perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Kajian pustaka merupakan pengungkapan teori atau hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka dapat berupa ringkasan atau rangkuman teori yang ditemukan dari berbagai sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema permasalahan yang diteliti. Tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menunjukkan bagaimana masalah yang diangkat dalam penelitian dapat dikaitkan dengan teori yang ada. Teori yang digunakan dapat dijadikan acuan dalam kegiatan penelitian untuk mempermudah dalam menghubungkan penemuaan yang ada di lapangan dengan teorinya. 1. Kajian tentang Bank Syariah a. Pengertian Bank Syariah Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pertentangan bunga bank dengan riba. Bank syariah lahir di Indonesia pada tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adanya tuntutan perkembangan, maka UndangUndang Perbankan No. 7 Tahun 1992 kemudian direvisi menjadi UndangUndang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Di dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan oleh bank syariah. Undangundang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah, “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
commit9to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank umum adalah, “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (bank konvensional) dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah diartikan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah (Ascarya, 2011). Bank Islam/bank syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Muhamad (2004) berpendapat bahwa, “Bank syariah adalah bank yang kegiatan operasinya tidak mengandalkan pada bunga” (hlm. 1). Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
11
bank yang dalam kegiatan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Antonio dan Perwataatmadja (1997) membedakan antara Bank Islam/bank syariah dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam (Muhammad, 2005:1). Bank Islam/bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Al Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian bank syariah adalah, “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Bank Umum Syariah merupakan bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi/melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tata cara muamalat yang berlaku dalam Islam, yaitu berlandaskan pada Al Qur’an dan Al Hadist. Kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. b. Akad Bank Syariah Di dalam ilmu fiqih, akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan perjanjian, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
12
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan dalam melakukan transaksi dengan berdasarkan prinsip syariah (Ascarya, 2011). Menurut Ascarya (2011), jenis-jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi enam pola, yaitu: 1) Pola titipan (wadi’ah) Pola titipan (wadi’ah) adalah titipan yang dilakukan oleh pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/kepercayaan untuk menjaganya, baik individu maupun badan hukum. Barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Pola titipan ini meliputi: (a) Wadi’ah yad amanah Wadi’ah yad amanah yaitu pihak penyimpan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu barang/aset yang dititipkan hilang/rusak selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan/yang memelihara barang titipan tersebut. (b) Wadi’ah yad dhamanah Wadi’ah yad dhamanah yaitu pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang/aset dititipkan untuk aktivitas perekonomian, dengan catatan pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh. 2) Pola pinjaman (qardh) Pola pinjaman (qardh) adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (barang yang dapat diperkirakan dan dapat diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Pola pinjaman ini meliputi qardh dan qardhul hasan. Qardh digunakan untuk menyediakan talangan kepada nasabah dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
13
3) Pola bagi hasil (syirkah) Pola bagi hasil (syirkah) adalah kerjasama dalam memulai mendirikan usaha dengan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Pola bagi hasil ini meliputi: (a) Musyarakah Musyarakah yaitu akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha serta pemilik dana bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. (b) Mudharabah Mudharabah yaitu akad bagi hasil yang terjadi ketika pemilik dana menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan nantinya akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. 4) Pola jual beli Pola jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar saling rela atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan yang telah ditentukan. Pola jual beli ini meliputi: (a) Murabahah Murabahah yaitu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (harga barang dan biaya lain yang bersangkutan) kepada pembeli untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat margin yang disepakati. (b) Salam Salam yaitu bentuk jual beli dengan pembayaran uang dimuka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
14
(c) Istishna Istishna yaitu bentuk jual beli dengan pemesanan ke perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. 5) Pola sewa (ijarah) Pola sewa (ijarah) adalah akad yang dilakukan atas dasar imbalan jasa. Pola sewa ini meliputi: (a) Ijarah Ijarah yaitu transaksi sewa-menyewa barang/aset tanpa pengalihan kepemilikan pada akhir periode. (b) Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) Ijarah wa iqtina/ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa pada akhir periode sehingga terjadi alih kepemilikan objek sewa. 6) Pola lainnya, seperti: (a) Wakalah (perwakilan) Wakalah (perwakilan) yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. (b) Kafalah Kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab seseorang kepada orang lain. (c) Hawalah (transfer service) Hawalah (transfer service) yaitu pengalihan utang maupun piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain dan orang tersebut wajib menanggungnya/menerimanya. (d) Ujr Ujr yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas pekerjaan yang dilakukan. (e) Sharf Sharf yaitu jual beli valuta dengan valuta asing.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
15
(f) Rahn Rahn yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. c. Produk dan Jasa Bank Syariah Pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola kegiatan operasional produk perbankannya. Bank syariah menawarkan berbagai macam produk sesuai dengan syariah Islam. Menurut Karim (2013: 97), produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu: 1) Produk penyaluran dana (financing) 2) Prduk penghimpunan dana (funding) 3) Produk jasa (service) Penjelasan dari masing-masing produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut: 1) Produk penyaluran dana (financing) Dalam penyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu: 1. Pembiayaan murabahah Pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli dengan harga jual yang diperoleh dari harga beli pemasok ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati kedua belah pihak. 2. Pembiayaan salam Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dengan barang yang diperjualbelikan belum ada.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
16
3. Pembiayaan istishna’ Pembiayaan istishna’ merupakan transaksi jual beli barang yang pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam waktu beberapa kali (termin) pembayaran. (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) merupakan transaksi jual beli dengan objek berupa jasa. (c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut: 1. Pembiayaan musyarakah Pembiayaan musyarakah merupakan transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan nilai aset. 2. Pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dengan cara pemilik modal (bank) mempercayakan modalnya kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. (d) Pembiayaan dengan akad pelengkap Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah dalam melaksanakan pembiayaan. Meskipun demikian, bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap ini adalah akad tabarru’ yang meliputi: 1. Hiwalah (alih utang-piutang) Hiwalah (alih utang-piutang) yaitu untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17
2. Rahn (gadai) Rahn (gadai) yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 3. Qardh Qardh yaitu untuk meminjamkan sejumlah uang. 4. Wakalah (perwakilan) Wakalah (perwakilan) yaitu nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. 5. Kafalah (garansi bank) Kafalah (garansi bank) yaitu untuk menjamin pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. 2) Produk penghimpunan dana (funding) Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan bank syariah dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. (a) Prinsip wadi’ah Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi sedangkan wadi’ah dhamanah yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas seluruh keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. (b) Prinsip mudharabah Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah/bagi hasil, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan sebagai mudharib (pengelola). Prinsip mudharabah ini umumnya diaplikasikan pada produk tabungan berjangka, deposito berjangka.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
18
Berdasarkan kewenangan yang diberikaan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah dibagi menjadi dua yaitu: 1. Mudharabah mutlaqah (URIA/Unrestricted Invesment Account) Pada prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. 2. Mudharabah muqayyadah (RIA) Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu: a) Mudharabah RIA on balance sheet Mudharabah RIA on balance sheet merupakan simpanan khusus (restricted investment) dengan ketentuan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. b) Mudharabah RIA of balance sheet Mudharabah RIA of balance sheet merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. (c) Akad pelengkap Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan namun ditujukan untuk mempermudah dalam melaksanakan pembiayaan. Meskipun demikian, bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad penghimpunan dana adalah akad wakalah. Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
19
kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. 3) Produk jasa (service) Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat suatu imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sharf (jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa). Menurut Ascarya (2011), produk-produk yang ditawarkan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) Produk pendanaan Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan guna pembangunan perekonomian dengan cara yang adil. Produk pendanaan dibagi menjadi empat jenis yang berbeda, yaitu: (a) Pendanaan dengan prinsip wadiah 1. Giro wadiah Giro wadiah adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Fasilitas giro wadiah yang disediakan bank untuk nasabah antara lain buku cek, bilyet giro, kartu ATM, kliring, wesel bank, dan lainnya. 2. Tabungan wadiah Tabungan wadiah adalah produk pendanaan berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan kemudahahnnya. (b) Pendanaan dengan prinsip qardh Pendanaan dengan prinsip qardh dapat berupa simpanan giro dan tabungan. Qardh merupakan pinjaman kebajikan. Bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan yang bertindak sebagai pemilik modal.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
20
(c) Pendanaan dengan prinsip mudharabah 1. Tabungan mudharabah Tabungan mudharabah adalah prinsip bagi hasil maupun bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha untuk diusahakan. 2. Deposito/investasi umum (investasi tidak terkait) Deposito/investasi umum (investasi tidak terkait) yaitu bank syariah menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. 3. Deposito/investasi khusus (terikat) Deposito/investasi khusus (investasi terikat) yaitu bank syariah menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang akan dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. 4. Sukuk al-mudharabah Sukuk al-mudharabah yaitu penghimpunan dana dengan cara menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi syariah dengan prinsip mudharabah. (d) Pendanaan dengan prinsip ijarah (1) Sukuk al-ijarah Sukuk al-ijarah yaitu penghimpunan dana dengan menerbitkan Sukuk yang merupakan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. 2) Produk pembiayaan Produk-produk pembiayaan bank syariah yang paling utama dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: (a) Pembiayaan modal kerja 1. Bagi hasil Kebutuhan modal kerja untuk usaha seperti rumah makan, bengkel, toko kelontong, dan lainnya dapat dipenuhi dengan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
21
pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. 2. Jual beli Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. (b) Pembiayaan investasi 1. Bagi hasil Kebutuhan investasi untuk pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. 2. Jual beli Kebutuhan investasi untuk pembelian mesin, kendaraan untuk usaha, dan lainnya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. 3. Sewa Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksi barang tersebut seperti pembiayaan pesawat terbang, kapal atau sejenisnya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiya bittamlik. (c) Pembiayaan aneka barang, perumahan, dan properti 1. Bagi hasil Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti seperti pembelian mobil, sepeda motor, rumah dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah. 2. Jual beli Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
22
3. Sewa Kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad ijarah muntahiya bittamlik. 3) Produk jasa perbankan Produk-produk jasa perbankan umumnya menggunakan akad tabarru’ yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. 2. Kajian tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah a. Sejarah Berdirinya BPR Syariah Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 4 tentang perbankan, pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah, “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dengan demikian, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsipprinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali dikenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
23
diakui dalam PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan Perbankan (Sudarsono, 2013). Pada hakikatnya, BPR merupakan penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan seperti lumbung desa dan bank desa yang ada khususnya di Pulau Jawa sejak akhir tahun 1890-an sampai 1967. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan. Keberadaan BPR diharapkan mampu menjadi solusi maupun alternatif pengganti terbaik bagi fungsi dan peranan lembaga lumbung desa dan bank desa dalam melindungi para petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir. Perkembangan BPR semakin pesat dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan serta diberi nama BPR Syariah. Menurut Sudarsono (2013), BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah: 1) PT BPR Dana Mardhatila di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. 2) PT BPR Berkah Amal Sejahtera di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. 3) PT BPR Amanah Rabbaniah di Kecamanat Banjaran, Kabupaten Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI (Sudarsono, 2013). Pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniyah tersebut mendapatkan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan operasionalnya, BPR Syariah didukung oleh lembaga yang mampu memberikan pelatihan, pendidikan dan tehnical assistance bagi perkembangan BPR Syariah. Menurut Sudarsono (2013), ada dua lembaga yang turut serta mengembangan kegiatan operasional BPR Syariah, antara lain:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
24
1) ISED (Institute for Syariah Economic Development) ISED bertugas melaksanakan program pendirian/pemberian bantuan teknis pendirian BPR Syariah di Indonesia, khususnya di daerahdaerah berpotensi. 2) YPPBS (Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah) YPPBS merupakan suatu bentuk kerjasama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tugas YPPBS adalah membantu perkembangan BPR Syariah di Indonesia dalam pendidikan technical assistance. b. Tujuan dan Strategi Usaha BPR Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional, BPR Syariah memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai. Tujuan tersebut tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Menurut Sudarsono (2013), tujuan berdirinya BPR Syariah adalah: 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 3) Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang lebih memadai. Demi mencapai sebuah tujuan, maka diperlukan adanya strategi operasional. Menurut Sudarsono (2013), ada beberapa strategi operasional yang dilakukan BPR Syariah yaitu: 1) BPR syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan penelitian/survei kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. 2) BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil menengah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
25
3) BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan. 3. Kajian tentang Pembiayaan a. Pengertian Pembiayaan Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Pada bank yang menggunakan prinsip konvensional maka bentuk dari penyaluran dananya kepada masyarakat disebut dengan kredit, sedangkan bank yang menggunakan prinsip syariah, bentuk penyaluran dananya disebut dengan pembiayaaan. Muhammad (2004) berpendapat bahwa, “Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga (hlm. 17). Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengungkapkan bahwa: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
26
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas berupa penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah dan nasabah berkewajiban mengembalikan uang pada jangka waktu tetentu dengan imbalan atau bagi hasil. b. Tujuan Pembiayaan Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk mikro (Muhammad, 2005). Secara makro, tujuan dari pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan ekonomi umat Masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonominya dengan melakukan pembiayaan. 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Dalam mengembangkan usahanya, pelaku bisnis pasti membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan aktivitas pembiayaan. 3) Untuk meningkatkan produktivitasnya Adanya suatu pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang melakukan usaha untuk mampu meningkatkan daya produksinya atau usaha produksi sebab produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana. 4) Membuka lapangan kerja baru Dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka diharapkan sektor usaha tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini akan menambah atau membuka lapangan kerja baru.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
27
5) Terjadi distribusi pendapatan Masyarakat yang mempunyai usaha produktif akan mampu melakukan aktivitas kerja. Mereka akan memperoleh suatu pendapatan dari hasil usahanya dan hasil pendapatannya dapat didistribusikan kembali. Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 1) Memaksimalkan laba Tujuan utama masyarakat membuka usaha yaitu untuk menghasilkan laba usaha yang maksimal. Dalam menghasilkan laba yang maksimal diperlukan dana yang cukup bagi usahanya. Dana dapat diperoleh dari kegiatan pembiayaan. 2) Meminimalkan risiko Usaha yang dilakukan pengusaha agar mampu menghasilkan laba yang maksimal yaitu dengan meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 3) Pendayagunaan sumber ekonomi Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya telah ada, namun sumber daya modalnya tidak ada maka akan diperlukan suatu pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan sumber daya ekonomi. 4) Penyaluran kelebihan dana Dalam kehidupan di masyarakat, ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Adanya mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan penyeimbang dan penyaluran bagi pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Sehubungan dengan aktivitas bank syariah maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah (Muhammad, 2005). Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
28
1) Pemilik Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank syariah. 2) Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan hidup dari bank yang dikelolanya. 3) Masyarakat (a) Pemilik dana Pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikannya akan diperoleh bagi hasil. (b) Debitur yang bersangkutan Adanya penyediaan dana bagi debitur, diharapkan dapat membantu dalam menjalankan suatu usahanya (sektor produktif) atau terbantu dalam pengadaan barang/aset yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). (c) Masyarakat umumnya atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya dari pembiayaan yang dilakukan. 4) Pemerintah Adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah merasa terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan. 5) Bank Bank mengharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dari hasil penyaluran pembiayaan yang dilakukan. c. Fungsi Pembiayaan Menurut Sinungan (1983) dalam Muhammad mengungkapkan bahwa pembiayaan secara umum memiliki fungsi (2005: 19). Fungsi dari pembiayaan antara lain: 1) Meningkatkan daya guna uang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
29
Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya baik dalam hal peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha-usaha rehabilitasi bahkan untuk memulai usaha baru. Melalui pembiayaan, pengusaha dapat meningkatkan produktivitas secara menyeluruh sehingga dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpan uang) tidaklah diam melainkan terus disalurkan untuk usaha yang bermanfaat bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. 2) Meningkatkan daya guna barang Melalui pembiayaan dari bank, produsen dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga nilai kegunaan dari bahan tersebut meningkat. Adanya bantuan pembiayaan, produsen dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang tepat ke tempat yang lebih bermanfaat. 3) Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran dapat menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena dapat menciptakan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. 4) Menimbulkan kegairahan berusaha Dalam melakukan suatu usaha, pastinya pengusaha membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Bantuan modal tersebut dapat diperoleh dari bank dengan melakukan pembiayaan. Pembiayaan digunakan untuk memperbesar volume/laba usaha dan produktivitas. Adanya pembiayaan dapat membantu para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha tidak perlu khawatir jika terjadi kekurangan modal karena dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
30
5) Stabilitas ekonomi Pembiayaan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan untuk usaha pembangunan ekonomi. 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan pendapatan akan berlangsung terus-menerus. Apabila rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi akan berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, pendapatan nasional akan bertambah. d. Jenis-jenis Pembiayaan Kegiatan bank syariah tidak hanya menghimpun dana (funding) dari masyarakat melainkan juga menyalurkan dana (financing) kepada masyarakat. Bank syariah memiliki berbagai macam jenis pembiayaan. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki prinsip yang berbeda. Menurut Muhammad (2005), jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek antara lain: 1) Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi: (a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka mengembangkan suatu usahanya. (b) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 2) Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
31
(a) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang terjadi antara jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. (b) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun. (c) Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang terjadi dalam waktu lebih dari 5 tahun. Selain jenis-jenis pembiayaan di atas jenis pembiayaan di bank syariah dapat diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu: 1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah Bentuk pembiayaan aktiva produktif meliputi: (a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil Jenis pembiayaan dengan prinsp ini dibedakan menjadi: 1. Pembiayaan mudharabah Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 2. Pembiayaan musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) Jenis pembiayaan dengan prinsip ini dibedakan menjadi: 1. Pembiayaan murabahah Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan cara bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
32
yang bersangkutan dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati keduanya. 2. Pembiayaan salam Pembiayaan salam adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran harganya dilakukan terlebih dulu. 3. Pembiayaan istishna Pembiayaan istishna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. (c) Pembiayaan dengan prinsip sewa Jenis pembiayaan ini dibedakan menjadi: 1. Pembiayaan ijarah Pembiayaan ijarah adalah perjanjian sewa menyewa barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 2. Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina Pembiayaan ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikian barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa. (d) Surat berharga syariah Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. (e) Penempatan Penempatan adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan/atau Bank Perkreditan Syariah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
33
dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasrkan prinsip syariah. (f) Penyertaan modal Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. (g) Penyertaan modal sementara Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (dept to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. (h) Transaksi rekening administratif Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (off balance sheet) berlandaskan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah. (i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan berjangka pendek dengan prinsip wadiah. 2) Jenis aktiva tidak produktif pada bank syariah Bentuk pembiayaan aktiva tidak produkti yaitu: (a) Pinjaman qardh
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
34
Pinjaman qardh adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. 4. Kajian tentang Pembiayaaan Murabahah a. Pengertian Pembiayaan Murabahah Salah satu pembiayaan yang paling popular digunakan perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Karim menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (2013). Dalam perbankan syariah, prinsip murabahah didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya-biaya yang terkait, dan kesepakatan atas keuntungan (margin). Penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga beli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Muhammad (2005) menyebutkan bahwa ciri dasar kontrak murabahah adalah sebagai berikut: 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga asli barang, dan batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya. 2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang. 3) Apa yang jual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli 4) Pembayarannya ditangguhkan. PSAK No. 102 menyatakan bahwa murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang itu kepada pembeli, sedangkan menurut keputusan fatwa (NO:04/DSNMUI/IV/2000) tanggal 1 April 2000 menyatakan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
35
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sri Nurhayati dan Wasilah (2008) juga mengungkapkan bahwa,“Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli” (hlm. 160). Menurut Nabhan, murabahah adalah transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dengan harga di atas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati oleh keduanya (2008). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan harga jual diperoleh dari harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank dapat bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank membeli barang dari pihak lain kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli dari pemasok ditambah margin yang disepakati. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga beli sebenarnya kepada pembeli/nasabah. Margin bagi bank dapat dinyatakan dalam nominal tertentu atau dalam persentase dari harga belinya tersebut. Secara umum, mekanisme transaksi jual beli murabahah dalam perbankan dapat digambarkan sebagai berikut:
Negoisasi Akad Jual Beli Bank (Penjual)
Nasabah (Pembeli)
Barang dari Suplier
Pembayaran
Gambar 2.1 : Skema Transaksi Murabahah (Sumber: Nabhan, 2008: 92)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
36
Dalam transaksi ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 1) Nasabah datang ke bank syariah untuk mendapatkan/memperoleh fasilitas pembiayaan atas barang tertentu (misalnya barang “X”) yang ingin dimilki. 2) Bank mengumpulkan informasi mengenai barang “X” dari supplier baik spesifikasi maupun harga barang “X”. 3) Atas informasi yang didapat kemudian bank dan nasabah melakukan negoisasi harga (harga pokok dari suplier ditambah keuntungan untuk bank dan biaya-biaya administrasi) serta cara pembayarannya. 4) Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran hanya sebesar kenaikan dari harga pokoknya saja sedang pinjaman pokok dikembalikan pada saat jatuh tempo perjanjian. 5) Apabila negoisasi telah menghasilkan kata sepakat selanjutnya dibuat akad jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya bank membeli barang “X” dari supplier secara tunai dan dikirim kepada nasabah. Nasabah menyelesaikan pembayaran secara angsuran kepada bank. Menurut Antonio (2013), aplikasi murabahah dalam bank syariah juga dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Negoisasi dan persyaratan
2. Akad jual beli BANK
NASABAH 6. Bayar
3. Beli barang
SUPLIER PENJUAL
Gambar 2.2 : Skema Bai’ al-murabahah (Sumber: Antonio, 2013: 107)
commit to user
4. Kirim
5. Terima barang dan dokumen
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
37
b. Karakteristik Pembiayaan Murabahah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur laporan keuangan bank syariah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah sesuai jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Murabahah tanpa pesanan, artinya bank melakukan pembelian barang tanpa harus ada pesanan dari nasabah. 2) Murabahah dengan pesanan, artinya bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah dengan pesanan dapat dikategorikan dalam: (a) Bersifat mengikat, artinya murabahah dengan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah yang memesan. Nasabah tidak dapat membatalkan pesanannya. (b) Bersifat tidak mengikat, artinya walaupun barang sudah dipesan oleh nasabah namun barang tersebut tidak mengikat/tidak harus dibeli oleh nasabah. Menurut Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, ada beberapa ketentuan yang harus disepakati dalam transaksi murabahah, antara lain: 1) Ketentuan umum murabahah dalam bank syari'ah (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. (b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. (c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
38
(f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. (g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. (h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. (i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 2) Ketentuan murabahah kepada nasabah (a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. (b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. (c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. (f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
39
(g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka 1. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 2. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 3) Jaminan dalam murabahah (a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. (b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 4) Hutang dalam murabahah (a) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. (b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. (c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. 5) Penundaan pembayaran dalam murabahah (a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. (b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesai-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
40
annya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 6) Bangkrut dalam murabahah Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. c. Landasan Syariah Pembiayaan Murabahah Landasan syariah pada pembiayaan murabahah dijelaskan dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Landasan syariah ini sebagai pedoman dalam melakukan transaksi jual beli murabahah. 1) Al-Qur’an Dalam firman Allah qur’an surat An Nissa’ ayat 29 yang berbunyi: ض ِم ْن ُك ْم َ اط ِل إِال أَنْ تَ ُكونَ تِ َج ِ َيَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ال تَأْ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم بِا ْلب ٍ ارةً عَنْ تَ َرا Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An Nissa’ ayat 29). Landasan transaksi jual beli juga terdapat dalam firman Allah qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: َوأَ َح ﱠل ﱠ ﷲُ ا ْلبَ ْي َع َو َح ﱠر َم ال ﱢربَا Terjemahnya: “........Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah ayat 275). 2) Al-Hadits (a) Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasullulah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban) (b) Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
41
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah) (c) Rasulullah SAW bersabda: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari & Muslim) d. Rukun dan Syarat Murabahah Dalam melaksanakan suatu pembiayaan murabahah, bank syariah terlebih dahulu harus memperhatikan rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah merupakan hal-hal pokok yang harus ada atau harus dilakukan dalam melakukan pembiayaan murabahah. Jika salah satu rukun dari murabahah tidak terpenuhi maka transaksi pembiayaan murabahah tidak dapat dilakukan dan tidak sah. Menurut Ascarya (2011), rukun murabahah terdiri dari: 1) Pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. 2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. Nurhayati dan Wasilah (2008) juga menyebutkan bahwa rukun dan ketentuan murabahah yaitu: 1) Pelaku Pelaku cakap hukum dan baliqh (berakal dan dapat membedakan hal baik dan hal buruk). 2) Objek jual beli, harus memenuhi: (a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. (b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai. (c) Barang tersebut dimiliki penjual. (d) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
42
(e) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik, jelas dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli/pemesan sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian). (f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas. (g) Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehinnga tidak ada gharar. (h) Harga barang tersebut jelas. (i) Barang yang diakadkan secara fisik ada di tangan penjual. 3) Ijab qabul (pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli) Selain rukun murabahah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum transaksi murabahah dilakukan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi dalam transaksi maka transaksi murabahah dianggap tidak sah menurut islam. Selain itu, apabila rukun-rukunnya telah terpenuhi, namun salah satu syarat murabahah tidak terpenuhi maka transaksi tetap dianggap tidak sah menurut islam. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan dalam transaksi murabahah, yaitu: 1) 2) 3) 4)
Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang (Antonio, 2013: 102). Pada prinsipnya, apabila syarat dalam no 1), 4), atau 5) tidak terpenuhi, pembeli dapat melakukan pilihan, yaitu; 1) Tetap melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. 3) Membatalkan kontrak.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
43
5. Kajian tentang Margin Murabahah a. Pengetian Margin (Keuntungan) Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produkproduk pembiayaan yang berbasis Natural Centainty Contract (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dalam segi jumlah maupun waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008), pengertian margin adalah sebagai berikut, “Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar” (hlm. 879). Karim (2013) juga mengemukakan bahwa, “Marjin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan” (hal 279). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa margin (keuntungan) adalah jumlah nominal tertentu atau persentase tertentu dari nilai suatu barang yang merupakan selisih dari harga beli dengan harga jual. Margin ini diperoleh berdasarkan tawar-menawar antara bank syariah dengan nasabah. b. Metode Penentuan Margin Murabahah Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah atau disebut bagi hasil, namun bank syariah dapat menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli. Pada akad jual beli, bank syariah menetapkan harga jual dari harga beli/harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut Karim (2013), penetapan marjin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan memperhatikan beberapa hal berikut: 1) Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) Direct Competitor’s Market Rate adalah tingkat marjin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat marjin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
44
kelompok kompetitor langsung atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai atau kompetitor langsung terdekat. 2) Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) Indirect Competitor’s Market Rate adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapar ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat. 3) Expected Competitive Return for Investors (ECRI) Expected Competitive Return for Investors adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. 4) Acquiring Cost Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 5) Overhead Cost Overhead Cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, maka bank menetapkan angsuran harga jual yang terdiri dari harga pokok/harga beli dan angsuran margin. Karim (2013) mengungkapkan bahwa ada empat metode dalam pengakuan angsuran yaitu: 1) Metode margin menurun (sliding) Margin menurun adalah perhitungan margin yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin) yang dibayar nasabah setiap bulan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
45
2) Metode margin rata-rata Margin rata-rata adalah margin menurun yang perhitungan margin secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin) dibayar nasabah setiap bulan. 3) Metode margin flat Margin flat adalah perhitungan margin terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. 4) Metode margin annuitas Margin annuitas adalah margin yang dapat diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Menurut Muhammad (2005: 116), metode penentuan margin yang diterapkan pada bank syariah, antara lain: 1) Mark-up pricing Adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. 2) Target-return pricing Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan Return on Invesment (ROI). Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan. 3) Perceived-value pricing Adalah penentuan harga (price) dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
46
harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. 4) Value pricing Adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi, dengan ungkapan ono rego ono rupo artinya barang yang baik pasti harganya mahal. 6. Kajian tentang Pendidikan a. Pengertian Pendidikan Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan/arahan kepada seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan batin), pikiran (intellect), dan jasmani anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Mulyasana, 2012: 3). Edgar Dalle juga mengemukakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tetap untuk masa yang akan datang (Mulyasana, 2012: 4). Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2013 pasal 1 disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Hafid, Ahiri, dan Haq (2013), pendidikan diartikan dari berbagai segi, yaitu: 1) Pendidikan sebagai proses tranformasi budaya
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
47
Sebagai proses tranformasi budaya, pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut akan mengalami berbagai perubahan seperti pengetahuan, nilai/sikap dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda. 2) Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan terarah untuk membentuk pribadi yang unggul. Proses pembentukan pribadi melalui dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan pematangan bagi mereka yang sudah dewasa. 3) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara Sebagai proses penyiapan warga negara, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan produktif. 4) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja Sebagai penyiapan tenaga kerja, pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan kerja pada calon lulusan. Ini merupakan hal penting dari pendidikan karena bekerja merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan di luar sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya serta memiliki kepribadian dan akhlak mulia yang berguna bagi bangsa dan negara. Pendidikan merupakan proses seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu dan menjadikan seseorang memiliki kepribadian yang unggul.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
48
b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pendidikan merupakan proses untuk memilih arah maupun tujuan yang hendak dicapai. Suatu pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yaitu sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh berkembang, bersaing, dan mempertahankan kehidupannya di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Berbudi pekerti luhur 3) Memiliki pengetahuan dan keterampilan 4) Sehat jasmani dan rohani 5) Kepribadian yang mantap dan mandiri 6) Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa Tujuan yang hendak dicapai diharapkan mampu memberikan fungsi yang berguna bagi individu tersebut. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Seseorang membutuhkan pendidikan untuk menjadi pribadi yang unggul, yang mempunyai watak dan akhlak yang mulia serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Pendidikan mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang dewasa, mandiri dan bertanggung jawab. Maka dari itu, pendidikan sangat penting dan dibutuhkan oleh orang dari berbagai kalangan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
49
7. Kajian tentang Pembelajaran a. Pengertian Pembelajaran Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan keadaan proses belajar. Belajar diartikan sebagai bentuk dari perubahan tingkah laku. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada proses pembentukan semangat, motivasi, kreativitas, keuletan, dan kepercayaan diri saja, namun juga ditekankan pada pembentukan kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan budaya belajar yang baik. Pembelajaran dapat dikembangkan sesuai bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, karakteristik, serta gaya belajar peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran merupakan suatu proses, cara, perbuatan untuk menjadikan seseorang atau makhluk hidup untuk belajar. Sementara, menurut Gagne, “Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajat siswa yang bersifat internal”. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa, “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Subini, 2012). Menurut Subini (2012), ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Pembelajaran terjadi apabila ada perubahan tingkah laku yang kekal. Perubahan seperti ketinggian, berat badan bukan termasuk pembelajaran. 2) Pembelajaran terjadi secara sadar. 3) Proses pembelajaran berlaku sepanjang hidup. 4) Pembelajaran merupakan suatu proses yang sejalan dengan perkembangan kognitif. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan, wawasan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
50
dan perubahan tingkah laku bagi peserta didik. Pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam pendidikan formal, melainkan juga dapat diperoleh dari pendidikan informal maupun nonformal. Pembelajaran sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hidupnya. b. Tujuan Strategi Pembelajaran Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru/dosen mempunyai peranan yang sangat penting, salah satunya membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Salah satu cara yang digunakan guru untuk membantu peserta didik adalah dengan memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk tujuan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Stategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus”. Dalam kegiatan belajar mengajar, strategi merupakan perencanaan atau suatu proses penentuan rencana yang terfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Menurut Dick & Carey dalam Khanifatul (2013), ada lima komponen stategi pembelajaran yaitu: 1) Kegiatan pembelajaran Ada tiga tahap dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti pembelajaran serta penutupan. Pendahuluan merupakan tahap awal untuk memberikan motivasi, semangat dan gambaran singkat tentang tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru/dosen menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan contoh kasusnya. Pada tahap terakhir yaitu penutupan, guru memberikan kesimpulan dan penegasan pada materi yang telah disampaikan. 2) Penyampaian informasi Informasi yang disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar adalah materi pembelajaran. Materi yang akan disampaikan harus mempunyai keruntutan, artinya materi yang disampaikan berkaitan dengan materi sebelumnya. Ruang lingkup dan jenis materi yang akan disampaikan tentunya sudah ada dalam silabus maupun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
51
3) Partisipasi siswa Proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa aktif memahami dan melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Siswa dapat melakukan praktik pembelajaran dengan menghubungan dengan kehidupan nyata. 4) Tes Tes digunakan guru/dosesn untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran tercapai serta untuk mengukur kemampuan siswanya. 5) Kegiatan lanjutan Kegiatan lanjutan dapat berupa follow up yang dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran remidi, pengayaan maupun memberikan tugas. Setelah strategi-strategi pembelajaran dibuat diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan dari pembelajaran yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membuat siswa aktif di kelas dengan cara mengadakan diskusi, mempunyai ketrampilan dan wawasan yang luas dalam hidupnya. 8. Kajian tentang Pembelajaran Perbankan Syariah di BKK Akuntansi FKIP UNS dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) a. Pembelajaran Akuntansi Perbankan Syariah di BKK Akuntansi FKIP UNS Akuntansi perbankan syariah merupakan salah satu mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS yang diterapkan di Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi FKIP UNS. Proses pembelajaran yang diterapkan dosen mata kuliah akuntansi perbankan syariah mengacu pada silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada pembelajaran yang berlangsung, dosen mengajar dengan alokasi waktu 100 menit. Waktu 100 menit dapat digunakan dosen untuk menyampaikan materi maupun memberikan tugas individu/kelompok kepada mahasiswa. Selama satu semester, mahasiswa mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali tatap muka dan 4 kali ujian baik ujian tertulis, lisan, presentasi maupun tugas.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
52
Pada pertemuan pertama, dosen memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari sesuai dengan silabus dan buku referensi yang dapat digunakan. Dalam pembelajaran akuntansi perbankan syariah, dosen menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya ceramah, melainkan ada presentansi disertai tanya jawab, tugas individu/ kelompok berupa resume, makalah dan praktikum. Presentansi dilakukan secara kelompok dengan 5-6 orang setiap kelompok. Penilaian untuk ujian dapat diambil dari hasil presentansi maupun tugas tersebut. b. Pembelajaran Perbankan Syariah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah atau suatu lembaga pendidikan formal yang menciptakan lulusan siap kerja. Kurikulum yang digunakan pada masing-masing SMK yaitu kurikulum 2013. Dalam Permendikbud RI No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madasrah Aliyah Kejuruan, kurikulum 2013 diberlakukan mulai dari tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 yang diterapkan terdiri dari kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ada beberapa bidang keahlian yang dapat dipilih peserta didik meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
Teknologi dan Rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi Kesehatan Agribisnis dan Agroteknologi Perikanan dan Kelautan Bisnis dan Manajemen Pariwisata Seni Rupa dan Kriya Seni Pertunjukan (Sumber: Permendikbud RI No. 70 Tahun 2013)
Pada bidang keahlian/jurusan yang dipilih bisnis dan manajemen dengan program keahlian keuangan, terdapat mata pelajaran wajib, mata pelajaran kejuruan, dan paket keahlian. Dalam paket keahlian tersebut, peserta didik tidak hanya mempelajari akuntansi dan perbankan melainkan juga mempe-
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
53
lajari mata pelajaran perbankan syariah. Pada kurikulum 2013, perbankan syariah mulai diterapkan di SMK. Pembelajaran perbankan syariah sangat penting untuk memperdalam dunia perbankan karena banyak bank yang sudah mengkonversi menjadi bank syariah atau membuka cabang baru yang berlandaskan syariah. Peserta didik perlu mendalami materi tersebut. B. Penelitian yang Relevan Ada beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan penentuan margin pembiayaan murabahah antara lain: 1. Baskoro Perdana Putra (2013) dengan judul “Analisis Penetapan Tingkat Marjin Akad Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Ahmad Yani Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tingkat margin pada akad pembiayaan murabahah tidak memperhatikan penggunaan rujukan suku bunga, namun ditentukan berdasarkan pada tingkat nisbah bagi hasil dengan BTN Syariah Malang, tingkat rata-rata marjin pasar, tingkat laba yang diinginkan, dan biaya perolehan serta biaya lainnya. 2. Sri Dewi Anggadini dalam Majalah Ilimiah UNIKOM Vol. 9, No. 2 dengan judul “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet Cianjur”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dari pembiayaan murabahah BMT As-Salam sesuai dengan prinsip syariah dan perhitungan margin murabahah disesuaikan dengan tuntutan syariah yaitu didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penentuan margin yaitu metode mark-up pricing. 3. Selvia Ningsih, Yundhanta Sambharakresna, dan Robiatul Auliyah (2013) dengan judul “Analisa Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pemekasan Membangun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah pada poin satu, tiga, lima dan enam sudah sesuai dengan Fatwa No.4/DSN-MUI/2000, sedangkan pada poin dua tidak sesuai Fatwa DSN karena BPR SPM tidak menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah. Pada poin empat tidak sesuai
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
54
Fatwa DSN karena adanya kredit macet yang merugikan BPR SPM. Pada perhitungan margin menggunakan metode flat. 4. Firmansyah (2007) dalam skripsi STEI SEBI dengan judul “Evaluasi Penerapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah (Studi Kasus pada BMT Berkah Madani)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan harga jual murabahah masih merujuk pada suku bunga perbankan konvensional, meskipun tidak dilakukan secara langsung. Penetapan margin yang dilakukan BMT Berkah Madani menggunakan fixed rate dengan metode flat rate yaitu penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama, suhingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap sampai selesai. Dari beberapa hasil penelitian relevan di atas, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penentuan margin pembiayaan murabahah, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu di BPR Syariah Dana Amanah Surakarta dan di BKK Akuntansi FKIP UNS. C. Kerangka Berpikir Dalam melaksanakan penelitian diperlukan adanya kerangka berpikir yang mantap agar dalam pelaksanaan penelitian di lapangan dapat terarah dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Kerangka berpikir merupakan arahan untuk menuju pada suatu jawaban sementara atas masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut. Pada kasus perbankan syariah yang ada di BPR Syariah Dana Amanah, Surakarta, produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mayoritas membutuhkan barang konsumtif. Komposisi terbesar yang ada di BPR Syariah Dana Amanah adalah pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan transaksi jual beli antara BPR Syariah Dana Amanah dengan nasabahnya. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di BPR Syariah, harga jual ditentukan berdasarkan harga
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
55
pokok dari pemasok/supplier di tambah margin keuntungan yang telah disepakati. Margin merupakan indikator yang penting dalam pembiayaan murabahah karena margin menjadi bentuk kesepakatan bersama antara nasabah dan BPR Syariah Dana Amanah Surakarta saat melaksanakan pembiayaan murabahah. BPR Syariah Dana Amanah akan menentukan besarnya margin dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan nasabah. Kasus yang terjadi di lapangan khususnya di BPR Syariah Dana Amanah tersebut perlu dipelajari untuk memperdalam materi dan teori yang ada di bangku kuliah yaitu saat pembelajaran mata kuliah akuntansi perbankan syariah di BKK Akuntansi FKIP UNS. Dalam proses pembelajaran akuntansi perbankan syariah, dosen mengajar dengan mengacu pada silabus, RPP dan buku referensi. Materi yang didapat dari kasus BPR Syariah nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Mahasiswa bisa mengkaitkan materi pembiayaan murabahah yang ada diperkuliahan dengan kasus yang ada di BPR Syariah. Mahasiswa akan memperoleh gambaran real tentang keadaan di BPR Syariah. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara penentuan margin pembiayaan murabahah di BPR Syariah Dana Amanah yang belum didapat saat kegiatanperkuliahan. Mempelajari kasus perbankan syariah penting untuk bekal ilmu saat mahasiswa melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMK karena pada kurikulum yang ada di SMK yaitu kurikulum 2013 siswa sudah dikenalkan dengan mata pelajaran perbankan syariah. Maka dari itu, mahasiswa perlu mengkaitkan teori dengan kasus yang ada di perbankan syariah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
56
Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Kasus di BPR Syariah Dana Amanah Surakarta
Produk Pembiayaan Murabahah
Harga Pokok dari Supplier
Margin Murabahah
Harga Jual = Harga Pokok + Margin
Metode Penentuan Margin Murabahah di BPR Syariah Dana Amanah Surakarta Silabus RPP Buku Referensi Pendalaman Materi Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah yang diterapkan di BKK Akuntansi FKIP UNS
Gambar 2.3 : Kerangka Berpikir
commit to user
