BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1.
Kajian Teori
2.1.1. Manajemen Pendidikan E. Mulyasa (2007: 84) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses
kerjasama
komprehensif
yang
dalam
sistematik,
rangka
sistemik
mewujudkan
dan
tujuan
pendidikan nasional. Pengertian ini mengandung makna bahwa
segala
sesuatu
yang
berkenaan
dengan
pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan manajemen pendidikan. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan, karena tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Menurut
Syafaruddin
(2004:
26)
manajemen
pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan
secara
efektif
pendidikan
mengandung
dan
efisien.
pengertian
Manajemen
proses
untuk
mencapai tujuan pendidikan, dimana prose situ dimulai
11
dari
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
pemantauan dan penilaian (Suryosubroto, 2010: 16). Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan apa yang akan dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa banyak
biaya
yang
diperlukan
dan
sebagainya.
Pengorganisasian diantaranya adalah membagi tugas yang terlibat, pengkoordinasian merupakan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan aturan, pengarahan agar tetap
sesuai
dengan
jalur
atau
tujuan,
kemudian
penilaian untuk mengetahui apakah tujuan tercapai atau tidak. Dapat dikatakan bahwa kerangka kerja (frame work) manajemen pendidikan ialah prinsip-prinsip dan teori
manajemen
umum
yang
diaplikasikan
untuk
mengelola kegiatan pendidikan pada suatu organisasi pendidikan formal. Owens dalam Syafaruddin, Manajemen Lembaga
Pendidikan
Islam,
menjelaskan
bahwa
manajemen pendidikan berasal dari aktivitas dalam urusan sekolah yang mencakup pengelolaan aktivitas pengajaran,
kepemimpinan
dan
berbagai
aturan,
perencanaan, prosedur pelaksanaan dan manajemen pengawasan.
Dari
sini
dapat
disimpulkan
bahwa
manajemen pendidikan merupakan proses penerapan prinsip dan teori manajemen dalam pengelolaan kegiatan di lembaga pendidikan formal untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pendidikan.
12
Manajemen pendidikan adalah aplikasi prinsip, konsep dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Untuk
menjalankan
organisasi
pendidikan
diperlukan manajemen pendidikan yang efektif. Sekolah harus
dikelola
dengan
manajemen
efektif
yang
mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Dengan kata lain salah satu strategi yang
menentukan
mutu
pengembangan
sumberdaya
manusia di sekolah untuk kepentingan bangsa di masa mendatang adalah peningkatan kontribusi manajemen pendidikan
yang
berorientasi
kepada
produktifitas
(Sagala, 2010: 158). 1.
Secara kecil-kecilan.
2.
Menurut Hadis (2010:7), manajemen adalah segenap proses
penyelenggaraan
dalam
setiap
usaha
kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 3.
Menurut
Sondang
Palan
Siagian
(2008:4),
manajemen adalah keseluruhan prose kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dalam
manajemen
pendidikan,
juga
terdapat
fungsi-fungsi dalam manajemen secara umum, yaitu
13
(Suryosubroto, 2010: 162): 1.
Perencanaan (Planning) Fungsi paling awal dari semua menejemen adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menyajikan secara sistematis segala kegiatan yang akan dilaksanakan untyuk mencapai tujuan tertentu.
Perencanaan dapat diartikan sebagai
penetapan tujuan, budget, policy prosedur, dan program
suatu
perencaan,
fungsi
organisasai.
Dengan
menejemen
berguna
adanya untuk
menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan biaya, menetapkan segala peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman
yang
harus
dilaksanakan.
Perencanaan meliputi beberapa aspek, diantaranya apa yang akan dilakukan , kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana cara melaukaknnya, apa saja yang dibutuhkan agar tercapai tujuan dengan maksimal. 2.
Pengorganisasian (Organizing) Di dalam sistem menajemen pengorganisasian adalah lanjutan
dari
lembaga
fungsi
atau
perencanaan.
organisasi,
Bagi
suatu
pengorganisasian
merupakan urat nadi organisasi. Oleh sebab itu kenerlangsungan organisasai atau lembaga sangat dipengaruhi menurut
14
pengorganisasian.
Heidjarachaman
Pengorganisasian
Ranupandjo
adalah
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, pelaksanaannya dengan
membagi
tugas,
tanggung
jawab,
serta
wewenang diantara kelompoknya, ditentukan juga yang akan menjadi pemimpin dan saling berintegrasi dengan aktif. 3.
Penggerakan (Actuating) Penggerakan berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan
dan
pengorganisasian.
merupakan
usaha
untuk
Penggerakan
mengarahkan
atau
menggerakan tenaga kerja atau man power dan mendayagunakan
fasilitas
yang
tersedia
guna
melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. Fungsi ini memotifasi bawahan atau pekerja untuk bekerja dengan
sungguh-sungguh
supaya
tujuan
dari
organisasi dapat tercapai dengan efektif. Fungsi ini sangat
penting
untuk
merealisasikan
tujuan
organisasi. 4.
Pengawasaan Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati dan
mengukur
segala
kegiatan
operasi
dan
pencapaian hasil dengan membandingkan standar yang terlihat dalam rencana sebelumnya. Fungsi pengawasan sesuai
menjamin
dengan
keputusan
segala
kegiatan
berjalan
kebijaksanaan,
strategi,
rencana,
dalam
program
kerja
yang
telah
15
dianalisis, dirumuskan serta ditetapkan sebelumnya. 2.1.2. Pengawas TK/SD Dalam
proses
pendidikan,
pengawasan
atau
supervise merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah,
Sahertian
(2008:19)
menegaskan
bahwa
pengawasan atau supervise pendidikan tidak lain dari usaha
memberikan
layanan
kepada
stakeholder
pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu
maupun
secara
kelompok
dalam
usaha
memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sri
Banun
Muslim
(2009:41)
memberikan
pengertian bahwa supervisi adalah serangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru dalam bentuk layanan profesional
yang
diberikan
oleh
supervisor
(kepala
sekolah, penilik sekolah, dan pembina lainnya). Kimball Wales
dalam
Banun
(2009:38)
menyatakan
bahwa
“supervision is assistance in the development of a better teaching-learning mengisyaratkan
situation. bahwa
Rumusan
layanan
supervise
tersebut meliputi
keseluruhan situasi belajar mengajar. Situasi belajar mengajar
inilah
yang
seharusnya
diperbaiki
dan
ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervise. Dengan
diberlakukannya
Undang-Undang
Replublik Indonesia (UURI) No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terjadi pergeseran paradigma 16
kepengawasan. Menurut UURI
Nomor 20,
Bab
XIX
pengawasan, pasal 66. Ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari unsure pemerintah maupun dari unsur masyarakat.
Prinsip
akuntabilitas
dan
transparansi
menjadi karakter kepengawasan yang perlu dilakukan secara optimal dan dijunjung tinggi. Terkait dengan tugas dan fungsi pengawas, inti dari
fungsi
Supervisor
adalah
sebagai
pengembang
(developer), yang bertugas untuk: 1)
Pendampingan langsung pelaksanaan tugas Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah.
2)
Mengembangkan kurikulum.
3)
Memberikan
bimbingan
dan
pelatihan
(in-
serviceeducation) 4)
Menjalin komunikasi antar warga sekolah, dan
5)
Mendorong dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (actionresearch) (Glickman dalam Hartoyo, 2006: 78).
a.
Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas.
17
Jabatan
fungsional
mengamanatkan pembinaan
agar
dan
Pengawas
pengawas
penilaian
Sekolah
melakukukan
teknis
dan
tugas
administrasi
pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (SKB Mendikbud, dan KaBAKN No.0322/0/1966 dan No.38 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah). Dalam
bukunya
tentang
supervisi
pendidikan,
Sahertian (2000:25) mengemukakan bahwa: “Supervisi berfungsi
membantu
(assisting)
memberi
support
(supporting) dan mengajak mengikutsertakan (sharing). Menurut keputusan Menpan No.118/1996 Bab II Pasal 3 ayat 1, rincian tugas pokok Pengawas Sekolah adalah (Banun, 2009: 78): 1)
Merumuskan
rancangan
program
tahunan
pengawasan sekolah tingkat Kabupaten/Kota Madya. 2)
Menyusun program semester pengawasan sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.
3)
Menyusun
kisi-kisi
dalam
rangka
penyusunan
soal/instrument penelitian. 4)
Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
5)
Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan dan lingkungan
18
sekolah
yang
berpengaruh
pada
perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa. 6)
Melaksanakan
analisis
komprehensif
hasil
belajar/bimbingan siswa dengan memperhitungkan berbagai factor sumber daya pendidikan yang lebih kompleks
termasuk
korelasi
kemampuan
guru
dengan hasil belajar/bimbingan siswa. 7)
Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang
pelaksanaan
proses
belajar
mengajar/bimbingan siswa. 8)
Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan professional guru kepada pimpinan instansi yang terkait.
9)
Menyusun
laporan
hasil
pengawasan
sekolah
persekolah. 10) Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan siswa. 11) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggungjawabnya. 12) Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah. 13) Memantau dan membimbing pelaksanaan UAS/UAN. 14) Memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah. 15) Memberikan bahan penilaian dalam angka akreditasi sekolah. 16) Melaksanakan
evaluasi
hasil pengawasan per
19
mata pelajaran/bimbingan siswa dari sekolah. 17) Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dalam bidang pendidikan. 18) Menyusun pedoman pengawasan sekolah. 19) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan sekolah. Glickman (dalam Banun, 2009: 8) mengemukakan bahwa seorang supervisor dapat melaksanakan tugas pokoknya apabila supervisor memiliki ilmu pengetahuan (knowledge), (interpersonal
kemampuan skill),
berkomunikasi
dan
yang
keterampilan
baik
maupun
pengalaman teknis yang menjadi ruang lingkup supervisi. Tugas
pokok
dan
tanggungjawab
Pengawas
Sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang meliputi: 1.
Melaksanakan
pengawasan
penyelenggaraan
pendidikan di sekolah sesuai dengan pengawasannya pada TK, SD, SLB, SLTP, dan SLTA. 2.
Meningkatkan
kualitas
mengajar/bimbingan
dan
proses
belajar
hasil
prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Depdiknas, 2006: 16). Tugas dan fungsi Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk 20
melakukan
pengawasan
pendidikan
terhadap
sejumlah sekolah tertentu yang ditetapkan. Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan tertentu
baik
pendidikan
negeri
pada
maupun
sejumlah
swasta
sekolah
yang
menjadi
tanggungjawabnya. Wewenang
yang
diberikan
kepada
pengawas
sekolah meliputi: 1)
Memilih
dan
menentukan
metode
kerja
untuk
mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi. 2)
Menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang
diawasi
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya. 3)
Menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan menentukan
adanya
otonomi
langkah
pengawas
untuk
strategi
dalam
dan
menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian
pengawas
perlu
berkolaborasi
dengan
kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sekolah
sejalan yang
dengan
telah
arah
ditetapkan
pengembangan kepala
sekolah
(Pidarta, 2008: 74). Berdasarkan tugas pokok tersebut maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain (Pidarta, 2008:
21
77): 1)
Menyusun
program
kerja
kepengawasan
untuk
setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. 2)
Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3)
Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, lingkungan
proses sekolah
pembelajaran/bimbingan, yang
berpengaruh
terhadap
perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa. 4)
Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5)
Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan siswa.
6)
Melaksanakan
penilaian
dan
monitoring
penyelenggaran pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah. 7)
Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya
dan
melaporkannya
kepada
Dinas
Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
22
8)
Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9)
Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah
berkaitan
dengan
penyelenggaraan
pendidikan. Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: 1)
inspecting (mensupervisi)
2)
advising (memberi advis atau nasehat)
3)
monitoring (memantau)
4)
reporting (membuat laporan)
5)
coordinating (mengkoordinir)
6)
performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted dalam Pidarta, 2002: 82). Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi
tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja
staf
sekolah,
pelaksanaan
kurikulum/mata
pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan
sumberdaya,
manajemen
sekolah,
dan
aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama
dengan masyarakat. Tugas
pokok
23
advising
(memberi
advis/nasehat)
meliputi
advis
mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tugas tugas:
pokok
monitoring/pemantauan
meliputi
memantau
penjaminan/standard
mutu
pendidikan,
memantau
penerimaan
siswa
baru,
memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah,
memantau
hubungan
sekolah
dengan
masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau Tugas
program-program
pokok
reporting
pengembangan
meliputi
tugas:
sekolah.
melaporkan
perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional,
melaporkan
pengawasan perkembangan
ke
perkembangan
masyarakat
dan
hasil
publik,
pengawasan
dan
hasil
melaporkan ke
sekolah
binaannya. Tugas
pokok
coordinating
meliputi
tugas:
mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir
24
kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain,
mengkoordinir
pelaksanaan
kegiatan
inovasi
sekolah. Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada
perencanaan
partisipasi pengawas,
pada
pendidikan
seleksi
calon
partisipasi
di
kabupaten/kota,
kepala
dalam
sekolah/calon
akreditasi
sekolah,
partisipasi dalam merekruit personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win
solution
dan
partisipasi
dalam
menangani
pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas. Berdasarkan
uraian
tugas-tugas
pengawas
sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka
meningkatkan
mutu
pendidikan
di
sekolah
binaannya. Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas
25
sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah dapat dimatrikkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.1. Matrik Tugas Pokok Pengawas Rincian Tugas
Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)
Inspecting/ Pengawasan
Advising/ Menasehati
26
Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah)
Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Proses pembelajaran/ praktikum/studi lapangan Kegiatan ekstra kurikuler Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar Kemajuan belajar siswa Lingkungan belajar
Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbi ngan yang efektif Guru dalam meningkatkan kompetensi professional Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar Guru dalam melaksanakan
Pelaksanaan kurikulum sekolah Penyelenggaraan administrasi sekolah Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah Kerjasama sekolah dengan masyarakat Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan Kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan professional kepala sekolah Menasehati staf
penelitian tindakan kelas Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik
Monitoring/ Memantau
Ketahanan pembelajaran Pelaksanaan ujian mata pelajaran Standar mutu hasil belajar siswa Pengembangan profesi guru Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar
Coordinating / mengkoordini r
Pelaksanaan inovasi pembelajaran Pengadaan sumbersumber belajar Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru
Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar Reporting siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik Sumber: Pidarta (2002: 86)
sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah Penyelenggaraan kurikulum Administrasi sekolah Manajemen sekolah Kemajuan sekolah Pengembangan SDM sekolah Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan penerimaan siswa baru Mengkoordinir peningkatan mutu SDM sekolah Penyelenggaraan inovasi di sekolah Mengkoordinir akreditasi sekolah Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan Kinerja kepala sekolah Kinerja staf sekolah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan
2.1.3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
27
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
(PKB)/Continous professional development (CPD) terdiri dari serangkaian aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilan
seseorang.
PKB
mendukung
pemenuhan kebutuhan seseorang dan meningkatkan praktik profesional mereka. PKB juga bermakna cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka. PKB mencakup gagasan bahwa individu selalu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional mereka di luar apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan dasar yang mereka terima ketika pertama kali melakukan pekerjaan tersebut (Wahyudi, 2011: 16). Tujuan Utama dari pengembangan profesional guru melalui PKB adalah peningkatan pembelajaran siswa. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) ini penting karena berkaitan dengan: 1)
Optimalisasi pelayanan terhadap klien dalam hal ini siswa;
2)
Bukti dari profesionalisme;
3)
Prasyarat pekerjaan;
4)
Meningkatkan individual;
28
keterampilan
kerja
guru
secara
5)
Memperluas
pengalaman
guru
untuk
keperluan
perkembangan karir atau promosi; 6)
Mengembangkan
pengetahuan
dan
pemahaman
profesional guru secara individual; 7)
Meningkatkan pendidikan pribadi atau pendidikan umum individu guru;
8)
Membuat guru merasa dihargai;
9)
Meningkatkan rasa puas terhadap pekerjaan;
10) Meningkatkan
pandangan
positif
mengenai
pekerjaan; 11) Memungkinkan guru mengantisipasi dan bersiap untuk menghadapi perubahan; 12) Mengklarifikasi keseluruhan kebijakan sekolah atau departemen (Fattah, 2006: 46). Beberapa prinsip dalam pelaksanaan PKB adalah: 1)
Berpengaruh
penting
terhadap
kehidupan
keprofesian; 2)
PKB harus menjadi bagian dari sekuens atau siklus aktivitas yang lebih panjang yang akan mengarah pada peningkatan keterampilan atau pengetahuan guru untuk mendorong murid mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi;
3)
PKB harus membuat keluaran-keluaran yang spesifik yang diharapkan akan dicapai melalui aktivitasaktivitas
pengembangan
profesional
dalam
hal
meningkatkan keahlian guru, praktik ruang kelas,
29
kemajuan murid, dan standar prestasi; 4)
Para pelaksana PKB harus memilih, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi peluang-peluang PKB dalam cara yang sistematik atau mengetahui sejauh mana kebutuhan-kebutuhan pengembangan telah dipenuhi;
5)
PKB harus mencakup prosedur monitoring untuk memverifikasi bahwa pengetahuan dan keterampilanketerampilan
yang
telah
didapatkan
berhasil
diterapkan dalam latar ruang kelas (Fattah, 2006: 49). Kerangka
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) harus memungkinkan: 1)
Guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan pertumbuhan profesional para guru individual di sepanjang karir mereka;
2)
Guru, sekolah, institusi-institusi pendidikan guru, dan
para
pemangku
kepentingan
merencanakan
pengembangan
tujuan-tujuan
sekolah,
untuk
profesional
organisasional,
bagi dan
individual; 3)
Institusi-institusi merencanakan pengembangan
pendidikan keperluan profesional
guru
untuk
program-program yang
sesuai
dengan
pertumbuhan profesional dan kebutuhan karir para
30
guru; 4)
Pemerintah
untuk
membuat
kebijakan-kebijakan
bagi kelanjutan pendidikan guru dan alokasi sumber daya untuk hal tersebut (Gaffar, 2008: 72). Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang baik tentunya akan menunjukkan karakteristik tertentu. Beberapa karakteristik PKB yang baik misalnya: 1)
Setiap aktivitas dalam PKB merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang koheren yang memberi para partisipan peluang untuk menerapkan apa
yang
mengajar
telah
mereka
mereka
dan
pelajari untuk
dalam
praktik
mengembangkan
praktik mereka tersebut; 2)
PKB direncanakan dengan visi yang jelas mengenai efektivitas atau peningkatan praktik yang ingin dicapai. Visi ini dibagi bersama di antara mereka yang menjalani proses pengembangan dan mereka yang
memimpin
pengembangan
atau
tersebut.
mendukung
proses
Perencanaan
harus
menujukkan secara jelas keahlian, pemahaman, atau teknik apa yang ingin ditingkatkan melalui aktivitasaktivitas PKB; 3)
PKB memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis dan relevan serta dapat diterapkan dalam peran mereka saat ini dan amsa depan;
31
4)
PKB
harus
disiapkan
oleh
orang
yang
berpengalaman, berkeakhlian, dan berketerampilan; 5)
PKB
didasarkan
pada
bukti-bukti
terbaik
yang
tersedia tentang praktik pembelajaran; 6)
PKB
mempertimbangkan
pengetahiuan
dan
pengalaman peserta; 7)
PKB ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar;
8)
PKB
dapat
menggunakan
hasil
observasi
kelas
sebagai dasar pengembangan fokus PKB dan dampak PKB; 9)
PKB merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran;
10) PKB memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu
dan
kemampuan
problem
solving
dalam
kehidupan sehari-hari di sekolah; 11) Dampak PKB terhadap proses pembelajaran terus menerus
dievaluasi
dan
hasil
evaluasi
ini
mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus (Gaffar, 2008: 81). Rancangan berkelanjutan
(PKB)
pengembangan yang
baikharus
keprofesian didorong
oleh
perhatian pada tujuan dan kinerja siswa. PKB yang baik dibangun
berdasarkan
keterlibatan
guru
dalam
mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan dalam
32
membentuk peluang dan proses-proses pembelajaran, berbasis sekolah dengan menekankan pembelajaran yang melekat
pada
pekerjaan,
bersifat
kolaboratif
dan
pemecahan masalah. Kegiatan PKB berlangsung secara terus menerus dengan didasarkan pada informasi yang kaya dengan sumber informasi yang beragam untuk mengevaluasi hasil, didasarkan pada pemahaman teoritis dan
memanfaatkan
mengembangkan,
penelitian
mendukung,
yang dan
ada
untuk
meningkatkan
pembelajaran. PKB adalah bagian dari proses perubahan komprehensif
yang
menghubungkan
pembelajaran
individual dan kolektif dengan isu-isu dan kebutuhan organisasional. Pada diartikan
hakikatnya sebagai
supervisi
pembinaan
pendidikan
dapat
akademik
untuk
meningkatkan profesionalitas bagi guru-guru. Pembinaan akademik yang dimaksudkan adalah segala usaha yang memberikan
kesempatan
bagi
guru-guru
untuk
berkembang secara professional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Sebagai
supervisor
Kepala
Sekolah
bertugas
memberikan bantuan dan pembinaan secara profesional kepada
guru
profesional
yang
dalam
kurang
memiliki
menyiapkan
kemampuan
perangkat
RPP.
Membimbing guru-guru secara intensif juga termasuk
33
dalam
hal
kurikulum
yang di
berhubungan
sekolah,
hal
pelaksanaan
tugas
dari
mewujudkan
teknik-teknik
dengan
tersebut kepala
pelaksanaan dikategorikan
sekolah
supervisi
dalam
perseorangan
(Purwanto, 2001: 120). Pembinaan ialah bantuan yang diberikan kepada seorang individu dari setiap umur, untuk menolong dia dalam
megnatur
mengembangkan
kegiatan-kegiatan
pendirian/
pandangan
hidupnya, hidupnya
membuat putusan-putusan dan memikul beban hidupnya sendiri. Supervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya ditekankan kepada sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar dan
kemudian
secara
langsung
pula
diusahakan
bagaimana cara mengajar dan kemudian diusahakan bagaimana memperbaiki kelemahan-kelamahan tersebut. Beberapa teknik pembinaan yang dapat digunakan oleh
kepala
sekolah
dalam
upaya
peningkatan
kemampuan guru dalam mempersiapkan RPP antara lain (Banun, 2009: 174): 1)
Melaksanakan kunjungan kelas secara berencana untuk dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan belajar mengajar di kelas.
2)
Melaksanakan pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan masalah-masalah
34
khusus yang dihadapi guru dalam mempersiapkan RPP 3)
Rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah yang menyangkut masalah adminstrasi guru dalam mengajar
4)
Mengikutsertakan guru dalam pelatihan atau KKG
5)
Mengadakan In House Training (IHT) di sekolah Dalam
praktiknya,
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan untuk guru ini mencakup berbagai cara dan/atau pendekatan. Cara-cara atau pendekatan yang dilakukan
ini
akan
membuat
guru
secara
berkesinambungan belajar. Ini tentunya akan dapat dilakukan oleh guru setelah memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan awal sebagai guru. Pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) ini akan mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standar mereka secara keseluruhan mencakup bidangbidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai suatu profesi (guru dipandang sebagai sebuah profesi). Pada gilirannya, guru akan dapat memelihara, meningkatkan, memperluas pengetahuan, dan keterampilannya. Ia juga akan
dapat
membangun
kualitas
pribadi
yang
dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya sebagai seorang guru. Guru diharapkan akan memiliki kesadaran penuh untuk memenuhi standar kompetensi profesinya. Mereka
35
akan berupaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama bekerja sebagai guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) ini harus dilakukan dengan komitmen penuh. Guru secara holistic berupaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi pribadi
yang
kompetensi
juga
merupakan
profesional.
bagian
penting
Pengembangan
dari
keprofesian
berkelanjutan atau PKB merupakan kunci bagi guru untuk
mengoptimalkan
kesempatan
pengembangan
karirnya baik saat ini maupun ke depannya. PKB harus dapat mendorong dan mendukung perubahan kualitas guru,
khususnya
di
dalam
praktik-praktik
dan
pengembangan karir. Pada
prinsipnya,
PKB
mencakup
kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakter, pengetahuan, pemahaman,
dan
keterampilan
seorang
guru
agar
menjadi profesional. Guru, melalui perencanaan dan refleksi pada pengalaman belajarnya akan mempercepat pengembangan kemajuan
pengetahuan
karirnya.
dan
keterampilan
Pengembangan
serta
keprofesian
berkelanjutan bagi guru dapat digambarkan seperti diagram berikut.
36
Karena PKB merupakan bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan guru maka PKB tidak terjadi secara ad-hoc. PKB harus dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, atau dengan kata lain berkinerja
rendah),
mengembangkan
mempertahankan/menjaga
pengetahuan,
keterampilan
dan dan
perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. PKB dalam rangka pengembangan pengetahuan dan
keterampilan
merupakan
tanggung-jawab
guru
secara individu sesuai dengan masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena itu, agar PKB dapat 37
mendukung
kebutuhan
individu
dan
meningkatkan
praktik-praktik keprofesianalan maka kegiatan PKB harus (Gaffar, 2008: 89): 1)
menjamin kedalaman pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu;
2)
menyajikan landasan yang kuat tentang metodologi pembelaran
(pedagogik)
untuk
mata
pelajaran
tertentu; 3)
menyediakan pengetahuan yang lebih umum tentang proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang diampu dan metodologi pembelaran (pedagogik) untuk mata pelajaran tertentu;
4)
mengakar dan merefleksikan penelitian terbaik yang ada dalam bidang pendidikan;
5)
berkontribusi
terhadap
pengukuran
peningkatan
keberhasilan peserta didik dalam belajarnya; 6)
membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada;
7)
menyediakan waktu yang cukup, dukungan dan sumberdaya bagi guru agar mampu menguasai isi materi belajadan pedagogi serta mengintegrasikan dalam praktik-praktik pembelajaran sehari-hari;
8)
didesain oleh perwakilan dari mereka-mereka yang akan berpartisipasi dalam kegiatan PKB bekerjasama dengan para ahli dalam bidangnya;
38
9)
mencakup berbagai bentuk kegiatan termasuk beberapa kegiatan yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu. Berikut ini mekanisme yang harus ditempuh
untuk
melaksanakan
pengembangan
keprofesian
berkelanjutan. Tahap 1: Setiap awal tahun semua guru wajib melakukan evaluasi diri untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun ajaran sebelumnya. Evaluasi diri dan refleksi merupakan dasar bagi seorang guru untuk menyusun rencana kegiatan pengembangan keprofesian yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Bagi guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah, maka
kegiatan
evaluasi
diri
dilakukan
di
sekolah
induknya Deskripsi
evaluasi
diri
terhadap
butir-butir
dimensi tugas utama/indikator kinerja guru, kompetensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan karya inovatif, kompetensi
lain
yang
dimiliki
untuk
menunjang
pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas (misalnya TIK, bahasa Asing, dsb), dan kompetensi lain yang dimiliki untuk melaksanakan tugas tambahan (misalnya Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, dsb). Deskripsi usaha-usaha yang telah saya lakukan untuk mempememenuhi dan mengembangkan berbagai
39
kompetensi tersebut. Deskripsi kendala yang saya hadapi dalam
memenuhi
kompetensi
dan
yang
mengembangkan
terkait
dengan
berbagai
pelaksanaan
tugas
utama/indikator kinerja guru dan/atau kinerja guru dengan
tugas
tambahan.
Deskripsi
pengembangan
keprofesian berkelanjutan yang masih saya butuhkan dalam
memenuhi
dan
mengembangkan
berbagai
kompetensi dan dimensi tugas utama/indikator kinerja guru. Tahap 2: Hasil evaluasi diri guru yang dilengkapi dengan
dokumen
pendukung
antara
lain
perangkat
pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru yang bersangkutan menentukan apakah
selanjutnya profil
guru
akan
kinerja
akan
guru
mengikuti
digunakan
untuk
dalam
menetapkan
program
peningkatan
kinerja untuk mencapai standar kompetensi profesi atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih lanjut. Tahap Sekolah,
Guru
Keprofesian kegiatan
3:
Melalui dan
konsultasi Koordinator
Berkelanjutan
pengembangan
membuat keprofesian
dengan
Kepala
Pengembangan perencanaan berkelanjutan.
Konsultasi ini diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan
Pengembangan
dilaksanakan dan/atau
di di
Keprofesian
sekolah,
di
LPMP/PPPPTK.
Berkelanjutan
KKG/MGMP/MGBK, Apabila
kegiatan
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dilaksanakan
40
di
luar
sekolah,
perlu
KKG/MGMP/MGBK
dan
dikoordinasikan koordinator
dengan
pengembangan
keprofesian berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota. Tahap keprofesian
4:
Koordinator
berkelanjutan
tingkat
pengembangan sekolah
bersama
dengan Kepala Sekolah, menetapkan dan menyetujui rencana
final
berkelanjutan
kegiatan bagi
pengembangan
guru
(Format
2-3).
keprofesian Perencanaan
tersebut memuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang akan dilakukan oleh guru baik secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam sekolah, di KKG/MGMP/MGBK maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan
diharapkan
pengembangan dilaksanakan anggaran
dapat
keprofesian di
atau
memfasilitasi
berkelanjutan
kabupaten/kota subsidi
kepada
dan
kegiatan
yang
akan
memberikan
sekolah
maupun
rencana
program
KKG/MGMP/MGBK. Tahap
5:
Guru
menerima
pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah. Rencana kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan juga mencakup sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu setelah guru mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika diperlukan, dalam melaksanakan kegiatan pengembangan
41
keprofesian berkelanjutan, seorang guru dapat menerima pembinaan berkelanjutan dari seorang guru pendamping. Guru
pendamping
sekolah
dengan
tersebut
syarat
ditetapkan
telah
oleh
kepala
berpengalaman
dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan serta memiliki kinerja minimal baik berdasarkan hasil penilaian kinerja guru. TAHAP
6:
Guru
selanjutnya
melaksanakan
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah.
sekolah
berkewajiban
menjamin
bahwa
kesibukan guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak mengurangi kualitas pembelajaran peserta didik. Setiap pengawas satuan pendidikan baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana
program
pengawasan.
Program
pengawasan
terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan manajerial
semester, (RKM),
(3)
dan
(4)
rencana
kepengawasan
rencana
kepengawasan
akademik (RKA). Program pengawasan tahunan pengawas satuan pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan
42
berlangsung
selama
1(satu)
minggu
(Sudjana, 2006: 14). Program
pengawasan
semester
adalah
perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh
setiap
pengawas
sekolah
pada
setiap
sekolah
binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas
program
pengawasan
tahunan
di
tingkat
kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas satuan pendidikan ini diperkirakan berlangsung
selama
Kepengawasan
1
(satu)
Manajerial
minggu.
(RKM)
Rencana
dan
Rencana
Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM dan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu. Kegiatan supervisi akademik dan kegiatan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan
Standar dimana
Nasional terjadi
Pendidikan
interaksi
merupakan
langsung
antara
pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya di sekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap
standar
dari
8
(delapan)
Standar
Nasional
Pendidikan merupakan kegiatan bukan tatap muka (Sudjana, 2006: 17).
43
Program tahunan, program semester, RKM dan RKA
sekurang-kurangnya
memuat
aspek/masalah,
tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, Kegiatan
penilaian
menyusun
dan
rencana
insrumen
pengawasan.
program
kepengawasan
sekolah adalah kegiatan bukan tatap muka. 2.1.4. Karir Guru Guru atau pendidik dalam Pasal 1 Ayat 6 Undangundang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator,
dan
sebutan
kekhususannya,
serta
lain
yang
sesuai
dengan
berpartisipasi
dalam
menyelenggarakan pendidikan”. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa: ”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas
merencanakan
dan
melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian
kepada
masyarakat,
terutama
bagi
pendidik pada perguruan tinggi”. Merujuk pada Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun
2003
yang
dimaksud
dengan
guru
yang
berkualitas adalah guru yang profesional.Ada beberapa 44
istilah yang bertautan dengan kata profesional, yaitu profesi,
profesionalisme,
profesionalitas
dan
profesionalisasi. Untuk dapat memperjelas satu sama lain, mari kita lihat terminologi kata-kata tersebut. Menurut Goodlad, et al (Hadis, 2010), ada tiga gagasan yang diterima secara umum dalam literatur pendidikan
tentang
guru
yang
profesional.Pertama,
seorang profesional harus memiliki tingkat bakat dan keterampilan menggunakan
yang
tinggi.Kedua,
keilmuannya
profesional
untuk
harus
mendukung
pekerjaannya, ketiga, profesional harus memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang menggabungkan antara keterampilan dan pengetahuannya. Alasan konseptual mengemukakan bahwa guru memerlukan keterlibatan pemikiran kompleks yang efektif dalam pekerjaannya. Misalnya, keragaman siswa memerlukan guru yang dapat mempertimbangkan cara mengajar yang sesuai supaya materi dapat disampaikan kepada siswa dengan berbagai latar belakang kemampuan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk
berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
45
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai butir-butir tujuan pendidikan tersebut perlu didahului oleh proses pendidikan yang memadai. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka semua aspek yang dapat mempengaruhi belajar siswa hendaknya dapat berpengaruh positif bagi diri siswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Diundangkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin kuatlah alasan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar
dan
menengah.
Keterlibatan
masyarakat tersebut mencakup beberapa aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan (UU No. 20 Th. 2003, pasal 8), termasuk berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta
wajib
menjamin
tersedianya
dana
guna
terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Guru sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan
diharapkan
mampu
menjadi
fasilitator,
motivator dan dinamisator dalam proses belajar siswa.
46
Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat mempunyai kompetensi dalam dunia pendidikan. Dalam rangka pelaksanaan
kurikulum,
perlu
adanya
metode
pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing guru. Dengan demikian proses belajar mengajar akan berjalan seiring dengan pengembangan aspek-aspek belajar siswa yang meliputi aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor. Untuk mewujudkan niat baik yang tertuang di dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut perlu adanya komitmen dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam mengakomodasikan keinginan para guru dalam pengembangan karier sesuai dengan Pasal 40 ayat (1).c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Berdasarkan
Surat
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 1989, tentang
penetapan
jabatan
guru
sebagai
jabatan
fungsional membuka peluang bagi semua guru dalam meniti
kariernya
melalui
jenjang
kepangkatan
yang
didasarkan atas angka kredit yang telah diperoleh dan dikumpulkannya. Sehingga memungkinkan guru untuk menduduki pangkat tertinggi dalam lingkungan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, kemampuan dan kreativitas guru merupakan unsur atau aspek yang sangat diperlukan. Itu berarti faktor internal guru perlu
47
ditumbuhkembangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kecakapan, kemampuan, motivasi, sikap, persepsi inovatif,
kemampuan
mengadopsi
peraturan
yang
berlaku, termasuk usia dan masa kerja. Sedangkan faktor eksternal
yang perlu diperhatikan para guru adalah
bobot dan banyaknya beban mengajar guru untuk sekolah tertentu. Sebelum tahun 1960-an jabatan guru demikian terpandang.
Untuk
menarik
minat
para
pemuda,
pemerintah memberikan ikatan dinas bagi mereka yang berkeinginan
menjadi
guru,
sehingga
banyak
yang
tertarik untuk memasuki LPTK. Namun demikian hal itu bukanlah daya tarik yang menggiurkan, karena kebijakan pemerintah itu tidak didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif dan fasilitas bagi guru. Padahal peluang kerja lain yang lebih menjanjikan sangat terbuka lebar.
Dampaknya
banyak
guru
yang
penguasaan
terhadap mata pelajaran yang diampunya rendah karena mereka yang memasuki lembaga pendidikan guru pada umumnya bukan mereka yang memilih jabatan guru sebagai pilihan yang pertama, tetapi banyak dari mereka yang memasuki pendidikan guru dikarenakan takut tidak diterima di perguruan tinggi lainnya. Menurut UNESCO, bahwa guru sebagai agen pembawa pemahaman
48
perubahan dan
yang
toleransi
mampu
diharapkan
mendorong tidak
hanya
mampu mencerdaskan peserta didik tetapi juga harus mampu
mengembangkan
kepribadian
yang
utuh,
berakhlak dan berkarakter. Untuk itu dibutuhkan suatu proses pendidikan guru yang secara professional dapat dipertanggungjawabkan. profesi.
Dalam
Guru
pelaksanaan
merupakan tugasnya
pekerjaan
membutuhkan
kemampuan teknis yang diperoleh melalui pendidikan dan atau latihan, berupa perbuatan yang rasional dan memiliki
spesifikasi
tertentu
dalam
pelaksanaan
tugasnya. Untuk menjadi guru yang baik maka dituntut adanya sejumlah kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu (Sudjana, 2006: 22): 1)
Menguasai landasan-landasan kependidikan
2)
Penguasaan bahan/materi pelajaran
3)
Kemampuan mengolah program kegiatan belajar mengajar
4)
Kemampuan mengelola kelas
5)
Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar
6)
Kemampuan
menggunakan
media
dan
sumber
belajar 7)
Kemampuan menilai hasil belajar/prestasi siswa
8)
Kemampuan
mengenal
dan
menyelenggarakan
administrasi pendidikan 9)
Kemampuan memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian untuk keperluan pengajaran
49
10) Mengenal
dan
menyelenggarakan
administrasi
sekolah Sosok guru yang mampu mengemban tugas yang disebutkan di atas sebenarnya sudah diberikan moto oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Untuk dapat melaksanakan fungsi pertama, berarti guru haruslah berkepribadian yang utuh dengan kemampuan akademik dan profesional yang andal. Untuk dapat melaksanakan
fungsi
kedua
dibutuhkan
guru
yang
memahami dan menyayangi peserta didik. Sedangkan untuk dapat melaksanakan fungsi yang ketiga, guru harus terus memantau terus proses belajar peserta didik dan mendorong semangat belajar peserta didiknya. Akan tetapi sejauh ini moto tersebut seakan tidak bermakna karena tidak adanya pelaksanaan di lapangan. Jadi untuk menyiapkan tenaga pendidik tidak hanya diperlukan suatu proses pendidikan
akademik
yang handal akan tetapi juga diperlukan suatu proses pendidikan yang mampu mengembangkan kepribadian dan
karakter
seorang
pendidik.
Oleh
karena
itu
infrastruktur lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) haruslah dilengkapi dengan asrama mahasiswa dan laboratorium kependidikan (sekolah model) dan lainlain. Sangat disayangkan bahwa UNY yang sebelum tahun 1980-an mempunyai sekolah laboratorium dari sekolah
50
dasar hingga lanjutan atas malah justru pengelolaannya diserahkan ke kementerian pusat (dh. Depdikbud). Proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil dan tidak proporsional akan berpengaruh negatif terhadap guru dalam mengembangkan kemampuan dan pengabdiaan profesional
kependidikannya.
menyurutkan
niat
generasi
Selain
muda
itu
untuk
juga
memasuki
profesi keguruan. Kenyataan yang dihadapi banyak guru yang berada di daerah terpencil tidak memiliki masa depan,
baik
kesehatan
bagi
rohani
pengembangan dan
karirnya
jasmaninya.
maupun
Dihapuskannya
program rotasi semakin menjadikan ciut semangat guru untuk meningkatkan profesionalismenya, karena dalam benaknya sudah merasa bahwa sampai pensiun dia tetap berada di sekolah tersebut. Rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik semakin tidak seimbang. Adanya sekolah yang kelebihan guru, namun di sisi lain masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Sekolah-sekolah yang kekurangan guru ini terpaksa mengangkat guru honorer/guru tidak tetap (GTT) yang gajinya jauh di bawah upah minimum. Lebih
celakanya
jenis
guru
yang
satu
ini
tidak
mempunyai ikatan perjanjian hukum yang jelas sehingga sewaktu-waktu dapat diberhentikan karena ada droping guru negeri baru. Di sisi lain kepala sekolah yang seharusnya merupakan atasan langsung dari si guru
51
sibuk dengan proyek-proyek pembangunan fisik sekolah. Pembinaan
yang
dilakukan
kepala
sekolah
kadang-
kadang hanya dilakukan secara massal, misalnya pada saat rapat dinas. Padahal sudah sewajarnyalah jika ada guru yang bermasalah langsung dibina saat itu juga, sehingga
permasalahannya
tidak
berlarut-larut
dan
mengimbas pada guru yang lain. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan yang moderen, praktek guru mencari penghasilan tambahan dilarang, dan bagi pelanggarnya harus memilih untuk tetap bekerja sebagai guru atau meninggalkannya. Di negara yang mendudukkan pendidikan sebagai priortas utama, penghasilan guru demikian bersaing dengan profesi lain, sehingga larangan rangkap profesi dapat diterapkan.
Oleh
karena
itu
upaya
apapun
yang
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak akan
dapat
dicapai
selama
masalah
jaminan
kesejahteraan minimal seorang tenaga pengajar tidak dipenuhi. Aspek utama yang bersentuhan langsung dengan nasib para guru adalah Teacher Management (Manajemen Guru). Menurut Worldbank (1998: 20) disebutkan bahwa guru juga mempunyai kesempatan promosi (peningkatan). Struktur
karier
bagi
guru
pada
pendidikan
dasar
berbentuk piramida. Promosi guru selalu berarti bahwa kerja
52
guru
beralih
ke
bidang
administrasi
dan
meninggalkan tugasnya sebagai pengajar di kelas. Pola semacam itu mempunyai efek negatif terhadap moral guru dan menurunkan kualitas hasil pengajaran karena guru yang senior memperoleh promosi bukan sebagai guru, melainkan sebagai tenaga administrasi. Beberapa negara seperti Australia dan Irlandia mengembangkan sejumlah jabatan guru, sebagai contoh jabatan bertingkat yang lebih difokuskan dalam hal tanggung jawab khusus. Jabatan-jabatan
itu
menambah
promosi
jabatan
konvensional yang sudah ada, yaitu kepala dan deputi kepala. Tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan khusus tersebut dipusatkan pada pengajaran sekolah dan kebutuhan-kebutuhan pengembangan staf, tepatnya lebih dari pada sekedar tugas administrasi rutin. Secara harafiah pengertian pengembangan karier (career development) menuntut seseorang untuk membuat keputusan dan mengikatkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan
karier.
Pusat
gagasan
dalam
pengembangan karier ialah waktu, yang dipengaruhi cost and benefit. Cost and benefit ini selalu dipertimbangkan dalam
memilih
pekerjaan,
apa
kerjanya,
apa
organisasinya, dan apa untung ruginya (Sigit : 2003). Sedangkan pengertian pengembangan karier secara awam adalah
peningkatan
jabatan
yang
didasarkan
pada
prestasi, masa kerja, dan kesempatan. Dengan mengacu pada pengertian awam tersebut maka pengembangan
53
karier bagi guru perlu diupayakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sejauh ini ternyata pengembangan karier bagi guru belum memperoleh porsi yang sesuai, karena dengan
dicanangkannya
otonomi
daerah
ternyata
menimbulkan kebimbangan para birokrat daerah untuk memberikan
kewenangan
pengelolaan
aspek-aspek
pendidikan terhadap kaum guru. Hal ini dapat dimaklumi sebab
dengan
memberikan
jabatan-jabatan
tersebut
menutup peluang bagi mereka (birokrat) untuk „berkuasa‟ (Hadis, 2010: 64). Menurut Worldbank (2013), terjadi kerancuan tentang pengembangan karier bagi guru. Selama ini pengembangan pengalihan pengajar
karier
bagi
tugas-tugas berubah
guru
menjadi
guru
diartikan
sebagai
tadinya
sebagai
yang
administrator
(tenaga
adminstrasi). Tentu saja hal tersebut berseberangan dengan tujuan semula. Oleh karena itu, pengembangan karier bagi guru diartikan dengan tambahan kewenangan bagi
guru
selain
tugas
pokoknya
sebagai
pengajar
(pendidik). Jadi walaupun seorang guru mempunyai/naik jabatan menduduki jabatan struktural tertentu akan tetapi tugas pokoknya sebagai pengajar/pendidik tetap menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain seorang guru
tidak
serta
merta
menjadi
birokrat
dan
meninggalkan profesi mengajar ketika ia naik jabatan.
54
Yang dimaksud dengan karier ini adalah kemampuan guru
dalam
mencapai
kompetensi
yang
diterapkan
kemudian dihubungkan dengan pencapaian prestasi yang bersangkutan. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah (Banun, 2009: 161). Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: 1)
merencanakan
kegiatan
pembelajaran
dan
atau
bimbingan 2)
melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan
3)
menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan
4)
memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan
5)
memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik
6)
melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar
7)
memberikan bimbingan belajar pada peserta didik
8)
menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan
9)
mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan
10) memanfaatkan sumber-sumber belajar
55
11) mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, 12) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan 13) mengembangkan
inovasi
pembelajaran/bimbingan
(Banun, 2009: 163) Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu
dan
efektifitas
sekolah
dapat
memang
tepat
dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan
khusus,
administrasi
dan
manajemen,
bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Law dan Glover dalam Fattah, 2006: 51). Ofsted (dalam Fattah, 2006: 54) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah. Khusus masalah layanan siswa di sekolah. Pengembangan karier dalam penelitian ini adalah
56
kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas,
sebagaimana
yang
dipersyaratkan
dalam
Keputusan Menteri N0.16 tahun 2009 karya tulis ilmiah sudah menjadi syarat kenaikan dari, maka kedepan guru harus mempunyai kemampuan untuk membuat karya tulis
ilmiah.
Guru
harus
menggunakan
sebagian
tunjangan untuk membuat karya tulis ilmiah. Pembuatan
karya
tulis
ilmiah
masih
sangat
terbatas. Menurut Zamroni Direktur Profesi Pendidik pada Ditjen Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan saat ini sekitar 390.000 guru berpangkat IV a masih mengalami kesulitan untuk kenaikan pangkat berikutnya karena adanya persyaratan menullis karya tulis ilmiah (Kompas 29 Maret 2007 hal 12). Nampak bahwa para guru enggan menulis karya tulis ilmiah karena kurang pengetahuan dan kemampuan tentang pembuatan karya tulis ilmiah. Berdasarkan uraian diatas, dipertimbangkan perlu dilakukan kegiatan pelatihan penulisan PTK bagi para guru, yang karena keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan serta kemampuan guru-guru, dibatasi para guru
SD.
Pelatihan
difokuskan
pada
peningkatan
kemauan dan kemampuan (motivasi) guru menulis karya penelitian tindakan kelas. Harapannya guru-guru menjadi produktif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah
57
2.2.
Kajian Riset Terdahulu Penelitian
yang
dilakukan
Retoliah
(2014)
mengenai Kinerja Pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di Kota Palu. Hasilnya menunjukkan bahwa Kinerja Pengawas PAI Kementerian Agama Kota Palu dalam penyusunan program pengawasan baik Prota, Prosem maupun RKA berhasil dengan baik. Mereka menyusun
program
tersebut
secara
kolektif
dibawa
koordinasi ketua dan sekretaris pokjawas yang bertindak sebagai Pembina pengawas. Kinerja pengawas PAI dalam pelaksanaan program kepengawasan hasilnya bervariasi, ada beberapa pengawas PAI yang berhasil dengan baik, mereka
bekerja
keras
sesuai
dengan
fungsi
dan
wewenangnya yaitu memantau, memeriksa perangkat pembelajaran, mengamati
melakukan kinerja
Guru
kunjungan PAI
kelas
dalam
untuk
mengelola
pembelajaran, menilai kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaan dilakukan
pembelajaran.
pada
dasarnya
Penelitian lebih
yang
akan
meningkatkan
pada
seluruh aspek kompetensi yang ada pada guru tidak terbatas pada kompetensi pedagogic. Penelitian lain yang dilakukan Priadi Surya (2011) dalam
penelitiannya
yang
berjudul
Profesionalisme
Pengawas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Hasil
58
penelitiannya
menunjukkan
Pengawas
sekolah
mendampingi
kepala
sekolah
dan
guru
untuk
mengembangkan program pendidikan yang mendasarkan diri pada potensi lingkungan sendiri serta memajukan wawasan lembaga terhadap pergaulan internasional. Hasil penelitian Jadmi Rahayu (2009) mengenai Peningkatan Kinerja Guru melalui Pelaksanaan In Houes Training oleh Pengawas menunjukkan bahwa, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik
maupun
supervisi
manajerial
yang
dapat
dilakukan salah satunya dengan In House Training. Melalui kegiatan IHT supervisi akademik yang berkenaan dengan
aspek
pembinaan
dan
pengembangan
kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran
dan
bimbingan
di
sekolah.
Seorang
pengawas untuk dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya perlu melakukan pemahaman terlebih dahulu terhadap ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan urutan dan ketentuan. Pelaksanaan tugas harus urut karena pengawas memiliki peran yang amat besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Hasil penelitian Maisyaroh (2001:52) mengenai Pelaksanaan
Supervisi
Klinis
untuk
Meningkatkan
Kualitas Pembelajaran menunjukkan hasil bahwa dari segi proses, apabila supervisor mampu melaksanakan kegiatan pembinaan akademik secara tepat, baik dalam
59
tahap pendahuluan, observasi, maupun dalam umpan balik, maka akan memberikan dampak positif bagi kinerja guru. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, nampak
bahwa
pelaksanaan
supervisi
klinis
dapat
terselesaikan dengan lancar walaupun dengan waktu yang sangat terbatas karena kesibukan pribadi maupun kesibukan dari tugas sekolah. Suasana yang terbangun saat pertemuan berlangsung hangat dan kondusif pada pertemuan I (Siklus I) dan tegang pada pertemuan II (Siklus II). Situasi dan kondisi saat pelaksaan supervisi klinis dengan teknik rapat guru terlihat kondusif jika supervisor yang memberikan informasi tentang RPP serta memberikan umpan balik terhadap RPP yang dibuat tetapi suasana berubah menjadi tegang ketika subjek penelitian memaparkan permasalahannya. AM Lee (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Developing Effective Supervisors: Concept of Research Supervision menyatakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa
karir
perkembangan
sebagai zaman
pendidik semakin
seiring kompleks,
dengan namun
demikian perlu dukungan dari pengawas atau supervisor agar pendidik juga melakukan sebuah penelitian dalam mengembangkan proses belajar mengajarnya. Melalui penelitian tersebut, akan tercipta suatu pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fritz
60
dan
Miller
(2003)
dalam
penelitiannya
Supervisory
Options
for
Instructional
Leaders
in
Education menunjukkan hasil bahwa pengawas masih terfokus pada pengawasan proses belajar mengajar, yang dilakukan hanya sekali tempo dalam suatu kurun waktu belajar mengajar. Hal tersebut kurang membawa dampak terhadap keberhasilan belajar mengajar. Penelitian
yang
dilakukan
peneliti
ini
pada
hakikatnya adalah pelaksanaan salah satu tugas pokok pengawas
melalui
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan untuk meningkatkan karir guru. Karir guru disini salah satunya kemampuan guru untuk mengadakan
penelitian
sekaligus
menyusun
sebuah
laporan penelitian sebagai bahan evaluasi sluruh proses belajar mengajar yang dilakukan, yang wujudnya adalah berupa Laporan Penelitian Tindakan Kelas. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumya adalah
khusus
kemampuan Pengembangan
dalam
guru
penelitian
dalam
Keprofesian
ini
menyusun
peningkatan PTK
Berkelanjutan,
melalui
sedangkan
penelitian lain terbatas masih pada aspek pedagogic saja.
2.3.
Kerangka Pikir Penelitian Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan
diatas dan landasan teori yang telah diuraikan, maka kerangka berpikir penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
61
Pengembangan karier bagi guru diartikan sebagai pengalihan pengajar
tugas-tugas berubah
guru
menjadi
yang
tadinya
administrator
sebagai (tenaga
adminstrasi). Tentu saja hal tersebut berseberangan dengan tujuan semula. Oleh karena itu, pengembangan karier bagi guru diartikan dengan tambahan kewenangan bagi
guru
selain
tugas
pokoknya
sebagai
pengajar
(pendidik). Jadi walaupun seorang guru mempunyai/naik jabatan menduduki jabatan struktural tertentu akan tetapi tugas pokoknya sebagai pengajar/pendidik tetap menjadi tanggung jawabnya. Pengembangan karier dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas,
sebagaimana
yang
dipersyaratkan
dalam
Keputusan Menteri N0.16 tahun 2009 karya tulis ilmiah sudah menjadi syarat kenaikan pangkat, maka kedepan guru harus mempunyai kemampuan untuk membuat karya tulis ilmiah. Guru harus menggunakan sebagian tunjangan untuk membuat karya tulis ilmiah. Pembuatan
karya
tulis
ilmiah
masih
sangat
terbatas. Menurut Zamroni Direktur Profesi Pendidik pada Ditjen Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan saat ini sekitar 390.000 guru berpangkat IV a masih mengalami kesulitan untuk kenaikan pangkat berikutnya karena adanya persyaratan menullis karya tulis ilmiah (Kompas 29 Maret 2007 hal 12). Nampak bahwa para guru enggan
62
menulis karya tulis ilmiah karena kurang pengetahuan dan kemampuan tentang pembuatan karya tulis ilmiah. Pengembangan merupakan
salah
satu
Keprofesian
Berkelanjutan
upaya
meningkatkan
untuk
kemampuan menulis. Selama ini guru bukan tidak mampu menulis, hanya kurang motivasi dan pengarahan mengenai menulis secara ilmiah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebenarnya merupakan sumber untuk menyusun
karya
ilmiah
atau
PTK.
Hanya
saja
kemampuan guru dalam memahami cara menulis dan bahasa yang digunakan dalam menyusun PTK memang masih
kurang.
mendapatkan
Melalui
pelaksanaan
gambaran
mengenai
PKB
ini
guru
langkah-langkah
dalam menyusun PTK, yang merupakan salah satu komponen dalam meningkatkan karirnya. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dengan model penelitian tindakan kelas
dapat digambarkan
sebagai berikut:
63
Pelaksanaan PKB Siklus I
Perencanaan tindakan I
Permasalahan
Pengamatan Siklus I
Refleksi I
Permasalahan baru hasil refleksi
Perencanaan tindakan II
Pelaksanaan tindakan II
Pengamatan Siklus II
Refleksi II
Apabila permasalahan belum terselesaikan Dilanjutkan ke siklus berikutnya
Gambar 2.1 Alur Penelitian Tindakan Sekolah
2.4.
Hipotesis Penelitian Hipotesis penelitian ini adalah Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan yang dilaksanakan pengawas TK/SD
dapat
meningkatkan
karir
guru
di
Gugus
Hasanuddin Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Adapun indikatornya adalah guru mampu membuat Penelitian Tindakan Kelas atau Karya Ilmiah atau alat peraga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan karir dalam pendidikan.
64
