BAB II KAJIAN PUSTAKA

14

BAB II KAJIAN PUSTAKA II. 1. Definisi Konsep Sampah Yang dimaksudkan dengan sampah secara umum dikemukakan oleh Departemen Kehutanan yaitu “sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri dan kegiatan pertanian. Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan tempat perdagangan dikenal dengan limbah municipal yang tidak berbahaya (non hazardous)” (Departemen Kehutanan, 2009). Menurut Soeriaatmadja (2000:100) mendefinisikan sampah adalah “bagian dari sumber alam yang diubah menjadi produksi, lalu terbuang dalam proses konsumsi oleh manusia”. Hal ini berarti, sebagian “bagian” dari sumber alam, sampah memiliki potensi menjadi produksi untuk keperluan manusia. Sedangkan sebagai produksi yang “terbuang”, jumlah yang terbuang bisa dikurangi. Pengelolaan Sampah Menurut Undang- Undang Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (RUU Lingkungan Hidup, 2009). Pengelolaan sampah (solid waste management) dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan tentang pengendalian terhadap sampah yang dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip- prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik pelestarian lingkungan, keindahan dan dengan mengindahkan tanggung jawab serta sikap masyarakat (Sudarso, 1985 hal 11). Sampah merupakan persoalan penting dalam kehidupan dalam kehidupan manusia, khususnya warga kota Depok. Sampah kota Depok merupakan kumpulan sampah dari berbagai wilayah di kota Depok yang pengelolaannya menimbulkan masalah penting terkait dengan lingkungan dan pertambahan penduduk yang terus meningkat hingga tahun 2009 ini. Pengelolaan sampah merupakan keharusan namun

Pencemaran lingkungan dalam..., Vivid Riama, UNIVERSITAS FISIP UI, 2010

INDONESIA

15

harus tetap mempertimbangkan aspek lingkungan hidup sekitar di masa depan (Purwendro dan Hidayat, 2007, hal 11). Menurut penelitian Abelson, pengolahan sampah menggunakan teknologi dan teknik konvensional meliputi pemangkasan limbah dengan lapisan kedap air dan pemasangan saluran untuk memantau dan daur ulang air lindi. Beberapa proses secara luas digunakan untuk mengolah limbah cair termasuk adsorpsi karbon, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, pertukaran ion dan reverse osmosis (Philip M. Abelson, 1985). Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, terutama manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang- Undang 32 Tahun 2009). Lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah karena memiliki pengaruh terhadap kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya di kota Depok. Kejahatan Lingkungan Kejahatan lingkungan (Crime Against Environment, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang besifat merusak dan atau mencemari lingkungan hidup (Vini Susanti, 2009). Berdasarkan perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/ fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosialbudaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Yingyi Situ dan David Emmons menyatakan bahwa kejahatan lingkungan merupakan bidang yang agak diabaikan dalam kriminologi maupun hukum pidana. Padahal keadaan bumi kita sedang dalam bahaya. Udara, air dan tanah terancam oleh pencemaran, sampah yang berbahaya, pemanasan global, hujan asam dan kebocoran ozon. Dalam dekade terakhir ini kejahatan lingkungan mulai dianggap sebagai kejahatan. Situ dan Emmons menjelaskan tentang penyebab, investigasi, hukuman dan pencegahan kejahatan lingkungan dengan titik berat pada dampaknya manusia,


INDONESIA

16

ekonomi dan psikologis kejahatan lingkungan yang dilakukan baik oleh individu, korporasi, organisasi kejahatan dan pemerintah (Situ and Emmons, 1999) Kejahatan lingkungan yang beragam baik di alam dan dalam bahaya mereka menyebabkan. Mereka termasuk sampah, pembuangan bahan radioaktif yang tidak tepat, mengambil permainan di luar musim, debit disengaja berbahaya zat menjadi badai saluran air atau saluran air, dan pencurian flora, fauna, dan sumber daya alam Neal Shover and Aaron S, 2005). Carrabine (P. Beirne dan South N, 2007 hal 135-136) mendiskusikan kejahatan lingkungan dalam kaitan dengan kejahatan primer dan sekunder. Kejahatan Hijau (green crimes) dengan luas didefinisikan secara sederhana sebagai kejahatan melawan lingkungan. Kejahatan primer adalah kejahatan yang aktual, dimana menghasilkan secara langsung pembinasaan dan degradasi sumber- sumber daya bumi melalui tindakan manusia (sebagai contoh pembakaran hutan). Kejahatan sekunder atau kejahatan hijau simbiotik adalah kejahatan yang berkembang keluar dari teguran- teguran social yang bersumber dari aturan yang berusaha untuk mengatur bencana akan lingkungan seperti limbah buangan beracun yang tidak sah. Pencemaran Lingkungan Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dimasukkannya sampah di tempat- tempat yang bukan untuk penampungan sampah merupakan pencemaran lingkungan sehingga menyebabkan tidak dapat berfungsi dan kualitasnya menurun. Khususnya di lingkungan kota Depok sampah tersebut dibuang ditempat pemukiman warga yang hampir menutupi jalan umum perumahan tersebut dan mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara terhadap warga sekitar. Masyarakat Robert MacIver mendefinisikan masyarakat sebagai suatu sistem hubunganhubungan yang ditertibkan (Society means a system of ordered relations) (Budiarjo, 1996 hal 22).


INDONESIA

17

Harold J. Laski mengatakan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama utnuk mencapai terkabulnya keinginan- keinginan untuk bersama “( a society is a group of human beings living and working together to the satisfaction of their mutual wants) (Laski, 1947 hal 8). Dalam pembahasan ini, konsep masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kelangsungan hidupnya harus berinteraksi dan bekerjasama di lingkungan tersebut. Perumahan Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Undang- Undang Perumahan dan Pemukiman, 1992). Selain sebagai hunian, rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Penataan ruang seperti pada kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan sebagainya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta dapat berfungsi sebagaimana diharapkan. Salah satu sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan.

II. 2. Kajian Literatur Pengelolaan sampah tejadi di Bandung. Pemerintah setempat mengatakan bahwa TPA Cipatat akan dikelola dengan sistem sanitary landfill. Namun kenyataannya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masih menggunakan sistem open dumping (Djoko Srijono skripsi). Bentuk bahaya utama (major harm) yang muncul dari kebijakan pengelolaan kota Depok adalah pencemaran udara. Pencemaran udara antara lain berasal dari tumpukan sampah yang tidak diangkut oleh petugas kebersihan, pembakaran sampah


INDONESIA

18

di TPS serta pengelolaan sampah di TPA Cipayung berupa air lindi dan asap pengolahan sampah yang menimbulkan dampak kesehatan bagi warga sekitarnya (Anggia P. Nilasari, 2007 skripsi). Perlu adanya keseimbangan atau keserasian antar manusia dan alam agar tidak terjadi kerusakan atau kemunduran dari kualitas lingkungan itu sendiri. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini menjadi suatu hal yang penting dan tidak mudah sehingga perlu adanya strategi partisipasi agar masyarakat dapat terlibat dan meningkatkan partisipasinya di dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah (Aryani, 2008 skripsi). Berdasarkan skripsi yang berjudul “Pencemaran Aliran Sungai Cipinang sebagai Bentuk Kejahatan terhadap Kesejahteraan Umum” oleh Rinita Christalia, permasalahan utama yang diangkat adalah dimana jumlah industri yang berdiri di sepanjang aliran sungai Cipinang semakin hari semakin meningkat, namun tidak diikuti dengan kesadaran dari pemilik industri tersebut untuk mengelola limbahnya terlebih dahulu, khususnya limbah cair, melainkan langsung dibuang ke dalam aliran sungai. Pencemaran lingkungan di aliran Sungai Cipinang akibat limbah cair yang dihasilkan oleh industri telah merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai Cipinang. Namun masyarakat sebagai korban pencemaran kurang mendapat perlindungan hukum terkait dengan masalah tersebut. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah pada objek penelitian peneliti, yaitu dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan sampah pada Unit Pegolahan Sampah (UPS) di Depok II Tengah Desa Sadewa Kecamatan Sukmajaya Depok. Namun satu hal yang dapat digarisbawahi di sini adalah dari penelitian-penelitian di atas, sama-sama membahas tentang suatu bentuk kejahatan lingkungan yang dapat digolongkan menjadi suatu pelanggaran terhadap kesejahteraan umum. Di sini terlihat bahwa masyarakat menjadi korban akibat dari kegiatan-kegiatan demi kepentingan segelintir orang saja. Hal tersebut tentu saja membawa dampak buruk bagi masyarakat.


INDONESIA

19

II. 3. Kerangka Pemikiran Sampah

Pengelolaan Sampah

Pencemaran Lingkungan

Kejahatan Lingkungan

Menurut Soeriaatmadja (2000:100) mendefinisikan sampah adalah “bagian dari sumber alam yang diubah menjadi produksi, lalu terbuang dalam proses konsumsi oleh manusia”. Hal ini berarti, sebagian “bagian” dari sumber alam, sampah memiliki potensi menjadi produksi untuk keperluan manusia. Sedangkan sebagai produksi yang “terbuang”, jumlah yang terbuang bisa dikurangi. Yang dimaksudkan dengan sampah secara umum dikemukakan oleh Departemen Kehutanan yaitu “sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri dan kegiatan pertanian. Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan tempat perdagangan dikenal dengan limbah municipal yang tidak berbahaya (non hazardous)” (Departemen Kehutanan, 2009). Sampah tersebut terdiri dari sampah organik dan anorganik. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan luas ruang hidup yang tetap, masalah sampah kian hari kian menjadi penting. Semakin kompleksnya kehidupan manusia dan perkembangan teknologi, jenis sampah yang dihasilkan pun juga ikut beragam. Tidak hanya terbatas yang bersifat organik dan anorganik saja, tetapi juga dihasilkan bahan


INDONESIA

20

sampah kimia lain yang sulit diurai secara alami, bahkan yang tergolong bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan sampah (solid waste management) dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan tentang pengendalian terhadap sampah yang dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip- prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik pelestarian lingkungan, keindahan dan dengan mengindahkan tanggung jawab serta sikap masyarakat (Sudarso, 1985 hal 11). Pengelolaan sampah adalah proses perubahan bentuk sampah agar dapat menjadi suatu bentuk bahan yang tidak menimbulkan bau, ataupun timbulnya berbagai macam penyakit yang merugikan. Pencemaran memiliki beberapa kriteria pokok, yaitu lingkungan yang terkena dampak adalah lingkungan hidup manusia, yang terkena dampak negatifnya adalah manusia, dan di dalam lingkungan tersebut terdapat bahan berbahaya yang juga dihasilkan oleh kegiatan manusia. Berdasarkan kriteria pokok ini, maka pencemaran lingkungan hidup akan terjadi apabila dalam lingkungan hidup manusia (baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosialnya) terdapat suatu bahan dalam konsentrasi yang sangat besar yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan pada akhirnya justru merugikan manusia itu sendiri pula. Secara garis besar, masalah pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan kebudayaan. Sedangkan bahan pencemarnya dapat diklasifikasikan menjadi pencemar fisik, biologis, kimia, dan budaya/sosial. Secara umum, pencemaran lingkungan dapat kita kaji melalui siklus perubahan lingkungan (Amsyari, 1976 hal 48). Pada dasarnya di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah, pandangan yang digunakan oleh masyarakat kita adalah teori antroposentris, yaitu melihat permasalahannya hanya dari sudut manusia. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling


INDONESIA

21

menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam seluruh kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia sekaligus kepentingannya. Akibatnya alam hanya diposisikan sebagai objek, instrumen, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Menurut Otto Soemarwoto, bahwa hal ini akan menimbulkan bencana berkelanjutan atas rusaknya ekosistem yang ada, termasuk ekosistem yang kita tinggali sebagai akibat penanganan sampah yang hanya melihat dari kepentingan manusia saja (Soemarwoto, 1997 hal 22). Hal ini tidak sesuai dengan teori ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang memusatkan diri pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ia mendobrak cara pandang antroposentrisme yang hanya membatasi fokus keberlakuan etika pada komunitas manusia belaka. Antroposentrisme telah menjadikan manusia sebagai penguasa yang terus menerus mengeksploitasi alam.

Pencemaran Lingkungan sebagai Kejahatan Lingkungan Dalam Undang- Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai berikut: 2 Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, lingkungan memiliki hakhak (environmental rights) sebagai berikut (Keraf, 2002 hal 103). •

Hak lingkungan untuk dilindungi dari kondisi yang dapat membahayakan,

terutama bagi kesehatan manusia, sebagai akibat dari pencemaran; termasuk efek 2

Undang- Unang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


INDONESIA

22

terhadap kesehatan yang langsung dapat diketahui atau diramalkan dan berakibat secara relatif cepat dan serius. •

Hak untuk memperoleh kualitas lingkungan yang baik yang pada tingkat

tertentu dapat mengakibatkan lingkungan hidup tercemar, baik oleh zat pencemar khusus maupun sumber pencemar yang tidak dapat teridentifikasi sehingga cepat atau lambat dapat mengancam kesehatan manusia. •

Pada tingkat tertentu mewujudkan lingkungan yang berkualitas yang terbebas

dari pencemaran bahan- bahan berbahaya dan beracun yang dapat menyebabkan kematian manusia. •

Hak lingkungan hidup untuk dilindungi dari pencemaran demi kepentingan

lingkungan; terlepas apakah pencemaran tersebut berakibat secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. •

