BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 1.

Tinjauan Sertifikasi Guru

a. Pengertian Guru Pendidikan merupakan suatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal disekolah, guru merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dikatakan bahwa guru adalah salah satu komponen dalam proses pendidikan yang ikut serta berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial. Guru merupkan tenaga professional, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dadi dan daeng (2013:20) dijelaskan bahwa “Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Lebih lanjut dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “ pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen”. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga professional yang memiliki tugas utama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

selain

itu

guru

juga

harus

melaksanakan

evaluasi

pembelajaran. Fungsi dari kedudukan guru sebagai tenaga professional tersebut adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Masnur (2007:2), dijelaskan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi

8

9

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pada dasarnya setiap guru memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka dari itu haruslah ada kompetensi untuk mengukur seberapa profesionalkah seorang guru itu. Selain kompetensi guru yang professional juga harus melalui kualifikasi pendidikan dan mendapatkan sertifikat pendidik. Menurut Winarno (2013:40) menyatakan pendapatnya mengenai guru sebagai berikut: Guru sebagai tenaga professional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenjang pendidikan tertentu. Kedudukan guru sebagai tenaga professional ini berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ali Mudlofir (2014:75) yang menjelaskan bahwa “guru yang professional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki,

dihayati,

dikuasai

oleh

guru

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalannya. Ali menambahkan bahwa “untuk mendapatkan derajat profesionalitas yang diidamkan oleh para guru, haruslah terpenuhi standar kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikasi. Sebagai tenaga professional guru harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Ali Mudlofir (2014:77) menambahkan terdapat 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh guru professional yaitu: 1) 2) 3) 4)

Merencanakan proses belajar mengajar; Melaksanakan dan memimpin/mengelola prses belajar mengajar; Menilai kemajuan proses belajar mengajar; Menguasai bahan pelajaran.

Tugas utama guru sebagai tenaga pendidik yang profesioanl adalah melaksanakan pembelajaran, dalam pembelajaran guru harus membuat perencanaan, memimbing peserta didik, melakukan evaluasi. Dalam melaksanakan pembelajaran guru juga harus memiliki kemampuan dalam

10

menguasai materi pelajaran. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

b. Pengertian Sertifikasi Sertifikasi merupakan penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Program sertifikasi merupakan bagian yang esensial pada upaya memperoleh sertifikat pendidik. Dalam proses sertifikasi terdapat uji kompetensi yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keprofesionalan guru yang diukur melalui ketercapaian standar kompetensi guru. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menjelaskan tentang pengertian sertifikasi guru yaitu mengemukakan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Lebih lanjut Bedjo Sujanto (2009:7) yang menyatakan bahwa, “Sertifikasi guru yaitu program yang didesain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan tersebut maka pengertian dari sertifikasi dalam penelitian

ini adalah proses pemberian pengakuan

kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi sebagai upaya mendapatkan guru yang layak untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Menurut Masnur Muslich (2007: 8) menyatakan bahwa: Peningkatan mutu guru lewat program setifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus.Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga

11

bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari guru perlu disertifikasi. Suyatno (2008:2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah sebagai berikut: Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Sertifikat adalah dokumen resmi yang menyatakan informasi dalam dokumen ituadalah benar adanya. Sertifikasi adalah proses pembuatan dan pemberian dokumen tersebut. Guru yang telah mendapatkan sertifikasi berarti telah mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskandi dalam sertifikat itu. Menurut Syaiful Sagala (2009:30) “guru wajib mengikuti sertifikasi, karena dengan sertifikasi seorang guru akan meningkatkan kemampuan dan keterlibatannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru”. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian sertifikasi guru yaitu suatu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan pemberian sertifikat yang diberikan kepada guru yang memenuhi standar kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan professional. Sejalan dengan beberapa pendapat diatas, Masnur Muslich (2007:7) menyatakan

bahwa

“sertifikasi

diharapkan

guru

menjadi

pendidik

profesional, yaitu berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi”. Sertifikasi guru pada dasarnya diselenggarakan untuk menciptakan guru yang profesional, jika dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan akan sangat terkait karena guru yang yang professional secara otomatis akan menjalankan tugas sebagai agen pembelajaran secara baik, sehingga diharapkan dapat membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi. Jurnal National

Commition on Education Services (NCES) yang

dikutip oleh Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Standar Konpetensi dan

12

Sertifikasi Guru (2007:34) menyatakan bahwa “Sertification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate’s credential an provides him or her a license to teach”. Artinya sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan guru apakah layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Terdapat dasar hukum yang melandasi terselenggaranya sertifikasi guru, menurut Dadi dan Daeng (2013:83) memaparkan dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah: 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2) Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 5) Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor I.UM.01.02-253. 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. c. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru Sertifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah “proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Pengertian sertifikasi ini lebih spesifik ditekankan pada suatu proses pemberian pengakuan bahwasanya seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dijelaskan mengenai tujuan dari sertifikasi. Menurut Mulyasa (2013:46) yang menjelaskan tentang tujuan sertifikasi, menyatakan bahwa: Tujuan sertifikasi guru dan dosen adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas melalui peningkatan kesejahteraan yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan pula kualitas pendidikan nasional. Melalui sertifikasi guru juga diharapkan nantinya sekolah tidak hanya meluluskan peserta didik yang kemudian menjadi beban masyarakat, tetapi lulusan yang mampu mandiri, mampu

13

menciptakan lapangan kerja dan mampu melanjutkan pendidikan ke jennjang yang lebih tinggi, serta megembangkan diri di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup. Sedangkan menurut Bedjo Sujanto (2009:8) tujuan utama sertifikasi guru yaitu: 1) 2) 3) 4)

Menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran Meningkatkan proses dan mutu pendidikan Meningkatkan martabat guru Meningkatkan profesionalisme

Hal tersebut sejalan dengan Suyatno (2008:2), sertifikasi guru memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan 3) Meningkatkan martabat guru 4) Meningkatkan profesionalitas guru Tujuan sertifikasi yang telah diungkapkan pada dasarnya sertifikasi bertujuan untuk menjadikan guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan sehingga akan berdampak terhadap kualitas pendidikan. Oleh karena itu, untuk memperoleh mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses pembelajaran yang berkualitas pula. Wibowo dalam Mulyasa (2007:35), menambahkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 3) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggaraan pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. 4) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan 5) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dapat disimpulkan bahwa tujuan sertifikasi guru selain untuk menjadikan guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi juga bertujuan untuk menciptakan citra yang baik sebagai

14

pendidik sehingga meminimalisir praktik-praktik yang tidak berkompeten dalam dunia pendidikan. Selain memiliki tujuan, sertifikasi juga memiliki manfaat. Manfaat sertifikasi menurut Mulyasa (2007:35) mengungkapkan bahwa “sertifikasi guru memliki 2 manfaat secara umum yaitu pengawasan mutu dan penjamin mutu”. Mulyasa (2007:35) menjelaskan manfaat sertifikasi guru sebagai pengawasan mutu terdiri dari: 1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik. 2) Untuk setia jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. 3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu awal masuk organisasi maupun pengembangan karir selanjutnya. 4) Proses seleksi yang baik program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara memadai untuk mencapai peningkata profesionalisme. Selain pengawasan mutu, sertifikasi guru juga memilki manfaat sebagai penjamin mutu. Manfaat sertifikasi guru sebagai penjamin mutu terdidi dari: 1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan presepsi masyarakat dan pemerintah lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. 2) Sertifikasi jaminan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan ketrampilan tertentu. (Mulyasa, 2007:36) Sertifikasi yang dilakukan kepada guru juga bermanfaat bagi guru itu sendiri dan bagi siswa. Menurut Bedjo Sujanto (2009:10), manfaat utama dari program sertifikasi guru adalah sebagai berikut: 1) Melindungi profesi guru dari praktik yang merugikan citra profesi guru 2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan professional 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru

15

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menekankan pada pengawasan dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Manfaat sertifikasi guru akan meminimalisir praktik-praktik pendidikan yang merugikan masyarakat.

d. Prosedur Sertifikasi Guru Sertifikasi merupakan program yang dilakukan untuk meningkatkan kualitis guru dengan melakukan pengujian kompetensi. Sertifikasi dalam jabatan menurut Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Marselus (2011:95), sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dimaksud dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Menurut pasal 2 ayat 4 dan 5 dalam Marselus (2011:95), bagi guru jabatan yang lulus penilaian portofolio maka langsung mendapat sertifikat pendidik, sementara guru yang belum lulus portofolio diharuskan melengkapi dokumen portofolio untuk memperoleh skor minimal kelulusan portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Lebih lanjut Marleus menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut: 1) Sertifikasi Melalui Penilaian Portofolio Sertifikasi melalui penilaian portofolio, para guru dalam jabatan

yang

akan

mengikuti

sertifikasi

diharuskan

mengumpulkan dokumen-dokumen portofolio yang mencakup pencapaian, prestasi, pengalaman kerja, atau pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti sebelumnya (Marselus, 2011:95). Dokumen portofolio adalah alat bukti untuk menilai kompetensi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Selain itu sebagai wahana bagi guru untuk memperlihatkan unjuk kerjanya yang memiliki produktivitas, kualitas, dan relevansi

16

melalui karya-karya utama dan karya pendukung, serta sebagai data atau informasi

yang dapat

dijadikan acuan untuk

pertimbangan kelayakan kompetensi seorang guru dibandingkan dengan standar yang ditetapkan (Marselus, 2011:96). Secara spesifik terdapat 10 komponen yang dinilai dalam rangka uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur portofolio yaitu: a) Kualifikasi Akademik adalah pendidikan formal tertinggi yang sudah diikuti oleh peserta sertifikasi yang dibuktikan melalui ijazah atau diploma yang dimiliki. Bagi guru yang sudah berkualifikasi S1/ D-IV atau di atasnya ( S2/ S3) dibuktikan dengan ijazah S1/ D-IV atau S2/S3. Sementara bagi guru yang belum berijazah S1/ D-IV sesuai dengan amanat.

Ketentuan

Peralihan

pasal

66

Peraturan

Pemerintah Nomor 74 tentang Guru maka kulaifikasi akdemik yang dimaksud adalah ijzah pendidikan terakhir ( SPG/ SGO/ SMTA/ D-I, D-II, D-III/ Sarjana Muda). Bukti fisik untuk komponen ini adalah ijazah atau sertifikat diploma. b) Pendidikan dan Pelatihan, yakni kegiatan pengembangan profesional yang dilakukan sebelumnya dalam rangka peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai guru baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun internasional. Termasuk dalam kegiatan ini adalah lokakarya/ workshop sekurangkurangnya 8 jam dan menghasilkan produk tertentu. Lokakarya yang tidak menghasilkan produk atau hasil karya tertentu meskipun dibuktikan dengan piagam atau sertifikat tidak dapat dihitung dalam komponen ini tetapi dimasukkan dalam komponen keikutsertaan dalam forum

17

ilmiah. Bukti fisik untuk komponen ini adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga. c) Pengalaman mengajar, yakni masa kerja sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan tertentu. Bukti fisik yang terkait dengan komponen ini meliputi surat keputusan pengangkatan guru untuk mengaja pada satuan pendidikan tertentu, surat tugas, surat keterangan dari lembaga yang berwenang. Jika guru yang bersangkutan pindah kerja pada satuan pendidikan lain yang dibuktikan dengan

surat

sebelumnya

keterangan

maka

harus

dari

satuan

didukung

pendidikan

dengan

bukti

pendukung seperti RPP sebelumnya, SK penugasan dalam membimbing siswa atau membina ekstrakulikuler pada saat guru tersebut bertugas di sekolah itu. d) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, perencanaan pembelajaran persiapan pembelajaran yang dibuat guru sebelum melaksanakan pembelajaran untuk mencapai kompetensi atau topik tertentu. Lazimnya dalam RPP, setidak-tidaknya perumusan

harus

tujuan

memuat kompetensi,

sekurang-kurangnya pemilihan

dan

pengorganisasian materi, pemilihan sumbebr dan media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar. Bukti fisk untuk komponen ini adalah RPP yang dibuat oleh guru sebanyak 5 satuan yang berbeda-beda.

