BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1
Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini
2.1.1 Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Hasan (2009:15) mengemukakan pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke beberapa arah berikut: (1) pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar, (2) kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), (3) sosioemosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, yang disesuaikan dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Menurut Suyadi (2010:8) mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terprogram dalam melakukan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak
memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara garis besar tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Direktorat PAUD Depdiknas (dalam Isjoni, 2010:20) menyatakan bahwa PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, dan non fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal-fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 butir 14 UU No.20 Tahun 2003, PAUD itu sendiri merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Fadlillah (2012:66) mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini lebih pada mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak untuk dapat berkembang dengan lebih baik. Apa yang menjadi potensi maupun bakat anak dapat terdeteksi sejak dini mungkin. Dengan adanya pendidikan ini segala potensi maupun bakat tersebut dapat dikembangkan dengan maksimal. Sedangkan menurut Hartoyo (dalam Fadlillah 2012:66) mendeskripsikan pendidikan anak usia dini yaitu: (1) pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak, (2) salah satu bentuk penyelenggaraan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya
pikir, daya cipta, emosi dan spiritual), sosio emosional (sikap perilaku dan agama, bahasa dan komunikasi, dan (3) sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Depdiknas (2005:1) mengemukakan bahwa anak usia dini jika dipandang usia kronologisnya yang berada pada usia 0-8 tahun. Pengembangan anak ditujukan pada anak usia 06 tahun, karena pada usia tersebut merupakan masa keemasan bagi seorang manusia untuk mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri anak usia dini adalah: (a) memiliki pola perkembangan yang unik, (b) memiliki kemampuan berfikir konkrit, (c) belajar melalui alat inderanya (mendengar, meraba, mencium, melihat dan merasakan), (d) bersifat egosentris, yaitu anak yang senang diperhatikan dan ingin menjadi pusat perhatian dari lingkungannya, (e) senang berekspresi, (f) memiliki ketergantungan yang besar pada lingkungan orang dewasa di sekitarnya untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, (g) anak usia dini merupakan pebelajar aktif artinya anak membangun pengetahuan dengan cara melakukan interaksi langsung dengan dunia sekitarnya melalui kegiatan bermain, (h) anak belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi, memiliki rasa aman dan terteram secara psikologis. Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak meliputi aspek fisik dan non fisik dengan pemberian stimulasi, bimbingan, pengasuhan serta pemberian kegiatan pembelajaran yang anak menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.
Menurut Fadlillah (2012;72) tujuan pendidikan anak usia dini secara umum sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga dimaksudkan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilki oleh seorang anak supaya dapat berkembang dengan baik dan maksimal. Menurut kurikulum Tahun 2004, pendidikan pada anak usia dini adalah dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik-motorik, kemandirian maupun seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Hal ini menggambarkan bahwa semua jenis perkembangan yang anak miliki dapat dikembangkan melalui proses sejak dini. Menurut Fadlillah (2012:72) beberapa tujuan pendidikan anak usia dini secara khusus yakni : a). Terciptanya tumbuh kembang anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah; b). Terciptanya peningkatan pengetahuan, dan sikap orang tua dalam upaya membina tumbuh kembang anak secara optimal; c). Mempersiapkan anak usia dini yang kelak siap masuk pendidikan dasar. Menurut Fadlillah (2012:75) dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, hendaknya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan pemaahaman tentang bagaimana memperlakukan dan melaksanakan pendidikan terhadap anak. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 14 dinyatakan bahwa ada beberapa prinsip dalam
penyelenggaraan
pendidikan
diantaranya
sebagai
berikut
:
(a).
Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.(b).
