BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Deskripsi Teori 1. Kinerja Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak eksternal maupun internal. Menurut Simanjuntak (2005) kinerja adalah adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi, serta tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Menurut Gibson, dkk (2003:355) kinerja (job performance) adalah hasil pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan keefektifan kinerja lainnya. Kinerja (performance) dapat diartikan juga sebagai hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati dan dapat diukur (Irawan,2002:11). Menurut Stoner et. al. (1996) kinerja (performance) adalah ukuran seberapa efisien dan efektif sebuah organisasi atau seorang manajer untuk mencapai tujuan yang memadai. Pengertian efisien sendiri adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi, berarti melakukan dengan tepat, sedangkan
8
9
efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, berarti melakukan yang tepat (Stoner et. al., 1996). Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Pengertian dan Pengelompokan Bank a. Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. b. Pengelompokan Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998, bank dikelompokan atas: 1) Bank Umum Bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10
Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 2) Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Selain pengelompokan diatas, jenis-jenis bank juga dapat dibedakan: a) Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi:
Bank milik negara (BUMN)
Bank milik pemerintah daerah (BPD)
Bank milik swasta nasional
Bank milik swasta asing
Bank milik swasta campuran (swasta nasional dan swasta asing)
b) Berdasarkan penekanan kegiatannya, bank dapat dibedakan menjadi:
bank retail (retail banks)
bank korporasi (corporate banks)
bank komersial (commercial banks)
11
c) Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi:
Bank sentral
Bank umum
Bank tabungan
Bank pembangunan
3. Kinerja Perbankan Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja
perusahaan
dilakukan
untuk
melakukan
perbaikan
dan
pengendalian `atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah
12
satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari: a. Permodalan (Capital) Penilaian
pendekatan
kuantitatif
dan
kualitatif
faktor
permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku; 2) komposisi permodalan; 3) trend ke depan/proyeksi KPMM;
13
4) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank; 5) kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); 6) rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha; 7) akses kepada sumber 8) kinerja
keuangan
pemegang
saham
untuk
meningkatkan
permodalan Bank. b. Kualitas Aset (Asset Quality) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas asset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponenkomponen sebagai berikut: 1) aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif; 2) debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit; 3) perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif; 4) tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP); 5) kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif; 6) sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif; 7) dokumentasi aktiva produktif; dan
14
8) kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. c. Manajemen (Management) Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) manajemen umum; 2) penerapan sistem manajemen risiko; dan 3) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. d. Rentabilitas (Earnings) Penilaian rentabilitas
pendekatan
antara
lain
kuantitatif
dilakukan
dan
melalui
kualitatif penilaian
faktor terhadap
komponen-komponen sebagai berikut: 1) return on assets (ROA); 2) return on equity (ROE); 3) net interest margin (NIM); 4) Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO); 5) perkembangan laba operasional; 6) komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan; 7) penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan 8) prospek laba operasional.
15
e. Likuiditas (Liquidity) Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan; 2) Loan to Deposit Ratio (LDR); 3) proyeksi cash flow 3 bulan mendatang; 4) ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti; 5) kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management/ALMA); 6) kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan 7) stabilitas dana pihak ketiga (DPK). f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk) Penilaian
pendekatan
kuantitatif
dan
kualitatif
faktor
sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 1) modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupifluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga;
16
2) modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupifluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan 3) kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. 4. Kinerja Keuangan Perbankan Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental dari suatu perusahaan.
Kinerja
keuangan
diukur
dengan
data
fundamental
perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kinerja keuangan perbankan juga merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer pada suatu perbankan. Laporan keuangan perbankan sering digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perbankan tersebut. Menurut peraturan bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 kinerja keuangan perbankan diproksi dengan rasio CAEL yaitu Capital, Assets, Earnings dan Likuidity. 1. Capital (permodalan) Penilaian didasarkan kepada capital atau struktur permodalan dengan metode
CAR
(Capital
Adequancy
Ratio)
yaitu
dengan
membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
17
Kriteria penetapan peringkat faktor permodalan adalah sebagai berikut: Peringkat 1: Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. Kategori untuk peringkat 1 adalah ≥ 12%. Peringkat 2: Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang. Kategori untuk peringkat 2 adalah 9% < rasio<12%. Peringkat 3: Tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang. Kategori untuk peringkat 3 adalah 8%
18
tingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang. Kategori untuk peringkat 5 adalah ≤ 6%. 2. Assets(kualitas asset) Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang digunakan dalam penilaian kualitaas assets didasarkan pada penilaian rasio KAP. Kriteria penetapan peringkat faktor kualitas aset adalah sebagai berikut : Peringkat 1: Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan pemberian kredit/ investasi, prosedur dan administrasi sangat mendukung kegiatan operasional
yang
aman
dan
sehat,
serta
didokumentasikan dengan sangat baik. Kategori untuk peringkat 1 adalah ≤ 2%. Peringkat 2: Kualitas aset baik namun terdapat minor deficiencies yang tidak signifikan. Kebijakan pemberian kredit/ investasi, prosedur dan administrasi mendukung kegiatan operasional
yang
aman
dan
sehat,
serta
didokumentasikan dengan baik. Kategori untuk peringkat 2 adalah 2% < rasio< 5%. Peringkat 3: Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.
19
Kebijakan pemberian kredit/ invetasi, prosedur dan administrasi cukup mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta didokumentasikan cukup baik. Kategori untuk peringkat 3 adalah 5% < rasio ≤ 8%. Peringkat 4: Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup Bank apabila tidak dikoreksi. Kebijakan pemberian kredit / investasi, prosedur dan administrasi kurang mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta kurang didokumentasikan dengan baik. Kategori untuk peringkat 4 adalah 8% < rasio ≤12%. Peringkat 5: Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan tingkat asset bermasalah semakin memburuk. Kebijakan pemberian kredit/ investasi, prosedur dan administrasi tidak mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, serta tidak didokumentasikan dengan baik. Kategori untuk peringkat 5 adalah >12%. 3. Earnings (rentabilitas) Pada aspek rentabilitas ini yang dilihat adalah kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai. Penilaian dalam unsur ini yaitu rasio laba terhadap total asset (Return on Asset).
20
Kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas adalah sebagai berikut : Peringkat 1 : Secara umum kinerja rentabilitas sangat baik. Kemampuan
rentabilitas
sangat
tinggi
untuk
mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Kategori untuk peringkat 1 adalah > 1,5%. Peringkat 2: Secara umum kinerja rentabilitas baik. Kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Kategori untuk peringkat 2 adalah 1,25% < rasio ≤ 1,5%. Peringkat
3: Secara umum kinerja rentabilitas cukup baik. Kemampuan
rentabilitas
cukup
tinggi
untuk
mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Kategori untuk peringkat 3 adalah 0,5% < rasio ≤ 1,25%. Peringkat 4 : Secara umum kinerja rentabilitas buruk. Kemampuan rentabilitas rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Kategori untuk peringkat 4 adalah 0% < rasio ≤ 0,5%. Peringkat 5 : Secara umum kinerja rentabilitas sangat buruk. Kemampuan
rentabilitas
sangat
rendah
untuk
mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Kategori untuk peringkat 5 adalah ≤ 0%.
21
4. Likuidity (likuiditas) Penialaian aspek likuiditas didasarkan pada rasio LDR yaitu total kredit dibagi dana pihak ketiga. Kriteria penetapan peringkat faktor likuiditas adalah sebagai berikut : Peringkat 1: Secara umum kinerja likuiditas sangat baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas sangat kuat. Kategori untuk peringkat 1 adalah 50% < rasio ≤ 75%. Peringkat 2: Secara umum kinerja likuiditas baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen resiko likuiditas kuat. Kategori untuk peringkat 2 adalah 75% < rasio ≤ 85%. Peringkat 3: Secara umum kinerja likuiditas cukup baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan
manajemen
resiko
likuiditas
memadai.
