BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Landasan Teori Teori dikemukakan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis dan landasan dalam melakukan analisis penelitian, dalam bagian ini akan dibahas teori-teori yang melandasi penelitian. 1. Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundangan. Said (2008) mendefinisikan otonomi daerah sebagai proses pelimpahan
wewenang
perencanaan,
pengambilan
keputusan atau
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom, atau kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.
15
2. Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi menurut Sadono (1985) didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pendapat lain menyatakan pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah "garis kemiskinan absolut" tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier (1995:7) dalam Kuncoro (2003:17)). Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang sertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:11). Definisi pembangunan ekonomi daerah menurut World Bank (2003) adalah proses dimana masyarakat, pelaku bisnis, dan sektor non pemerintah
bermitra
secara
kolektif
dalam
menciptakan
kondisi
pertumbuhan ekonomi dan generasi tenaga kerja yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup untuk semua. Kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting, keberhasilan pembangunan daerah akan berkorelasi positif terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah menurut
Arsyad (2010:374) sebagai suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakatnya, mengelola sumber-sumber daya
16
yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Tiga nilai inti pembangunan dan tiga tujuan inti pembangunan menurut (Todaro dan Smith, terjemahan, 2006: 26-28), yaitu: a. Tiga nilai inti pembangunan 1) Kecukupan : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar 2) Harga diri: menjadi manusia seutuhnya 3) Kebebasan dari sikap menghamba : kemampuan untuk memilih b. Tiga tujuan inti pembangunan 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok 2) Peningkatan standar hidup 3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial
3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perkonomian. Pembangunan ekonomi pengertiannya lebih luas dan mencakup perubahan susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi terkait dengan
perkembangan
berdimensi
tunggal
yang
diukur
dengan
meningkatnya jumlah output (produksi) dan pendapatan. Pertumbuhan
17
ekonomi diartikan kenaikan produksi barang dan jasa suatu perekonomian yang
ditunjukkan
oleh
peningkatan
nilai
pendapatan
nasional.
Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional (Todaro dan Smith, terjemahan, 2006: 26-28). Greg Last (2004, 2007) dalam Mit Witjaksono (2009:5) mendefiniskan
pertumbuhan
ekonomi
sebagai
proses
penciptaan
kemakmuran melalui mobilisasi sumber-sumber daya manusia, finansial, modal, fisik, dan alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan. Termasuk dalam definisi ini adalah : -
Intervensi dalam ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi.
-
Proses yang mempengaruhi pertumbuhan dan penstrukturan suatu ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
-
Penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran, dan perbaikan kualitas hidup Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian integral dari perekonomian makro. Boediono (2009) secara singkat mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada umumnya pembangunan ekonomi
18
disertai dengan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu melalui pembangunan.
4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Pendapat yang mendasari teori pembangunan ekonomi regional memiliki asumsi yang berbeda, diantaranya ; a. Aliran Klasik Adam Smith (1976) dengan bukunya An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations dalam Arsyad (2010:74), menulis bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam produksi terdiri dari sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumber daya manusia (jumlah penduduk), dan stok modal, pasar, dan tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdarnpak memperluasnya pasar yang kemudian mempertinggi pula tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Kondisi tersebut akan menambah
kegiatan
ekonomi
sehingga
mempercepat
proses
pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan teknologi Aliran Klasik menegaskan bahwa campur tangan pemerintah tidak diperlukan dalam pengelolaan sistem ekonomi. Harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar akan berpengaruh pada produksi, alokasi, pendapatan dan distribusi serta konsumsi. Dengan keyakinan
19
adanya the invisible hand akan terbentuk natural order dan natural price
dalam
perekonomian.
Prakteknya
banyak
menimbulkan
kepincangan sosial dan ketimpangan yang dalam antara pelaku ekonomi dan masyarakat secara umum. b. Aliran Keynesian Aliran ini membantah ajaran Klasik, dimana campur tangan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi secara tidak langsung sangat diperlukan. Teori ini juga dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi modern, yang menekankan pada dua hal yaitu : (1) akumulasi modal dan (2) peningkatan kualitas dan sumber daya manusia. Teori ini dikembangkan oleh Keynes (1936) dalam General Theory ia menuliskan bahwa malapetaka yang terjadi di Amerika Serikat dan Dunia Barat pada umumnya diakibatkan oleh kurangnya penanaman modal dari pengusaha, karenanya untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus turun tangan (Gilarso, 2004:396). Pengembangan Keynesian yang banyak diterapkan oleh negara berkembang adalah konsep Lewis (1954) dengan model surplus of labor –nya (Todaro, 2006). Lewis menekankan pada peranan penduduk sebagai tenaga kerja, menurutnya pengusaha dapat meningkatkan produksinya
dengan memperbanyak tenaga kerja
tanpa
harus
meningkatkan tingkat upah. Model ini diterapkan sebagai sistem padat karya.
20
c. Aliran Neo Klasik Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Pandangan teori ini didasarkan pada analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Artinya sampai dimana perekonomian akan terus
berkembang pada
pertambahan dan
penawaran faktor-faktor produksi (pertambahan penduduk, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan tehnologi. Kelompok Neo-Klasik mengatakan bahwa pada saat proses pembangunan baru dimulai (negara yang sedang berkembang), tingkat perbedaan kemakmuran antara wilayah cenderung menjadi tinggi (divergence). Ketika proses pembangunan telah berjalan dalam waktu lama (negara yang telah berkembang) maka perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah cenderung menurun (convergen), Sjafrizal (2008:97). d. Teori Ekonomi Regional Tarigan (2005) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah membahas perbedaan satu wilayah dengan wilayah lain. Ilmu ekonomi regional juga menganalisis wilayah secara keseluruhan dengan beragam potensi serta mengatur kebijakan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Unit analisis yang
21
digunakan dalam ekonomi regional bukan kegiatan individu melainkan wilayah ataupun sektor. Ferguson (1995) berpendapat bahwa terdapat beberapa tujuan dari ilmu ekonomi regional ( Tarigan, 2005:5), yaitu : 1) Menciptakan full employment atau tingkat pengangguran rendah 2) Adanya economic growth atau pertumbuhan ekonomi 3) Terciptanya prince stability atau stabilitas harga Tujuan pokok tambahan ekonomi regional yaitu (Tarigan, 2005 : 5) : 1) Terjaganya kelestarian lingkungan 2) Pemerataan pembangunan wilayah 3) Penetapan sektor unggulan wilayah 4) Menciptakan keterikatan antar sektor dalam wilayah 5) Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah Ilmu ekonomi regional memiliki sasaran yang sama dengan ilmu ekonomi pembangunan, yaitu mencari langkah efektif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Namun terdapat perbedaan yang jelas di antara kedua ilmu tersebut terutama luas cakupannya. Beberapa perbedaan antara ilmu ekonomi regional dengan ilmu ekonomi pembangunan yaitu (Tarigan, 2005 : 9) : 1) Ekonomi regional mengutamakan membahas perbedaan antar bagian wilayah, sedangkan ekonomi pembangunan kurang membahas perbedaan tersebut
22
2) Ekonomi regional membahas secara general dan spesifik misalnya tentang hubungan satu kota dengan daerah belakangnya, sedangkan ekonomi pembangunan membahas hal tersebut hanya secara general atau umum tanpa mempedulikan di mana hubungan itu terjadi 3) Objek ekonomi regional hanya mencakup bagian tertentu dari wilayah suatu negara, sedangkan ekonomi pembangunan mencakup seluruh wilayah dari suatu negara 4) Ekonomi regional membahas beberapa hal yang bersifat policy oriented karena ruang lingkup lokal, sedangkan ekonomi pembangunan membahas berbagai kebijakan makro dan lain-lain 5) Banyak model analisis ekonomi pembangunan dapat dimodifikasi yang kemudian bisa diterapkan dalam ekonomi regional, sedangkan tidak banyak model analisis ekonomi regional yang dapat diterapkan untuk ilmu ekonomi pembangunan 6) Ekonomi
pembangunan
lebih
banyak
berisikan
teori-teori
sedangkan ekonomi regional lebih banyak berisikan rumus-rumus aplikasi. Ilmu ekonomi regional juga memiliki manfaat baik secara makro maupun secara mikro. Manfaat secara makro dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat laju pertumbuhan wilayah keseluruhan, sedangkan manfaat mikro yaitu membantu dalam
23
perencanaan wilayah dan pemilihan lokasi proyek karena adanya penghematan waktu dan biaya (Tarigan, 2005:6). Sjafrizal (2008) menulis bahwa kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan suatu indiaktor. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah : 1) Produk Dometik Bruto (PDB) PDB pada tingkat nasional dan dalam tataran regional adalah Produk Dometik Regional Bruto (PDRB), merupakan gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.. 2) Produk Dometik Bruto perkapita (PDB/kapita) Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena telah memperhitungkan jumlah penduduk. PDB/kapita pada tingkat nasional atau PDRB/kapita pada tingkat regional merupakan pembagian antara jumlah PDB suatu negara atau PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk.
24
5. Kinerja Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan United Nations Development Programme (UNDP) (2008) dalam Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 – 2007 menggunakan kinerja perekonomian daerah sebagai salah satu alat analisisnya. Fokus kinerja ekonomi adalah mengukur bagaimana kondisi perekonomian antar daerah di Indonesia. Indikator yang digunakan adalah : a. Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Penghitungan dengan menggunakan pendekatan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 b. PDRB perkapita Indikator ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu c. Rasio PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Rasio
ini
digunakan
untuk
melihat
seberapa
besar
tingkat
perkembangan ekonomi di suatu daerah dibanding dengan daerah lain dalam satu wilayah provinsi. Semakin tinggi rasio maka semakin baik kinerja perekonomian.
25
d. Angka Kemiskinan Indikator ini merupakan persentase dari jumlah orang miskin terhadap total penduduk kabupaten/kota. Semakin rendah persentase penduduk miskin maka semakin baik kinerja ekonomi.
6. Ketimpangan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah sehingga kesejahteraan masyarakat antar wilayah tidak jauh berbeda. Akan tetapi ketimpangan pembangunan antar wilayah biasa terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Baik negara maju maupun negara berkembang akan terdapat wilayah maju (develop region) dan wilayah terbelakang (underdevelop region). Implikasi ketimpangan pembangunan akan membawa pada taraf kesejahteraan masyarakat dan formulasi kebijakan pembangunan daerah (Sjafrizal, 2008:104). Myrdal dan Friedman dalam Sirojuzilam (2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi.
Pertumbuhan
ekonomi
daerah
yang
berbeda-beda
menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan terjadi apabila pendapatan nasional/daerah tidak dinikmati merata oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari penekanan perekonomian pada penambahan modal dari pada
26
tenaga kerja, sehingga keuntungan terbesar hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah bermula dari analisa Douglas C North (Sjafrizal, 2008), yang memunculkan prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesanya menyatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah, jika proses pembangunan terus berlanjut, maka berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Jefrey Williamson pada tahun 1966 menguji hipotesa Neo Klasik dari North melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada Negara maju dan Negara berkembang dengan data time series dan cross section. Hasilnya studi menunjukkan bahwa hipotesa Neo Klasik yang diformulasikan secara teoritis terbukti benar secara empirik (Sjafrizal, 2008:105).
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Indikator yang mulai disusun oleh United Nations Development Programe (UNDP) pada tahun 1990 berdasarkan indeks komposit dari beberapa indikator seperti angka
27
harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah (BPS, 2013:5). IPM digunakan oleh UNDP untuk menggambarkan kesejahteraan manusia dari pada pertumbuhan ekonomi nasional (TraboldNebler, 1991) IPM dapat mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2006)
8. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Mantra (2000), dependency ratio didefinisikan sebagai rasio antara kelompok penduduk umur 0-14 tahun yang termasuk dalam kelompok penduduk belum produktif secara ekonomis dan kelompok
28
penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok penduduk yang tidak lagi produktif dengan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk dalam kelompok produktif. Rasio Ketergantungan sangat erat kaitannya dengan tabungan sebagai pembentukan modal dan pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi angka maka semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk belum dan tidak produktif. Pendapatan yang diperoleh lebih banyak dihabiskan untuk konsumsi sehingga jumlah tabungan akan kecil atau bahkan tidak ada.
9. Tenaga Kerja Tenaga kerja (man power) adalah penduduk usia kerja (umur 15 – 64 tahun) yang bekerja atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2004). Tenaga kerja merupakan faktor potensial dalam pembangunan.
10. Desentralisasi Fiskal Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan
29
(Saragih, 2003:83). Prinsip dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah money should follow function, yang berarti bahwa setiap penyerahan pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Slinko (2002:214) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai bentuk transfer kewenangan (tanggung jawab dan fungsi) kepada pemerintahan level yang lebih rendah, termasuk di dalamnya pemberian otoritas untuk pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerahnya sendiri.
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan Penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Tesis akan dibahas dalam bagian ini. Penelitian-penelitian itu adalah sebagai berikut : 1. Penelitian yang terkait dengan Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) Daerah atau indikatornya penyusunnya terhadap kesejahteraan. a) Bappenas dan UNDP dalam Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 – 2007 (2008) berdasar penelitiannya menyatakan bahwa masih ada perbedaan yang besar antara indeks kinerja ekonomi daerah dari daerah induk dibandingkan Daerah Otonomi Baru (DOB), dimana DOB masih harus berjuang keras memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang masih di bawah daerah induk.
30
b) Studi tentang Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota
Batam
oleh
Nasution
(2007)
menyimpulkan
bahwa
kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan pemerintah Kota Batam berpengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan ekonomi. c) Studi tentang Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah yang dilakukan Hariadi (2010) memberi simpulan bahwa penerapan kebijakan otonomi daerah di Jawa Tengah mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan penanda Indeks Pembangunan Manusia (IPM). d) Indikator IKE terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, dan penduduk miskin. Beberapa penelitian yang terkait dengan indikator IKE diantaranya : 1) Sasana (2009) dengan metode analisa jalur melakukan studi Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Simpulan dari studinya menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan
31
tenaga kerja dan signifikan negatif terhadap jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan negatif terhadap kesejahteraan. 2) Badrudin (2011) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kabupaten/Kota
menyimpulkan signifikan
bahwa
sedangkan
belanja
Provinsi modal
pertumbuhan
Jawa
Tengah
berpengaruh
ekonomi
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 2. Penelitian
yang
terkait
dengan
Rasio
Ketergantungan
terhadap
kesejahteraan. a) Mantra (2000) menyatakan bahwa besaran rasio ketergantungan menunjukkan besaran beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena sebagian pendapatannya harus digunakan untuk membiayai hidup penduduk belum dan tidak produktif lagi. Besarnya jumlah penduduk produktif berarti angkatan kerja yang tersedia akan bertambah yang pada akhirnya output produksi suatu daerah akan menjadi meningkat. b) Mason (2001) dalam Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (2011:2) menyatakan bahwa dampak transisi demografi
32
akan menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, hal tersebut menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan kesejahteraan. c) Ross (2004) Bonus Demografi terjadi karena penurunan kelahiran dalam jangka panjang yang berakibat pada menurunnya proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang dan sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. d) Minh Quang Duo (2012) dalam Population and Economic Growth in Developing Countries berdasarkan data dari 43 negara berkembang menyimpulkan pertumbuhan penduduk, dependency ratio tua, angka kematian berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan PDB perkapita (kesejahteraan). Dependency ratio muda perpengaruh terhadap pertumbuhan PDB perkapita tidak secara langsung tetapi berinteraksi dengan pertumbuhan penduduk yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi e) Prawoto (2012) dalam Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia menyimpulkan bahwa Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia ; Gini Rasio secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia ; Proporsi Pengeluaran non Makanan, secara signifikan berpengaruh
33
positif
terhadap
Indeks
Pembangunan
Manusia
;
Rasio
Ketergantungan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. f)
Vijayakumar (2013) dalam An Empirical Study on the Nexus of Poverty, GDP Growth, Dependency Ratio and Employment in Developing Countries menyimpulkan bahwa dependency ratio dan GDP growth signifikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan Tenaga kerja walaupun berpengaruh negatif namun tidak signifikan.
3. Penelitian yang terkait dengan Tenaga Kerja terhadap kesejahteraan. a) Simpulan penelitian Sasana (2009) Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya menyatakan bahwa dan tenaga kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. b) Koromath (2012) dengan menganalisis Dampak Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2007 – 2010 dengan Fixed Effect Model menyatakan bahwa tenaga kerja dan belanja modal berdampak positif
dan
signifikan
terhadap
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
pertumbuhan
ekonomi
34
4. Penelitian
yang
terkait
dengan
Desentralisasi
Fiskal
terhadap
kesejahteraan. a) Badrudin (2012), dalam Evaluasi terhadap Implementasi Otonomi Daerah : Tinjauan Empiris di Kabupaten/Kota
Provinsi
Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memberi simpulan bahwa desentralisasi
fiskal
berpengaruh
signifikan
positif
terhadap
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah tetapi tidak berpengaruh signifikan di Provinsi DIY. b) Widhiyanto (2008) dalam studinya Fiscal Decentralization and Indonesia Regional Income Disparity menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data tahun 1994 – 2004, desentralisasi fiskal di Indonesia mampu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga mampu mengurangi ketimpangan pendapatan regional perkapita (PDRB perkapita)
C. Kerangka Pemikiran Teoritis Ketimpangan
pembangunan
antar
wilayah
berimbas
pada
perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hipotesa Neo Klasik menyebutkan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat dan proses tersebut akan terus terjadi sampai ketimpangan mencapai titik puncak (Sjahrizal,2008:105). Kerangka pemikiran dalam penelitian tersebut adalah kesempatan dan peluang pembangunan yang pada umumnya dimanfaatkan
35
oleh daerah yang lebih baik pembangunannya, dan sebaliknya daerah-daerah yang terbelakang dengan keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia kurang mampu memanfaatkan peluang. Abdul Bashir dan Syamsurizal AK (2012 : 122) menyatakan untuk melihat perkembangan suatu daerah, perlu perbandingan kinerja ekonomi antar daerah. Berdasar hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan) pada suatu daerah. Keberhasilan kinerja ekonomi suatu daerah membawa pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari semakin membaiknya indikator kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor demografi. Rasio ketergantungan sebagai salah satu indikator demografi yang dapat menunjukkan populasi penduduk dari kegiatan produktif yang dilakukan oleh penduduk usia kerja. Peningkatan penduduk produktif berarti menambah ketersediaan angkatan kerja, pada akhirnya output produksi suatu daerah dapat menjadi meningkat, karenanya indikator rasio ketergantungan memiliki keterkaitan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan membawa pada kesejahteraan. Tenaga Kerja dalam suatu struktur ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Arsyad (2010:360) menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja merupakan salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja maka semakin banyak jumlah tenaga
36
kerja produktif yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sukirno (1994) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : modal, tenaga kerja, dan tehnologi. Tenaga Kerja merupakan faktor potensial dalam pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadikan aktifitas pembangunan daerah lebih tergerakkan. Pendelegasian wewenang pembangunan daerah kepada pemerintah daerah membuat inisiatif, aspirasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah lebih terjembatani untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Otonomi daerah dan Desentralisai fiskal yang dilaksanakan dengan baik akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah secara bertahap yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat membuat perekonomian suatu daerah akan meningkat dan daerah menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan kekuatan ekonomi lokal (Adi, 2005).
Peningkatan
perekonomian dapat diraih salah satunya dengan pemanfaatan belanja pembangunan pada kegiatan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan manfaat
lainnya.
Peningkatan
perekonomian
suatu
wilayah
dapat
diindikasikan dengan naiknya penerimaan daerah, pertumbuhan PDRB, dan pendapatan perkapita sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
37
Keterkaitan antara kesejahteraan dan kinerja ekonomi daerah, rasio ketergantungan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal digambarkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut :
Kinerja Ekonomi Daerah
Indeks Kinerja Ekonomi
Rasio Ketergantungan Muda
Indek Williamson
Rasio Ketergantungan Tua
Tenaga Kerja Sektor Industri
Tenaga Kerja Sektor Pertanian
Kesejahteraan
Desentralisasi Fiskal 1 (PAD/TPD)
Desentralisasi Fiskal 2 (DAU/TPD)
Desentralisasi Fiskal 3 (DAK/TPD)
Desentralisasi Fiskal 4 (BHD/TPD)
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian
D. Hipotesis Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara atau dugaan berdasarkan hasil penelitian atau teori terdahulu yang akan dibuktikan benar atau tidaknya melalui serangkaian pengujian ilmiah yang rasional dan sistematis.
38
Hipotesis dalam penelitian ini terkait dengan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan adalah : 1. Kinerja Ekonomi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah 2. Rasio Ketergantungan Muda dan Tua memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 3. Tenaga kerja sektor Industri memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan sedangkan tenaga kerja di sektor pertanainan memiliki keterkaitan negatif terhadap kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 4. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah
