broumana, Libanon. Tahun 1974 pada dialog agama di Srilanka. Tahun 1975 pada dialog agama di Hongkong.
50
Selain itu juga, pada tahun 1973 di Jakarta telah diadakan seminar pimpinan-pimpinan agama dalam pembangunan yang diselenggarakan kerjasama antara Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Ebert Stiftung dan Departemen Agama Indonesia, dan juga pada tahun 1974 di Banda Aceh. Hamka (Hasyim, 1979:343) menguraikan hasil-hasil dialog antar umat beragama di luar negeri, anatara lain di Beirut, Srilanka, Hongkong serta Libanon ialah: 1. Adanya keinginan untuk saling memahami kepercayaan satu sama lain, antar pemeluk agama di dunia. Orang-orang Kristen dan Islam dapat bekerjasama dalam situasi lokal dan nasional, dalam pembinaan bangsa untuk menjamin hak-hak manusia dan agama dan usaha untuk mencapai keadilan dan perdamaian. Dialog menerima dengan senang hati adanya keinginan bahwa bantuan-bantuan dari kelompok agama tidak hanya diberikan melalui kelompok-kelompok agama saja tetapi diberikan tanpa syarat untuk kepentingan masyarakat seluruhnya tanpa membeda-bedakan agama. 2. Jangan sampai orang berusaha agar orang lain yang sudah memeluk agama meninggalkan agamanya untuk memeluk agama yang lain dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan. Adalah terutama tidak patut untuk mengeksploitir kelemahan orang-orang yang tidak berpendidikan, orang sakit dan anak-anak muda. 3. Kita menekankan untuk menjauhi polemik untuk lebih meningkatkan hubungan antar kedua kelompok agama. Umat Islam dan Kristen bekerja sama untuk menghilangkan kesalahpahaman dan pertentangan dalam masa-masa yang lalu. Hendaknya diusahakan bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari. 4. Hendaknya diusahakan dialog seperti ini dilakukan juga dalam situasi lokal dan bahwa dialog itu melibatkan kerjasama dalam bidang sosial, intelek dan dalam beberapa hal satu sama lain dapat saling mengisi dalam kehidupan kesalehan. 5. Dialog ini akan diikuti dengan dialog-dialog lainnya. Perlu diterangkan bahwa dalam waktu pembukaan oleh ketua penyelenggara dari Dewan Gereja Sedunia diterapkan bahwa dialog Kristen-Islam ini tidak ingin membentuk satu kelompok untuk kelompok agama lain.
51
Sementara itu, Kasman Singodimejo (Hasyim, 1979:345) menguraikan hasil-hasil dialog antar umat beragama yang di selenggarakan di Indonesia, yang kemudian melahirkan kesimpulan dan ikrar sebagai berikut: 1. Penggalian sebab-sebab timbulnya ketegangan antar umat beragama. 2. Perlunya dialog antar umat beragama. 3. Tentang wadah bersama antar umat beragama, perlu dibentuk seharmonis mungkin. 4. Program bersama dan partisipasi umat beragama dalam pembangunan. 5. Tentang kode etik pergaulan dan penyebaran agama. 6. Dan masalah-masalah lain yang menyangkut kemasyarakatan dan pembangunan. Menurut Rasyidi yang dimuat dalam “Panji masyarakat” terbitan tanggal 15 September 1976 (Hasyim, 1979:345), menguraikan hasil-hasil pernyataan konferensi misi Kristen dan Dakwah Islamiyah, di Chambesy, Jenewa pada tanggal 30 juni 1976, sebagai berikut: 1. Berhubung misi Kristen dan Dakwah Islam merupakan kewajiban yang pokok (essensiil) dalam agama Kristen dan agama Islam, maka oleh Dewan Gereja Dunia bekerjasama dengan Islamic Foundation (Yayasan Islam) di Leicester London telah diadakan konferensi pada tanggal 28 Jumadil Akhir - 4 Rajab 1396/26 Juni 1976. Selain menyelidiki watak (nature) daripada Dakwah Islamiyah dan misi Kristen, tujuan daripada konferensi adalah untuk memupuk umat Kristen dan untuk menyelidiki usaha-usaha atau jalan tengah yang akan menjamin kesejahteraan rohani bagi semua pihak. 2. Konferensi menyetujui sepenuhnya bahwa masyarakat masing-masing, apabila salah satunya merupakan minoritas penduduk suatu negara, maka harus mempunyai wujud (existensi) de jure, bahwa tiap-tiap kelompok keagamaannya dalam kebebasan yang penuh. Konferensi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan beragama dan mengakui bahwa umat Islam dan umat Kristen harus mempunyai kemerdekaan untuk meyakinkan (orang lain) dalam meyakini untuk diri sendiri dan untuk mengamalkan kepercayaan mereka dan mengatur kehidupan keagamaan mereka menurut hukum-hukum dan prinsip-prinsip agama itu sendiri, dan tiap-tiap perorangan berhak sepenuhnya untuk mempertahankan keimanan keagamaannya dengan mengikuti prinsip agamanya dan dengan patuh akan identitas keagamaannya. 3. Konferensi setuju bahwa kehidupan keluarga adalah suatu lembaga yang wajib dilakukan dan yang sangat berharga. Konferensi menyatakan
52
4.
5.
6.