Kategori untuk peringkat 3 adalah 85% < rasio ≤ 100%. Peringkat 4: Secara umum kinerja likuiditas kurang baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah. Kategori untuk peringkat 4 adalah 100% < rasio ≤ 120%. Peringkat 5: Secara umum kinerja likuiditas kurang baik. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan
22
penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah. Kategori untuk peringkat 5 adalah > 120%. 5. Good Corporate Governance Forum
for
Corporate
Governance
Indonesia
(2001)
mendefinisikan Good Coorporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut the Organization for Economic Corporation and Development (OECD), Corporate Governance adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungan antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan oleh manajer pada proyek yang tidak
23
menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return yang diharapkan. Corporate governance diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O’Hara, 2003). Manfaat dan tujuan Good Corporate Governance (GCG) adalah untuk memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme checks and balance di perusahaan. Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia(FCGI: 2001)ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain: a. Meningkatkan kinerja perusahaan. b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders’s value dan deviden. Pelaksanaan Corporate Governance yang baik adalah merupakan langkah
penting
dalam
membangun
kepercayaan
pasar
(market
confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil serta bersifat jangka panjang.
24
Menurut Bassel Committee on Banking Supervision (1998), tujuan dan manfaat good corporate governance antara lain sebagai berikut: a. Mengurangi
agency
cost,
yaitu
biaya
yang
timbul
karena
penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah. b. Mengurangi biaya modal yang disebabkan oleh manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir risiko. c. Memaksimalkan
nilai
saham
perusahaan,
sehingga
dapat
meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang. d. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris,direksi dan RUPS. e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. f. Menjaga Going Concern (kelanjutan usaha) perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004), disamping mentaati ketentuan formal dalam peraturan perundangundangan dan ketentuan dari Otoritas Pengawas Bank, hendaknya bank melaksanakan pula kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (best practices). Sehubungan dengan hal tersebut, maka :
25
a. Setiap bank harus memiliki code of conduct sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran bank. Code of conduct sekurang-kurangnya memuat : 1) Pedoman tentang benturan kepentingan. 2) Kerahasiaan yang harus dipelihara. 3) Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan. 4) Integritas dan akurasi data. 5) Pernyataan tahunan. 6) Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan. b. Setiap bank harus menetapkan corporate value atau nilai-nilai moral yang harus dipedomani oleh seluruh aparat bank. c. Setiap bank harus membentuk corporate culture sejalan dengan visi, misi dan corporate values dari bank yang bersangkutan. d. Setiap bank harus mentaati kebiasaan international yang berlaku bagi bank seperti Uniform Customs and Practices (UCP) dan International Accounting Standard (IAS) serta pedoman corporate governance dari Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. e. Setiap bank dan para bankir harus mentaati kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi dimana bank atau bankir menjadi anggotanya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004), Otoritas Pengawas Bank memiliki peranan memastikan bahwa bank telah dikelola dengan sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugasnya Otoritas Pengawas Bank akan memastikan
26
bahwa kaidah-kaidah GCG dilaksanakan dengan baik oleh bank. Oleh karena itu : a. Manajemen bank harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam visi, misi, struktur organisasi, standar dan prosedur serta kegiatan usaha bank oleh seluruh jajaran organisasi bank. b. Manajemen
bank
harus
senantiasa
melakukan
koreksi
atas
penyimpangan dan kesalahan yang dilakukannya. c. Dewan Komisaris dan Direksi harus mentaati Tata Tertib Kerja yang telah dibuatnya serta memastikan ditaatinya code of conduct oleh seluruh jajaran organisasi bank. 6. Prinsip Good Corporate Governance Salah satu pilar penting dalam good corporate governance di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip good corporate governance. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004) menyusun prinsip-prinsip yang mengatur penerapan Good Corporate Governance dalam bidang perbankan yaitu : a. Keterbukaan 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya.
27
2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hakhak pribadi. 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. b. Akuntabilitas 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masingmasing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. 2) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. 3) Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.
