BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Pengertian Prosedur Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk
mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Baridwan (2009:30) menyatakan bahwa prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksitransaksi perusahaan yang sedang terjadi. Sedangkan menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang. Kegiatan klerikal yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir,
buku besar dan jurnal yang meliputi menulis, mengadakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan dan membandingkan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah bagian dari suatu sistem yang merupakan rangkaian dari beberapa tahapan suatu tindakan secara sistematis dan jelas dimana melibatkan setiap bagiannya untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan berulang-ulang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 2.1.2
Karakteristik Prosedur Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013:8)
diantaranya adalah : 1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya seminimal mungkin. 3) Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 4) Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 5) Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
2.1.3
Manfaat Prosedur Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi
(2013:15) diantaranya : 1) Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. 2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja. 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 2.1.4
Pengertian Penagihan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara,
perbuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-pihak
tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih. 2.1.5
Piutang 1) Pengertian Piutang Piutang merupakan komponen aktiva lancar yang penting dalam aktivitas ekonomi suatu perusahaan, karena merupakan aktiva lancar perusahaan yang paling besar setelah kas. Piutang timbul akibat adanya penjualan jasa dan barang secara kredit, bisa juga melalui pemberian pinjaman. Adanya piutang menunjukkan terjadinya penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan
sebagai
salah
satu
upaya
perusahaan
dalam
meningkatkan penjualan. Menurut tujuan akuntansi, istilah piutang pada umumnya diterapkan dalam pengertian yang sempit yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas. Semua piutang yang diharapkan akan tertagih menjadi kas dalam jangka waktu yang tidak lebih dalam 1 tahun. Menurut Soemarso (2009:338) piutang adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan, perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. Dengan adanya hak klaim ini perusahaan dapat menuntut pembayaran dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa lain kepada pihak siapa yang berpiutang. Pengertian piutang menurut Indriyo dan Basri (2002:81) adalah
meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi, badan atau debitur lainnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan piutang adalah tuntutan atau klaim antara pihak yang akan memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan membayar kewajibannnya. Pengelolaan piutang secara efisien sangat diperlukan karena akan berpengaruh langsung terhadap keuangan perusahaan akan membuat piutang menjadi bagian yang harus ditangani secara seksama. 2) Klasifikasi Piutang Pengklasifikasian piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi. Berikut adalah klasifikasi piutang menurut Warren, Reeve, Fess (2005:404), yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita: (1) Piutang Usaha (Account Receivable) Piutang usaha yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. (2) Piutang Wesel/ Wesel Tagih (Note Receivable) Piutang wesel/ wesel tagih yaitu jumlah terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu yang pembayarannya lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka
waktu satu tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. (3) Piutang Lain-lain Piutang lain-lain yaitu meliputi piutang bunga, piutang pegawai, dan piutang dari perusahaan. Jika piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Dari klasifikasi piutang diatas dapat disimpulkan piutang mempunyai beberapa jenis, diantaranya piutang usaha, piutang ini berasal dari penjualan barang maupun jasa di suatu perusahaan dan piutang lancar. Piutang lancar berarti sama seperti piutang jangka pendek yang waktu pembayarannya dalam kurun waktu 1 tahun. 3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Piutang Menurut
Bambang
Riyanto
(2010:85)
faktor-faktor
yang
mempengaruhi jumlah piutang adalah sebagai berikut: (1) Volume Penjualan Kredit Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah
penjualan
kredit
dari
memperkecil jumlah piutang. (2) Syarat Pembayaran Penjualan Kredit
keseluruhan
piutang
akan
Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang.
(3) Ketentuan dalam Pembatasan Kredit Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relative besar maka besarnya piutang juga semakin besar. (4) Kebijakan dalam Pengumpulan Piutang Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang dalam 2 cara yaitu pasif dan aktif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lain yang menggunakan kebijaksanaanya secara pasif. (5) Kebiasaan Membayar dalam Pelanggan Semua piutang yang diperkirakan akan terealisasikan menjadi kas dalam setahun di neraca disajikan dalam pada bagian aktiva lancar. 4) Penilaian Piutang
Menurut Kieso, dkk (2008:350) semua piutang dinilai dalam jumlah yang mewakili nilai sekarang dari perkiraan penerimaan kas di masa datang. Oleh karena piutang usaha berjangka pendek, biasanya ditagih dalam jangka waktu 30 hingga 90 hari, bagi piutang jangka pendek yang dikenakan bunga, bunganya akan relative lebih kecil dari jumlah piutangnya. Sebagai ganti dari penilaian piutang usaha pada nilai sekarang didiskontokan, piutang usaha dilaporkan sebagai nilai realisasi bersih (net realizable value), yaitu nilai kas yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa piutang usaha haru dicatat sebagai jumlah bersih dari estimasi piutang tak tertagih dan potongan dagang. Tujuannya adalah untuk melaporkan piutang sejumlah klaim dari pelanggan yang benar-benar diperkirakan dapat diterima secara tunai. 2.1.6
Cadangan Kerugian Piutang Cadangan kerugian piutang adalah cadangan kas yang digunakan untuk
menutup piutang yang tidak dapat tertagih. Menurut Kieso (2008:350) piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat pada akun, penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba. Tidak ada satupun ketentuan umum yang merupakan pedoman untuk menentukan kapan suatu piutang tak tertagih. Karena pada kenyataannya seorang customer gagal untuk membayar piutang sesuai kontrak atau perjanjian tidak berarti utang-utang tersebut tidak akan dapat tertagih. Bangkrutnya customer adalah salah satu petunjuk yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya sebagian / seluruh piutang.
Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis customer atau gagalnya upaya penagihan setalah dilakukan beberapa kali usaha. Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian, dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban (expense), yaitu beban piutang tak tertagih (bad debt expense) yang disajikan dalam laporan laba rugi. Semua penghapusan ini harus dicatat dengan tepat dan teliti karena berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan.
2.1.7
Prosedur Penagihan Piutang Usaha Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan
mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya. Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” (2013:493) adalah sebagai berikut: 1) Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. 2) Bagian penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.
3) Bagian penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. 4) Bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. a) Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. b) Bagian kasa mengirimkan kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. 5) Bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang debitur. 6) Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi. Menurut Kasmir (2003:95) ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang, yaitu:
1) Melalui Surat Bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari tetapi belum dilakukan pembayaran maka perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras. 2) Melalui Telepon Apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar maka bagian kredit dapat menelpon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima maka mungkin perusahaan dapat memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu. 3) Kunjungan Personal Melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan sering kali digunakan karena dirasakan sangat penting dalam usaha-usaha pengumpulan piutang. 4) Tindakan Yuridis Bilamana ternyata pelanggan tidak mau membayar kewajibannya maka perusahaan dapat menggunakan tindakan-tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan. 2.1.8
Fungsi yang Terkait dalam Penagihan Piutang
1) Fungsi Sekretariat Fungsi ini bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan atau remmitance advice melalui pos dan para debitur perusahaan. Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima dari para debitur dan fungsi ini berada di tangan bagian sekretariat. 2) Fungsi Penagihan Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi dan fungsi ini berada di tangan bagian penagihan. 3) Fungsi Kas Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau fungsi penagihan dan menyetorkan kas yang diterima dari berbagai fungsi tersebut segera ke bank dalam jumlah penuh dan fungsi ini berada di tangan bagian kas. 4) Fungsi Akuntansi Fungsi bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang, dan fungsi ini berada di tangan bagian akuntansi. 5) Fungsi Pemeriksa Intern Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan yang ada di tangan fungsi kas secara periodik, dan melakukan rekonsiliasi bank,
untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi, dan fungsi ini berada di tangan bagian pemeriksa intern. 2.1.9
Dokumen yang Digunakan dalam Prosedur Penagihan Piutang Menurut Mulyadi (2013:488) terdapat dokumen yang digunakan dalam
prosedur penagihan piutang, yakni : 1) Surat pemberitahuan yang menerima kas dari piutang. Surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber pemberitahuan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar. 2) Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor dalam pencatatan penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. 3) Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas sebagai fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dan piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. 4) Kwitansi sebagai dokumen bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang. 2.1.10 Unsur Sistem Pengendalian Intern (Pengendalian Akuntansi) Menurut Mulyadi (2013:163) untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan maka diperlukan adanya unsur-unsur yang harus diperhatikan, antara lain:
1) Struktur organisasi -
Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya penjualan. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi
yang memiliki wewenang untuk
menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. -
Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh semua tahap suatu transaksi.
2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. 3) Praktek yang Sehat -
Penggunaan formulir bernomor urut bercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir merupakan alat yang memberikan otorisasi terlaksananya transasksi.
-
Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.
-
Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain.
-
Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
-
Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya.
-
Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya.
-
Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain.
4) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya -
Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada
dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang menduduki jabatan tersebut. -
Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.
2.1.11 Jasa Aeronautika Jasa aeronautika adalah jasa layanan yang diberikan kepada perusahaan penerbangan dan penumpang yang terdiri dari aircraft parking, jasa penempatan dan penyimpanan pesawat dalam Bandar udara dan Passenger Processing, jasa layanan penumpang dalam Bandar udara. Atau dengan kata lain jasa aeronautika merupakan bidang jasa yang aktifitasnya berhubungan langsung dengan kegiatan penerbangan. Jasa aeronautika yang berada di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali, meliputi : 1) Aircraft Parking Aircraft Parking adalah jasa penempatan dan penyimpanan pesawat udara. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali adalah dengan menyediakan tempat parkir pesawat (apron). Apron di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : a) Apron Utara¸ seluas 300.200 M2. Memiliki daya tamping 37 parking stand yang diperuntukkan bagi penerbangan berjadwal (reguler flight). Mampu melayani pesawat berbadan lebar (wide body) dengan type terbesar B747 seri 400;
b) Apron Selatan, seluas 74.125 M2 . Memiliki daya tamping 16 parking stand. Diperuntukkan bagi penerbangan tidak berjadwal (unscheduled flight) dan charter. Menampung pesawat berbadan kecil (narrow body). 2) Passenger Processing Passenger Processing adalah jasa layanan penumpang. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Angkara Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali adalah dengan menyediakan gedung terminal penumpang beserta fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas check in, transit, boarding, dan trolley. Gedung terminal penumpang dapat dibagi menjadi 2, yaitu : a) Terminal Internasional, seluas 120.000 M2. Menampung 16 juta penumpang per tahun dan dilengkapi dengan 11 garbarata; b) Terminal Domestik, seluas 65.800 M2. Mampu menampung 9 juta penumpang per tahun dan dilengkapi dengan 3 garbarata.
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Aurelius Wisnu (2013) meneliti tentang Prosedur Penagihan Piutang atas
Penjualan Spare Part pada PT. Astra Interasional Tbk – Honda Cabang Denpasar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur penagihan piutang atas penjualan spare part di Astra Honda sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian dan jenis piutang yang ditagih. Sedangkan persamaannya terletak pada teknik analisis data yang bersifat analisis deskriptif, metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif , metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta kesamaan mengangkat judul mengenai prosedur penagihan piutang.
