BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1.Kajian Pustaka 2.1.1. Fungsi Sosial 2.1.1.1.Pengertian Istilah fungsi sosil mengacu pada cara-cara bertiingkah laku atau melakukan tugas-tugas kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidup individu , orang seorang maupun sebagai keluarga, kolektif, masyarakat., organisasi dsb. Pelaksanaan fungsi sosial dapat dievaluasi / dinilai apakah memenuhi kebutuhan dan membantu mencapai kesejahteraan bagi orang ybs, dan bagi masyarakat, apakah normal dapat diterima masyarakat sesuai dengan norma sosial. Untuk dapat berfungsi sosial secara baik ada tiga faktor penting yang saling berkaitan untuk dilaksanakan yaitu (Husain, 2011): 1. Faktor status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam suatu kehidupan bersama , dalam keluarga, kelompok, organisasi atau masyarakat yaitu seseorang yang diberi kedudukan agar melakukan tugas - tugas yang pokok sebagai suatu tanggung jawab atas kewajibannya ( kompetensi ). Misalnya seorang berstatus

sebagai : Ketua , Ayah, Mahasiswa,

Pegawai, dsb. 2. Faktor role sosial yaitu peranan sosial, berupa kegiatan tertentu yang dianggap penting dan diharapkan harus dikerjakan sebagai kosekwensi dari status sosialnya dalam kehidupan bersama ( keluaraga, kelompok,

12 Universitas Sumatera Utara

13

3. masyarakat ) Misalnya Ayah harus berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga, Ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga dan mengasuh anak, Anak berperan

sebagai pembantu mengurus adik-adiknya yang

kesekolah , dsb. Penampilan peranan sosial secara efektif menyangkut penyediaan sumber dan pelakasanan tugas sehingga individu dan atau kelompok, seperti keluarga, mampu mempertahankan diri, tumbuh dan berkembang, menyenangi dan menikmati kehidupan . Penampilan peran ini dinilai baik oleh orang yang bersangkutan maupun dinilai normal oleh masyarakat dilingkungannya 4. Faktor norma sosial yaitu hukum, peraturan , nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, agama, yang menjadi patokan apakah status sosial sudah diperankan sudah dilaksanakan sebagaiman mestinya , dengan normal, wajar, dapat diterima oleh masyarakat , bermanfaat bagi orang – orang dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerja Sosial

dapat mengadakan

evaluasi dan intervensi pelaksanaan fungsi yang dilakukan orang secara individu maupun sebagai kelompok. 2.1.1.2.Teori Fungsi Sosial Teori Fungsionalisme Struktural meupakan bagian dari paradigma Fakta Sosial,yang meneliti barang sesuatu dan Fakta Sosial yang terlihat maupun yang tidak terlihat.Teori ini juga menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan, saling menyatudalam keteraturan dan keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akanmenyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwasetiap struktur sosial dan sistem sosial terdapat

Universitas Sumatera Utara

14

bagian atau elemen bersifat fungsional terhadap bagian atau elemen yang lain. sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (George Ritzer, 2010:21). Teori ini juga menjelaskan bahwa struktur sosial dan institusi sosial berhubungan denganfungsi dari fakta-fakta sosial. MenurutRobert K Merton penganut teori ini, berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalahfakta sosial seperti: peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasikelompok, pengendalian sosial dan lain-lain (George Ritzer, 2010) 2.1.2.Kelembagaan 2.1.2.1.Pengertian Djogo, et al (2003) mengemukakan bahwa kelembagaan adalah “suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Institusi atau kelembagaan adalah aturan – aturan (constraints) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal (misalnya: peraturan – peraturan, undang – undang, konstitusi) dan aturan – aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut (enforcement). Secara bersama – sama aturan– aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian.


15

Aturan – aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pertukaran (Arsyad, 2010), Menurut Pratama (2012) kelembagaan, institusi, pada umumnya lebih di arahkan kepda organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika , kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu system. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi (Pratama, 2012). Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, di wadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat brupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan, menurut bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang mengatur tingakah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan peserta kelempok dapat berebeda, tetapi dalam organisasi menjadi satu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (the