Sedangkan

pelaksanaan

pembelajaran

adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang mencakup kegiatan pra pembelajaran. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran adalah hasil penilaian kepala sekolah dan pengawas terhadap kinerja guru di kelas berdasarkan format yang telah disediakan.

18

e) Penilaian atasan dan pengawas, penilaian atasan dan pengawas mencakup penilaian terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. Penilaian menggunakan format yang telah ditentukan. f) Prestasi akademik, mencakup prestasi yang dicapai oleh guru dalam tugasnya sebagai guru dan yang mendapat pengakuan dari lembaga atau penitia penyelenggara (tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional). Termasuk dalam prestasi akademik adalah a) lomba karya karya akademik yang relevan dengan bidang studi , b) karya monumental di bidang pendidikan atau non kependidikan yang besifat inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, c) setifikat keahlian untuk guru SMK dan guru olah raga, dan capaian skor TOEFL, d) pembimbingan teman sejawat dalam hal ini guru yang melaksanakannya bertugas sebagai instruktur, guru inti, tutor, dan pembimbing PPL bagi calon guru, e) pembimbingan siswa sampai sampai mendapat juara atau tidak menjadi juara sesuai dengan bidang studinya. Buktibukti ini dibuktikan dnegan serrtifikat, piagam, surat keterangan disertai bukti yang relevan yang dikeluarkan oleh lembaga dan panitia penyelenggara. g) Karya pengembangan profesi yaitu hasil karya dan atau aktifitas

guru

yang

menunjukkan

adanya

upaya

pengembangan profesi. Komponen ini mencakup: a) buku yang dipublishkan pada tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, b) artikel yang dimuat di jurnal atau majalah yang tidak terakreditasi, c) Reviewer buku, penyunting buku, penyunting soal, d) modul/ diktat cetak lokal minimal mencakup materi pembelajaran selama satu semester. Bukti fisik karya pengembangan profesi adalah

19

sertifikat/ piagam/ surat keterangan dari foto hasil karya, laporan penelitian, atau bukti fisik lain yang relevan dan telah disahkan oleh atasan langsung. h) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, partisipasi dalam berbagai forum ilmiah pada tingkat serendah-rendahnya kecamatan dapat menjadi salah satu komponen penilaian dalam penilaian portofolio. i) Pengalaman organisasi dalam bidang kependidikan dan sosial. Bukti fisik pada komponen ini adalah fotokopi surat keputusan atau surat keterangan. j) Penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan, yang termasuk dalam kategori penghargaan ini adalah setya lencana 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun, penghargaan sebagai guru teladan, inovatif, guru favorit, guru kreatif di tingkat kecamatan, kabupaten atau nasional. Bukti fisik untuk komponen ini adalah sertifkat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang ( Marselus, 2011: 95- 100). 2) Sertifikasi Melalui PLPG Bagi guru yang belum lulus penilaian portofolio, dalam arti belum mencapai skor minimal yang dipersayaratkan untuk kelulusan portofolio, terdapat dua kemungkinan: 1) melengkapai dokumen portofolio yang diperkirakan dapat mempengaruhi peningkatan skor kelulusan portofolio, 2) diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) (Marselus, 2011:101). Sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam rambu- rambu PLPG, penyelenggara PLPG adalah LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah. PLPG dilaksanakan sekurang-kurangnya 9 hari dengan bobot jam pertemuan 90 jam dengan alokasi 30 jam

20

teori dan 60 jam praktik (satu jam sama dengan 50 menit.) ( Marselus, 2011:101). Pelaksanaan PLPG dimulai dengan pre test secara tertulis (1 jam pelajaran) untuk mengukur kompetensi pedagogis dan profesioanl awal peserta. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang mencakup penyampaian materi secara teoritis (30 jam pelajaran) dan implementasi teori kedalam praktik (60 jam pelajaran). Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi yang mencakup ujian tulis dan ujian praktik. Selain ujian tulis dan praktik, penilaian lain juga ditujukan kepada pembiasaan kompetensi kepribadian dan sosial. 2. Kajian Tentang Kompetensi Guru a. Pengertian Kompetensi Setiap guru memiliki kualitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, kualitas tersebut yang menunjukan guru yang telah memenuhi kompetensi atau belum. Menurut Littrell dalam Hamzah (2009: 62) menjelaskan bahwa, “kompetensi adalah kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang dipelajari melalui latihan dan praktik”. Kompetensi menurut Broke and Stone dalam Mulyasa (2008:25) menjelaskan bahwa kompetensi guru sebagai “descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful. Artinya, kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat kemampuan dan ketrampilan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga professional. Sebagai guru yang memenuhi standar kualitas yang telah dipersyarattkan sebagai tenaga pendidik yang professional guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan. Menurut Mulyasa (2007: 26) menyatakan bahwa “kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuwan, teknologi,

21

sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap pserta didik,

pembelajaran

yang

mendidik,

pengembangan

pribadi

dan

profesionalisme”. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam menciptakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik bila guru memiliki kompetensi yang harus dipenuhi sesuai dengan standar kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10, menjelaskna bahwa: “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan di kuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”. Selanjutnya guru yang ingin mendapatkan sertifikat pendidik harus memenuhi kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Mulyasa (2013:43) menyatakan bahwa “guru yang lulus uji kompetensi serta telah lulus pendidikan dan pelatihan profesi berhak mendapat sertifikat pendidik”. Soediarto dalam Hamzah (2009: 64-65), menjelaskan bahwa guru yang memiliki kompetensi guru profesional harus mampu menguasai antara lain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran Bahan ajar yang diajarkan Pengetahuan tentang karakteristik siswa Pengetahuan tentang filasafat dan tujuan pendidikan Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar Penguasaan terhadap prinsip- prinsip teknologi pembelajaran Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Guru yang professional akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka dari itu guru harus memenuhi kompetensi yang sudah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi yaitu kemampuan yang dimiliki untuk menunjukan peforma yang baik dalam menjalankan tugasnya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Penentuan standar profesi yang menjadi komponen utama ialah kompetensi, disamping

22

kode etik yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan. Begitu halnya dalam profesi guru, kompetensi sangat dibutuhkan dalam membentuk guru yang professional. Uji kompetensi dilakukan agar guru dapat memenuhi tujuan sertifikasi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa uji kompetensi penting untuk dilakukan agar dapat menciptakan guru yang berkualitas yang akhirnya akan membantu mencapai tujuan sertifikasi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. b. Kompetensi yang Harus Dimiliki Guru Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa “kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ada 4 yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional”. 1) Kompetensi Pedagogik Dalam PP RI No. 19 Pasal 28 butir a Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa “kompetensi pedagogik adalah kemampuan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya” (Mulyasa, 2007 : 75). Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas oleh guru diawali dengan membuat perencanaan pembelajaran, melalui perencanaan pembelajaran guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran secara sistematis. Menurut Mulyasa (2007:75) menjelaskan bahwa “kompetensi pedagogik meliputi kemapuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan

metode

pembelajaran,

memberikan

pertanyaan,

menjawabkan pertanyaan, mengelola kelas, dan melakukan evaluasi”.

23

Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Kompetensi pedagogik ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut : (1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. (10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan

guru

dalam

Pengelolaan

pembelajaran

mengelola haruslah

pembelajaran memahami

peserta

karakteristik

didik. atau

kemampuan yang dimiliki peserta didik melalui perkembangan kognitif peserta didik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

2) Kompetensi Kepribadian Dalam PP RI No. 19 Pasal 28 butir b Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa “kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia” (Mulyasa, 2007:117).

24

Menurut

Mulyasa

(2007:

117)

menyatakan

“kompetensi

kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik”. Menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Kompetensi kepribadian ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut : (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian memiliki peran yang sangat erat

hubungannya dalam membentuk kepribadian peserta

didik, selain itu kompetensi kepribadian menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Kompetensi kepribadian merupakan salah satu kemampuan personal guru dengan mencerminkan kepribadian yang baik melalui sikap bijaksana, dewasa, berwibawa, dan menunjukkan akhlak yang mulia.

3) Kompetensi sosial Menurut PP RI No. 19 Pasal 28 butir c Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa, “kompetensi sosial adalah kemampuan

pendidik

sebagai

bagian

dari

masyarakat

untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik,

tenaga

kependidikan,

orangtua/wali

peserta

didik

dan

masyarakat sekitar” (Mulyasa, 2007:173). Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk: (1) Berkomunisasi secara lisan, tertulis, dan isyarat

25

(2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional (3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik; dan (4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. (Mulyasa, 2007:173) Sebagai seorang yang bekerja dalam dunia pendidikan, guru harus memiliki sikap yng mencerminkan seorang pendidik. Guru sering dijadikan panutan oleh mayarakat, karena guru dinggap telah memiliki kepribadian yang baik sebagai seorang pendidik. Menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Kompetensi Sosial ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut : (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Dapat

disimpulkan

bahwa

kompetensi

sosial

merupakan

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru terutama dalam hal berkomunikasi dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Guru

menjadi sosok panutan tidak hanya dalam lingkungan sekolah saja, namun guru menjadi panutan dalam lingkungan masyarakat. Guru dianggap sebagai sosok yang dijunjung dan dihormati dalam lingkungan masyarakat.

4) Kompetensi Profesional Menurut PP RI No. 19 Pasal 28 butir d Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa, “kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar

26

kompetensi

yang

ditetapkan

dalam

Standar

Nasional

Pendidikan”(Mulyasa, 2007:135). Lebih lanjut Mulyasa (2007: 138) menyatakan bahwa “kompetensi professional merupakan kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar”. Sebagai

seorang

guru

haruslah

mampu

menguasai

dan

mengembangkan materi pembelajara, hal tersebut karena guru menjadi salah satu fasilitator peserta didik agar mampu memahami materi pembelajaran. pada pembelajaran dikelas guu harus mampu menguasai materri agar peserta didik mampu memenuhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Kompetensi profesional ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut : (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mampu mengarahkan peserta didik untuk memenuhi tujuan pendidikan. Guru berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik khususnya dalam proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk selalu menguasai materi pembelajaran karena gurulah pusat dari terelenggaranya pembelajaran yang mendidik. Keempat kompetensi itu terintegrasi dalam kinerja guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

27

Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi inti guru dan kompetensi guru mata pelajaran SMP/MTs dan SMA/MA telah tertulis dalam tabel di bawah ini: Tabel. 2.1 No Kompetensi Inti Guru Kompetensi Guru Mata Pelajaran Kompetensi Pedagogik 1. Menguasai karakteristik 1.1 Memahami karakteristik peserta didik peserta didik dari aspek yang berkaitan dengan aspek fisik, fisik, moral, spiritual, intelektual, sosial-emosional, moral, sosial, kultural, emosional, spiritual, dan latar belakang sosialdan intelektual. budaya. 1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.3 Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 1.4 Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai teori belajar 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan dan prinsip-prinsip prinsip-prinsip pembelajaran yang pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran mendidik. yang diampu. 2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 3. Mengembangkan 3.1 Memahami prinsip-prinsip kurikulum yang terkait pengembangan kurikulum. dengan mata pelajaran 3.2 Menentukan tujuan pembelajaran yang yang diampu. diampu. 3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu. 3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. 3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. 4. Menyelenggarakan 4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang pembelajaran yang mendidik. mendidik. 4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.

28

5.

6.

7.

8.

4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan 4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 4.5 Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Memanfaatkan teknologi 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan informasi dan komunikasi komunikasi dalam pembelajaran yang untuk kepentingan diampu. pembelajaran. Memfasilitasi 6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pengembangan potensi pembelajaran untuk mendorong peserta peserta didik untuk didik mencapai prestasi secara optimal. mengaktualisasikan 6.2 Menyediakan berbagai kegiatan berbagai potensi yang pembelajaran untuk mengaktualisasikan dimiliki. potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. Berkomunikasi secara 7.1 Memahami berbagai strategi efektif, empatik, dan berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan peserta santun, secara lisan, tulisan, dan/atau didik. bentuk lain. 7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. Menyelenggarakan 8.1 evaluasi proses dan hasil belajar sesuai penilaian dan evaluasi dengan karakteristik mata pelajaran yang

29

proses dan hasil belajar.

9.

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

diampu. 8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 8.5 Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrumen. 8.6 Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. 8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar 9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. 9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. 9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 10.1Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 10.2Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. 10.3Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

Kompetensi Kepribadian 11 Bertindak sesuai dengan 11.1 Menghargai peserta didik tanpa norma agama, hukum, membedakan keyakinan yang dianut, sosial, dan kebudayaan suku, adat-istiadat, daerah asal, dan nasional Indonesia. gender. 11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan

30

12

Menampilkan diri sebagai 12.1 pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 12.2 teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 12.3

13

Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

14

15

13.1 13.2 14.1 14.2

14.3 Menjunjung tinggi kode 15.1 etik profesi guru. 15.2 15.3

kebudayaan nasional Indonesia yang beragam. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. Bekerja mandiri secara profesional. Memahami kode etik profesi guru. Menerapkan kode etik profesi guru. Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial 16 Bersikap inklusif, 16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap bertindak objektif, serta peserta didik, teman sejawat dan tidak diskriminatif karena lingkungan sekitar dalam pertimbangan jenis melaksanakan pembelajaran. kelamin, agama, ras, 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap kondisi fisik, latar peserta didik, teman sejawat, orang tua belakang keluarga, dan peserta didik dan lingkungan sekolah status sosial ekonomi. karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi. 17 Berkomunikasi secara 17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat efektif, empatik, dan dan komunitas ilmiah lainnya secara santun dengan sesama santun, empatik dan efektif. pendidik, tenaga 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat secara dan masyarakat. santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 18 Beradaptasi di tempat 18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat

31

bertugas di seluruh wilayah bekerja dalam rangka meningkatkan Republik Indonesia yang efektivitas sebagai pendidik. memiliki keragaman sosial 18.2 Melaksanakan berbagai program dalam budaya. lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. 19 Berkomunikasi dengan 19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, komunitas profesi sendiri profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah dan profesi lain secara lainnya melalui berbagai media dalam lisan dan tulisan atau rangka meningkatkan kualitas bentuk lain. pembelajaran. 19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain. Kompetensi Profesional 20 Menguasai materi, struktur, Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masingkonsep, dan pola pikir masing guru mata pelajaran disajikan setelah keilmuan yang mendukung tabel ini. mata pelajaran yang diampu. 21 Menguasai standar 21.1 Memahami standar kompetensi mata kompetensi dan pelajaran yang diampu. kompetensi dasar mata 21.2 Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. pelajaran yang diampu. 21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang diampu. 22 Mengembangkan materi 22.1 Memilih materi pembelajaran yang pembelajaran yang diampu diampu sesuai dengan tingkat secara kreatif. perkembangan peserta didik. 22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 23 Mengembangkan 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja keprofesionalan secara sendiri secara terus menerus. berkelanjutan dengan 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam melakukan tindakan rangka peningkatan keprofesionalan. reflektif. 23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan. 23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. 24 Memanfaatkan teknologi 24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan informasi dan komunikasi komunikasi dalam berkomunikasi. untuk mengembangkan 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan diri. komunikasi untuk pengembangan diri.

32

3. Kajian Tentang Kualitas Pembelajaran a. Pengertian Belajar Belajar merupakan proses yang terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Pengertian belajar ”merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya” (Sardiman ,2005: 20). Pendapat Thursan Hakim (2005:1) menyatakan bahwa, “Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadiaan manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan” Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan upaya untuk siswa dalam segala bidang yang dipelajarinya.Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2005: 95) bahwa ”aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mangajar”. Seseorang memiliki kesempatan belajar kapanpun dan dimanapun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah prinsip-prinsip belajar. Lebih lanjut Thursan Hakim (2005: 2) menjelaskan adapun prinsip-prinsip belajar menurut adalah sebagai berikut: 1) Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. 2) Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi problematis. 3) Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan. 4) Belajar merupakan proses kontinu. 5) Belajar memerlukan kemampuan yang kuat. 6) Keberhasilan ditentukan oleh banyak factor. 7) Belajar memerlakan metode yang tepat. 8) Belajar memerlukan adanya kesesuian antara guru dan murid. 9) Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri.

33

b. Pengertian Pembelajaran Proses pendidikan di sekolah, pembelajaran merupakan aspek paling utama. Menurut Alvin W. Howard dalam Slameto (2003:32) yang dimaksud dengan “pembelajaran adalah aktifitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang

untuk

mendapatkan,

mengubah

atau

mengembangkan

ketrampilan,sikap, cita-cita, penghargaan dan pengetahuan”. Menurut Isjoni (2010:11) yang dimaksud dengan “pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar”. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan pendidik dalam kegiatan belajar dengan tujuan membantu peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan agar dapat membentuk dan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan peserta didik. Menurut Mulyasa (2008: 87) “proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: Pembelajaran adalah proses interaksipeserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Setiap guru penting untuk memahami sistem pembelajaran, karena denganpemahaman sistem ini, setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaranatau hasil yang diharapkan, proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan, pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yangingin dicapai dan bagaimana mengetahui keberhasilan pencapaian tersebut. Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terjadi dalam kelas. Pembelajaran dikelas tidak hanya berjalan satu arah antara guru dan siswa saja, terdapat media yang dapat digunakan dalam proses pembelajara. Pengalaman belajar siswa juga bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti tulisantulisan, didapatkan dari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar, dan juga bisa didapatkan dari siaran televisi atau gambaran atas gabungan

34

beberapa objek secara fisik dimana guru akan memberikan arahan atau aturan untuk memandu siswa tersebut. Wina Sanjaya (2008:86) mengemukakan “tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilanyang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan prosespembelajaran tertentu”. Lebih lanjut, Wina Sanjaya (2008:88) mengemukakan bahwa “rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (siapa yang harus memiliki kemampuan), Behaviour (perilaku yang bagaimana yang diharapkan dapat dimiliki), Condition (dalam kondisi dan situasi yang bagaimana subjek dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar yang telah diperolehnya), dan Degree (kualitas atau kuantitas tingkah laku yang diharapkan dicapai sebagaibatas minimal)”.

c. Kualitas Pembelajaran Kualitas seringkali disebut juga dengan mutu.Kualitas menunjukan tingkatan baik atau buruknya sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah ukuran baik buruk, mutu, kadar, atau derajat dari kecerdasan, kepandaian dan sebagainya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualitas adalah tolak ukur baik atau buruk suatu hal tertentu.Selain itu dapat diartikan sebagai tingkatan baik buruknya kepribadian, proses atau apapun yang dapat diukur kualitas atau mutunya. Kualitas merupakan hal pokok yang harus dibenahi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut Suhardan (2010: 67) mengemukakan “pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa interaksi komunikasi antara pendidik dan peserta didik”. Proses pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam mengaktifkan proses belajar peserta didik denganmenggunakan berbagai metode belajar. Menurut Fathurrahman (2007: 8) mengemukakan bahwa “dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok”. Hal tersebut menunjukkan bahwa berhasil

35

tidaknya pencapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kualitas proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Pada dasarnya upaya peningkatan kualitas pembelajaran perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam

proses pembelajaran.

Perubahan tersebut ditandai dengan adanya perubahan dari model belajar terpusat pada guru ke model terpusat pada peserta didik, dari kerja terisolasi ke kerja kolaborasi, dari pengiriman informasi sepihak ke pertukaran informasi, dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif dan partisipatif, dari yang bersifat faktual ke cara berpikir kritis, dari respon reaktif ke proaktif, dari konteks artificial ke konteks dunia nyata, dari single media ke multimedia. Pembelajaran

harus

dilakukan

dengan

baik

agar

dapat

mengembangkan suasana belajar mandiri. Dalam upaya menciptakan suasana belajar yang mandiri, pembelajaran dituntut dapat menarik perhatian peserta didik dan sebanyak mungkin memanfaatkan momentum kemajuan teknologi khususnya denganmengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Pudji Muljono (2006:29) menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran mengandung lima rujukan, yaitu: “1) kesesuaian; 2) daya tarik; 3) efektivitas; 4) efesien dan 5) produktivitas pembelajaran”. Penjelasan kelima rujukan yang membentuk konsep kualitas pembelajaran dari Pudji Muljono (2006:29-30) adalah sebagai berikut: 1) Kesesuaian meliputi indikator sebagai berikut: sepadan dengan karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan sesuai dengan teori, prinsip, dan nilai baru dalam pendidikan. 2) Pembelajaran yang bermutu juga harus mempunyai daya tarik yang kuat, indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan karena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang

36

tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat, terutama karena

kinerja

lembaga

dan

lulusannya

yang

menonjol,

keanekaragaman sumber baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, dan suasana yang akrab dan hangat merangsang pembentukan kepribadian peserta didik. 3) Efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatusituasi. Pengertian ini mengandung ciri: bersistem (sistemik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau berurutan melalui tahap perencanaan,

pengembangan,

pelaksanaan,

penilaian

dan

penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar, kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat, dan pemerintah). 4) Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau dapat dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan benar. Ciri yang

terkandung

meliputi:

merancang

kegiatan

pembelajaran

berdasarkan model yang mengacu pada kepentingan, kebutuhan kondisi peserta didik, pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, misalnya lingkungan atau latar belakang diperhatikan, pemanfaatan berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, serta pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan, pemanfaatan sumber belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan penghematan, seperti misalnya pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terbuka yang tidak mengharuskan pembangunan gedung dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap. Inti dari efisiensi adalah mengembangkan berbagai faktor

37

internal maupun eksternal untuk menyusun alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling menguntungkan. 5) Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan menggunakan berbagai sumber belajar), peningkatan intensistas interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya dalam kegiatan pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, keikut sertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya angka putus sekolah. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas terdapat 5 konsep yang menentukan kualitas pembelajaran. Pada dasarnya kualitas pembelajaran dapat tercipta apabila terjadi keselarasan antar bagian-bagian pendidikan, bukan hanya pendidik dan peserta didik saja namun kurikulum dan media pembelajaran

juga

menentukan

terselenggaranya

pembelajaran

yang

berkualitas. Sedangkan menurut Hamzah (2007:154) untuk mengukur kualitas pembelajaran terdapat tiga strategi yang menjadi pusat perhatian yang meliputi : 1) Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasikan isi bidang study yang telah dipilih untuk pengajaran. Mengorganisasikan mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format dan lainnya yang setingkat dengan itu. 2) Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan kepada siswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Media pengajaran merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. 3) Strategi pengelolaan adalah metode untuk menata interaksi antar siswa dan variabel metode pengajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pengajaran.

38

Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai penjelasan diatas yaitu, Kualitas pembelajaran merupakan upaya untuk mengorganisir lingkungan terjadinya pembelajaran, strategi penyampaian danstrategi pengelolaan dengan subyek peserta didik agar bejalan serta menciptakan hasil yang lebih baik, dan dapat disimpulkan bahwakualitas pembelajaran tergantung pada sarana dan prasarana pembelajaran pula.

4. Kajian Tentang Pendidikan Kewarganegraan a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan terjemahan dari Civic Education (CE). Menurut Isin dan Turner dalam Winarno dan Wijianto (2010:2) “Civic” secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu kata civis, civicus, atau civitas meaning a member of an ancient city-state, preeminently the roman republic, but civitas was a latin rendering of the greek term polites, a member of a greek polis”. Civic diartikan sebagai anggota dari atau warga dari suatu republik di zaman Romawi, sedangkan zaman Yunani Athena diistilahkan polities yaitu anggota dari polis (Negara kota). Pendidikan Kewarganegaraan dinilai sebagai pendidikan yang strategis dengan mengajarkan semangat cinta tanah air agar dapat menjadikan warga negara yang baik. Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 39 UndangUndang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Sumarsono,dkk (2002:6) menjelaskan bahwa“Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan bela negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”. Pembelajaran PKn akan menciptakan sikap peserta didik yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik tidak hanya diajarkan materi-materi saja

39

namun diajarkan bagaimana sikap yang baik yang harus ditunjukkan sebagai seorang warganegara. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk menjadikan warga Negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cholisin dalam Winarno dan Wijianto (2010:4) yang menyatakan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga Negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warganegra yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara. Pendidikan kewarganegaraan akan membekali peserta didik dengan rasa cinta tanah yang kuat dimana dalam pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pengetahuan yang luas tentang konstitusi dan demokrasi. Melalui pendidikan kewarganegaran diharapkan akan membentuk warga negara yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara dengan tidak melupakan nilai, norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Sapriya (2011: 50) menyatakan bahwa “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran persekolahan bertujuan untuk mewujudkan partisipasi penuh nalar tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia”.

40

b. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan

Kewarganegaraan

dapat

meningkatkan

kesadaran

berbangsa dan bernegara, meningkatkan keyakinan akan ketangguhan Pancasila sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan Pendidikan Kewarganegraan yaitu: 1) Undang-Undang Dasar 1945 a) Pembukaan UUD 1945. Pembukaan alinea kedua tentang cita-cita mengisi kemerdekaan dan alinea keempat tentang tujuan negara. b) Pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan warganegara di dalam hukum dan pemerintahan. c) Pasal 27 ayat 3, setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. d) Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. e) Pasal 31 ayat 1, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4)

Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang RambuRambu

Pelaksanaan

Kelompok

Mata

Kuliah

Pengembangan

Kepribadian di Perguruan Tinggi. 5)

Surat

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 237 tahun 2000 tentang

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 6)

Kep. Dirjen Dikti Nomor 267 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK). (http://www.ndoroguru.blogspot.co.id, diakses pada 16 September 2015 pukul 20.10)

41

c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Tujuan dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya menciptakan warga Negara yang baik, cerdas, terampil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Winarno (2013:37) mengemukakan bahwa tujuan dari mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut: 1) Tujuan PKn tidak bisa dipisahkan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam pasal 3 UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab”; 2) PKn bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sapriya (2011: 50) menyatakan bahwa “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran persekolahan bertujuan untuk mewujudkan partisipasi penuh nalar tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.” Tujuan PKn yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10) adalah sebagai berikut: 1) Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung pencapaian pendidikan nasional, yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

42

2) Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hariyaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan dalam bermayarakat, perilaku

yang

mendukung

kerakyatan

yang

mengutamakan

kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan datasi melalui

musyawarah.

(Sumber:

http://academia.edu/8385772/

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia , di akses 15 September 2015, pukul 06:02) Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mendidik peserta didik agar menjadi warganegara yang baik dan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan nilai, moral, dan norma sebagai warga negara Republik Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

d. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Ruang

lingkup

Pendidikan

Kewarganegaraan

diatur

dalam

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar danmenengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara,sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, system hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 3) Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM. 4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan

43

5)

6)

7)

8)

mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, system pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Pancasila, meliputi, kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideology terbuka. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Berdasarkan ruang lingkup PKn di atas dapat disimpulkan bahwa

materi yang ada dalam PKn terdiri dari diantaranya tentang materi nilai-nilai, norma dan peraturan hukum yang mengatur perilaku warga negara, sehingga melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan peserta didik dapat menerapkan materi PKn tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendapat diatas dapat membuktikan bahwa betapa pentingnya PKn untuk siswa sebagai generasi penerus, karena PKn menggiring untuk menjadikan siswa sadar akan politik, sikap demokratis dan sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajarkan di sekolah.

5. Kajian Hubungan Kualitas Pembelajaran dengan Guru PKn Bersertifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa “ Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara”.

44

Sebagai seorang guru yang bertugas menyelenggarakan pendidikan khususnya pembelajaran dikelas, guru harus memiliki kemampuan dan ketrampilan agar tercipta pendidikan yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Lahirnya lulusan yang berkualitas merupakan salah satu wujud guru telah menjalankan tugasnya dengan baik. Diperkulakan guru yang professional dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kriteria guru yang professional seperti yang sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP 74 Tahun 2008, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dalam Mudlofir (2014:65), yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV dan telah lulus uji kompetensi melalui proses sertifikasi. Upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan dilakukan salah satunya dengan program sertifikasi. Dikutip dari Masnur Muslich (2007:2) ada beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut : 1) Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. 2) Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendididk, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 3) Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Sertifikasi merupakan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah lulus uji kompetensi. Melalui penguasaan kompetensi guru yang telah bersertifikasi melaksanakan tugasnya secara professional. Sikap Profesional guru harus muncul setelah guru lulus uji sertifikasi. Harapan lainnya melalui sertifikasi adalah dapat mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas, sertifikasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang lebih baik

45

dengan menyediakan guru yang professional dan berkualitas. Kinerja guru merupakan hasil kerja yang dapat dicapai guru melalui tugas utamanya yaitu merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Agar menjadi guru yang berkualitas, seorang guru haruslah senantiasa belajar guna meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan sertifikasi guru dengan kualitas pembelajaran adalah sertifikasi guru menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna menciptakan guru yang professional. Melalui sertifikasi guru akan tercipta guru yang berkualitas yang dapat melaksanakan tugasnya dengan professional melalui penguasaan kompetensinya. B. Hasil Penelitian yang Relevan Berbicara

tentang

sertifikasi

guru

dalam

kaitannya

dengan

pembelajaran bukan menjadi hal baru dalam penelitian Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya memang sudah ada penelitian terkait dengan masalah sertifikasi guru,salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 1) Nuriwardani, Kartika Sari (2011) telah lebih dahulu meneliti tentang Kompetensi Guru PKn Bersertifikasi dalam Meningkatkan Keberhasilan Belajar Siswa SMP Negeri Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Tahun ajaran 2009/2010. Hasil Penelitian: Penelitian di lakukan di 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Karanganyar, penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja guru yang sudah tersertifikasi terutama dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Setiap guru harus memiliki 4 kompetensi yang harus dipenuhi yaitu kompetensi pedagogi , kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

professional

yang

diharapkan

mampu

meningkatkan

keberhasilan belajar siswa. Perbedaan: Objek penelitian berlokasi di SMP Negeri Karanganyar. Penelitian

dilakukan

guna

mengetahui

sejauh

mana

penguasaan

46

kompetensi guru di SMP Negeri Karanganyar yang dikaitkan dengan keberhasilan belajar peserta didik.

2) Pembinaan Kompetensi Sosial Guru PKn Pasca Sertifikasi di Kota Semarang, oleh Ranja Dwi Intani, Ngabiyanto, Martien Herna. ( Fakultas Ilmu Sosial, UNNES)

Hasil Penelitian: Sesuai Permen No. 16 Tahun 2007, setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Untuk merealisasikan hal tersebut Dinas Pendidikan Kota Semarang mengadakan Pembinaan Kompetensi Sosial Guru PKn Pasca Sertifikasi yang dilatarbelakangi masih rendahnya sikap seorang guru dalam hal berinteraksi/ berkomunikasi dengan masyarakat diluar sekolah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kondisi kompetensi sosial guru PKn pasca sertifikasi di Kota Semarang dan 2) bagaimana pembinaan kompetensi sosial guru PKn pasca sertifikasi di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial guru PKn pasca sertifikasi di kota Semarang secara keseluruhan sudah baik (82% guru PKn pasca sertifikasi telah menguasai kompetensi sosial dan 18% guru PKn pasca sertifikasi belum menguasai kompetensi sosial). Pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sosial guru PKn pasca sertifikasi melalui program jangka pendek yaitu diklat, workshop, dan seminar, atau program jangka panjang yaitu teaching clinic dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Perbedaan: Objek penelitian berlokasi di Semarang yang diteliti adalah guru PKn pasca mendapatkan sertifikasi. Penelitian ini fokus pada kompetensi sosial guru PKn pasca sertifikasi.

2) Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran seseorang yang didasarkan pada masalah penelitian yang digambarkan dengan skema secara sistematik.Kerangka berpikir juga dapat menjelaskan suatu variabel yang

47

mengacu pada landasan teori. Berdasarkan kajian teori di atas, maka penulis dapat menyusun kerangka berpikir sebagai berikut : Dalam pasal 1 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pesera didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Upaya peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama dalam dunia pendidikan, dikarenakan guru merupakan garda terdepan pendidikan dan pembelajaran. Atas dasar tersebut Pemerintah melaksanakan program sertifikasi guru sejak 2007, sertifikasi dimaksudkan untuk mendapatkan guru yang profesional dalam penyelenggaraan pembelejaran pada khususnya. Menurut Mulyasa (2013:41) “keberadaan guru professional dan bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengemukakan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Untuk memperoleh sertifikat pendidik seorang guru harus memenuhi kompetensi guru. Dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaksan bahwa “kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada 4 yaitu kompetensi pedagogik,

kompetensi

professional”.

Guru

kepribadian,

yang

sudah

kompetensi tersertifikasi

sosial,

kompetensi

diharapkan

mampu

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran di kelas merupakan kegiatan yang sangat menentukan hasil belajar peserta didik. Tujuan dari pembelajaran menurut Wina Sanjaya (2008:86) “tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilanyang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu” Menurut Pudji Muljono (2006:29) menyebutkan bahwa konsep kualitas pembelajaran mengandung lima rujukan, yaitu: “1) kesesuaian; 2)

48

daya tarik; 3) efektivitas; 4) efesien dan 5) produktivitas pembelajaran”. Apabila indikator tersebut telah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa guru sudah mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merefleksikan bagaimana sertifikasi guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan

(PKn).

Untuk

memperjelas

keterangan di atas maka dapat digambarkan kerangka berfikir, sebagai berikut:

Guru

Sertifikasi Guru

Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Profesional

Kompetensi Sosial

Kualitas Pembelajaran

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Kompetensi Kepribadian