BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Bank 1. Pengertian Bank Pengertian bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan utama suatu bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, yaitu mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan dengan memberikan imbalan balas jasa. Simpanan tersebut dapat berupa giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka (Kasmir, 2012: 25). Setelah bank memperoleh dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut diputarkan atau dijualkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit tersebut dikenakan jasa atas pinjamannya/bunga pinjaman dan biaya administrasi.
11
2. Jenis-Jenis Bank Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari (Kasmir, 2012: 31-32): a. Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-Undang
RI Nomor 10 Tahun 1998 jenis
perbankan dilihat dari segi fungsinya terdiri dari: 1) Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yaitu memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank) (Kasmir, 2012: 32-33). 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara implisit kegiatan BPR jauh lebih sempit dari pada kegiatan bank umum (Kasmir, 2012: 33).
12
b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank diihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah sebagai berikut (Kasmir, 2012: 33-35). 1) Bank Milik Pemerintah Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendiriannya dan modalnya
dimiliki
oleh
pemerintah
sehingga
seluruh
keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. 2) Bank Milik Swasta Nasional Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 3) Bank Milik Koperasi Bank jenis ini kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 4) Bank Milik Asing Bank milik asing merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik bank swasta asing maupun milik pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.
13
5) Bank Milik Campuran Bank jenis ini merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. c. Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik darisegi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu (Kasmir, 2012: 35-36). Jenis bank dilihat dari segi statusnya adalah sebagai berikut. 1) Bank Devisa Yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer uang ke luar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
14
2) Bank Non Devisa Yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakaan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok (Kasmir, 2012:36-37). 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh Kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menetukan harga kepada para nasabahnya, bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan, seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based, apabila suku bunga simpanan lebih tinggi
15
dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread. b) Untuk
jasa-jasa
bank
lainnya
pihak
perbankan
barat
menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihakbank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). b) Pembiayaan
berdasarkan
prinsip
penyertaan
modal
(musyarakah). c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
16
Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu, hal itu itu dikarenakan bunga adalah riba (Kasmir, 2012: 38). 3. Fungsi Bank Menurut Susilo dkk (2000: 6) secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services: a. Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
Masyarakat
percaya
bahwa
uangnya
tidak
akan
disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik lagi simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya 17
pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. b. Agent of Development Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat
semua
kegiatan
investasi-distribusi-konsumsi
selalu
berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasidistribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
18
c. Agent of Services Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berhaarga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary institution. B. Asuransi 1. Pengertian Asuransi Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung 19
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Prof. Mark R. Green yang dikutip oleh Djojosoedarso (1999: 72) asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Berdasarkan definisi-definisi di atas, pada hakekatnya asuransi adalah suatu bentuk perjanjian antara tertanggung (nasabah asuransi) dan penanggung (lembaga asuransi) mengenai pengalihan resiko, dengan mana seorang tertanggung membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai penggantian kepadanya. 2. Manfaat Asuransi Menurut Martono (2002: 145-146) asuransi memberikan manfaat bagi tertanggung, penanggung dan pemerintah. Manfaat yang diterima tertanggung bank sebagai individu atau sebagai pengusaha dan jasa asuransi yaitu sebagai berikut.
20
a. Rasa aman dan perlindungan Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin terjadi. b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Maka semakin besar nilai pertanggungan akan semakin besar pula premi yang dibayar oleh tertanggung. c. Polis Asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit Besar kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sesuai dengan nilai pertanggungan. Untuk memperoleh kredit dari bank diperlukan agunan (berupa rumah, gedung) dan agunan tersebut harus diasuransikan. d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus sebagai perjanjian. Asuransi juga memberikan manfaat bagi penanggung baik sebagai individu maupun perusahaan pengguna jasa asuransi sebagai berikut. a. Mendorong peningkatan kegiatan usaha Apabila penanggung dapat menarik banyak anggota masyarakat (petani, karyawan, pengusaha, pegawai negeri) menjadi tertanggung maka kegiatan usaha pihak penanggung akan menjadi besar. 21
b. Memperoleh keuntungan Dana (premi) yang dihimpun dari masyarakat perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dana tersebut tidak hanya disimpan diperusahaan dan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila menjadi peristiwa yang merugikan tetapi menginvestasikan ke berbagai sektor yang produktif sehingga memperoleh pendapatan. Selain itu, Martono mengatakan bahwa asuransi juga dapat memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut. a. Mendorong peningkatan investasi di berbagai bidang usaha Dana (premi) yang berasal dihimpun dari masyarakat merupakan sumber modal diberbagai bidang usaha. b. Mendorong peningkatan kesempatan kerja Dengan meningkatkan bisnis jasa asuransi maka akan menciptakan kesempatan kerja. c. Meningkatkan penerimaan pajak Berkembangnya industri asuransi akan meningkatkan penerimaan negara
dalam
bentuk
pajak
yang
merupakan
sumber
daya
pembangunan.
22
3. Jenis Usaha Asuransi Menurut Martono (2002: 152-154) jenis asuransi dapat dilihat dari aspek usahanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha asuransi terdiri dari: a. Asuransi Kerugian (Non Life Insurance) Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang timbul dari perisatiwa yang tidak pasti. Sedangkan perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang usaha asuransi kerugian termasuk reasuransi. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Asuransi kerugian di beberapa Negara juga disebut general insurance. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Asuransi Kebakaran Asuransi
kebakaran
merupakan
jenis
pertanggungan
yang
memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang disebabkan oleh karena adanya suatu peristiwa kebakaran atau segala sesuatu yang dapat disamakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan. Barang-barang yang dapat dipertanggungkan dalam asuransi
23
kebakaran antara lain rumah tinggal, kantor, gedung, rumah sakit, hotel, pertokoan, pabrik, instalasi, gudang, dan lain-lain. 2) Asuransi Pengangkutan Asuransi pengangkutan (marine insurance) menjamin kerugian yang dialami tertanggung bila terjadi kehilangan ataupun kerusakan barang yang diangkut pada saat pelayaran. Pertanggungan dapat diberikan pada pihak pemilik kapal, misalnya kapal rusak atau tenggelam, maupun kepada pihak lain yang mengalami kerugian akibat pengangkutan tersebut, misalnya menabrak kapal lain, maka pihak asuransi harus menjamin kerugian yang diderita pemilik kapal yang ditabrak. 3) Asuransi Aneka Asuransi aneka merupakan bentuk asuransi selain dari kedua bentuk asuransi kerugian di atas. Contoh dari asuransi aneka antara lain: a) Asuransi kecelakaan diri b) Asuransi pencurian c) Asuransi kendaraan bermotor b. Asuransi Jiwa (Life Insurance) Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa hanyalah perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan. Jasa yang diberikan oleh asuransi jiwa berkaitan erat dengan dengan ketidakpastian produktivitas ekonomis
24
manusia, misalnya kematian, PHK dan kemungkinan mengalami cacat. Karena alasan ketidakpastian itulah orang rela memberikan sejumlah premi tertentu untuk mendapatkan polis asuransi jiwa. Manfaat yang dapat diperoleh dari asuransi jiwa antara lain: 1) Santunan bagi tertanggung yang meninggal 2) Cadangan dana untuk pension 3) Menghindari pajak pendapatan c. Reasuransi (Reinsurance) Reasuransi adalah pertanggungan ulang atas suatu asuransi, atau dengan kata lain asuransi dari suatu asuransi. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimaksud dengan perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang atas resiko yang dihadapi perusahaan asurasi kerugian atau asuransi jiwa. Ini merupakan cara pengalihan sebagian atau keseluruhan resiko kepada penanggung (tertanggung)
lain.
Pihak
dinamakan
yang ceding
menyerahkan company,
pertanggungan
sementara
pihak
penanggung disebut reinsurer. Manfaat yang dapat diterima ceding company dari jasa reasuransi antara lain : 1) Mengurangi resiko, karena sebagian atau seluruh resiko telah ditanggung oleh reinsurer. 2) Menjadi stabilitas usaha. Bila terjadi klaim yang melebihi kapasitas keuangan tertanggung, maka akan dipikul secara bersama dengan reinsurer, sehingga kemungkinan tertanggung mengalami kesulitan
25
dana yang mengakibatkan kestabilan usahanya terganggu dapat dikurangi. 4. Prinsip-prinsip Asuransi Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006: 180-182) prinsip asuransi disebutkan sebagai berikut. a. Insurable Interest (Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan) Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertangungkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungkan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar memenuhi kriteria Insurable Interest yaitu sebagai berikut ini. 1) Kerugian tidak dapat diperkirakan Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya
kemungkinan
tersebut
tidak
dapat
diperkirakan
terjadinya. 2) Kewajaran Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi penanggung maupun tertanggung.
26
3) Catastrophic Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, resikoyang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan. 4) Homogeneous Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungkan harus homogen, yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. Banyaknya barang yang sejenis ini berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar resiko supaya dapat membayar beberapa kerugian dari yang dipertanggungkan. b. Unmost Good Faith (Itikad Baik) Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak harus dilandasi oleh itikad naik (Unmost Good Faith). Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban selama masa asuransi. Selain itu, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan darri penanggung pada saat benar-benar ada resiko yang menimpa tertanggung. Pihak penanggung harus konsisten terhadap hak dan kewajiban
yang pernah
disampaikan
kepada
tertanggung dan
dicantumkan dalam kontrak (polis) termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada resiko yang tidak ditanggung oleh asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapan secara rinci kondisi yang
27
akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. Faktor-faktor yang melanggar prinsip duty of disclosure adalah sebagai berikut. 1) Nondisclosure Adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi unmost good faith. 2) Concealment Secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta yang penting. 3) Fradulent Misrepresentation Sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi real. 4) Inocent Misrepresentation Secara tidak sengaja memberikan gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi. c. Indemnity (Prinsip Ganti Rugi) Konsep
Indemnity
adalah
mekanisme
penanggung
untuk
mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Dalam kedua jenis asuransi tersebut pihak penanggung tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota
28
tubuh yang cacat atau hilang karena indemnity berkaitan dengan ganti rugi finansial. Indemnity itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali. d. Proximate Cause (Prinsip Sebab Akibat) Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi atau kekuatan lain, diawali dengan bekerja dengan aktif dan suatu sumber dari suatu sumber baru dan independen. e. Subrogation (Prinsip Subrogasi) Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dengan prinsip subrogasi, tertanggug tidak mungkin menerima ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya. f. Kontribusi Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip Indemnity yaitu, bahwa penanggung berhak mengajak penanggungpenanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.
29
5. Unsur-unsur Asuransi Berdasarkan Kitab
Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD)
Republik Indonesia tentang Usaha Perasuransian, dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu: a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi pada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. b. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila mengandung sesuatu tak tertentu. c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya). d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu. 6. Premi Asuransi Menurut Susilo dkk (2000: 210) premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi yang dibayarkan disesuaikan dengan faktor-faktor yng menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Premi sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung. Bagi penanggung, premi sangat penting karena karena dengn premi yang dikumpulkan dari para tertanggung dalam waktu yang relatif lama, akan terkumpul sejumlah dana yang cukup besar, sehingga
30
dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti sebelum terjadinya kerugian (Djojosoedarso, 1999: 121). Sedangkan bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena akan berpengaruh terhadap pengalihan resiko yang akan diterimanya kelak dari pihak penanggung. 7. Pengertian Asuransi Kredit Asuransi kredit mempunyai kaitan yang erat dengan jasa perbankan terutama dibidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit (Budisantoso dan Triandaru, 2006: 185).
31
