BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Bank Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.1.2 Pengertian Prosedur Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian prosedur adalah : a. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. b. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Adapun beberapa pengertian prosedur menurut paa ahli antara lain :
6
Menurut Muhammad Ali (2000 : 325) “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.
Menurut Amin Widjaja (1995 :83) “Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan.
Menurut Ismail Masya (1994 : 74) “ prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang kali.
2.1.3 Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “ credere “ yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hubungannya dengan kredit sebagai usaha pokok bank, maka kredit didefinisikan sebagai (UndangUndang Perbankan 1998) : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu,
berdasarkan
persetujuan
atau
kesepakatan
pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7
2.1.4
Unsur-Unsur Kredit Menurut Kasmir (1998) terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu: 1. Kepercayaan Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 2. Kesepakatan Disamping kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3. Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. 4. Risiko
8
Adanya
suatu
tenggang
waktu
pengembalian
akan
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko inin menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 5. Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk ini merupakan keuntungan bank.
2.1.5 Fungsi Kredit Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan menurut Martono (2004) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan daya guna (utility) dari uang 2. Meningkatkan daya guna (utility) dari barang 3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 4. Sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi 5. Akan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
9
2.1.6
Tujuan Kredit Tujuan pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang tinggi dari jasa pemberian kredit dan keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Kredit yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga
kepercayaan
masyarakat
akan
bertambah.
Dengan
demikian, profitability dan safety akan berjalan beriringan ( Martono: 2004). Menurut Kasmir (1998) adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain: 1. Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. 2. Membantu usaha nasabah Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun dana modal kerja. Dengan
dana
tersebut
maka
pihak
debitur
akan
dapat
mengembangkan dan memperluas usahnya. 3. Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak
10
kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.1.7
Manfaat Kredit Manfaat kredit menurut Mulyono (1993) dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial antara lain: 1. Ditinjau Dari Kepentingan Debitur a. Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya betul-betul feasible. b. Telah ada lembaga penyedia dana (kredit). c. Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk kebutuhan modal perusahaan yang bersangkutan. d. Dengan fasilitas kredit memungkinkan para debitur untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa. 2. Ditinjau Dari Sudut Kepentingan Perbankan a. Memperoleh pendapatan bunga kredit. b. Untuk menjaga sovabilitas usahanya. c. Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasajasa perbankan yang lain. d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
11
e. Pemberian kredit untuk merebut pasar dalam industri perbankan. 3. Ditinjau Dari Kepentingan Pemerintah a. Sebagai alat memacu pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor ekonomi tertentu. b. Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. c. Sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan. d. Alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. e. Sumber pendapatan negara. f. Penciptaan pasar, dll. 4. Ditinjau Dari Kepentingan Masyarakat Luas a. Diharapkan kan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. b. Dengan semakin banyaknya proyek dan perusahaan yang dibuka kerena memperoleh fasilitas kredit sudah tentu akan menyerap banyak tenaga kerja baru. c. Dengan
dibuka/didirikannya
perusahaan
baru
akan
menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan erat dengan perusahaan tersebut.
12
2.1.8
Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Menurut Martono (2004), prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis kredit dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut: 1. Character Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaankebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan social standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (wiliingnes to pay). 2. Capacity Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit. 3. Capital Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkan modal yang tersedia sehingga segala sumber dapat bergerak secara efektif. Baikkah pengaturan modal itu sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju.