28
4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system. c. Tanggung Jawab 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku. 2) Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. d. Independensi a) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). b) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. e. Kewajaran a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan
29
bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 7. Governance Structure Governance
Structure
merupakan
struktur
hubungan
pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara berbagai organ utama perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004) governance structure pada perusahaan perbankan terdiri dari : a. Pemegang Saham Pengendali Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 8/16/PBI/2006, pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara atau memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut KNKG (2004) dalam rangka melindungi kepentingan deposan, penabung, pemegang giro dan kreditur lain sebagai penyedia dana terbesar dalam bank, serta sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa kekhususan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemegang saham bank yaitu:
30
a. Pemegang saham pengendali bank harus memenuhi syarat dan lulus fit and proper test dari Otoritas Pengawas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Pemegang saham bank mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama sehingga dapat memberikan suara dan memperoleh dividen sesuai dengan porsi kepemilikannya dan memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. c. Pemegang saham bank hendaknya menggunakan haknya untuk memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berintegritas tinggi dan mampu mengelola serta mengendalikan bank secara sehat. d. Pemegang saham pengendali harus dapat memenuhi kebutuhan modal bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Pemegang saham bank yang tidak mampu memenuhi kebutuhan permodalan bank harus bersedia untuk melepaskan hak dan atau sahamnya kepada pihak yang mempunyai kemampuan dan atau menyetujui banknya untuk digabungkan atau dileburkan dengan bank lain. f. Pemegang Saham bank hendaknya melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. g. Pemegang saham bank dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya
31
dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan. h. Pemegang saham dilarang mencampuri kegiatan operasional bank yang merupakan tanggung jawab Direksi. b.
Dewan Komisaris dan Direksi 1) Dewan Komisaris Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta Good Corporate Governance di Indonesia. Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dalam melakukan pemantauan terhadap direksi, dewan komisaris memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan /atau hasil pengawasan otoritas lain. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
32
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam Code of Good Corporate Governance (KNKCG). Komisaris menurut Code tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Tugas utama komisaris independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (FCGI, 2001): a) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling shareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan; b) Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/ atau komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan; c) Komisaris independen harus mengerti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal; d) Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham
33
pengendali (bukan controlling shareholders) dalam Rapat Umum
Pemegang
Saham
(RUPS)
komisaris
lainnya
Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. 2) Dewan Direksi Dewan direksi (Board of Directors) yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Menurut KNKG (2004) Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Cara pengangkatan, hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang bertalian dengan Direksi harus tunduk pada anggaran dasar perusahaan. Menurut Jusuf Anwar (2005) direksi secara eksplisit akan menanggung beberapa hal yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab dari pengurusan yang dilakukan oleh direksi antara lain: a)
Meninjau dan mengadopsi rencana strategis bagi perusahaan.
b)
Mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk mengevaluasi apakah bisnis telah dikelola dengan baik.
c)
Mengidentifikasi resiko utama dan memastikan implementasi sistem yang tepat untuk mengelola resiko tersebut.
34
d)
Perencanaan peralihan kekuasaan (suksesi) yang meliputi penunjukkan, pelatihan, penetapan kompensasi dan bilamana diperlukan pergantian manajemen senior.
e)
Mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan investor ataupun kebijakan komunikasi dengan pemegang saham.
f)
Mengkaji kecukupan dan integritas sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem informasi manajemen, termasuk sistem untuk kepatuhan dengan hukum yang berlaku, peraturan, aturan, arahan dan pedoman.
3) Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan check and balances dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan bank. Menurut KNKG (2004) Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan usahabank dalam jangka panjang yang tercermin pada : a) Terpeliharanya kesehatan bank sesuai dengan prinsip kehatihatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank. b) Terlaksananya dengan baik pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko.
35
c) Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi pemegang saham. d) Terlindunginya kepentingan stakeholderssecara wajar. e) Terpenuhinya pelaksanaan GCG. f) Terlaksananya
suksesi
kepemimpinan
dan
kontinuitas
manajemen di semua lini organisasi. Menurut KNKG (2004) untuk dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dan melaksanakan check and balances sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku, maka Dewan Komisaris dan Direksi bank perlu bersama-sama menyepakati halhal tersebut dibawah ini. a) Visi, misi dan corporate values. b) Sasaran Usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja dan anggaran tahunan. c) Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan prudential banking practices termasuk komitmen
untuk
menghindari
segala
bentuk
benturan
kepentingan (conflict of interest). d) Kebijakan dan metode penilaian kinerja perusahaan, unit-unit dalam organisasi bank dan personalianya. e) Struktur
organisasi
ditingkat
eksekutif
yang
mendukung tercapainya sasaran usaha perusahaan.
mampu
36
Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak memperoleh paket remunerasi sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Remunerasi sendiri dapat diartikan sebagai payment atau penggajian, bisa juga uang ataupun subtitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai imbal balik suatu pekerjaan yang bersifat rutin (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Bentuk dan jumlah paket remunerasi diungkapkan secara transparan dalam laporan tahunan c.
Auditor Eksternal dan Komite Audit 1) Auditor Eksternal Meskipun auditor eksternal tidak termasuk dalam bagian dari struktur organisasi bank ataupun bagian dari sistem pengendalian internal, eksternal auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas pengendalian internal melalui aktivitas audit mereka meliputi diskusi dengan manajemen dan rekomendasi untuk
peningkatan
pengendalian
intern.
Eksternal
auditor
memberikan feedback yang penting terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan utama fungsi eksternal audit adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan annual bank serta efektivitas sistem pengendalian internal bank melalui prosedur audit mereka. Seorang auditor menilai prinsip akuntansi dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen serta mengevaluasi secara keseluruhan
37
kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan Dalam menegakkan prinsip GCG keterlibatan akuntan eksternal yang menjalankan fungsi sebagai auditor memainkan peranan
yang
penting
(crucial)
karena
auditor
bertugas
memverifikasi kewajaran berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Arifin, 2005). Seorang auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Ada beberapa perusahaan perbankan yang mempercayakan eksternal auditor berstandarisasi internasional untuk mengungkapkan kualitas audit mereka untuk meyakinkan kepercayaan investor atau pemegang saham. Saat ini ada empat eksternal auditor yang berstandarisasi internasional Keempat eksternal auditor dikenal dengan istilah“Big 4” diantaranya Pricewater House Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst& Young, dan KPMG. 2) Komite Audit Keberadaan komite audit diatur melalui surat edaran Bapepam nomor SE-03/PMI/2002 (bagi perusahaan publik) dan keputusan menteri BUMN nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN) komite audit terdiri dari sedikitnya 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan 2 orang eksternal yang
38
independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit yang diwajibkan (diberlakukan) dikalangan perbankan dinamakan Dewan Audit atau Badan Audit. Dewan Audit diatur berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995. Menurut ketentuan tersebut Dewan Audit dalam perbankan memiliki 6 (enam) tanggung jawab sebagai berikut : a) Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana audit intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI. c) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta Instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, Bank juga mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
39
d) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik auditor ekstern maupun intern dapat bekerja sama dengan standar auditing yang berlaku. e) Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai prinsip pengelolaan bank secara sehat. f) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI. Seperti halnya komite audit di perusahaan. B. Penelitian yang Relevan Penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009” oleh Muhid Alfian (2011) menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh IICG periode 2007-2009. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu, kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan ROE sebagai ukuran operasional perusahaan dan Tobin’s Q sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan, sedangkan pada penelitian saat ini, kinerja perbankan diukur dengan CAMELS. Perbedaan selanjutnya adalah jika dalam penelitian terdahulu variabel good corporate governance diproksi dengan menggunakan Corporate Governance Perception Index yang dikembangkan oleh IICG, pada penelitian ini variable good corporate governance diproksi dengan kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Persamaan penelitian
40
terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabel penelitian.Baik penelitian terdahulu maupun saat ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel dependennya dan Good Corporate Governance sebagai variabel independennya. Hasil pengujian pengujian hipotesis penelitian terdahulu menemukan bahwa pada model I secara parsial menunjukkan variable corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Pada model II ditemukan bahwa variable corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin’s Q. Secara simultan, model I menunjukkan bahwa variable corporate governance, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran berpengaruh positif terhadap ROE sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan. Secara simultan, pada model II menunjukkan bahwa variable corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap Tobin’s Q. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Pasar dan Kinerja Operasional Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2005-2007” oleh Hanum Werdianingtyas (2009) bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap kinerja pasar dan kinerja operasional perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2005-2007. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu variable good corporate governance menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh IICG yang berupa CGPI, sedangkan pada penelitian saat ini variable good corporate governance diproksikan dengan kepemilikan institusional, aktivitas
41
dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian terdahulu kinerja perusahaan diproksi dengan Tobin’s Q dan ROE, sedangkan dalam penelitian saat ini variabel kinerja perbankan diproksikan dengan CAMELS. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah baik pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan Good Corporate Governance sebagai variabel independennya. Hasil dari penelitian Hanum W (2009) adalah : (1) good corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q (kinerja pasar) perusahaan, (2) good corporate governance tidak berpengaruh positif terhadap ROE (kinerja operasional) perusahaan, (3) good corporate governance, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q (kinerja pasar) perusahaan dan (4) good corporate governance, komposisi aktiva, kesempatan tumbuh dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap ROE (kinerja operasional) perusahaan. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)” oleh Irmala Sari (2010) mengukur tata kelola perusahaan dan kinerja dalam sektor perbankan yang secara khusus menentukan mekanisme tata kelola perusahaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu variabelcorporate governance diproksi dengan 8 ukuran yaitu kepemilikan pemegang
saham pengendali,
kepemilikan asing,
42
kepemilikan pemerintah; ukuran dewan direksi; ukuran dewan komisaris; komisaris independen; CAR dan auditor eksternal Big 4, sedangkan pada penelitian saat ini variable good corporate governance diproksi dengan 5 ukuran yaitu kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabel penelitian. Baik penelitian terdahulu maupun saat ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai variabel dependennya dan Good Corporate Governance sebagai variabel independennya. Hasil analisis Irmala Sari (2010) menemukan bahwa:(1) Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan; (2) Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menujukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menujukan hubungan yang positif namun tidak signifikan; (3) Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR)
menunjukan
hubungan
yang
positif
signifikan
terhadap
kinerjaperbankan, (4) Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal Big 4 menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan. C. Kerangka Berpikir Good Corporate Governance merupakan interaksi antara struktur dan mekanisme yang menjamin adanya control dan akuntabilitas serta mendorong
43
efisiensi dan kinerja perusahaan sehingga berdampak pada keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Sebelum Good Corporate Governance diterapkan, banyak perusahaan termasuk perbankan yang kondisi laporan keuangannya buruk. Hal ini disebabkan karena nilai utang lebih besar dari nilai ekuitasnya. Pada saat terjadi krisis ekonomi, banyak perbankan yang mengalami kebangkrutan disebabkan banyak hutang yang tidak bisa dibayar perusahaan. Hal tersebut disebabkan banyaknya biaya yang tidak jelas penggunaannya. Dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam perbankan, maka perbankan tersebut akan lebih berhati-hati. Perbankan juga akan menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
diterapkannya
prinsip
Good
Corporate
Governance,
diharapkan dapat memperbaiki kinerja perusahaan pada umumnya dan kinerja keuangan perusahaan pada khususnya. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti berusaha mencari pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perbankan sering dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank yang bertujuan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan perbankan di Indonesia diukur dengan menggunakan enam rasio CAMELS yaitu Capital, Assets, Manajemen, Earnings, Liquidity dan
44
sensitivity to Market Risk. Penelitian ini memfokuskan pada penilaian kinerja keuangan perbankan dengan empat rasio CAEL yaitu Capital, Assets, Earnings dan Likuidity. D. Paradigma Penelitian Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka paradigma penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :
45
Variabel independen
Variabel dependen
Pemegang Saham Pengendali
H1
Ukuran dewan komisaris
H2
Ukuran dewan direksi
H3
Kinerja Keuangan Perbankan (CAEL)
Proporsi Dewan komisaris independen
H4
Komite audit H5
Auditor eksternal
H6 H7
Gambar 2.1 : Gambar Paradigma Keterangan : = Pengaruh Pemegang Saham Pengendali, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Auditor Eksternal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Perbankan
46
= Pengaruh Pemegang Saham Pengendali, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Auditor Eksternal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. E. Hipotesis Penelitian Dalam penelitian ini pengukuran Good Corporate Governance diproksi dengan Governance Structure yang meliputi pemegang saham pengendali, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, auditor eksternal dan komite audit. Kinerja keuangan perbankan diukur sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 yang berupa rasio CAEL. Penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen yaitu : H1 : Pemegang saham pengendali berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. H4 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. H5 : Auditor eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.
47
H6 : Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. H7 : Pemegang Saham Pengendali, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Auditor Eksternal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.
