BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1.

Teori Keagenan (Agency Theory) Teori keagenan merupakan teori yang mampu menjelaskan terjadinya praktik manajemen laba. Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory). Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa konsep teori keagenan adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas dan pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu meningkat. Sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 12

http://digilib.mercubuana.ac.id/

13

dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sesuai dengan pernyataan Eisenhardt (1989) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: a) Manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest) b) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality) c) Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia juga akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent (Nasution dan Doddy, 2007). Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memacu agent untuk


14

memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah yang disebut sebagai earnings management (Richardson, 1998 dalam Wardhana, 2009). 2.

Kosentransi Kepemilikan Konsentrasi kepemilikan merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan manufaktur, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan perusahaan public dulu dipandang tersebar diantara banyak pemegang saham. Untuk saat ini kebenaran hal tersebut tidak terjadi di sebagian negara di luar Amerika Serikat. Zhang (2005) menemukan bahwa perusahaan di luar Amerika Serikat umumnya dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas. Seringkali timbul konflik karena masalah keagenan dalam perusahaan yang disebabkan konsentrasi kepemilikan. Konflik tersebut adalah konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham pengendali dapat melakukan aktifitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas. Menurut pendapat Anjani (2007) pemegang saham dalam perseroan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi jumlah kepemilikan sahamnya maupun hak yang dimilikinya menjadi pemegang saham


15

mayoritas dan pemegang saham minoritas. Jumlah kepemilikan saham merupakan salah satu kategori yang paling sering dipakai untuk membedakan pemegang saham dalam perseroan. Selain itu terdapat kemampuan untuk mengandalikan Perseroan, dimana pemegang saham walaupun memiliki komposisi kepemilikan yang kecil namun ia dapat mengendalikan jalannya Perseroan sehingga dapat disebut sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian Perseroan. Sedangkan kepemilikan saham minoritas adalah jumlah kepemilikan saham individual oleh publik. Menurut pendapat Lesmana (2006) mendefinisikan kepemilikan saham individual oleh pihak luar atau publik selain dari kepemilikan saham oleh manajer, institusi, pihak asing ataupun famili. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Manalu (2007) Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris dan yang dimiliki oleh publik. Sedangkan pemegang saham mayoritas adalah kepemilikan yang dimiliki oleh manajer, institusional, pihak asing maupun keluarga. Penelitian La Porta et al. (1999), Claessens et al. (2000a), dan Facio and Lang (2002) menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan publik di hampir semua Negara adalah terkonsentrasi, kecuali di Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. Dengan demikian Indonesia termasuk dalam


16

kelompok negara yang kepemilikan saham perusahaan publiknya adalah terkonsentrasi. La Porta et al. (1999) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara dengan tingkat corporate governance yang rendah. Pemegang saham tetaplah bagian dari perusahaan yang juga memiliki hak-hak atas perusahaan. Karena kepemilikan dapat mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menurunkan manajemen. Investor institusional di dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja insiders dan memainkan peranan aktif dan konsisten dalam melindungi investasi saham dalam perusahaan. Mekanisme monitoring akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa adanya konsentrasi kepemilikan, para pemegang saham besar seperti investor institusional akan dapat menjalankan monitoring tim manajemen secara lebih efektif, sehingga akan membatasi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh insiders. Hal ini sejalan dengan Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan mekanisme monitoring dapat dilakukan dengan menempatkan dewan ahli yang tidak dibiayai oleh perusahaan, dengan demikian tidak berada dalam pengawasan CEO, sehingga dapat melakukan monitoring dengan lebih baik. Bentuk monitoring yang lain adalah memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi insiders dalam menjalankan usaha dan melalui RUPS (Brigham dan Gapenski, 1996).