Hak lingkungan atau benda- benda yang menjadi bagian dari lingkungan

untuk dilindungi dari kerusakan dan pencemaran terhadapnya. Kejahatan Lingkungan merupakan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup baik lingkungan alam/ fisik, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosialbudaya, yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau badan hukum. Ditinjau dari perspektif kriminologi, kejahatan lingkungan cukup unik dibanding dengan jenis kejahatan lain, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan kontemporer. Kejahatan lingkungan dapat didefinisikan sebagai perlakuan atau tindakan perampasan atau penghilangan hak atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, kekuatan politik, dan kekuasaaan di dalam suatu badan usaha/pemerintahan yang menimbulkan dan mengakibatkan pengrusakan atau pemusnahan secara terus menerus lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia (Ridha Saleh, 2005 hal 97). Sebagai bentuk kejahatan lingkungan, pencemaran lingkungan dapat dilihat dari aspek- aspek pelaku, korban, reaksi sosial, dan pencemaran itu sendiri sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pelaku kejahatan lingkungan pada


INDONESIA

23

umumnya adalah korporasi, bukan individu, sehingga wujud nyata pelaku dalam kasus kejahatan lingkungan sangat sulit untuk ditentukan. Artinya, jika terjadi kasus kejahatan lingkungan oleh suatu korporasi maka akan sangat sulit untuk menentukan individu yang harus bertanggung jawab terhadap masalah pencemaran tersebut. Karena pelaku kejahatan lingkungan adalah korporasi maka jumlah pelaku dalam kejahatan lingkungan lebih sedikit dibandingkan dengan korban kejahatan lingkungan. Secara umum, pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi orang lain. (Gosita, 1983 hal 15). Korban kejahatan lingkungan adalah masyarakat atau komunitas yang berada disekitar lokasi pencemaran yaitu warga Sadewa. Luasnya lingkup korban kejahatan lingkungan seringkali mengaburkan bentuk kejahatan lingkungan itu sendiri. Proses kejahatan lingkungan itu sendiri juga sangat sulit untuk dibuktikan. Selain karena efek pencemaran yang terakumulasi dalam jangka waktu yang relatif lama, akibat yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan hidup juga tidak dapat dirasakan secara langsung sehingga korban seringkali tidak merasa menjadi korban dari suatu bentuk kejahatan lingkungan. Karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan tidak dapat langsung dirasakan maka reaksi sosial masyarakat terhadap masalah kejahatan lingkungan juga baru menyeruak ketika kejahatan lingkungan tersebut sudah mapan terjadi. Akibatnya, penanggulangan dan penyelesaian masalah kajahatan lingkungan juga menjadi tambah rumit dan sulit untuk terselesaikan. Pemberlakuan kebijakan menjadi menarik ketika kita membahas isu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan lingkungan. Ini adalah bidang yang tidak diatur dengan kebijakan yang baik. Akan tetapi usaha untuk menegakkannya adalah persoalan lain. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip- prinsip


INDONESIA

24

yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan- tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action- oriented). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara- cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, 2005 hal 7). Misalnya, Vogel mencatat bahwa dalam kasus kebijakan lingkungan EU dimana pemberlakuan kebijakan menjadi makin akut menjadikan kebijakan makin urgen. Komunitas hanya tahu ada pelanggaran jika ada yang komplain. Jika komplain itu bisa dibenarkan, tindakan hukumnya mesti dilakukan lewat Pengadilan Eropa. Jelas prosedur ini memakan waktu yang lama(Vogel, 1993: 124-5). Burch dan Wood menekankan bahwa pemberlakuan kebijakan harus dilihat dalam term “negosiasi” ketimbang perintah top-down. Selain itu, aspek hukum yang lemah terhadap masalah kejahatan lingkungan juga menambah panjang deret hambatan penyelesaian kejahatan lingkungan yang terjadi. Dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997, terdapat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan yaitu: Pasal 41 (1)

Barangsiapa

yang

secara

melawan

dengan

sengaja

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Meskipun terdapat ancaman pidana penjara dalam saksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan, namun karena pelaku kejahatan lingkungan adalah


INDONESIA

25

korporasi sehingga sulit untuk menentukan individu yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya kejahatan terhadap lingkungan hidup tersebut, maka sanksi yang pada umumnya diterapkan hanyalah sanksi administrasi berupa denda materi dalam jumlah tertentu. Sanksi ini sering dipandang jauh lebih ringan dibandingkan denngan sanksi pidana kejahatan konvensional pada umumnya.


INDONESIA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents