BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1
Pengertian Pajak Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, Revisi: 2011). Menurut UU No 36 Tahun 2008,pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa
berdasarkan
Undang-Undang,dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa definisi tersebut diatas , dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : a. Iuran dari rakyat kepada negara. b. Berdasarkan Undang-Undang. c. Dapat dipaksakan. d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga.
5
2.1.2 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (Revisi:2011) maka pajak mempunyai dua (2) fungsi yaitu : 1.
Fungsi Budgetair (Penerimaan) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayaipengeluaran-pengeluarannya.Untukmenjalankantugastugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan,negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiaayan rutin seperti belanja
pegawai,belanjabarang,pemeliharaan
dan
lain
sebagainya.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerinth ini dari tahun ke tahun
harus
ditingkatkan
sesuai
kebutuhan
pembiayaan
pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.Dengan ini pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
6
b. Pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untukmengurangi gaya hidup konsumtif c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi Retribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negera kan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 2.1.3
Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat Dan Pemungutannya 1. Menurut Golongannya a.
Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan.
b.
Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
7
2. Menurut Sifatnya a.
Pajak Subjektif, yaitu pajak yng berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari diri Wajib Pajak.Contohnya: Pajak Penghasilan.
b.
Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan
keadaan
dari
diri
Wajib
Pajak.Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 3. Menurut Lembaga Pemungutnya a.
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan
untuk
membiayai
rumah
tangga
negara.Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai. b.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.
8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
9
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2.1.5
Asas Pemungutan Pajak 1.
Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2.
Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3.
Asas Kebangsaan Pengenan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2.1.6
Dasar Hukum Pajak Penghasilan Sebelum Tahun 1984, pelaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia menggunakan undang-undang pajak warisan kolonial, yaitu Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. Selanjutnya pada Tahun 1983 dilakukan reformasi dibidang perpajakan yang menghasilkan beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya adalah undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada 1 Januari 1984. Undang-Undang tersebut telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang :
10
1. Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penhasilan. 2. Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 4. Dan yang terakhir Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2.1.7
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Berdasarkan Undang – Undang No 36 Tahun 2008 mengenai pasal 4 Ayat 2 yang merupakan PPh final menyebutkan antara lain: a. Penghasilan berupa bunga deposito dan bunga tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negra, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan
dari
transaksi
saham
dan
sekuritas
lainnya,transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
11
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. 2.1.8
Subjek Pajak Pajak
Penghasilan
dikenakan
terhadap
subjek
pajak
atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah: 1. Orang Pribadi 2. Warisan
yang
belum
terbagi
sebagai
kesatuan
menggantikan yang berhak. 3. Badan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima bersumber dari penghasilannya di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
12
2.1.9
Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan penjualanatau karena pengalihan harta e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termsuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun. h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
13
k. Keuntungan karena pembebasan utang. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi o. Iuran
yang
diterima
atau
diperoleh
perkumpulan
dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undng – Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. s. Surplus Bank Indonesia. 2.1.10 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 Ayat 3 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sebagai berikut: a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterim oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agam yang diakui di Indonesia,yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
14
yang berhak, yang ketewntuannya diatur dengan atau berdasarka Peraturan Pemerintah. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturuan lurus satu derajat. c. Warisan. d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah. e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakan, jiwa, dwiguna dan beasiswa. f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib pajak dalam negeri, Kopersi, Yayasan, BUMN/BUMD. g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang – bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persoroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
15
j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha. k. Penghasialan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagia laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. l. Beasiswa
yang
memenuhi
persyaratan
tertentu
yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. m. Bantuan
atau
santunan
yang
dibayarkan
pleh
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 2.1.11 Pengertian Jasa Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Ataspenghasilan
yang
diterimaataudiperoleh
orang
pribadiataspersewaantanahdanataubangunan yang berupatanah, rumah, rumahsusun,
apartemen,
kondominium,
rumahkantor,
toko,
gedungperkantoran, rumahtoko,
gudangdanindustriterutangpajakpenghasilan
yang
bersifatfinal.Yangtidaktermasukpersewaantanahdanataubangunan yang terutangpajakyaitu:
penghasilan
yang
bersifat
apabilapersewaankamardanruangrapat di hotel dansejenisnya.
16
final
2.1.12 Tarif Pajak Atas Jasa Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Penghasilandarisewatanahdan/ataubangunanberupatanah, rumahsusun,
apartemen,
kondominum,
rumah,
gedungperkantoran,
rumahkantor, toko, rumahtoko, gudang industry merupakanobjekPPh yang bersifatfinal.Ataspenghasilandaripersewaantanahdanataubangunaninidi kenakanPPh final sebesar 10 % darijumlahbrutodarinilaipersewaanbaik yang menyewakanWajibPajak Orang PribadimaupunWajibPajakBadan. Yang
dimaksuddenganjumlahbrutonilaipersewaanadalahsemuajumlah
yang
dibayarkanatauterutangolehpenyewatermasukbiayaperawatan,
biayapemeliharaan,
biayakeamanan,
biayafasilitaslainnyadanservice
chargeyang perjanjiannyadibuatsecaraterpisahataupundisatukan. PeraturanterkaitpelaksanaanpemotonganPPhPasal
4
Ayat
2
ataspenghasilandaripersewaantanahdan/ataubangunanadalah: 1. PeraturanPemerintah
No
29
Tahun
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah
1966 No
5
Tahun 2002. 2. KeputusanMenteriKeuangan
No
394/KMK.04/1996
sebagaimanatelahdiubahdenganKeputusanMenteriKeuangan No 120/KMK.03/2002. 3. KeputusanDirekturJendralPajak No KEP-227/PJ/2002 4. KeputusanDirekturJendralPajak No KEP-50/PJ/1996.
17