7.
perhatiannya yang sungguh terhadap bahaya disintegrasi yang mengancam lembaga kekeluargaan, dan konferensi juga menganjurkan agar hukum agama mengenai keluarga, baik Islam maupun Kristen, jangan sampai diganggu dan diganti pleh pihak diluar tradisinya. Konferensi menyetujui pula bahwa keluarga dan umat harus mempunyai hak untuk menjamin pendidikan agama bagi anak-anak mereka, dengan mengorganisir sekolahsekolahnya sendiri, atau dengan memakai guru-guru dari agamanya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak mereka di rumah, sekolah atau dengan cara yang baik. Bagaimanapun juga, mereka harus diizinkan mengorganisir (mengatur) kehidupan spiritual dan kulturil mereka dengan tak ada campur tangan dari luar. Konferensi merasa sedih mendengar bahwa sebagian umat Kristen di suatu negara Islam tidak dibolehkan mendirikan gereja. Para peserta konferensi yang beragama Islam memandang perlakuan tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum agama mereka dan hak mereka untuk mempunyai dan mengurus lembaga-lembaga yang diperlukan menurut prinsip-prinsip dan hukum-hukum agama mereka sebagaimana warga negara yang sama haknya. Para peserta konferensi yang beragama Kristen menyampaikan simpati yang dalam kepada umat Islam terhadap kejahatan moral yang mereka derita dari para kaum penjajah, neo kolonilaisme dan kaki tangan mereka. Konferensi menyadari bahwa hubungan Islam-Kristen telah dinodai dengan ketidakpercayaan, buruk sangka dan rasa takut umat Islam dan umat Kristen telah jauh satu daripada lainnya dan tidak bekerjasama untuk kebaikan kedua belah pihak. Konferensi telah sadar dengan merasa sedih bahwa sikap umat Islam terhadap misi Kristen telah banyak dipengaruhi oleh penyalahgunaan diakonia (pengabdian masyarakat) itu dan mengajurkan dengan paksa agar gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen untuk sementara memberhentikan aktivitas pengabdian masyarakat di dunia Islam. Tindakan yang radikal ini adalah perlu untuk membersihkan suasana hubungan Islam-Kristen dan untuk mengarahkannya kepada pengakuan timbal balik dan kerjasama yang layak bagi kedua agama besar ini. Konferensi menganjurkan supaya sedapat mungkin segala bantuan materiil yang diberikan untuk gereja-gereja dan organisasi agama di luar negeri, mulai sekarang dibagi-bagikan melalui saluran Pemerintah atau dengan bekerja sama dengan Pemerintah Negara dimana bantuan itu diperuntukkan dengan mengindahkan kehormatan dan kepribadian bangsa yang bersangkutan. Konferensi menganjurkan bahwa segera setelah tindakan-tindakan yang disebutkan di atas diselenggarakan, umat Islam dan Kristen agar dipanggil ke dalam suatu persidangan antara wakil-wakil kedua kepercayaan untuk membicarakan metode misi Kristen dan Dakwah Islam serta aturan-aturan bagi tiap-tiap agama tersebut dan untuk mencari jalan tengah agar tiap-tiap agama dapat melakukan misi dan dakwahnya menurut kepercayaan masing-masing.
53
8. Konferensi menyadari bahwa hubungan persahabatan dan kerjasama antara Islam dan Kristen tidak akan terwujudkan atau langsung ada, kecuali jika didasarkan atas paham yang timbal balik mengenai teologi, sejarah, doktrin dan hukum dan moral, teori-teori sosial dan modernisasi daripada kedua kepercayaan itu. Untuk maksud tersebut, konferensi menganjurkan agar Dewan Gereja Dunia, Vatikan dan organisasiorganisasi Islam Internasional mensponsori siding-sidang yang diadakan secara teratur dimana soal-soal tersebut diselidiki dan didiskusikan. 9. Konferensi khususnya para peserta yang beragama Islam menyampaikan pengahargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Gereja Dunia dan pimpinan Majalah Internasional mengenai misi untuk undangannya dan bantuannya terhadap konferensi ini. Semua peserta menyampaikan rasa gembiranya bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka kesabaran dalam berunding dan rasa simpati. Mereka berterimakasih kepada Tuhan bahwa konferensi ini telah dapat memberikan sumbangan untuk menjernihkan suasana hubungan Kristen-Islam dimasa mendatang dan mereka berdoa mudah-mudahan hubungan antara penganut-penganut agama yang diwakilinya berkembang menjadi persaudaraan spiritual untuk keagungan Tuhan sendiri. Sementara itu, Kafrawi (Azyumardi, 2003:124) menguraikan berbagai macam hambatan dalam melakukan proses dialog antar umat beragama di Indonesia, antara lain: 1. Sementara orang menganggap bahwa kerukunan yang dicapai atau yang kelihatan sekarang ini adalah sekedar kerukunan semu belaka. Masingmasing mengidap kecurigaan, ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap yang lain. 2. Belum adanya keberanian masing-masing untuk menafsirkan kembali misionary zeal mereka yang mengakibatkan setiap kegiatan selalu ditujukan, dijiwai dan diwarnai dengan semangat tersebut. 3. Kelompok Islam curiga dan khawatir bahwa umatnya akan dimurtadkan (dalam angka waktu 20 tahun), sementara kelompok Kristen dihantui oleh negara Islam. 4. Masih adanya dugaan bahwa satu kelompok mengendalikan kwalitas dan kekayaannya, sedang kelompok yang lain mengandalkan kekuatan dan jumlahnya. 5. Ketegangan-ketegangan sosial, politik, tidak jarang atau sering melibatkan kelompok agama, hal ini berakibat terganggunya kerukunan. 6. Terangkatnya pejabat-pejabat yang memeluk agama diam-diam selalu dinilai akan menguntungkan kelompok seagamanya dan sebaliknya selalu dicurigai akan merugikan bahkan menindas kelompok agama lain.
54
7. Tenaga-tenaga asing dalam bidang agama juga tidak jarang yang menimbulkan ketegangan karena ketidakpahaman mereka tentang jiwa Pancasila. Lebih jauh lagi, Hasyim (1979:357) menguraikan dasar-dasar serta landasan kerukunan hidup antar umat beragama, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Tugas Nasional Bersama dalam Pembangunan Setuju dalam perbedaan Rukun, saling menghormati, saling mengerti, adalah watak Bangsa Indonesia 6. Adanya kode etik penyebaran agama M. Panggabean (Hasyim, 1979:357) menguraikan pendapat yang senada
mengenai faktor-faktor dalam membina kerukunan hidup umat beragama, sebagai berikut: 1. Golongan yang belum beragama atau belum berKetuhanan Yang Maha Esa termasuk golongan atheis dan animis diusahakan agar mereka beragama dan berKetuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan dan pilihannya sendiri. 2. Golongan yang sudah beragama atau berKetuhanan Yang Maha Esa, diusahakan agar mereka makin mantap dan tebal imannya serta luhur budi pekertinya berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing. 3. Golongan pemuda dan golongan remaja diusahakan untuk menghargai dan menghayati nilai-nilai moral dan akhlak yang luhur serta kegiatan-kegiatan usaha yang lebih mengarah kepada pembangunan.
55
4. Golongan ulama dan cendikiawan diusahakan kreativitas dan dukungan yang bergairah sehingga akan menimbulkan partisipasi nyata dari rakyat terhadap program-program pembangunan. 5. Peningkatan kerukunan hidup beragama dan jiwa tenggang rasa umat beragama yang tinggi antar pemeluk agama yang berlainan, dengan memperhatikan faktor-faktor di bawah ini: a. Jangan sampai berusaha supaya orang lain yang sudah memeluk agama meninggalkan agamanya untuk memeluk agama yang ia peluk dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan. b. Menjauhi polemik untuk lebih meningkatkan hubungan antar kelompok-kelompok yang berbeda agama. c. Saling memehami kepercayaan satu sama lain. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi masa Pembangunan Nasional dewasa ini perlu kiranya suatu perumusan serta rencana strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang mengenai pembinan kerukunan hidup beragama. Adapun materi pokok yang perlu mendapatkan pembahasan serta selanjutnya ditentukan sasaran pokok yang harus dicapai ialah masalah komunikasi antar agama untuk menyusun “modal rohaniah dan mental bagi pembangunan nasional”. Sementara itu,
dalam
pidatonya di
Pesantren
Islam
Suralaya,
Tasikmalaya, tanggal 10 Juni 1978, Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Hasyim, 1979:376) menegaskan bahwa perlu adanya tiga macam kerukunan di Indonesia agar pembangunan berlangsung dengan mantap dan
56
lancar. Ketiga kerukunan tersebut dikenal dengan istilah Tri Kerukunan Umat beragama, sebagai berikut: 1. Kerukunan intern umat beragama Kerukunan ini mencakup kerukunan para pemeluk suatu agama tertentu, seperti sesama orang Islam, sesama orang Kristen, sesama orang Hindu, serta sesama orang Budha. 2. Kerukunan antar umat beragama Kerukunan ini mencakup antara pemeluk-pemeluk agama di Indonesia. Antara pemeluk agama di Indonesia hendaknya saling menghormati dan menghargai serta saling mengunjungi satu sama lainnya dengan berpedoman kepada ayat Al-Quran, “Lakum diinukum wa liya diin”, yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. 3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan ketiga ini dapat tercapai jika pemerintah bisa memahami apa yang disenangi dan apa yang tidak disenangi oleh rakyatnya. Begitu juga rakyat memahami hal-hal yang disenangi dan tidak disenangi oleh pemerintah. Seperti hal-hal yang tidak disenangi rakyat, kemudian pemerintah mengambil kebijaksanaan yang baik, yakni memutuskan tidak memasukannya “aliran kepercayaan” ke dalam Departemen Agama. Hal yang disenangi pemerintah antara lain ialah apabila rakyat memelihara Ketahanan Nasional dan turut melaksanakan pembangunan. Sedangkan, yang tidak disenangi pemerintah adalah rakyat tidak memandang dan menghargai Pancasila, dengan mengganggu ideologi Pancasila dengan berbagai konflik agama dan perdebatan ideologi agama yang menjurus kearah konflik.
E. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Agama Islam 1. Pengertian Toleransi Dalam era sosial dan masyarakat yang pluralis seperti masyarakat Indonesia ini, nilai-nilai toleransi dibutuhkan dalam mempertahankan keutuhan masyarakat,
mencegah
bentrokan,
persatuan
dan
kesatuan
bangsa dan
melestarikan nilai-nilai budaya bangsa akan arti dan makna toleransi baik dalam konteks Islam juga dalam konteks berbangsa dan bernegara. Agar tidak terjadi kekaburan bahasa dan makna, dibawah ini penulis akan membahas definisi tentang toleransi.
57
Toleransi di dalam Bahasa Arab biasa dikatakan ikhtimal, tasaamukh, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada. Samakhatasaamakha yang berarti lunak, berhati ringan. Atau bisa juga dengan kesabaran hati atau membiarkan, dalam arti menyabarkan diri walaupun diperlakukan kurang senonoh umpamanya. Senada dengan pengertian toleransi dalam Bahasa Arab, definisi yang hampir sama juga diungkapkan oleh Hasyim (1979:22) yang mengemukakan bahwa: Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masingmasing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat azas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Definisi di atas menegaskan bahwa toleransi secara prinsipil adalah suatu tindakan yang apresiatif (menghargai), membiarkan dengan tetap mengontrol tindakan orang lain, baik itu dalam konteks ibadah, akhlak, dan muamalah, agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Senada dengan uraian di atas, Hamka (Hasyim, 1979:22) mendefinisikan toleransi sebagai berikut: Toleransi dikatakan sebagai suatu pandangan yang mengakui hak untuk menentukan nasibnya sendiri atau pribadi masing-masing. Tentu saja di dalam menentukan hak itu seseorang tidak harus melanggar hak-hak orang lain. Dan prinsip ini adalah sebagai salah satu hak azasi manusia. Pengertian di atas lebih memprioritaskan nilai-nilai toleransi kepada halhal yang bersifat kebebasan dengan menyertakan nilai-nilai tanggung jawab di dalamnya yang merupakan aspek terpenting pelaksananaan hak azasi manusia. Untuk mempertajam analisa kita tentang definisi toleransi yang lebih komprehensif, penulis memasukkan definisi toleransi yang diambil dari Webster’s
58
New American Dictionary halaman 1050, bahwa “toleransi ialah memberikan kebebasan (membiarkan) terhadap pendapat orang lain, dan berlaku sabar menghadapi orang lain”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” halaman 98, yang mengartikan Toleransi sebagai “kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tidak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan orang lain”. Dari semua definisi-definisi tentang toleransi di atas, agar tidak terjadi suatu kekeliruan arti baik secara praktis maupun teoritis, maka Hasyim (1979:23) memasukkan unsur-unsur yang melandasi sikap toleransi, antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Mengakui hak setiap orang Menghormati keyakinan orang lain Setuju di dalam perbedaan Saling mengerti Kesadaran dan kejujuran Jiwa Berdasarkan beberapa pengertian mengenai toleransi di atas, maka dapat
disimpulkan secara umum bahwa toleransi mengandung berbagai hal yang bersifat menghargai dan mengerti keadaan orang lain. Toleransi mengajarkan kita untuk saling mengerti dan menghormati serta mengakui hak-hak orang lain, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, agama (keyakinan) bahkan politik sekalipun membutuhkan nilai-nilai toleransi guna menciptakan suatu sistem keteraturan dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat.
59
2. Dalil-dalil Tentang Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Agama Islam Kaum muslimin tidak akan menghasilkan buah tentang toleransi yang sedemikian indahnya itu tanpa adanya sendi ajaran yang luhur. Pokok-pokok ajaran itu ialah: 1) Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama, karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Orang-orang yang tidak percaya kepada thaghut (berhala, syetan, dan segala sesuatu yang tidak benar) dan hanya percaya kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali tali yang teguh dan tidak akan putus. Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:256). 2) Tuhan tidak melarang kamu berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Sesungguhnya Tuhan itu mencintai orang-orang yang jujur. Hanyalah tuhan melarang kamu terhadap orangorang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang-orang lain) mengusir kamu, megambil mereka menjadi pemimpin. Dan barang siapa yang mengambil mereka menjadi pemimpin, itulah orang-orang yang aniyaya. (Q.S. AlMumtahinah:8-9). 3) Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan kebijaksanaan dan ajaran-ajaran (nasehat-nasehat) yang baik, dan bertukar fikiranlah dengan mereka menurut cara yang lebih baik, sesungguhnya tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-nya, dan dia-lah yang mengetahui siapa yang terpimpin. (Q.S. An-Nahl:125). 4) Maka dengan rahmat dari Allah, engkau telah berlaku lemah-lembut kepada mereka. Karena jika sekiranya engkau bertindak kasar dan berkeras kepala, niscaya larilah mereka (berserak-seraklah mereka) dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan pohonkanlah ampun untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan itu. Apabila telah bulat hatimu, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang bertawakal. (Q.S. Ali Imran:159). 5) Dan bila Tuhanmu menghendaki, niscaya orang yang ada dimuka bumi ini akan percaya seluruhnya. Apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus:99). 6) Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada orang yang
60
dikehendaki-Nya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (Q.S. Al-Qashshash:56). 7) Jika kamu mendamba (mengharap dengan sangat) agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkan-Nya. Dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. (Q.S. An-Nah:37). 8) Dan katakanlah: “Aku percaya pada apa saja kitab yang Allah telah turunkan, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil terhadap kamu; Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Tidak ada persengkatan agama antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita bersama-sama dan kepada-Nyalah tujuan kita yang terakhir. (Q.S. Asy-Syura:15). 9) Diizinkan berperang bagi mereka yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dianiaya, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka. Ialah mereka yang diusir keluar dari kampung-kampung mereka dengan tidak ada alasan yang patut, kecuali hanya dengan sebab mereka berkata: “Tuhan kami adalah Allah.” Dan sekiranya tidaklah Allah melindungi manusia sebahagian dari mereka dengan sebagiannya, niscaya dirubuhkan tempat-tempat pertapaan, gereja-gereja, dan rumahrumah ibadah orang Yahudi, masjid-masjid dimana banyak diseru nama Allah dan sesungguhnya Allah akan menolong agamanya, karena sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Teguh. (Q.S. Al Hajj:39-40). Dari ayat- ayat di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. 2. Tidak ada gunanya memaksa seseorang agar ia menjadi seorang muslim. 3. Menyeru orang kepada Islam dengan jalan kebijaksanaan dan dengan jalan bertukar pikiran yang baik. Karena dakwah, tidak boleh dengan bersikap keras kepala dan kekerasan. 4. Allah tidak melarang hidup bermasyarakat dengan baik dengan mereka yang tidak sepaham atau tidak seagama, asalkan mereka tidak memusuhi kaum muslimin.
61
5. Allah telah memberi jalan atau petunjuk yang lurus, tinggal terserah kepada setiap manusia untuk memilihnya atau menolaknya. Kesimpulan ayat di atas diperkuat oleh ayat Al-Quran yang berbunyi “Berilah peringatan! Kamu hanyalah (bertugas) untuk memberi ingat atau mengingatkan dan bukanlah kamu diutus untuk memaksa mereka”. (Q.S. Al Ghasiyyah:21). Orang Muslim atau kaum Muslim yang teraniaya boleh mempertahankan
aqidahnya
dan
kaum
Muslim
harus
berjuang
untuk
mempertahankan keamanan biara-biara, gereja-gereja, tempat peribadahan orangorang Yahudi, masjid-masjid, yang didalamnya diseru asma Allah. Dari uraian ayat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat konsep toleransi beragama yang tegas dari ajaran Islam, dimana konsep tersebut menjamin kemerdekaan beragama dan menyuburkan kehidupan beragama dalam suatu negara. Dengan demikian, maka sekiranya Islam memegang kekuasaan negara, maka pertahanan dan keamanan negara digunakan untuk mempertahankan tempat-tempat peribadahan, seperti biara-biara orang Nasrani, sinagog orangorang Yahudi, masjidnya orang-orang Islam dan sebagainya.
3. Antara Toleransi dan Sinkretisme Nilai-nilai toleransi tidak selamanya baik. Kita harus pandai-pandai menempatkan toleransi tanpa mengorbankan nilai-nilai yang lebih prinsipil dan penting. Merujuk pada uraian di atas, Hasyim (1979:260) memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut: Terkadang rasa toleransi bangsa Indonesia amat berlebihan sehingga sampai mengorbankan aqidah agamanya. Misalnya karena menghargai
62
tamunya, maka ia tidak minta izin sebentar untuk menjalankan sholat maghrib, tetapi terus menunggui tamunya. Ia khwatir dikatakan tidak bersikap toleran terhadap tamunya, sampai rela meninggalkan sholatnya. Atau takut dikatakan orang yang fanatik. Contoh lain karena takut pula dikatakan sebagai orang fanatik, ia tidak menjalankan sholat di dalam perjalanannya dengan seorang kawan yang tidak bisa sholat. Agar dikatakan seorang yang toleran terhadap kawan. Toleran dikatakan sebagai tenggang rasa. Maka seseorang harus menjaga perasaan orang lain dan agar kita tidak dianggap orang yang tidak bisa menyesuaikan diri maka kita harus dapat melayani kehendak mereka. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada semacam kecenderungan yang salah dari sebagian masyarakat Indonesia dalam mengartikan serta mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan baik berbangsa dan bernegara serta kehidupan beragama. Hamka (Hasyim, 1979:261) memperkuat kesimpulan di atas dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Memang ciri khas orang timur pandai berbasa basi dan bertenggang rasa. Namun tidak ada orang yang berbuat demikian itu kecuali orang yang munafiq agamanya, atau orang yang imannya hanya sampai di mulut saja, dan pengakuannya hanya terdapat di tenggorokan, tidak sampai hati. Lebih jauh lagi, Al-Ghazali (1996:46) memberikan contoh kasus terkait dengan fenomena sinkretisme dalam masyarakat sebagai berikut: Pernah pada tahun 1968, dalam satu tahun itu terjadi dua kali Hari Raya ‘Idul Fitri, yakni tanggal 1 Januari dan tanggal 21 Desember. Dengan terjadinya Hari Raya Idul Fitri mendekati Hari Natal itu, ada sementara jawatan dan departemen-departemen yang merayakan Idul Fitri dan Natal bersama. Jadi, pertemuan atau upacara pada hari, jam dan tempat yang sama dan protokol yang sama. Karena acaranya adalah ‘Idul Fitri Natalan, maka setelah dibuka lalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu dibacakan pula kitab Injil oleh sang Pendeta. Setelah diuraikan arti halal bihalal dan dijelaskan bahwa Nabi Muhamad adalah nabi terakhir, maka berdirilah pula gilirannya sang Pendeta menguraikan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Alangkah kontrasnya dan paradosnya uraian yang dibawakan oleh seorang Mubaligh dan sang Pendeta di dalam satu gedung saat itu. Bagaimana pula para pengunjung harus mendengarkan kedua uraian yang berlawanan itu? Bagaimana perasaan para hadirin yang karena
63
“terpaksa" harus mendengarkan penjelasan dua hal yang paradoksal itu? Setelah upacara akan diakhiri, maka seorang kiayi berdiri dimuka berdoa dan para hadirin mengaminkan, sementara para pemeluk Kristen diam saja. Dan tiba-tiba pula gilirannya sekarang sang pendeta berdoa menurut ajaran Kristen dan orang-orang Islam hanya tunduk saja. Parade doa tersebut jelas sangat menghancurkan nilai-nilai agama masingmasing dan dapat merusak aqidah kedua agama tersebut. Merujuk pada contoh kasus di atas, Hasyim (1979:261) mengemukakan pengertian dari parade doa bersama sebagai berikut: Doa bersama atau berganti-ganti dari berbagai agama yang diamini dan berlaku untuk semua hadirin. Hal ini terjadi pada upacara hari-hari besar yang diselenggarakan oleh panitia bersama antara dua atau lebih golongan agama. Atau pada suatu upacara seperti perayaan sekaten tahun 1967, juga terjadi parade doa ini. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melarang adanya toleransi dalam hal aqidah yang dilaksanakan atau ditunjukkan melalui parade doa tersebut. Merujuk pada pendapat di atas, toleransi tersebut merupakan awal mula lahirnya sinkretisme yang dapat merusak kemurnian agama. Menanggapi
masalah
tersebut,
Pimpinan
Pusat
Ikatan
Sarjana
Muhamadiyah (Hasyim, 1979:262) pada rapatnya tanggal 15 Desember 1968 berpendapat bahwa “perlu sekali mendudukkan persoalan tersebut pada proporsi yang sebenarnya menurut ajaran agama Islam”. Setelah mengkaji secara mendalam, organisasi tersebut mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa perlu sekali dipupuk adanya toleransi dan saling menghormati antara umat beragama di Indonesia tanpa mengurangi identitas dari agama masing-masing. 2) Dalam masalah doa bersama/berganti-ganti, Nabi Muhammad pernah diajak oleh kaum Quraisy untuk secara kompromi bersama-sama/berganti menyembah kepada sesembahan dari kedua belah pihak bersama-sama. Atas ajakan itu maka turunlah surat Al-kautsar, dan oleh karena itu beliau menolak ajakan kaum Quraisy untuk bergantian menyembah Tuhan kedua
64
belah pihak masing-masing karena tuhannya kaum Quraisy lain dengan tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. 3) Mengingat bahwa doa adalah ibadah dan mengamini suatu doa berarti memanjatkan permohonan ke hadlirat Tuhan dari golongan orang yang berdoa tersebut, maka demi untuk menjaga kemurnian Tauhid, PP.ISM tidak dapat membenarkan adanya parade doa antara doa-doa Islam bersama/berganti-ganti dengan doa agama lain yang tidak berdasarkan tauhid. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa parade doa adalah fenomena ibadah kecuali doa bersama yang dilakukan sendiri-sendiri secara individual menurut agama dan kepercayaan masing-masing, walaupun pada suatu saat dan tempat yang sama, misalnya memanjatkan doa bagi arwah para pahlawan yang telah gugur. Sebabnya ialah karena hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengikutsertakan pemeluk agama lain dalam suatu upacara ibadah agama lain. Bila upacara yang demikian itu dapat dihindari, maka toleransi yang sehat dapat terpelihara. Demi toleransi, mereka yang ingin mempersatukan semua golongan di Indonesia memaksa masing-masing pihak untuk munafik terhadap keyakinannya masing-masing. Cara demikian bukan sikap toleransi namanya, tetapi suatu pelajaran dan pendidikan yang tidak baik terhadap kaum beragama untuk bersikap mendua atau hipokrit. Merujuk pada pendapat Hamka (Hasyim, 1979:261) berkenaan dengan parade doa bersama pada perayaan halal-bihalal Idul Fitri dan Natal yang digabungkan, beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut: Hal itu bukan toleransi tetapi memaksa kedua belah pihak menjadi orang munafik. Orang yang menganjurkan doa bersama atau perayaan “LebaranNatal” adalah orang yang masa bodoh terhadap agama, sebab bagi mereka agama adalah “iseng” atau orang yang “sinkretisme”, yang mencari segala
65
persesuaian di antara segala yang berbeda, lalu dari segala yang sesuai itu mereka membuat sesuatu yang baru. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat berhati-hati dan melarang secara tegas ketidakseriusan dalam beribadah serta kekaburan dalam ibadah. Islam tidak membolehkan bertoleransi dalam hal aqidah. Aspek aqidah ini harus tetap murni dijaga dan jangan diracuni oleh nilai-nilai toleransi yang salah yang dapat menjerumuskan aqidah umat Islam menjadi tidak murni lagi. Merujuk pada uraian di atas, maka dalam hal ini Hasyim (1979:264) mengkonsepsikan toleransi agama yang menuju kepada sinkretisme, antara lain: 1) Semua Agama adalah Sama Semua agama adalah sama. Sama benar, sama universil. Maka sama saja anda memeluk agama A atau agama B, walaupun antara kedua agama itu terdapat hal-hal yang kontradiktif. Pandangan ini berbahaya. Sebab akibatnya akan mencampuradukkan antara agama-agama dan membuat orang hipokrit terhadap agamanya sendiri, dan identitas agamanya hilanglah. Namun, banyak tokoh-tokoh agama yang berbicara bahwa semua agama adalah sama benarnya, demi persatuan. Tidak disadari, beliau-beliau telah berkata tentang hal-hal yang bertentangan dengan nuraninya dan akal sehat. Dan beliau lupa bahwa omongan itu sebenarnya menjerumuskan dan menjuruskan kepada alam pikiran sinkretisme yang justru akan mengaburkan identitas setiap agama. 2) Agama Campuran Bagaimana jika dari bermacam-macam agama itu kemudian dijadikan semacam suatu sintesis saja, yang mana di dalamnya tercermin semua dasar-dasar dari semua agama tersebut? Sehingga dengan demikian nantinya dalam agama yang baru itu semua pemeluknya akan menjadi rukun. Bisa dikatakan sebagai suatu aliran Theosofia, walaupun nama ini pada mulanya digunakan untuk sebutan yang menyatakan berbagai agama yang lebih menitikberatkan “pengetahuan tentang Tuhan” yang merupakan ajaran campuran dari bermacam agama. 3) Humanisme Universil Dimaksudkan Humanisme Universil di atas bukan dalam ajaran filsafat, tetapi suatu ajaran dimana dasarnya adalah pemikiran untuk meninjau semua agama, diambil yang baik yang sesuai dengan perkembangan dunia modern sekarang ini. Atau ajaran-ajaran yang dianggap baik oleh semua agama tersebut kemudian dijadikan suatu ikatan baru. Namun, masingmasing pemeluk dari agamanya masih tetap dalam ikatan agamanya semula.
66
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemikiran-pemikiran yang salah tentang toleransi tersebut bila dipraktekkan akhirnya akan berakibat negatif. Pertama-tama jelaslah bahwa hal itu justru merendahkan nilai-nilai agama. Agama atau kepercayaan yang dilahirkan dari pola pemikiran tersebut bahkan akan menjauhkan manusia dari agama. Agama kemudian menjadi produk manusia dan bukan menjadi sesuatu yang suci dari Tuhan. Tentulah akhirnya timbul suatu perebutan pengaruh atau penekanan dari agama satu kepada bentuk pemikiran yang merupakan agama campuran tersebut itu. Sebaliknya, Al-Banna (2006:10) memberikan jalan keluar menanggapi masalah di atas berupa pendapat yang mengatakan bahwa: Sebaiknya masing-masing pemeluk agama memegang teguh keyakinan agamanya sehingga timbullah kesadaran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka saling menghormati identitas agamanya masing-masing berjalan pada relnya dan karena disamping adanya perbedaan, juga ada persamaan. Dalam istilah lain, “setuju dalam perbedaan”. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya semua pemeluk agama mampu memposisikan toleransi pada porsi dan tataran yang sesuai dengan keyakinan atau aqidah agama masing-masing. Pemahaman umat beragama tentang toleransi harus dibenahi, melalui pembinaan yang berbasis pada ajaran agama masing-masing. Hal ini perlu untuk menghindari kesalahan pemahaman yang akan berakibat kepada tindakan tidak toleran (intoleransi) anata pemeluk agama.
67
4. Toleransi Islam dalam Bidang Mu’amalah (Kemasyarakatan) atau Hubungan Islam dengan Golongan Non Muslim Islam dan kaum Muslimin yang taat beribadah tidak akan menjadi eksklusif, artinya tidak merupakan suatu kumpulan masyarakat yang seakan-akan berada diluar dari masyarakat yang lain atau seakan-akan belum dan tidak terhitung sebagai bagian dari kesatuan organisme tubuh masyarakat, sehingga peraturan dan syariat agamanya juga melambangkan hal yang ekslusif di bidang kemasyarakatan. Merujuk pada uraian di atas, Hasyim (1979:251) menyatakan bahwa: Di dalam hal muamalah atau hubungan antar manusia, syariat Islam banyak menunjukkan sikap toleransi yang tinggi, yakni hubungan antara sesama Muslim dengan pemeluk agama lain. Sebagai contoh ialah pertama-tama soal makanan. Orang-orang Islam dengan pemeluk agama lain boleh saling memakan makanan masing-masing, kecuali bagi orang Islam memang dilarang memakan makanan yang telah jelas dilarang dalam nash seperti: daging babi dan minum arak serta yang disembelih oleh pemeluk agama lain, yakni para ahli kitab pemeluk Yahudi dan Nasrani, boleh dimakan oleh orang Islam. Pendapat Hasyim (1979:251) tersebut diperkuat oleh ayat Al-Quran di bawah ini: Makanan orang-orang keturunan ahli kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan juga dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan merdeka yang beriman dan perempuan-perempuan merdeka dari keturunan orang-orang ahli kitab. (Q.S. Al-Maidah:5). Dapat disimpulkan bahwa ayat di atas membolehkan seorang laki-laki Islam kawin dengan perempuan ahli kitab. Bila terjadi pria muslim memperistrikan wanita Nasrani, si pria tidak boleh menghalang-halangi istrinya pergi ke gereja atau pergi menjalankan ibadahnya menurut agamanya. Mereka memiliki kebebasan untuk menimbang-nimbang agamanya dan mengamalkan
68
upacara-upacara keagamaan mereka. Jelasnya, wanita Nasrani atau Yahudi yang mendapatkan suami seorang Islam, hak-hak wanita untuk menjalankan agamanya masih tetap ada. Tetapi sebaliknya, bila wanita muslim mempunyai seorang suami Nasrani atau Yahudi, hak wanita muslim untuk menjalankan agamanya telah hilang. Wanita muslim itu menurut hukum Nasrani dan Yahudi harus menguikuti peraturan suaminya. Senada dengan kesimpulan di atas, Hasyim (1979:252) mengemukakan pendapat bahwa: Hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam bentuk saling mengunjungi dan makan minum bersama ini tidak akan dapat kecuali dalam bentuk orang-orang yang bersahabat dan saling mencintai. Inilah sebenarnya konsep Islam. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam memang tidak mempunyai perasaan permusuhan atau kebencian yang terbentuk bagaimanapun terhadap kaum yang bukan muslimin. Tetapi sebaliknya, Islam berusaha untuk menegakkan hidup berdampingan dan kerukunan bersama di dalam suasana perdamaian dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang bukan muslimin. Uraian tersebut diilustrasikan dengan ayat Al-Quran di bawah ini: Oleh karena itu, serulah (hai Muhammad) dan berdirilah lurus sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka, dan katakanlah aku percaya kepada kitab apa saja yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antaramu. Allah itu Tuhan kami dan tuhan kamu. Untuk kami perbuatan kami dan untukmu perbuatan kamu. Tidak ada pertentangan antara kami kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan kita dan kepadanya-Nya kita akan kembali. (Q.S. Asy-Syura ayat:15). Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah
69
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak memeluk agama dengan agama yang benar, dari antara orang-orang yang diberi Kitab, sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan merendah diri. (Q.S. At- Taubat:29). Lebih jauh lagi merujuk pada ayat di atas, Islam menawarkan jalan tengah yang sangat toleran dalam menata masyarakat yang majemuk. Hal tersebut diatur dalam ayat Al-Quran di bawah ini: Katakanlah! Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan tidak pula kamu menyembah apa yang kusembah. Dan aku bukan penyembah apa yang telah kamu sembah. Dan tidak kamu menyembah apa yang kusembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. (Q.S. Al-Kafirun:1-7). Ayat-ayat di atas menunjukan bahwa Islam senantiasa berusaha untuk menegakkan hidup berdampingan dengan secara damai dalam kehidupan seharihari. Landasan tersebut adalah suatu kebijaksanaan dalam hubungan antara umat Islam dengan golongan yang mempunyai kepercayaan dan rituil yang beranekaragam, atas dasar persahabatan, kerjasama, dan usaha kesejahtraan umum. Mereka semua berhak untuk hidup tanpa menyebabkan tekanan dan perkosaan terhadap hak-hak orang lain. Yang diharapkan oleh Islam daripada golongan selain Islam adalah hanya menjauhkan permusuhan dan tidak ada hasutan atau tantangan terhadap jalan kehidupan Islam.
F. Konversi Agama 1. Pengertian Konversi Agama Abdul Azis Ahyadi (1995:43) mengatakan bahwa “konversi agama (religious conversion) secara umum dapat diartikan dengan berubah agama ataupun masuk agama”.
70
Sementara itu, Jalaluddin (2001:259) mendefinisikan konversi agama secara etimologi sebagai berikut: Konversi berasal dari kata lain “Conversio” yang berarti: tobat, pindah serta beruba agama. Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam kata Inggris Conversion yang mengandung pengertian:berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan arti kata-kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama atau berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama lain. Sementara itu, Max Heirich (Hasyim 1979:76) menyatakan bahwa “konversi agama merupakan suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya”. Senada dengan uraian di atas, William James (Jalaluddin 2001:260) mendefinisikan konversi agama sebagai berikut: Perilaku seseorang yang tidak puas atau kecewa terhadap keyakinan yang dianutnya, kemudian mencari jalan keluar atas suatu masalah yang dihadapinya, dengan cara mencari keyakinan baru yang menurutnya dirasa dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama di identikkan dengan pindahnya seseorang pemeluk agama ke agama lainnya, di luar agama yang telah di anutnya. Hal ini diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya menurut pengertian di atas yaitu faktor petunjuk Ilahi yang memang menjadi faktor determinan seseorang berpindah agama.
71
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konversi Agama William James (Jalaluddin 2001:261) menjelaskan faktor penyebab terjadinya konversi agama dari sudut keagamaan yang menyatakan bahwa “para ahli agama menganalisis penyebab terjadinya konfersi agama tiada lain adalah petunjuk Ilahi. Pengaruh superanatural berperan secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri seseorang atau kelompok”. Pendapat berbeda diungkapkan Max Heirch (Jalaluddin 2001:261) yang menjelaskan penyebab terjadinya konversi agama secara pengaruh sosial. Pengaruh sosial yang mendorong terjadinya konversi agama itu terdiri dari adanya berbagai faktor, antara lain: a. Pengaruh hubungan antar pribadi baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun non agama. b. Pengaruh kebiasaan yang rutin. c. Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-orang yang dekat misalnya: keluarga, teman serta pimpinan. d. Pengaruh pimpinan keagamaan. e. Pengaruh perkumpulan yang berdasarkan hobi. f. Pengaruh kekuasaan pimpinan. Sementara itu, Abdul Aziz (1996:54) mengungkapkan penyebab terjadinya konversi agama secara psikologis yang ditimbulkan oleh faktor intern maupun ekstern, sebagai berikut: Faktor-faktor tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau kelompok hingga hingga menimbulkan tekanan batin, maka akan mendorong untuk mencari jalan keluar yaitu ketenangan batin. Dalam kondisi jiwa yang demikian itu secara psikologis kehidupan batin seseorang itu menjadi kosong dan tak berdaya sehingga mencari perlindungan ke kekuatan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang terang dan tenteram yaitu agama. Lebih jauh lagi, Abdul Aziz Ahyadi (1996:57), membagi kedua faktor terjadinya konversi agama tersebut sebagai berikut:
72
a. Faktor Intern, yang ikut mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah: 1. Kepribadian Secara psikologi tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan jiwa seseorang. Dalam penelitian William James, ia menemukan bahwa tipe melankolis yang memiliki kerentaan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama dalam dirinya. 2. Faktor Pembawaan Menurut penelitian Guy E. Swanson, bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa. Kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. b. Faktor Ekstern (faktor luar diri), yang mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah: 1. Faktor keluarga 2. Lingkungan tempat tinggal 3. Perubahan status 4. Kemiskinan Lebih jauh lagi, Jalaluddin (2001:264) mengkaji penyebab konversi agama dari sudut pandang pendidikan beliau berpendapat sebagai berikut: Koversi agama dipengaruhi oleh kondisi pendidikan. Penelitian ilmu sosial menampilkan data dan argumentasi bahwa suasana pendidikan ikut mempengaruhi konversi agama. Berdirinya sekolah-sekolah yang bernaung di bawah yayasan agama tentunya mempunyai tujuan keagamaan pula. Sementara itu, Abdul Aziz Ahyadi (1995: 53) membagi tipe konversi agama ke dalam dua tipe, yaitu: 1. Tipe Volitional (Perubahan Bertahap) Konversi agama tipe ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit, sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniah yang baru. 2. Tipe Self Surrender (Perubahan Drastis) Konversi agama tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya.
73
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama dapat terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor keyakinan agama yang dianut, petunjuk Ilahi, kondisi kejiwaan, pengaruh sosial serta pengaruh pimpinan agama. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor determinan yang mengakibatkan seseorang melakukan konversi agama (berpindah agama). Jika terjadi motif lain dari proses konversi agama, sifatnya hanya kasus per kasus karena secara teoritik maupun kenyataan (factual) faktor-faktor inilah yang menjadi motif dominan atau kecenderungan seseorang melakukan proses konversi agama.
3. Proses Konversi Agama M.T.L. Penido (Jalaluddin, 2001: 266) menyebutkan dua proses terjadinya konversi agama, yaitu: 1. Proses dari dalam diri (endogenos origin), yaitu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau kelompok. Konversi yang terjadi dalam batin ini membentuk suatu kesadaran untuk mengadakan suatu transformasi disebabkan oleh krisis yang terjadi dan keputusan yang diambil seseorang berdasarkan pertimbangan pribadi. 2. Unsur dari luar (eksogenos origin), yaitu proses perubahan yang berasal dari luar diri atau kelompok sehingga mampu menguasai kesadaran orang atau kelompok yang bersangkutan. Kekuatan yang datang dari luar ini kemudian menekan pengaruhnya terhadap kesadaran mungkin berupa tekanan batin, sehingga memerlukan penyelasaian oleh yang bersangkutan. Sementara itu, H. Carrier (Abdul Aziz Ahyadi, 1995: 123) membagi proses konversi agama dalam pentahapan sebagai berikut: 1. Terjadi disintegrasi sintesis kognitif dan motivasi sebagai akibat dari krisis yang dialami. 2. Reintegrasi kepribadian berdasarkan konversi agama yang baru. 3. Tumbuh sikap menerima konsepsi agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya.
74
4. Timbul kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan suci petunjuk Tuhan. Lebih jauh lagi, Zakiah Daradjat (Jalaluddin, 2001: 268) membagi proses konversi agama menjadi 5 tahap, yaitu: 1. Masa Tenang, yaitu disaat ini kondisi jiwa seseorang berada dalam keadaan tenang karena masalah agama belum mempengaruhi sikapnya. 2. Masa Ketidaktenangan, yaitu tahap ini berlangsung jika masalah agama telah mempengaruhi batinnya. Mungkin dikarenakan suatu krisis, musibah ataupun perasaan berdosa yang dialaminya. 3. Masa Konversi, yaitu tahap setelah konflik batin mengalami keredaan karena kemantapan batin telah terpenuhi berupa kemampuan menentukan keputusan untuk memilih yang dianggap serasi ataupun timbulnya rasa pasrah. 4. Masa Tenang dan Tenteram, yaitu proses yang ditimbulkan oleh kepuasaan terhadap keputusan yang sudah diambil. Ia timbul karena telah mampu membawa suasana batin menjadi mantap sebagai pernyataan menerima konsep baru. 5. Masa Konversi, yaitu proses ungkapan dari sikap menerima terhadap konsep baru dari ajaran agama yang diyakininya tadi, maka tidak tunduk dan sikap hidupnya diselaraskan dengan ajaran dan peraturan agama yang dipilih tersebut dengan meninggalkan agama yang lama. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses konversi agama secara dominan memang dipengaruhi oleh keinginan dari dalam diri sendiri (niat, tekad serta azam). Hal ini diperkuat oleh faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan yang dominan mempengaruhi proses seseorang berpindah agama. Akan tetapi, niat, tekad serta azam yang menentukan semuanya.