13
4. Collateral Penilaian terhadap barang jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang diterimanya. 5. Condition Pada prinsip kondisi (condition), yang dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan dan persaingan di lingkungan sektor usaha calon debitur dapat diketahui, sehingga bantuan
yang
akan
diberikan
benar-benar
bermanfaat
bagi
perkembangan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha debitur. Sedangkan penjelasan analisa prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut: 1. Personality Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat
hidupnya
(kelahiran,
14
pendidikan,
pengalaman,
usaha/pekerjaan dan sebagainya), hobby, keadaan keluarga, pegaulan dalam masyarakat (social standing) dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur. 2. Purpose Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, berproduksi, atau membeli rumah. Apakah tujuan penggunaan kredit sesuai dengan line of business kredit bank yang bersangkutan. 3. Prospect Merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau beberapa tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang. 4. Payment Merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospect, kelancaran penjualan dan pendapatan
sehingga
dapat
diperkirakan
kemampuan
pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. 5. Party Merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam klasifikais tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,
15
loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat disolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya. 6. Profitability Merupakan kemapuan nasabah dalm mencari laba. Profitability diukur dari perode ke periode apakah kan tetap sama atau semakin meningkat,
apalagi
dengan
tambahan
kredt
yang
akan
diperolehnya dari bank. 7. Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.
2.1.9
Prosedur Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2011 : 96) secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut : 1) Pengajuan Proposal Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan proposal permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.Proposal kredit harus dilampiri
dengan
dokumen-dokumen
lainnya
yang
dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya berisi keterangan tentang :
16
a) Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkrembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya. b) Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegunaan kredit, apakah untuk modal kerja atau investasi. c) Besarnya kredit dan jangka waktu. Proposal permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya. d) Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan
secara
rinci
cara-cara
nasabah
dalam
mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya. e) Jaminan kredit Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti, jangan sampai menghasilkan sengketa , palsu, dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti :
17
a) Akta Pendirian Perusahaan. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseoan Terbatas) atau Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman. b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit. c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Tanda Daftar Perusahaan ada selembar sertifikat yang dikeluarkan
oleh
Departemen
Perindustrian
dan
Perdaganagn dan biasanya berlaku 5 tahun dan jika masa berlakunya habis, dapat diperpanjang kembali. d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan Departemen Keuangan. e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir. f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan. g) Daftar penghasilan bagi perseorangan. h) Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan. 2) Penyelidikan Berkas Pinajaman Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumendokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas
18
waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan. Dalam
penyelidikan
berkas
hal-hal
yang
perlu
diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB kendaraan ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dari kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang di laporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada. 3) Penilaian Kelayakan Kredit Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu kredit disalurkan,
maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit.
Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran,
19
aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial, dan aspek AMDAL. 4) Wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersbut sesuai dan lengkap seperti degan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 5) On The Spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. 6) Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 7) Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasi yang akan mencakup : -
Jumlah uang yang akan diterima
-
Jangka waktu kredit
-
Dan biaya-biaya yang harus dibayar
20
8) Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 9) Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
2.1.10 Kredit Kupedes Rakyat Kredit Kupedes Rakyat merupakan produk pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pengganti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pelayanannya telah dihentikan oleh pemerintah. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melihat tingginya permintaan masyarakat terhadap KUR, sehingga diperkenalkanlah produk pinjaman Kredit Kupedes Rakyat yang memiliki kesamaan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik pemerintah. Kredit Kupedes Rakyat adalah produk pinjaman skala kecil tanpa jaminan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dengan plafond maksimal Rp. 25.000.000,00 dengan suku bunga 1,25% yang berbasis komersil penuh. Kredit ini ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
21
Kredit ini diberikan kepada calon debitur yang feasible baik yang sudah bankable maupun yang belum bankable, yang telah memiliki usaha secara aktif minimal 6 (enam) bulan dan tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit Kupedes komersial. Kredit Kupedes Rakyat memiliki mekanisme penjaminan kredit dengan coverage sebesar 70%. Selain penjaminan, debitur diberikan fasilitas AMKKM (Asuransi Mikro Kecelakaan Kesehatan dan Meninggal Dunia) yang bertujuan membantu stabilitas cashflow nasabah apabila nasabah mengalami sakit, kecelakaan atau meninggal dunia dan fasilitas AMKKM tersebut diberikan selama 1 tahun pertama setelah nasabah melakukan realisasi pinjaman Kupedes Rakyat.
22
