BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Prosedur Menurut Amsyah (1977: 11), menyatakan bahwa prosedur adalah aturan permainan atau langkah-langkah aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing unit dalam rangka kerjasama melancarkan arus informasi, prosedur umumnya mencakup kegiatan harus dilakukan pada saat, waktu, atau periode tertentu atau dengan arah dan tujuan tertentu. Pengertian yang lain menurut Nuraida (2008 : 35), menyatakan bahwa prosedur terdiri dari rangkaian peraturan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu, tapi peraturan belum tentu merupakan bagian dari prosedur. Prosedur harus mendapat perhatian serius dalam manajemen administrasi perkantoran. Setiap uraian pekerjaan harus didukung oleh prosedur kerja yang baik. Prosedur merupakan : 1) Metode yang membutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang. 2) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 3) Pedoman untuk bertindak.
Menurut W. General Cole (Zaki Baridwan, 2002: 3), menyatakan bahwa prosedur adalah suatu aturan-aturan pekerjaan klerikal ataub tulis menulis, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Prosedur merupakan factor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjakaan dan tidak hanya dalam bidang kegiatan operasional, tetapi juga bidang pekerjaan kantor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 791), pengertian prosedur adalah sebagai berikut : 1) Tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas. 2) Metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu problem. 2.1.2 Pengertian Kredit Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun unusur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit didefinisikan oleh Dr. Kasmir, (2012: 87) adalah sebagai berikut : 1) Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 2) Kesepakatan Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3) Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4) Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 5) Balas jasa Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Menurut Kasmir (2012: 88-90) pemberian suatu kredit memiliki tujuan tertentu, pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi suatu instansi sebuah lembaga. Adapun tujuan pemberian kredit yang utama adalah sebagai berikut : 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita
kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). 2) Membantu usaha nasabah, yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. 3) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah sebagai berikut. (a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. (b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. (c) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor (d) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai mampu diekspor ke luar negeri.
Kasmir (2012) mendefinisikan suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut : 1) Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 3) Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. 4) Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah
atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi Kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. 6) Untuk meningkatkan kegairahan usaha Bagi si penerima kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha, untuk nasabah yang modalnya pas-pasan. 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrikm maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrak atau jasa lainnya. 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si
pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2012: 91) dapat dilihat dari berbagai segi antara lain : 1) Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (a) Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. (b) Kredit modal kerja yaitu kredit yang diguakan untuk keperluan
meningkatkan
produksi
dalam
operasionalnya. 2) Dilihat dari segi tujuannya, kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (a) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi tau investasi. Kredit ini diberikan untuk mengahsilkan barang atau jasa. (b) Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk di konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
(c) Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. 3) Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. (b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. (c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya
paling
panjang.
Kredit
jangka
panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur
dan
untuk
kredit
konsumtif
seperti
perusahaan. 4) Dilihat dari segi jaminan, kredit dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
(a) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan
suatu
jaminan,
jaminan
tersebut
dapat
berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. (b) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 5) Dilihat dari segi sektor usaha kredit dapat dilasifikasikan sebagai berikut : (a) Kredit pertanian yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. (b) Kredit perternakan yaitu kredit untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi. (c) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. (d) Kredit pertambangan yaitu kredit yang membiayai usaha tambang dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
(e) Kredit pendidikan yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. (f) Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara. (g) Kredit perumhana yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
2.1.3 Pengertian Bank Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyakarat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tiada terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah
kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi
yang
dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending)ini merupakan kegiatan utama perbankan.
Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkn prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negatif spread. 2.1.4 Jenis Jenis Bank Adapun jenis perbankan yang ditinjau dari berbagai segi antara lain : 1) Dilihat dari segi fungsinya Menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari : (a) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). (b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di
sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. 2) Dilihat dari segi kepemilikannya (a) Bank milik pemerintah adalah bank yang pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. (b) Bank milik swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula. (c) Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hokum koperasi. (d) Bank milik asing adalah merupakan cabang dari bank yang ada di luar neger, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. (e) Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warna negara Indonesia. 3) Dilihat dari segi status Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut : (a) Bank devisa adalah bank dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travelers cheque, pembukaan
dan pembayaran letter of creditdan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia (b) Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas batas negara. 4) Dilihat dari segi cara menentukan harga Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu : (a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu : 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spreed, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. (b) Bank berdasarkan prinsip syariah Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 5. Pemindahan kepemilikan atas barangyang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
2.1.5
Pengertian Kredit Pemilikan Rumah Pengertian KPR Kredit Pemilikan Rumah adalah suatu fasilitas
kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR: 1. KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa : Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah,
sehingga
tidak
setiap
masyarakat
yang
mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 2. KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Menurut Bank Mutiara kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur
untuk dapat memiliki hunian atau rumah, atau untuk konsumtif berbasih agunan.