16

rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama. Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik dan aturan main. Sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan menejemennya. Saat ini kelembagaan biasanya dipadukan antara organisasi dengan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosialn yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut. Kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dalam konteks kelembagaan ada tiga kata kunci, yaitu: norma, perilaku, kondisi dan hubungan sosial. Signifikansi ketiga kata kunci tersebut dicerminkan dalam perilaku dan tindakan, baik dalam tindakan tindakan individu, maupun dalam tindakan kolektif. Setiap keputusan yang diambil selalu akan terkait atau dibatasi oleh norma dan pranata sosial masyarakat dan lingkungannya. Kondisi demikian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam masyarakat merupakan suatu tindakan berbasis kondisi komunitas (community-based action) yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu celah masuk (entry-point) upaya diseminasi teknologi. Beberapa unsur penting dalam kelembagaan adalah isntitusi, yang merupakan landasan untuk membangun tinkah laku sosial masyarakat, norma tingkah laku yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat dan telah diterima untuk mencapai tujuan tertentu, peraturan dengan penegakan aturan, aturan dalam masyarakat yang memberikan wadah koordinasi dan kerjasama dengan dukungan hak dan kewajiban serta tingkah laku anggota, kode etik, kontrak, pasar, hak


17

milik, organisasi, insentif. Kelembagaan lokal dan area aktifitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal), kategori sektor suka rela (organisasi keanggotaan dan koperasi), organisasi swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta). Berdasarkan beberapa teori diatas dapat diketahui pengertian kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktorfaktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan nonoformal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. 2.1.2.2.Aspek Kelembagaan Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu (Yudha, 2012) : a. Aspek kelembagaan Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku social dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan social dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. b. Aspek keorganisasian Aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur social dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek structural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi social, struktur umum, perbandingan struktur tekstural dengan struktur factual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk


18

perubahan social dalam aspek keorganisasian bersifat structural dan berlangsung relatif cepat. 2.1.2.3.Jenis-jenis Kelembagaan a. Jenis-jenis lembaga pemasyarakatan dibagi atas berbagai tipe sesuai dengan berbagai sudut pengamatan (Yudha, 2012) : b. Dari sudut perkembangannya kelembagaan terdiri dari Criscive Institution and Enacted Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat. Sementara yang kedua dilahirkan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan manusia. c. Dari sudut sistem nilai kelembagaan masyarakat dibagi menjadi dua yakni Basic institution and Subsidiary Institution. Yang pertama merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam mempertahankan tata tertib masyarakat sementara yang kedua kurang penting karena hanya jadi pelengkap. d. Dari sudut penerimaan masyarakat, terdiri dari dua yaitu Sanctioned Institution and unsanctioned Institution. Yang pertama merupakan kelompok yang dikehendaki seperti sekolah dll, sementara yang kedua ditolak meski kehadirannya akan selalu ada. Lembaga ini berupa pesantren sekolah, lembaga ekonomi lain dan juga lembaga kejahatan. e. Dari sudut faktor penyebabnya dibedakan atas General institutional and Restriktic Institutional. Yang pertama merupakan organisasi yang umum dan dikenal seluruh masyarakat contoh agama, sementara yang kedua merupakan bagian dari institusi yakni Islam, Kristen, dan agama lainnya.


19

f. Dari sudut fungsinya dibedakan atas dua yaitu Operatif Institutional and regulatif Institutional. Yang pertama berfungsi untuk mencapai tujuan, sementara yang kedua untuk mengawasi tata kelakuan nilai yang ada di masyarakat. Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan non-formal (Pratama, 2012). a. Lembaga formal Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama, biasaya mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah, pertain politik, badan pemerintah, dan sebagainya. b. Lembaga non-formal Lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya arisan ibu-ibu rumah tangga, belajar bersama, dan sebagainya. Lembaga formal memiliki struktur yang menjelaskan hubungan-hubungan otoritas,kekuasaan akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagamaina bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing anggota. Lembaga formal bersifat terencana dan tahan lama, karena ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel. Pada lembaga non-formal biasanya sulit menentukan untuk waktu nyata seorang untuk menjadi anggota organisasi, bahkan tujuan dari organisasi tidak terspesifikasi dengan jelas. Lembaga non-formal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila kegiatan dan hubungan yang terjadi


20

di dalam di lakukan secara terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan. 2.1.2.4. Peran Kelembagaan Kelembagaan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Banyak masalah-masalah pertanian dan kehutanan yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga. Sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan

teknologi yang dipayungi oleh suatu

kelembagaan merupakan faktor penggerak sebagai satu kesatuan sistem dalam pembangunan pertanian dan kehutanan (Yohanes, et al. dalam Setiana, 2012). Kelembagaan dalam hal ini bukan hanya menyangkut kelembagaan usaha tani, tetapi juga peranan kelembagaan-kelembagaan penunjang dalam pengembangan pertanian yag dapat mendukung pembangunan dan usaha agribisnis. Lebih jauh lagi pentingnya lembaga di pedesaan dalam pembangunan pertanian dan kehutanan diuraikan sbb. (Yohanes, et al. dalam Setiana, 2012) a. Banyak masalah-masalah

pertanian hanya dapat dipecahkan oleh

suatu

lembaga. b. Suatu organisasi atau lembaga dapat memberi kontribusi pada usaha-usaha pertanian terkait dengan penyebaran dan pengembangan teknologi. Dalam jangka panjang, kemampuan masyarakat petani untuk bekerjasama, sama pentingnya dengan perolehan pengetahuan teknis. c. Pada suatu masyarakat desa yang akan bersaing dengan dunia luar, mereka perlu terorganisasi. Lembaga-lembaga tingkat desa dapat menyediakan pengalaman

dalam

keterampilan

yang

harus

dipelajari

agar

dapat

mengorganisasikan diri.


21

Peran Kelembagaan membuat orang atau anggota masyarakat saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumberdaya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta insentif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. 2.1.2.5.Teori Kelembagaan Teori kelembagaan merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain sperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru

mempunyai banyak aspek dan variasi.

Misalnya, institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi,dan sebagainya. Disebut institusional baru karena ia merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Usaha itu perlu ada semacam rencana yang secara praktis menetukan langkah-langkah untuk tercapainya tujuan itu. Intitusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan masa itu. Bentuk dan sifat institusi ditentukan oleh aktor serta pilihannya. Dengan demikian kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik dinomorduakan. Maka timbul keinginan untuk merenungkan kembali pandangan ini, dan kembali memandang negara, dengan berbagai institusinya, sebagai instansi utama, yang merupakan faktor penting dalam menentukan dan membatasi berbagai aspek


22

yang diutamakan oleh pendekatan behavioralis. Pendekatan institusionalisme baru menjelasskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh peraturan yang telah diterima sebagai

standar. Institusi adalah peraturan-peraturan

yang

stabil,

yang

memungkinkan orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiriuntuk bekerjasama dengan orang lainuntuk tujuan bersama (Fitrianti, 2012) Institusi-institusi memengaruhi dan menentukan cara para aktor berusaha mencapai tujuannya. Intitusi menentukan, siapa aktor yang sah, jumlah aktor,siapa menentukan tindakan.intitusi memberik stabilitas, sebabtidak tidak dapat diubah begitu saja. Intitusi mempunyai kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mengubah institusi tertentu akan mempertimbangkan akibatakibat yang sering tidak dapat diramalkan 2.1.3.Lembaga Sosial 2.1.3.1.Pengertian Menurut Hoarton dan Hunt, (Okayana, 2009) lembaga sosial (institutation) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (institutations) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun} untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.


23

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar

manusia

saat mereka

menjalani kehidupan

bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. 2.1.3.2.Ciri-ciri Lembaga Sosial Menurut Gillin (Ary, 2010) ciri-ciri umum lembaga sosial yaitu: a. Suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan-kebiasaan dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. b. Suatu tingkat kekekalan tertentu yang merupakan ciri dari semua lembaga masyarakat. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalamai masa percobaan. c. Lembaga sosial mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin saja tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan. d. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti bangunan, peralatan dan mesin. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. e. Mempunyai

lambang-lambang

sebagai

ciri

khas

dari

lembaga

kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan


24

tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Contohnya setiap angkatan bersenjata mempunyai panji-panji, dan perguruan tinggi atau sekolah mempunyai lambang masing-masing. f. Mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakn dasar bagi lembaga itu. 2.1.3.2.Tujuan Lembaga Sosial Lembaga sosial dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, diantaranya (Ary, 2010) : a.

Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang bersangkutan.

b.

Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.

c.

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control) artinya sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2.1.3.4.Fungsi Lembaga Sosial Secara umum fungsi lembaga sosial dapat dibedakan atas dua bentuk yaitu (Ary, 2010): a. Fungsi manifes (nyata) Fungsi manifes (nyata) adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contoh lembaga keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku


25

dalam masyarakat. Lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. b. Fungsi laten Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Contoh dalam lembaga keluarga perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Dalam lembaga politik pemilu dijadikan sarana untuk mendapat kekuasaan semata karena dengan ekuasaan seseorang dapat menumpuk kekakayaan sebanyak-banyaknya. 2.1.3.5. Jenis-Jenis Lembaga Sosial Kebutuhan manusia baik sebagai individu maupun kelompok sangat beranekaragam. Untuk itu bentuk lembaga juga bermacam-macam sesuai dengan fungsinya

dalam

memenuhi

kebutuhan

manusia

yang

beranekaragam

tersebut.terdapat beberapa lembaga sosial pokok yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan lembaga agama. a. Lembaga Keluarga Keluarga memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai pern dan fungsi yang jelas.


26

b. Lembaga Ekonomi Lembaga ekonomi adalah lembaga-lembaga berkisar pada lapangan produksi, distribusi, konsumsi (pemakaian) barang-barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap pemenuhan kebutuhan tudak selamanya dapat dihasilkan masyarakat sendiri, adakalanya memerlukan masyarakat lain yang memiliki barang-barang yang dibutuhkan maka timbullah proses tukar menukar barang-barang kebutuhan tersebut, prosesnya dimulai dari sistem barter, kemudian menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah, sesuai dengan harga yang disepakati. c. Lembaga Politik Politik merupakan suatu aspek kehidupan sosial yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap orang di dalam suatu negara. Politik pada umumnya disamakan dengan penggunaan pengaruh, perjuangan kekuatan dan persaingan di antara individu dan kelompok atas lokasi ganjaran atau nilai-nilai di dalam masyarakat. Politik juga mencakup proses pengendalian sosial, termasuk lingkungan dan pencapaian bersama. Prnata politik adalah suatu pola tingkah laku manusia yang sudah mapan, yang terdiri dari interaksi sosial yang tersusun didalam suatu kerangka nilai yang relevan. Pranata politik dibentuk berdasarkan konstitusi dokumen-dokumen dasar atau beberapa kebiasaan, sehingga terbentuk struktur dan proses formal legeslatif, eksekutif, administratif dan hukum. Pranata politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban didalam menjaga keamanan di luar, mengusahakan kesejahteraan umum, dan mengatur proses politik. Sehingga untuk menjalankannya diperlukan kekuasaan dari pemerintah yang dapat melindungi kepentingan


27

rakyat dan kesejahteraan umum dari berbagai tekanan dan dorongan pihak yang ingin mengacaukan. d. Lembaga Pendidikan Pendidikan sebenarnya hampir sama dengan proses sosialisasi terhadap anak, tetapi pendidikan sekolah selain proses sosialisasi juga mentransfer pengetahuan dasar dari setiap bidang ilmu atau menyosialisasikan kebudayaan kepada

warga

masyarakat

terutama

generasi

muda,

dengan

tujuan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu pendidikan mempunyai tugas mempertahankan atau melakukan pelestarian terhadap sistem nilai-nilai yang berlaku, dan pendidikan dituntut dapat berperan penuh dalam mempercepat perubahan sosial. Nilai dan budaya diturunkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan sekolah, berarti sekolah berbagai pranata formal adalh tempat untuk menyosialisasikan warisan nilai budaya, disamping pengetahuan kepada anak didik. e. Lembaga Agama Hubungan antara manusia maupun hubungan manusia dengan TuhanNya, dapat dikaji melalui sisiologi agama. Agama menurut sosiologi adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut – penganutnya yang berporos kepada kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas pada umumnya. Berdasarkan definisi agama tersebut maka diuraikan pengertiannya satu per satu meliputi berikut ini : a. Agama disebut jenis sistem sosial. Bahwa agama dapat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial, suatu peristiwa kemasyarakatan.


28

b. Agama berporos pada kekuatan – kekuatan non – empiris. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa agama memiliki ciri khas yang berurusan dengan dunia luar yang dihuni oleh kekuatan – kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia dan dipercayai sebagia arwah, roh, dan kekuatan supranatural. c. Manusia mendayagunakan kekuatan – kekuatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan kepentingan (keselamatan) ialah keselamatan di dunia sekarang ini dan keselamatan di alam lain (akhirat) yang dimasuki manusia sesudah kematiannya. 2.1.4. Gereja sebagai Lembaga Sosial Institusi sosial adalah suatu perkumpulan yang dilembagakan oleh undangundang, adat, atau kebiasaan atau juga dapat berarti perkumpulan, panguyuban, organisasi sosial yang berkenaan dengan masyarakat. Demikian juga halnya dengan Gereja yang notabenenya sebagai institusi sosial, adalah suatu lembaga yang diakui oleh UU, diakui oleh pemerintah itu artinya kehadiran gereja bukanlah sesuatu yang ilegal, khususnya dalam konteks Indonesia. Dalam kehidupannya, Gereja memiliki dimensi institusi sosial karena secara sosiologi gereja

dipandang

sebagai persekutuan keagamaan

orang

Kristen

yang

terorganisasi, berkembang, dan berperan dalam masyarakat. Sebagai institusi sosial Gereja tidak dapat dipisahkan apalagi memisahkan diri dari lingkungan dimana ia ada. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Gereja sebagai institusi sosial misal: memberikan bantuan terhadap korban bencana alam, berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan


29

Sebagai institusi sosial, gereja memiliki: a. sejarah dan struktur tertentu serta sepertangkat rumusan kepercayaan b. visi dan misi c. tujuan Sebagai lembaga sosial, Fungsi Gereja dapat diketahui dari sejauh mana Pendekatan Pelayanan Gereja sebagai Lembaga Sosial terhadap masyarakat (Wiyanto, 2008). J. C. Sikkel pernah mengatakan bahwa “The church can live without buildings, without diakonea the church dies”. Secara teologis ini berarti , bahwa diakonia adalah nafas gereja. Ia baru menjadi gereja bila ia melakukan diakonia (Patola, 2007). Berbicara

tentang kiprah pelayanan gereja

dalam

pemberdayaan

anggotanya, bahkan sampai menyentuh kepentingan masyarakat luas, serta membangun kua- litas kehidupan manusia yang lebih baik, dapat digolongkan dalam tiga model pendekatan pelayanan karitatif, reformatif dan transformatif. Institusi Sosial adalah suatu perkumpulan yang dilembangakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan atau juga dapat berarti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial yang berkenaan dengan masyarakat. Perbedaan gereja dengan institusi sosial adalah gereja bersifat rohani dan institusi sosial bersifat duniawi.Persamaan gereja dan institusi sosial a. Memiliki keanggotaan yang teratur b. Ada pengurus c. Membuka diri untuk masyarakat d. Memiliki anggaran


30

e. Memiliki visi, misi, program kerja, angenda rapat 2.1.5.Diakonia 2.1.5.1.Pengertian Secara harafiah, kata diakonia berarti memberi pertolongan atau pelayanan. Dalam bahasa Ibrani pertolongan, penolong, ezer dalam Kej. 2:18, 20; Mzm. 121:1. Diakonia dalam bahasa Ibrani disebut syeret yang artinya melayani. Dan dalam terjemahan bahasa Yunani, kata diakonia disebutkan diakonia (pelayanan), diakonein (melayani), dan diakonos (pelayan) ( Noordegraaf, 2004). Pengertian diakonia sendiri diambil dari bahasa Yunani “Diakonein.” Diakonein berarti melayani meja, melayani kebutuhan-kebutuhan fisik. Secara luas pada zaman itu diartikan menyiapkan makanan sebagai korban kepada dewadewi. Pada perkembangannya diakonia diartikan melayani dalam arti umum atau melayani kebutuhan jemaat. Diakonia adalah tindakan dari diakonein, sedangkan diakonos adalah orang yang melakukan diakonia (Surbakti, 2010). Istilah diakonia sebenarnya, sudah terlihat sejak dari Perjanjian lama. Dalam Kitab Kejadian jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada (Ex Nihilo) dan semua yang diciptakan Allah sungguh amat baik (Kej. 1:10-31) Lassor, 2001. Allah juga membuktikan pemeliharaan-Nya secara khusus ditujukan kepada manusia yaitu sebagai pelayanan. Manusia sebagai wakil Allah untuk melayani-Nya dalam mengurus bumi dan isinya. Inilah panggilan pertama bagi manusia untuk melayani dan sebagai manusia ciptaan Tuhan, seharusnya ia melayani. Pelayanan Allah bagi dunia terfokus kepada bangsa Israel sebagai karya penyelamatan-Nya. Dalam keluhan

bangsa-Nya,

Allah

juga

mendengarkan

seruan

mereka,

Allah


31

memperdulikan orang Israel dan menyatakan keselamatan serta penebusan. Pembebasan ini bertujuan supaya bangsa yang sudah dibebaskan melayani Allah dalam kebebasannya dan menjawab kasih-Nya dengan belas kasih (Sihombing, 2013). Dalam kebudayaan Yunani, kata diakonein dan diakonos memiliki arti yang luas dan tidak dapat diterjemahkan hanya dengna memakai bahasa Indonesia saja. Itu dapat merujuk kepada beberapa arti, yaitu (Sihombing, 2013): a. Diakonia berarti suatu pekerjaan yang hina sifatnya, yang hanya dilakukan budak belian. b.

Diakonia adalah kewajiban para budak belian, yang harus dilakukannya tanpa pamrih. Itu berarti bahwa pelaku diakonia itu dituntut kesediaannya menanggung penderitaan demi pemuasan hati tuannya.

c.

Diakonia adalah kesediaan memberikan tenaga pengolahan pertanian, peternakan, bongkar muat barang ke dalam kapal, bahkan menjadi tenga pendayung kapal layar. Salah satu dari tri tugas gereja adalah diakonia (selebihnya marturia dan

koinonia). Secara singkat, diakonia dapat berarti melayani. Tentu tidaklah sulit bagi orang Kristen menemukan atau mendengar kata melayani atau pelayanan. Tanya saja kepada pendeta yang akan bertugas berkhotbah pada hari Minggu – kalau tidak salah – beliau akan menjawab “pelayanan”. Atau kepada mahasiswa teologi yang diberikan tugas pada kebaktian kampus-kalau tidak salah juga-baliau akan menjawab “melayani”. Namun perlu dipahami bahwa bergereja dan berdiakonia bukanlah semudah yang terucapkan dengan kata-kata. Lebih dari itu, bergereja dan


32

berdiakonia memiliki makna yang dalam dan cukup menantang untuk dilakukan orang-orang Kristen. Dalam perspektif Perjanjian Baru, diakonia mendapat posisi penting sampai-sampai orang yang melaksanakan diakonia tersebut pun harus dipilih dan tugasnya pun diberikan khusus. Selain itu, masalah yang timbul juga adalah, mengapa ada beberapa Gereja yang tidak mempunyai diaken untuk mengerjakan tugas diakonia Gereja itu sendiri atau tugas itu dilimpahkan kepada para Penatua atau pendeta sendiri. Syarat-syarat untuk menjadi diaken (orang yang mengerjakan diakonia/ pelaku diakonia) harus ditetapkan (lih. Kis. 6:1-7). Pelayanan diakonia sebenarnya tidak hanya dilakukan institusi gereja. Lembaga Swadaya Masyarakata (LSM) sudah amat akrab dengan pemberdayaan masyarakat, tanpa membedakan agama, golongan, suku. Bagi institusi gereja praktik berdiakonia dilakukan sebagai suatu "panggilan iman" untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai sejahtera dapat dialami umat manusia, dibebaskan dari penderitaan, kelaparan dan mereka mendapatkan hak hidup yang layak. Dari semua kata di atas yang artinya saling berkaitan, kelompok kata diakonein mempunyai nuansa khusus, mengenai pelayanan antarsesama yang sangat pribadi sifatnya. Kata-kata tersebut di atas di sana-sini menunjukkan arti diakonal. Ada hubungan antara liturgi dan diakonia, sementara therapeuo dalam arti perawatan orang sakit erat kaitannya dengan apa yang dimaksudkan dengan diakonia. 2.1.5.2.Bentuk-bentuk Diakonia Dalam Gereja Secara umum, adapun model-model/ bentuk-bentuk diakonia dalam gereja terbagi atas tiga jenis, antara lain (Sihombing, 2013):


33

a. Diakonia Karitatif. Diakonia karitatif mengandung pengertian perbuatan dorongan belas kasihan yang bersifat kedermawanan atau pemberian secara sukarela. Motivasi perbuatan karitatif pada dasarnya adalah dorongan prikemanusiaan yang bersifat naluriah semata-mata. Pelayanan gereja terutama pada tindakantindakan karitatif atau amal berdasar pada Mat. 25:31-36. Model ini merupakan model yang dilakukan secara langsung, misalnya orang lapar diberikan makanan (roti). Diakonia ini didukung dan dipraktikkan oleh instansi gereja karena dianggap dapat memberikan manfaat langsung yang segera dapat dilihat dan tidak ada risiko sebab didukung oleh penguasa. Diakonia jenis ini merupakan produk dan perkembangan dari industrialisaasi di Eropa dan Amaerika Utara pada abad ke-19 b. Diakonia Reformatif atau Pembangunan. Model diakonia ini lebih menekankan pembangunan. Pendekatan yang dilakukan adalah Community Development

seperti pembangunan pusat

kesehatan, penyuluhan, bimas, usaha bersama simpan pinjam, dan lain-lain. Analogi model ini adalah bila ada orang lapar berikan makanan (roti, ikan) dan pacul atau kail supaya ia tidak sekedar meminta tetapi juga mengusahakan sendiri. Pada jenis ini, diakonia tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian pada penyelenggaraan kursus keterampilan, pemberian atau pinjaman modal pada kelompok masyarakat.


34

c. Diakonia Transformatif. Dalam perspektif ini, diakonia dimengerti sebagai tindakan Gereja melayani umat manusia secara multi-dimensional (roh, jiwa dan tubuh) dan juga multisektoral (ekonomi, politik, cultural, hukum dan agama). Diakonia bukan lagi sekedar tindakan-tindakan amal (walaupun perlu dan tetap dilakukan) yang dilakukan oleh Gereja melainkan tindakan-tindakan transformatif yang membawa manusia dengan sistem dan

struktur kehidupannya yang

menandakan datangnya Kerajaan Allah. Diakonia ini bukan hanya berarti memberi makan, minum, pakaian dan lain-lain, tetapi bagaimana bersama masyarakat memperjuangkan hak-hak hidup. Diakonia transformatif atau pembebasan boleh digambarkan dengan gambar mata terbuka. Artinya, diakonia ini adalah pelayanan mencelikkan mata yang buta dan memampukan kaki seseorang untuk kuat berjalan sendiri. 2.1.5.3.Tujuan Diakonia Diakonia dipandang sebagai sikap solidaritas yang mendalam terhadap orang lain berdasarkan kasih. Solidaritas itu diwujudkan dalam diakonia. Artinya dalam diakonia ada sikap tanpa pamrih, sikap yang emenekankan hidup bersama dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tujuan pekerjaan diakonal adalah membantu orang lain dan menempatkannya pada posisi yang benar di hadapan sesama manusia dan Tuhan Allah. Memperdulikan keberadaan umat manusia secara utuh yaitu kebutuhan rohani, jasmani dan kebutuhan sosial. Tujuan diakonia juga mendukung realisasi sebuah persekutuan cinta kasih dan membangun serta mengarahkan orang untuk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu,


35

diakonia mempunyai fungsi kritis dalam jemaat maupun di dalam masyarakat (Sihombing, 2013) 2.1.5.4. Pemberdayaan Fungsi Sosial Gereja Tinjauan norma-norma atau pendapat bagaimana semestinya orang bertindak merupakan suatu pokok bahasan terpenting saat membicarakan lembaga sosial. Hal itu karena dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui lembagalembaga sosial yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ada tuntutan bahwa prosedurnya harus sesuai dengan norma yang diakui bersama. Dengan memerhatikan jenis norma yang menjadi landasan lembaga sosial, maka dapat dijelaskan pola perilaku, pendukung, dan peralatan yang dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi berikut ini. a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku di masyarakat, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. b. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku-perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi.


36

c. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (kontrol sosial). Kontrol sosial dalam suatu lembaga sosial dapat dilakukan melalui berikut ini. Pemberdayaan Fungsi sosial gereja yang dilakukan bersifat kompleks, artinya bahwa gereja sebagai lembaga agama memiliki fungsi dan tanggungjawab antara lain :: 1. Pelayanan /Bimbingan Mental Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak gereja kepada para penghuni Rumah Singgah Pemulihan Anak Indonesia

Gereja Bethel

Indonesia di Medan.. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas penghuni Rumah Singgah. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut. 2. Pelayanan/Bimbingan Kesehatan Bimbingan kesehatan dari tim pelayanan departemen Diakonia Rumah Singgah Pemulihan Anak Indonesia

Gereja Bethel Indonesia di Medan)

dilakukan 1 bulan sekali, hal ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada mereka tentang pentingnya kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun lingkungan. Mereka juga diberikan penyuluhan tentang bahaya AIDS serta bagaimana proses berkembangnya penyakit tersebut.


37

3. Pelayanan/Bimbingan Ketertiban Bimbingan ketertiban ini diisi oleh departemen Diakonia Rumah Singgah Pemulihan Anak Indonesia Gereja Bethel Indonesia di Medan), dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas, serta peraturan di jalan raya, sehingga para Rumah Singgah tidak lagi berkeliaran dijalan raya, karena keberadaan mereka di jalanan sangat mengganggu keamanan serta ketertiban lalu lintas. 4. Pelayanan/Bimbingan Keagamaan Bimbingan keagamaan dilakukan secara intensif oleh pihak departemen Diakonia Rumah Singgah Pemulihan Anak Indonesia Gereja Bethel Indonesia di Medan, guna untuk menguatkan kembali keimanan..mereka diberikan pembinaan setiap hari selasa oleh gereja Betani dan Gereja persatuan masyarakat kota. 2.2.Fungsi Gereja dalam Pemberdayaan Agama dalam Masyarakat Dalam hal fungsi, masyarakat dan agama itu berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat yang tidak dapat dipecahakan secara empiris karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, diharapkan agama menjalankan masyarakat

merasa

fungsinya

sehingga

sejahtera, aman, stabil, dan sebagainya. Agama dalam

masyarakat bisa difungsikan sebagai berikut (Bennydaniarsa, 2011) : 1. Fungsi Edukatif Agama memberikan bimbingan dan pengajaran dengan perantara petugaspetugasnya (fungsionaris) seperti syaman, dukun, nabi, kiai, pendeta imam, guru agama dan lainnya, baik dalam upacara (perayaan) keagamaan, khotbah, renungan (meditasi) pendalaman rohani, dsb.


38

2. Fungsi Penyelamatan Bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati. Jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam agama. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu “yang sakral” dan “makhluk teringgi” atau Tuhan dan berkomunikasi dengan-Nya. Sehingga dalam yang hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan jalan pengampunan dan Penyucian batin. 3. Fungsi Pengawasan sosial (social control) Fungsi agama sebagai kontrol sosial yaitu : a.

Agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi kehidupan moral warga masyarakat.

b.

Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral ( yang dianggap baik ) dari serbuan destruktif dari agama baru dan dari system hukum Negara modern.

4. Fungsi Memupuk Persaudaraan Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusia-manusia yang didirikan atas unsur kesamaan. a.

Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti liberalism, komunisme, dan sosialisme.

b.

Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsabangsa bergabung dalam sistem kenegaraan besar, seperti NATO, ASEAN dll.


39

c.

Kesatuan persaudaraan atas dasar se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama

5. Fungsi Transformatif. Fungsi transformatif disini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Sedangkan menurut

Thomas

F. O’Dea menuliskan

enam fungsi

agama dan masyarakat yaitu: a. Sebagai pendukung, pelipur lara, dan perekonsiliasi. b. Sarana hubungan transendental melalui pemujaan dan upacara c. Ibadat. d. Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada. e. Pengoreksi fungsi yang sudah ada. f. Pemberi identitas diri. g. Pendewasaan agama. Sedangkan menurut Hendropuspito (2000) lebih ringkas lagi, akan tetapi intinya hampir sama. Menurutnya fungsi agama dan masyarakat itu adalah edukatif, penyelamat, pengawasan sosial, memupuk persaudaraan, dan transformatif.


40

2.3.Kemiskinan 2.3.1.Pengertian Suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang gtidak mampu menyelenggarakan sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. (Parwoto,2011) Keadaan serba kekurangan harta benda dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau serba kekurangan modal, uang, pengetahuan, kekuatan sosial, fisik, hokum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan kerja dan berusaha. ( Suparlan, 2000). Kemiskinan mempunyai banyak sisi ekonomi sosial politik. (Harris-White, 2005). Secara ekonomi penduduk miskin tidak memiliki apa-apa (giving-nothing), secara sosial tidak memiliki apa-apa (being-nothing), dan secara politik mereka tidak memperoleh hak kecuali korban pembangunan (having no rights and being wrong) karena multidimensi, kemiskinan itu ibarat kecantikan yang didefinisikan berbeda oleh orang yang melihatnya. Dalam buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003: 45), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat miskin umumnya ditandai oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerless) dalam beberapa hal, yaitu: (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, (2) ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif, (3) ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosialdan ekonomi, (4) ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan


41

ketakutan

dan

kecurigaan

serta

sikap

apatif

dan

fatalistik,

dan

(5)

ketidakmampuan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. 2.3.2. Ciri-ciri kemiskinan Ciri-ciri kemiskinan menurut rumah tangga miskin di Indonesia berdasarkan hasil penelitian oleh Tjiptohedjanto dalam Yuanita Harahap (2006) adalah sebagai berikut: a. Pada umumnya memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar. b. Kepala rumah tangga merupakan pekerja rumah tangga. c. Tingkat pendidikan kepala dan anggota rumah tangga rendah. d. Sering berubah pekerjaan. e. Sebagian besar mereka yang telah bekerja namun masih menerima tambahan pekerjaan lain bila ditawarkan. f. Sumber penghasilan pertama dari sektor pertanian 2.3.3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan menurut para Ahli. Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Kartasasmita dalam Rahmawati (2006) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu : 1. Rendahnya Taraf Pendidikan Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.


42

Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang. 2. Rendahnya Derajat Kesehatan Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. 3. Terbatasnya Lapangan Kerja Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. 4. Kondisi Keterisolasian Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat

lainnya.


BAB II KAJIAN PUSTAKA

Recommend Documents