17

Konflik kepentingan juga terjadi kepada pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Kondisi perusahaan seringkali memandang sebelah mata akan keberadaan pemegang saham minoritas dan melanggar hak-hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan dari pemegang saham minoritas tidak terlindungi. 2.1 Kepemilikan institusional Kepemilikan institusional menurut Veronica (2005) merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, investment banking, maupun institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan intitusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang shopiscated

(Wedari, 2004). Balsam dkk (2002) menemukan adanya

hubungan negatif antara akrual diskresioner yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil saham di sekitar tanggal pengumuman, di mana hubungan negatif tersebut bervariasi tergantung tingkat kecanggihan investor, di mana reaksi pasar dari investor yang lebih canggih memendahului investor yang tidak canggih. Mitra (2002), Koh (2003), dan Midiastuty & Machfoedz (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan

institusional yang tinggi

membatasi

manajer

untuk

melakukanpengelolaan laba. Jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba.


18

Kepemilikan

institusional

memiliki

kemampuan

untuk

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Menurut Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan

institusional

dapat

menekan

kecenderungan

manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran ini didukung oleh penelitian Rajgepal dan Venkatchlam (1998) dan Pratama dkk

(2003)

dalam

Boediono

(2005).

Hasil

penelitian

mereka

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Dengan tingginya kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan control perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif, hubungan ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mahduh , 2003). Risiko mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kepemilikan institusional. Tingginya risiko yang dihadapi perusahaan meningkatkan risiko kebangkrutan dan volatilitas dari pendapatan, hal ini


19

akan mengurangi minat institusiuntuk melakukan investasi pada saham perusahaan itu karena institusi lebih mementingkan pada stabilitas pendapatan. Menurut Crutchley et.al(1999) dalam Nasir (2006) pengaruh kebijakan hutang terhadap kepemilikan institusional adalah positif. Kebijakan yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders. Karena monitoring dalam perusahaan yang ketat tadi menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders dan shareholders, sehingga kondisi ini akan menarik masuknya kepemilikan institusional. 2.2 Kepemilikan Manajerial Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005). Manajemen

laba

perusahaan.Motivasi

sangat yang

ditentukan berbeda

oleh

akan

motivasi

menghasilkan

manajer besaran

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengansistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria, yaitu: 1) Perusahaanyang dipimpin oleh seorang manajer dan pemilik (owner manager); 2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owners manager). Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode


20

akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Beberapa penelitian mendukung bahwa manipulasi terhadap earning juga sering dilakukan oleh manajemen. Penyusunan earnings dilakukan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan, kondisi tersebut diprediksi oleh Dechow (1995) dalam Ujianto dan Pramuka (2007) dapat menimbulkan masalah karena manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya sendiri. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen

bukan

merupakan

pemilik

perusahaan.

Pemisahan

kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial

(Jensen

dan

Meckling,

1976).Dengan

meningkatkan

kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.


21

Jensen meminimalkan

dan

Meckling

konflik

(1976)

keagenan

menyatakan

adalah

bahwa

dengan

untuk

meningkatkan

kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan

maka

manajemen

akan

cenderung

untuk

berusaha

meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) dalam Ujiantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan makamanajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Suprayuga, 2006). 2.3 Kepemilikan Publik Kepemilikan saham minoritas adalah jumlah kepemilikan saham individual oleh publik. Pemegang saham minoritas adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun komisaris.


22

3.

Manajemen Laba (Earnings Management)\ 3.1 Pengertian Manajemen Laba Manajemen laba menurut Suhendah (2005) adalah suatu konsep yang dilakukan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan supaya laporan keuangan tampak terlihat memiliki kualitas (quality of financial reporting). Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai hal yang masuk akal seperti atau sama baiknya dengan pembuatan keputusan legal and pelaporan hasil-hasil keuangan oleh manajer, dengan tujuan untuk mencapai stabilitas laba. Menurut Sitorus (2006), manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan factor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerjanya dapat terlihat baik. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan (agent). Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterahkan dirinya dengan


23

profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Salno dan Baridwan, 2000). 3.2 Motivasi dalam Manajemen Laba Menurut Scott (2012) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan earning management adalah sebagai berikut: 1.

Motivasi bonus Motivasi bonus merupakan salah satu dorongan bagi manajer dalam melaporkan laba perusahan, jika perusahaan tersebut mempunyai kebijakan dalam pencapaiana laba tertentu.

2. Motivasi kontrak Hal ini berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default. 3. Motivasi politik Aspek politik sangat berpengaruh, terutama pada perusahaan besar dan industri yang mengusai hajat hidup orang banyak. 4. Motivasi pajak Pajak merupakan salah satu alasan dalam pengurangan laba yang dilaporkan. 5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)


24

CEO yang akan pensiun biasanya akan berusaha untuk meninggikan laba untuk mendapat bonus yang lebih tinggi. Meninggikan laba juga terjadi pada CEO yang memiliki kinerja buruk. Hal ini digunakan guna menghindari pemecatan. 6. Penawaran saham perdana (IPO) Manajer perusahaan go publik melakukan earning management untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan. 7. Motivasi pasar modal Misalnya untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor. Stice et.al (2009) juga mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu : 1. Memenuhi target internal 2. Memenuhi harapan eksternal 3. Meratakan atau memuluskan laba (income smoothing) 4. Mempercantik laporan keuangan (window dressing) untuk keperluan penjualan saham perdana (initial public offering-IPO) atau untuk memperoleh pinjaman dari bank. 3.3 Pola Manajemen Laba Stice et.al (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen laba, yaitu:


25

a) Pengaitan secara strategis : perusahaan melalukan usaha-usaha untuk

memastikan

bahwa

beberapa

transaksi

penting

telah

diselesaikan dengan cepat atau ditunda sehingga dapat diakui pada kuartal yang paling menguntungkan. b) Perubahan pada metode atau estimasi dengan pengungkapan penuh

:

perusahaan

mengganti

estimasi

akuntansinya

yang

berhubungan dengan piutang tak tertagih, retur atau dana pensiun, umur ekonomis aset, dan lain-lain. Meskipun perubahan ini merupakan suatu bagian yang rutin dari penyesuaian estimasi akuntansi untuk menampilkan informasi terkini yang tersedia, hal ini dapat digunakan untuk mengatur jumlah laba yang dilaporkan. c) Perubahan dalam metode atau estimasi dengan pengungkapan yang minimal atau tanpa pengungkapan sama sekali : berlawanan dengan yang telah diuraikan pada point kedua, beberapa perubahan akuntansi lain sering kali dibuat tanpa menggunakan pengungkapan penuh. Akibatnya para pengguna laporan keuangan melakukan evaluasi dengan menggunakan asumsi yang tidak benar. Hal ini merupakan suatu tipu muslihat dalam akuntansi. d) Akuntansi Non-GAAP : pada rangkaian manajemen laba terdapat suatu alat manajemen laba yang disebut “Akuntansi non-GAAP”. Nama yang lebih deskriptif dalam banyak kasus adalah “pelaporan yang curang’, meskipun akuntansi non-GAAP sebenarnya dapat juga terjadi akibat kesalahan yang tidak disengaja atau kekuranghati-hatian.


26

e) Transaksi Fiktif : salah satu contoh manajer Xerox Meksiko secara sembunyi-sembunyi

menyewa

gudang

yang

digunakan

untuk

menyimpan barang-barangdagangan yang diretur untuk menghindari pencatatan retur penjualan. Sedangkan menurut Scoot (2012) Manajemen bisa menggunakan beragam pola manajemen laba. Beberapa pola tersebut adalah a) Taking a Bath. Pola ini bisa dilakukan selama periode tekanan organisasional atau reorganisasi, termasuk diantaranya adalah kontrak CEO baru. Apabila perusahaan harus melaporkan kerugian, maka manajemen akan memaksakan

untuk

melaporkan

laba

yang

lebih

besar.

Konsekuensinya, manajemen akan berusaha untuk menghapuskan aset, menyediakan kos masa depan dan lainnya. Semua itu untuk memperkuat probabilitas laba yang dilaporkan. Healy (1985) juga menyebutkan bahwa manajer yang memiliki laba bersih di bawah bogey dari program bonusnya akan melakukan take a bath, yang akan meningkatkan kemungkinan untuk bonus di masa depan. b) Maksimisasi laba Manajer bisa menggunakan pola maksimisasi laba yang dilaporkan untuk tujuan bonus, sehingga bonus itu tidak terletak diatas the cap. Perusahaan yang mendekati pelanggaran kontrak hutang juga melakukan maksimisasi laba. c) Minimisasi laba


27

Minimisasi laba ini serupa dengan taking a bath, tetapi kurang ekstrem. Pola ini bisa dipilih oleh perusahaan yang secara politik terlihat selama periode laba yang tinggi. Kebijakan penggunaan minimisasi laba, termasuk diantaranya penghapusan dengan cepat aset modal dan intangibles, pembebanan biaya advertensi dan R&D, akuntansi successfull-efforrt untuk kos eksplorasi minyak dan gas. Pajak pendapatan juga merupakan motivasi untuk pola ini.

d) Perataan laba Pola ini dianggap sebagai pola yang paling menarik. Healy (1985) menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk meratakan laba untuk tetap berada dalam bogey dan cap. Adanya praktik manajemen laba membuat laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya disajikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. 4. Manajemen Laba dalam Teori Akuntansi Positif. Teori akuntansi positif (positive accounting theory) sering dikaitkan dalam pembahasan mengenai manajemen laba (earnings management). Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi


28

kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2000) manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunis (opportunistic behavior). Jadi, tindakan oportunis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimumkan kepuasan perusahaan tersebut. Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (positive accounting theory) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang dihubungkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Santoso, 2004). Tiga hipotesis menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Santoso (2004) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hipotesis program bonus (The Bonus Plan Hypothesis) Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan bonus plan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba


29

setinggi mungkin. Dengan demikian, diperkirakan bahwa perusahaan yang mempunyai kebijakan pemberian bonus yang berdasarkan pada laba akuntansi, akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba tahun berjalan. b. Hipotesis perjanjian utang (The Debt Covenant Hypothesis) Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahan di dalam perjanjian utang (debt covenant). Sebagian perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Dinyatakan pula jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran terhadap (debt covenant), maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya (debt covenant) dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba. Pelanggaran terhadap (debt covenant) dapat menimbulkan suatu biaya serta dapat menghambat kinerja manajemen. Sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.

c. Hipotesis Politis (The Political Cost Hypothesis) Fluktuasi yang besar dalam laba mungkin menarik perhatian pembuat peraturan (regulator), fluktuasi naik yang besar atas laba dapat dipandang sebagai sinyal krisis dan menyebabkan regulator bertindak. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba dibandingkan perusahaan kecil. Positive Accounting Theory (PAT) mengakui tiga bentuk hubungan keagenan


30

yaitu: (1) antara manajemen dengan pemilik, (2) antara manajemen dengan kreditor, (3) antara manajemen dengan pemerintah. Dalam konteks ini PAT adalah untuk menerangkan dan meramalkan pilihan manajemen terhadap metode dan prosedur akuntansi. PAT mencoba menganalisis biaya serta manfaat pengungkapan keuangan tertentu bagi komunitas yang memerlukan informasi akuntansi. Asumsi yang mendasarinya adalah semua komunitas yang berkepentingan dengan perusahaan

bertindak

secara

rasional

untuk

memaksimalkan

kepentingannya. 5.

Discretionary Revenue Model 5.1 Pengertian Discretionary Revenue Model Discretionary Revenue Model diperkenalkan oleh Stubben (2010) atas dasar ketidakpuasan terhadap model akrual yang umum digunakan saat ini. Terdapat dua formula dalam discretionary model revenue yang digunakan sebagai pengukuran manajemen laba. Pertama adalah revenue model, model ini menitikberatkan pada pendapat-an yang memiliki hubungan secara langsung dengan piutang. Kedua yaitu conditional revenue model, model ini dikembangkan kembali dengan adanya penambahan ukuran perusahaan (size), umur perusahaan (age), dan margin kotor (GRM) yang diduga dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba akrual mengenai pemberian kredit yang berhubungan dengan piutang. Ukuran perusahaan (firm size) merupakan proksi dari


31

kekuatan finasial. Umur perusahaan merupakan proksi untuk tahap perusahaan dalamsiklus bisnis. Sebagai proksi dari kinerja operasional dari perbandingan perusahaan dengan perusahaan kompetitor, digunakan gross margin. Discretionary revenue mengambil sejumlah bentuk. Beberapa melibatkan manipulasi aktivitas riil seperti diskon penjualan, kelonggaran persyaratan kredit, channel stuffing, dan bill and hold sales dan yang lainnya tidak, misalnya pengakuan pendapatan menggunakan agresif atau aplikasi yang salah dari GAAP, pendapatan fiktif, dan penangguhan pendapatan (Stubben, 2010). Channel stuffing merupakan cara manajemen untuk menghindari pelaporan kerugian dengan melakukan kelonggaran terhadap kebijakan kredit perusahaan (Tung .et.al., 2008). Tindakan ini memiliki banyak risiko seperti pengembalian barang dagang oleh para distributor atau konsumen karena barang tidak laku. Sedangkan bill and hold sales terjadi ketika hak kepemilikan sudah berpindah dan pembayaran telah diterima namun penjual masih memiliki produk atau produk masih di tangan penjual. Menurut Stubben (2010), pengakuan pendapatan lebih awal (premature revenue recognition) adalah bentuk paling umum dari manajemen pendapatan. Dengan adanya pengakuan pendapatan secara prematur yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada pendapatan itu sendiri dan piutang. Dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode yang akan datang atau belum terealisasi mengakibatkan pendapatan periode berjalan lebih besar daripada


32

pendapatan sesungguhnya. Akibatnya, seolah-olah kinerja perusahaan lebih baik daripada kinerja sesungguhnya (Sulistyanto, 2008). Seperti yang ditemukan Feroz et al. (1991) dalam Stubben (2010) lebih dari setengah kasus hukum SEC antara 1982 sampai 1989 terlibat hasil piutang yang berlebihan dari pengkuan pendapatan lebih awal. Dopuch et.al., (2005) dalam Stubben (2010), menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan akrual dan pendapatan bergantung pada faktor spesifik perusahaan seperti kebijakan kredit dan perusahaan. Oleh karena itu Stubben (2010) membuat estimasi yang memberikan koefisien pendapatan untuk kebijakan kredit perusahaan. 5.2

Formula dan Cara Perhitungan Discretionary Revenue Model Berikut ini adalah formula dari discretionary revenue model (Stubben 2010): a. Conditional Revenue Model ∆ARit= α + β1 ∆Rit + β2 ∆Rit x SIZE + β3 ∆Rit x AGEit + β4 ∆Rit x AGE_SQit + β5 ∆Rit x GRR_Pit + β6 ∆Rit x GRR_Nit + β7 ∆Rit x GRMit + β8 ∆Rit x GRM_SQit + εit Keterangan :

AR =

piutang akrual

R

annual revenue

=

SIZE =

natural log dari total aset saat akhir tahun

AGE =

natural log umur perusahaan


33

GRR_P= industry median adjusted revenue growth (= 0 if negative) GRR_N= industry median adjusted revenue growth (= 0 if positif) GRM =

industry median adjusted gross margin at end of fiscal year

_SQ =

square of variable

∆

annual change

=

Langkah-langkah perhitungan: 1. Mentabulasi

data

yang

menjadi

komponen

data

perhitungan

manajemen laba dengan conditional revenue model (Stubben, 2010). Data tersebut mencakup: a. Perubahan Piutang (ΔAR) yang diperoleh dari : (Account Receivable t - Account Receivable t-1) Rata-rata total aset b. Perubahan pendapatan (ΔR) yang diperoleh dari : (pendapatan tahun t - pendapatan tahun t-1) Rata-rata total aset c. Ukuran perusahaan dari total aset (SIZE) d. Umur perusahaan (AGE) e. Margin kotor (GRM) 2. Setelah mentabulasi semua data yang dibutuhkan, selanjutnya menentukan besarnya perubahan pendapatan dengan formula pada masing-masing model. 3. Menentukan ukuran perusahaan (SIZE) yang diperoleh dari natural log total aset.


34

4. Menentukan umur perusahaan yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh menatural log-kan umur perusahaan. Kemudian untuk Age_Sq yaitu dengan mengkuadratkan hasil dari natural log umur perusahaan. 5. Growth Rate in Revenue (GRR) , yang diperoleh dari : (pendapatan tahun t - pendapatan tahun t-1) Pendapatan tahun t-1 GRR terdiri dari GRR_P dan GRR_N. Jika GRR bernilai negatif maka GRR_P sama dengan 0 dan GRR_N sama dengan 1. Sedangkan jika GRR bernilai positif maka GRR_N sama dengan 0 dan GRR_P sama dengan 1. 6. Menentukan besarnya margin kotor (GRM) dengan formula: Laba Kotor Penjualan Untuk GRM_SQ hanya dengan mengkuadratkan GRM. B.

Penelitian terdahulu Penelitian mengenai manajemen laba telah sering dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun, studi empiris mengenai pendeteksian manajemen laba di Indonesia sendiri masih belum banyak yang menggunakan discretionary revenue. Penelitian-penelitian terdahulu yang

menjadi acuan dalam

penelitian ini yakni penelitian stubben (2010) yang melakukan penelitian mengenai kemampuan model akrual dan model pendapatan untuk mendeteksi manajemen laba yang disimulasikan dan manajemen laba aktual. Stubben mengambil sampel data manajemen laba manipulasi dari


35

seluruh perusahaan (kecuali sektor keuangan dan asuransi). Kemudian dilakukan manipulasi terhadap pendapatan dan bebannya. Model akrual dan model revenue pun diuji dalam mendeteksi manipulasi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa model revenue lebih kuat dalam mendeteksi manipulasi pendapatan dan beban tersebut. Sedangkan untuk manajemen laba aktual, Stubben mengambil sampel perusahaan yang telibat kasus hukum dengan SEC kemudian

melakukan pendeteksian dengan

menggunakan model akrual dan model revenue. Hasil juga menunjukkan bahwa model revenue lebih tidak bias dalam mendeteksi manajemen laba. Berdasarkan penelitan ini, maka peneliti menggunakan Discretionary Revenue Model untuk digunakan sebagai dasar pengukuran manajemen laba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tri Widyastuti tahun 2008 yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya pada Imbal Hasil Saham”, menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan dan kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Struktur kepemilikan institusional dan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba yang artinya kecenderungan adanya struktur kepemilikan yang mengarah baik pada institusional maupun manajerial akan menyebabkan penurunan pada manajemen laba. Beberapa

Penelitian-penelitian

terdahulu

penelitian ini dapat dilihat dari Tabel berikut :


yang

mendukung

36

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu No 1

Nama Peneliti Tri Widyast uti (2008)

Judul Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen laba dan Dampaknya pada Imbal Hasil Saham

Variabel independen : Struktur kepemilikan institusional, Struktur kepemilikan manajerial, Ukuran perusahaan, Ungkitan, Profitabilitas

Struktur kepemilikan dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba baik secara simultan maupun parsial, Struktur kepemilikan, kinerja keuangan, dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap imbal hasil saham

2

Stephen R. Stubben (2010)

Pengujian discretionary revenue dan discretionary accrual secara cross – sectional dengan manipulasi dan riil

2

I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2012)

Pengaruh Kebijakan Dividend an Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba ( 2012)

3

Riske Meitha Anggra eni (2013)

Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Praktik Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba

Variabel Intervening : Manajemen Laba Variabel dependen : Imbal Hasil Saham Variable independen : perubahan pendapatan

Model revenue lebih kuat dan tidak bias dalam mendeteksi pendapatan dan beban yang dimanipulasi Variable dependen : discretionary revenue dibandingkan dengan dan discretionary model accrual accrual Variabel independen : Kebijakan dividen, Good Corporate Governance (Struktur kepemilikan institusi, dewan komisaris independen Variabel dependen : Manajemen laba Variabel independen : Struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, praktik GCG (Proporsi dewan komisaris independen, komite


kebijakan dividen berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu praktik Corporate Governance (proporsi dewan

37

audit, dan Ukuran KAP ) Variabel dependen : Manajemen laba

komisaris independen, komite audit, dan ukuran KAP) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

(Sumber : berbagai penelitian terdahulu) C.

Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dari penelitian ini yakni tumbuh dari adanya kasus manajemen laba di Indonesia yang terjadi pada tahun 2001 yaitu kasus perusahaan PT. Kimia Farma yang diduga melakukan mark up laporan keuangan dengan menggelembungkan laba sebesar Rp 32.688 miliar (Kompas, 5 November 2002). Dari kasus tersebut terlihat jelas bahwa adanya praktik manajemen laba, pada dasarnya kasus manajemen laba ini, muncul dikarenakan adanya pemisahan antara kepemilikan (principal) dan pengelola perusahaan (agent). Hal ini dilakukan sejalan dengan semakin membesar, melebar dan meluasnya hubungan bisnis yang dijalin perusahaan.

1.

Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan institusional

memiliki

kemampuan

untuk

mengendalikan

pihak

manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Cornett et al. (2006)


38

menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Tindakan pengawasan tersebut dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Moh’d et al. (1998) dalam Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Penelitian Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba 2.

Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruence) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, namun jika kepentingan manajer dan pemilik dapat


39

disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat (Faisal, 2004). Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai discretionary accruals. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan. Hasil penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mampu

menjadi

mekanisme

corporate

governance

yang

dapat

mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Widyastuti (2009) juga menemukan bahwa struktur kepemilikan manajerial dengan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan. Semakin kecil struktur kepemilikan manajerial, maka akan meningkatkan manajemen laba. 3.

Hubungan Kepemilikan Publik dengan Manajemen Laba Hasil penelitian Kim & Yi (2005) menemukan bahwa manajemen laba lebih tinggi terjadi untuk perusahaan yang mempunyai kelompok afiliasi dibandingkan yang tidak mempunyai kelompok afiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kelompok afiliasi memberikan


40

pemegang saham pengendali lebih banyak insentif dan kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Anderson dkk (2002) mengatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur.

Hasil

penelitian

Arifin

(2003)

menggambarkan

bahwa

perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama.

Hal ini disebabkan dalam perusahaan

yang

dikendalikan oleh keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antara principal dan agent. Penelitian yang dilakukan oleh Arsono (2003) untuk mengukur struktur kepemilikan perusahaan adalah dengan cara membandingkan prosentase kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh publik berarti semakin tersebar struktur kepemilikan perusahaan dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi struktur kepemilikan publik akan semakin kecil manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.


41

Fenomena

Agency Theory Jensen and Meckling (1976) Kepemilikan Saham Manajerial

PT. Kimia Farma yang diduga melakukan mark up laporan keuangan dengan menggelembungkan laba sebesar Rp 32.688 miliar

Positive Accountinh Theory Watts et al(1990)

Kepemilikikan Saham Institusional

Manajemen Laba

Kepemilikan Saham Publik

Variabel Kontrol : 1. SIZE 2. DER

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian


42

D.

Hipotesis Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : H1

: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba

H2

: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba


BAB II KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents