BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada kas negara.Definisi pajak menurut beberapa ahli adalah : 1) Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 2) Menurut Smeets dalam buku Diana Sari (2013:34), pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara. Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciriciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :
7
a.
Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah).
b.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan pemungutan pajak dapat dipaksakan.
c.
Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.
d.
Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Dari definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak
adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dipungut berdasarkan undangundang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
2.1.2 Fungsi Pajak Fungsi pajak adalah sebagai berikut : 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
8
2) Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan dengan memberikan keringanankeringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Contoh : a.
Pemberian pembebasan pajak dan keringan pajak untuk jangka waktu tertentu bagi investor baru yang akan memproduksi bahan baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia bagian timur.
b.
Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada badan-badan
Koperasi
Indonesia.Tujuannya
yang
berkedudukan
memberikan
dorongan
di bagi
Koperasi yang telah berdiri untuk lebih maju. c.
Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri.
d.
Pemberian hambatan terhadap barang-barang,misalnya minuman keras dan pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak lagi banyak mengkonsumsi minuman keras.
9
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya dan menurut kewenangannya (Diana Sari, 2013:43). 1) Menurut sifatnya a.
Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan subyek pajak dan besarannya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
b.
Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula beruapa
keadaan,
perbuatan
atau
peristiwa
yang
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2) Menurut pembebanannya a.
Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
b.
Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBm, Bea Materai.
10
3) Menurut kewenangannya a.
Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat
dan hasilnya
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh, Bea Materai, PPN dan PPnBM. b.
Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir.
2.1.4 Pengertian Pajak Daerah Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
11
2.1.5 Jenis-jenis Pajak Daerah Di Indonesia Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Daerah tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Pajak Propinsi Berdasarkan UU No.28 tahun 2009, Pajak Daerah yang dapat dipungut Daerah tingkat I (Propinsi) meliputi: a.
Pajak Kendaraan Bermotor
b.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
d.
Pajak Air Permukaan
e.
Pajak Rokok
2) Pajak Kabupaten/Kota Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Daerah
yang
dapat
dipungut
Daerah
tingkat
(Kabupaten/Kota) meliputi 11 Pajak Daerah, antara lain : a.
Pajak Hotel
b.
Pajak Restoran
c.
Pajak Hiburan
d.
Pajak Reklame
e.
Pajak Penerangan Jalan
f.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g.
Pajak Parkir
12
II
h.
Pajak Air Tanah
i.
Pajak sarang Burung Walet
j.
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
k.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
2.1.6 Pengertian Pajak Parkir Adapun pengertian Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
2.1.7 Subjek dan Objek Pajak Parkir Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor dan wajib pajak dari pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Penyelenggaraan tempat Parkir yang menjadi objek pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 pasal 3 ayat 1 adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha,termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13
2.1.8 Bukan Objek Pajak Parkir Yang bukan merupakan objek Pajak Parkir menurut pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011, yaitu : 1) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. 3) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
2.1.9 Perhitungan atas Pajak Parkir Menurut pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011, besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara :
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir, sedangkan tarif Pajak Parkir yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
14