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. (c). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (d). Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (e). Pendidikan diselenggarkan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (f). Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaran dan pengendalian mutu layanan pendidik. Prinsip – prinsip di atas berlaku untuk semua jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini. Hal ini membedakan ialah prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan anak. Namun, secara umum memiliki titik tekan yang sama, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi peserta didik guna untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik ke depannya. 2.2 Manajemen Penyelengaraan PAUD 2.2.1 Pengertian Manajemen Menurut Rohman dan sofan (2012:2) manajemen berasal dari kata “manus” yang berarti “tangan”, berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Secara teoritis, setiap para ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberi arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pemikiuranpemikiran para ahli tentang defenisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses mendayagunakan orang dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.
Menurut Lee (dalam Rohman dan Sofan, 2012:2) mengemukakan manajemen adalah ilmu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengevaluasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat mencapai tujuan bersama. Lain halnya menurut Stoneer dan Freeman (dalam Rohman dan Soffan, 2012:2) bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi, pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai organisasi yang dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen
adalah
proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
serta
pengevaluasian tenaga manusia dengan bantuan alat-alat dalam usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Hasan (2010:55) Pemahaman yang benar tentang hakekat dan Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung akan berhubungan denga anak usia dini. Dimulai dari lingkungan keluarga dalam hal ini adalah orang tua dan atau pihak lain yang terdekat dengan anak, pendidikan diberbagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pada anak usia dini, masyarakat dan juga para pemegang kebijakan mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Diharapkan melalui pemahaman yang benar, para pihak akan dapat memberikan layanan yang seoptimal mungkin bagi anak usia dini. 2.2.2 Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Suyadi (2011:67) mengemukakan manajemen berasal dari kata to manage yang berati mengelola, memimpin, atau mengarahkan. Kata manajemen memang lebih akrab di dunia ekonomi bisnis jika dibandingkan dengan manajemen pendidikan. Bahkan beberapa pihak
mensinyilir bahwa manajemen pendidikan sebenarnya mengadopsi manajemen dari dunia ekonomi-bisnis. Sedangkan PAUD itu sendiri adalah singkatan dari pendidikan anak usia dini. Dari pengertian kata perkata manajemen PAUD sebagaimana dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud manajamen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungan secara teratur, terencana dan tersistenatisasikan untuk mencapai tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berangkat dari pengertian manajemen PAUD sebagaimana dirumuskan di atas, dapat disahkan mengenai hal-hal apa yang perlu dikelola. Secara lebih lengkap yakni mulai pendirian, pengelolaan itu sendiri hingga pengembangan. Semua hal tersebut menjadi wilayah garapan manajemen. Menurut Mulyasa (dalam Suyadi, 2011:70) tujuan manajemen PAUD ada dua hal yakni (1) efektif, kata efektif adalah kata yang bersifat umum sehingga bisa digunakan dalam konteks apapun termasuk dalam manajemen PAUD. Kata efektif mempunyai makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Dan (2) efisien, kata efisien mengandung inti makna yang sama yakni penghematan yang artinya suatu kegiatan efisien jika mampu menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Suatu kegiatan termasuk program-program pendidikan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian biaya yang minimal. Berangkat dari dua pengertian tentang efektif dan efisien dalam manajemen PAUD diatas, maka tujuan manajemen PAUD adalah bagaimana sebuah lembaga PAUD berusaha mengefektifkan langkah-langkah dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan lembaga
dapat tercapai dengan mengefesiensikan biaya-biaya pengeluaran, tetapi dengan hasil yang optimal. Menurut Suyadi (2011:75) mengemukakan fungsi manajemen terdiri dari empat hal yakni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau kontrol dan pengawasan. Uraian – uraian berikut ini akan membahas fungsi manajemen secara umum tersebut kemudian menariknya kedalam fungsi manajemen PAUD secara Khusus. 1.
Perencanaan Rencana adalah pemikiran atau gagasan mengenai tindakan yang akan dilakukan guna
mencapai tujuan. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa perencanaan merupakan rancangan atau konsep. Perencanaan dalam arti yang luas khususnya perencanaan kelembagaan seperti PAUD, perencanaan mencakup visi, misi dan fungsi organisasi, tujuan kelembagaan, strategi mencapai tujuan dan lain sebagainya. Perencanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, merupakan seperangkat program yang disiapkan untuk melaksanakan manajemen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Perencanaan yang lebih riil dan aplikatif biasanya dilengkapi dengan penjadwalan. Dalam konteks kelembagaan PAUD, hal ini bisa diimplementasikan kedalam kalender akademik yang memuat program sepanjang tahun. Jadi, Program apa saja yang ingin dilakukan tahun depan, telah direncanakan secara matang sejak sekarang. Jika setiap manajer atau direktur PAUD berhasil menyusun perencanaan secara matang sejak awal tahun, bisa dipastikan programprogram yang direncanakan dapat berjalan mulus. Dengan demikian kunci keberhasilan sebuah program pendidikan ditentukan oleh kematangan suatu perencanaan. 2.
Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah pembagian tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya dalam menjalankan tugasnya. Jadi setiap perencanaan harus diorganisasikan kedalam lingkup-limgkup yang lebih kecil, sehingga semua komponen PAUD Mendapat tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan pengorganisasian seperti ini, sebuah perencanaan menjadi lebih matang, sehingga kemungkinan berhasil lebih besar. Dan sebagaimana disebutkan diatas bahwa keberhasilan dalam perencanaan sama halnya dengan merencanakan keberhasilan. 3.
Kepemimpinan Tugas utama seorang pemimpin adalah mengatur seluruh komponen yang terlibat untuk
meraih tujuan bersama. Ia harus mampu menjadi motivator untuk kemajuan lembaga maupun organisasi yang dipimpinnya. Semua tugas utama tersebut akan bermuara pada maju atau mundurnya sebuah lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam konteks kelembagaan PAUD, maka seorang pemimpin PAUD hendaknya tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan – pekerjaan intern kelembagaan, tetapi harus melongok keluar agar menginisiasi sesuatu yang baru bagi lembaga PAUD yang dipimpinnya. Sebab, jika seorang manajer atau direktur PAUD terlalu sibuk dengan pekerjaan internal kelembagaan, maka ia akan kehilangan energi, tenaga dan pikiran sehingga tidak sempat untuk memperjuangkan kemajuan lembaga PAUD yang dipimpinnya. Walaupun demikian, seorang manajer atau direktur PAUD tidak boleh hanya duduk di meja direksi dan membaca dokumen-dokumen yang dibutuhkan tanpa bersentuhan dengan kelas atau anak didik. Ia harus tetap mengajar atau mendidik anak didik yang dipercayakan orang tua kepada mereka kepada lembaga yang dipimpinnya. Akan tetapi jam mengajarnya hanya sedikit jika dibandingkan dengan pendidik pendidik PAUD yang lain. Hal ini dimaksudkan agar seorang
manager PAUD, disamping memikirkan dan memperjuangkan kemajuan lembaga PAUD yang dipimpinnya, juga mengetahui kondisi riil secara praktis bagaimana kondisi lembaga PAUD yang pimpinnya saat ini. Lebih dari itu, ia harus mampu memecahkan segala persoalan yang muncul, karena tidak semua persolan dapat diatasi oleh pendidik PAUD. Dengan demikian, kepemimpinan lembaga PAUD harus menyeimbangkan antara kondisi lapangan yang ada dengan inisiasi yang akan diusungnya serta rencana yang akan dilakukannya. Untuk dapat menjalankan tugas ganda ini, seorang manajer atau pemimpin lembaga PAUD harus mampu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan kelembagaan kepada staf-staf yang ada dibawahnya secara tepat, sehingga semua dapat ditangani oleh ahlinya masing-masing. 4.
Pengawasan Pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan kesatuan tindakan walaupun jarang
terjadi. Pengawasan digunakan untuk melihat sejauh mana hasil yang ingin dicapai. Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap berguna bagaimanapun rumitnya suatu organisasi. Pada dasarnya pengawasan terdiri dari tiga tahap, yaitu : a). Menetapkan standar (patokan) pelaksanaan pekerjaan b). Mengukur apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar c). Menemukan kesenjangan, penyimpangan atau ketidak sesuaian (deviasi) antara pelaksanaan pekerjaan dengan standar dan rencana (Nanang, 2003:101) Walaupun sebuah rencana telah disusun dengan matang dan dikerjakan secara organisatoris, tetapi kedua hal ini belum menjamin sebuah rencana dapat terealisasi dengan baik. Nah agar sebuah terencana dapat terealisasi dengan baik maka perlu adanya kontrol pengendalian. Idealnya hal ini dikerjakan oleh supervisi atau pengawas.
Satu hal yang perlu digaris bawahi bagi seorang supervisi maupun manajer ketika melakukan kontrol atau pengendalian adalah, bahwa kegiatan ini bukan untuk menilai benar dan salah maupun baik dan buruk. Tetapi, seorang supervisor dan manajer harus mampu memotivasi, mengarahkan, memperbaiki, dan upaya-upaya lain yang positif ke semua komponen yang terlibat dalam realisasi perencanaan. Dengan pola kontrol maupun pengawasan yang demikian diharapkan sebuah perencanaan dapat terealisasi lebih optimal. Menurut Suyadi (2011:79) Dalam konteks manajemen PAUD, maka pengawasan merupakan upaya kontrol terhadap semua komponen kelembagaan PAUD dalam merealisasikan program-program pembelajaran. Pengawasan bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti staf-staf yang terlibat didalamnya, tetapi lebih kepada motivasi, pengarahan, dan membantu memecahkan kendala dilapangan, sehingga sebuah program kelembagaan PAUD dapat berjalan secara mulus. 2.3
Tinjauan Pengelolaan PAUD Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap (PAUD). Pengelolaan
pendidikan dalam implementasinya perlu diperhatikan kesesuaian antara perencanaan, dan pelaksanaan yang keduanya memiliki peran yang sangat trategis dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan memerlukan beberapa pertimbangan antara lain : dari mana sumber biaya yang diperoleh, kegiatan apa saja yang dilakukan, siapa yang dilibatkan dalam perencanaan dan kapan perencanaan di buat, sedangkan pelaksanaan merupakan penjabaran operasional dalam bentuk kegiatan sebagai implemantsai dari perencanaan. Menurut Terry (dalam Sobri dkk, 2009:1) mengartikan pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Lain halnya menurut Millet (dalam Burhanuddin, 2009:34) pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan
pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan adalah suatu kegiatan terencana dan terkontrol yang dikerjakan dua orang atau lebih dengan pemberian fasilitas untuk mengarahkan instruksional sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Depdiknas (2012:1) mengemukakan Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pembentukan karakter, budi pekerti luhur, cerdas, ceria, terampil dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan usia dini dapat dimulai di rumah atau dalam keluarga, perkembangan anak pada tahun-tahun pertama sangat penting dan akan menentukan kualitasnya di masa depan. Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan anak usia dini hendaknya dilakukan melalui belajar dan melalui bermain (learning through games). Hal ini karena bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi anak melalui bermain anak memperoleh kesempatan untuk bereksplorasi (exploration), menemukan (finding), mengekspresikan (expression), perasaannya dan berkreasi (creation). Lembaga-lembaga PAUD di Indonesia memiliki pijakan yang sangat kuat berupa landasan yuridis, landasan filosofis, landasan religius, dan landasan keilmuan serta landasan empirik. a.
Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan pentingnya penyelenggaraan lembaga PAUD (KB dan TPA).
b.
Landasan filosofis dan religius, yaitu landasan yang didasarkan pada keyakinan agama yang dianut oleh para orang tua anak usia dini.
c.
Landasan empirik adalah landasan yang berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan.
d.
Landasan keilmuan adalah teori-teori dan kajian-kajian yang melandasi apa, mengapa, dan bagaimana anak usia dini mendapat pengasuhan, pendidikan dan perlindungan yang tepat. (menurut Depdiknas 2012:1). Menurut Fadlillah (2012:67) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu adanya
landasan. Dengan adanya landasan ini, maksud dan tujuan pendidikan tersebut akan lebih terarah. Adapun yang menjadi landasan-landasan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai berikut: 1). Landasan yuridis adalah landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 2). Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikaan anak usia dini. 3). Landasan psikologis merupakan landasan yang berpandangan bahwa anak usia dini memiliki berbagai keunikkan atau karateristik yang khas. 4). Landasan keilmuan dimaksudkan sebagai suatu landasan yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini didasarkan pada penemuan ahli tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. 5). Landasa empiris ini didasarkan pada kenyataan yang ada masyarakat bahwa banyak anak usia dini yang belum dapat terlayani dengan baik dalam hal pendidikan. 6). Landasan sosiologis merupakan salah satu upaya pendidikan anak usia dini ialah mempersiapkan anak-anak untuk dapat menghadapi pendidikan lebih lanjut. Landasan ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga PAUD (Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak) adalah landasan yuridis, filosofis dan religius, empirik, dan landasan keilmuan secara teoretis. Pengelolaan lembaga PAUD pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang dewasa secara sadar dan bertanggung jawab untuk memberikan
pengaruh positif pada anak usia dini sehingga multi potensi dan multi kecerdasan yang dimiliki oleh anak usia dini dapat berkembang secara optimal. Hakikat pengelolaan kegiatan di PAUD adalah merupakan salah satu alternatif upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak prasekolah melalui Kelompok Bermain dalam aspekaspek pendidikan, pemberian gizi, dan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga atau lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, lembaga-lembaga perawatan, keagamaan dan pengasuhan anak serta teman sebaya yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Depdiknas (2005:3) mengemukakan dalam penyelengaraan PAUD hendaknya didasarkan atas beberapa landasan yaitu: a.
Landasan Yuridis 1) Pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam kesejahteraan dunia” artinya bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan sebagai salah satu usaha untuk mencerdaskan bangsa yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan bangsa indonesia dan kesejehteraan dunia. 2) Batang Tubuh UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak”. 3) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 (Pendidikan Anak Usia Dini). Sistem Pendidikan Nasional yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 4) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak sebagai warga negara memiliki hak yang sama dalam perlindungannya yang tertera pada UU No. 23 pada Bab I pasal 1 (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan, (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. b.
Landasan Filosofis 1) Mengacu pada falsafah bangsa Indonesia yaitu pancasila yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Mengacu pada perkembangan manusia secara holistik (mahluk religius, mahluk biologis, mahluk individu dan mahluk sosial). 3) Berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan merupakan suatu ibadah, maka manusia sebagai hamba tuhan hendaknya selalu mengabdi selama hidup di dunia dan dapat meningkatkan kualitas kepribadiannya. 4) Mengakui anak sebagai mahluk tuhan yang diberi berbagai kemampuan untuk bertahan hidup di dunia dan dapat kembali kepada tuhan dengan selamat.
c.
Landasan Sosiologis 1) Mempertimbangkan keberagaman nilai-nilai sosiokultural dalam masyarakat untuk mengembangkan sikap toleransi dan apresiasi terhadap nilai-nilai berbeda. 2) Mengembangkan pendidikan multikultural (mengakui, menerima dan menghormati perbedaan agama, adat istiadat, warna kulit, kondisi fisik dan mental, bahasa, ras, seni budaya, gender).
3) Mengakui bahwa anak adalah mahluk sosial. Anak merupakan bagian terkecil dari masyarakat, bangsa dan negara. Ia harus dapat berinteraksi dengan mahluk lain dan lingkungannya untuk memenuhi segala kebutuhannya. 4) Mengakui anak adalah generasi penerus bangsa yang menetukan kemajuan globalisasi dunia. 5) Menyediakan kesempatan pada anak untuk hidup diantara mahluk Tuhan dan lingkungannya, maka ia akan bertahan hidup lebih lama karena ia selalu diterima dan dapat mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat. d.
Landasan Fisik dan Psikologis 1) Anak sebagai mahluk biologis yang terbentuk dari jasad membutuhkan asupan gizi yang cukup agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 2) Anak sebagai mahluk yang memiliki jiwa maka ia membutuhkan kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan rasa dihargai. 3) Anak adalah mahluk individu. Anak memiliki karakteristik yang berbeda karena anak memiliki keunikan masing-masing dalam pertumbuhan dan perkembangan baik fisik dan psikisnya. 4) Anak sebagai individu yang aktif dan selalu bergerak untuk menyalurkan segala keinginannya. 5) Perkembangan intelektualnya seperti menangkap, mengolah, membuat suatu konsep. 6) Anak dalam mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. 7) Perkembangan konsep diri anak yang bergantung pada kematangan dan belajar. Menurut Terry (dalam Sobri,2009:14) mengemukakan fungsi pengelolaan yaitu: (1)
Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta
satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki, (2) Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (3) Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. (4) Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Menurut Suyadi (2011:17) Lembaga atau satuan PAUD sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Penyelenggaraan satuan PAUD dapat dilaksanakan oleh lembaga swasta, pemerintah,
organisasi masyarakat maupun perorangan yang memiliki
kepedulian terhadap PAUD. Setiap penyelenggaraan program PAUD baik lembaga maupun perorangan harus memiliki izin pendirian dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan izin penyelenggaraan PAUD yaitu : 1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. KaBid yang diketahui oleh lurah, camat dan penilik PLS Kecamatan. 2. Akta Notaris pendirian yayasan 3. Bentuk dan nama lembaga
4. Visi dan Misi Lembaga 5. Program kegiatan mengajar 6. Sarana dan prasarana 7. Data keterangan yang berisi : a). Data Pengelola, pendidik, pengasuh (Foto copy SK pengangkatan, ijazah terakhir,jumlah jam mengajar) b). Data peserta didik c). Denah Kelas d). Surat keterangan kepemilikan bangunan e). Surat ijin lingkungan diketahui RT/Kadus/Lurah f). Struktur Organisasi Masa berlaku izin penyelenggaraan PAUD adalah 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya SK, atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh dinas terkait. Karena pada kenyataannya masing-masing Dinas Kabupaten dan Kota mempunyai kebijakan sendiri. Suatu lembaga pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah – langkah tersebut harus dikonsepkan secara sistematis. (Depdiknas 2005). Menurut Suyadi (2011:80) agar manajemen PAUD dapat berfungsi dengan baik maka seorang manajer harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen PAUD dengan baik. Tanpa adanya kepatuhan seorang manajer PAUD terhadap prinsip-prinsip manajemen tersebut, tujuan kelembagaan PAUD akan sulit dicapai secara efektif dan efisien. Diantara prinsip dasar manajemen PAUD secara umum adalah
(1). Komitmen dan ketegasan; komitmen adalah kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks manajemen lembaga PAUD, maka komitmen lebih ditujukan kepada kesanggupan manajer dan pemimpin PAUD dalam memajukan lembaganya, guru dalam mendidik anak-anak, orang tuia dalam membantu mendidiknya, serta lingkunga masyarkat yang turut mendukung. (2).
Profesionalitas; profesionalitas adalah kesesuaian landasan konseptual dengan praktik penyelenggaraan. Dalam konteks manajemen PAUD maka profesionalitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara landasan konseptual penyelenggaraan PAUD dengan praktik Penyelenggaraan PAUD.
(3). Komunikasi dan Koordinasi; prinsip koordinasi harus ditegakkan dalam proses manajemen PAUD. Tanpa adanya komunikasi dan koordinasi, manajemen sebaik apapun tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD. Sebab tiadanya komunikasi dan koordinsai akan memunculknan sifat saling lempar tanggung jawab, menghindari beban pekerjaan, dan saling menyalahkan. (4). Kompetisi; seorang manajer PAUD dalam menjalankan roda kepemimpinanyaa harus menciptakan kompetisi yang sehat, khususnya dikalangan guru. Guru harus diberi kebebasan dalam mendidik anak-anak tanpa intervensi yang mengganggunya dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya. Menurut Fadlillah (2012;75) Dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, seseorang hendaknya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana memperlakukan dan melaksanakan pendidikan terhadap anak.
Menurut Fadlillah (2012;76) Dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 14 dinyatakan bahwa ada beberapa prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya sebagai berikut ; a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. d) pendidikan diselenggarakan dengan memberi ketaladanan,membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. e) pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. f) pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidik. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan anak usia dini. Hal ini yang membedakan ialah prinsip-prinsip di sesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan anak. Namun, secara umum memiliki titik tekan yang sama, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi peserta didik guna untuk mempersiapkan hidup yang lebih baik ke depannya. 2.4
Standar Kompetensi Pengelola Dalam Penyelengaaraan PAUD
Profesionalitas pengelola PAUD selaku pihak penyelenggara, mutlak diperlukan untuk memastikan efektifitas pengelola PAUD. Dalam konteks ini, pengelola PAUD
harus
mempunyai standar kompetensi yang dibutuhkan. Menurut Fadlillah (2012:84) mengemukakan pengelola PAUD adalah penganggung jawab dalam satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal. Pengelola PAUD berperan penting dalam memberikan layanan program PAUD yang berkualitas. Adapun syarat-syarat pengelola PAUD antara lain sebagai berikut: (1) minimal memiliki kualifikasi dan kompetensi guru pendamping, (2) berpengalaman sebagai pendidik PAUD minimal 2 tahun, (3) lulus pelatihan/magang/kursus pengelolaan PAUD dari lembaga terakreditasi.
Direktorat PAUD (2006:14) pengelola PAUD adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan untuk bertanggung jawab secara keseluruhan atas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini di taman penitipan anak, kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis. Standar kompetensi pengelola PAUD seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rumusan standar kompetensi pengelola PAUD yang disusun ini sebagai masukan lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan menguji kompetensi pengelola PAUD. Oleh karena itu kompetensi pengelola PAUD diantaranya sebagai berikut: a.
Kompetensi Manajerial 1) Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.
2) Mengoordinasi pendidik dan tenaga kependidikan lain dalam lembaga. 3) Mengelola sarana dan prasarana sebagai aset lembaga. b.
Kompetensi Kepribadian 1) Memiliki minat dalam bentuk pengabdian untuk mengembangkan lembaga.
c.
Kompetensi Sosial 1) Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga. 2) Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan. 3). Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga.
d.
Kompetensi Profesional 1) Mengatasi berbagai masalah teknis operasional. 2) Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga. Standar kompetensi tersebut pengelola mengetahui kemampuan yang harus dimiliki
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Standar kompetensi dapat dijadikan sebagai instrumen bagi masyarakat untuk mengontrol akuntabilitas kinerja, dan pencitraan publik pengelola PAUD. Terkait dengan hal tersebut, standar kompetensi pengelola PAUD berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan lembaga PAUD secara umum. Menurut Riyanto dan Sattar (dalam Asmani,2009:172) setiap organisasi memerlukan orang yang mampu mengkoordinasikan aktivitas kegiatan dan pengambilan keputusan tentang usaha-usaha dalam mencapai tujuan. Orang yang mengkoordinasikan aktivitas kegiatan dalam suatu organisasi disebut manajer. Manajer merupakan salah satu unsur organisasi yang bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Jadi dapat disimpulkan standar kompetensi pengelola PAUD merupakan acuan umum berisi seperangkat kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengelola PAUD dan mengikat
unsur-unsur yang terlibat dalam penyelesaian calon pengelola, peningkatan
kemampuan pengelola, dan pengelola lembaga paud.
2.5
Strategi Pengelola dalam Mengoptimalkan Penyelenggaraan PAUD Dirjen PAUD (2012:2) mengemukakan strategi pengelola dalam mengoptimalkan PAUD
yaitu sebagai berikut: a.
Menumbuhkan semangat untuk solusi, sukses dan semangat kekeluargaan.
b.
Advokasi dan Sosialisasi. 1) Advokasi baik dalam aspek kebijakan seperti perlunya peraturan daerah yang dapat menjadi pendorong dan peningkatan–percepatan pelaksanaan kegiatan setiap rencana aksi yang disepakati bersama, maupun dalam teknis pelaksanaannya. 2) Mempertemukan berbagai masalah pelaksanaan program yang terhimpun dan terakomodasikan di forum untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan agar ditemukan solusi terbaik dan kemudahan pelaksanaan program. 3) Sosialisasi atau penyebarluasan kebijakan, strategi dan program nasional pengembangan anak usia dini dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dan Pemahaman. Dan keberhasilan pelaksanaan program yang dapat dijadikan percontohan.
c.
Pemberdayaan dan upaya sinergis yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan setiap diri, keluarga, masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakan mampu memenuhi kebutuhan atau misinya dengan partisipasi aktif dan kerja bersama. 1) Mengenali dan memahami potensi sumber daya, sarana dan prasarana serta fasilitas di lingkungannya untuk didayagunakan bersama. 2) Mengembangkan upaya bersama saling menguatkan (sinergis). 3) Memecahkan masalah bersama dan membangan sukses bersama.
d.
Membuka peluang setiap orang, lembaga dan organisasi untuk ikut berpartisipasi.
e.
Inisiasi yaitu menumbuhkan prakarsa atau inisiatif masyarakat dalam mewujudkan keinginan dan kebutuhannya. 1) Semangat otonomi daerah adalah semaraknya inisiatif masyarakat mengusahakan terbentuknya lembaga pelayanan PAUD dilingkungannya. 2) Perlu sering bertemu, bertatap muka dan upaya lainnya yang melekat dengan kegiatankegiatan
keluarga, komunitas dan masyarakat dengan mengetengahkan, bahwa
pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pengembangan anak usia dini sangat menentukan kualitas kesehatan dan kesejahteraan diri dan masyarakat di masa depannya. 2.6 Kajian Penelitian Yang Relevan Skripsi yang berjudul Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Ki Hajar Dewantoro Kel. Ipilo Kota Gorontalo. Disusun Oleh Sri Milawaty Hulopi. Tahun 2011 Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan masalah bagaimana pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Ki Hajar Dewantoro 14 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program
pendidikan anak usia dini Ki Hajar Dewantoro 14 di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan program yang ditetapkan melalui perencanaan yang baik, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan pengawasan yang terarah, koordinasi yang baik serta penilaian atau evaluasi program pengelolaannya itu sendiri secara berkesinambungan menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Skripsi yang berjudul Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Study di PAUD Tunas Kreatif Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya) Di susun Oleh Prasetyoningtyas Tahun 2010. Masalah yang di teliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini . Temuan Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini di PAUD Tunas Kreatif di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya telah terselenggara dengan baik. Hal itu terbukti dengan terlaksananya seluruh peran LSM yaitu peran fasilitatif, Peran edukasional, peran representasional dan peran tekhnis oleh LMI (Lembaga Manajemen Infaq). Peran – peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu pemberian fasilitasi berupa sarana dan prasarana serta pemberian motivasi, pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan secara rutin,
menggunakan media elektronik untuk
mempromosikan mengenai PAUD Tunas Kreatif, dan pemberian Bantuan dalam bentuk dana serta peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai peran pengelola pada penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini dengan penelitian ini terdapat perbedaan diantara kedua penelitian
antara lain pada penelitian yang pertama membahas tentang bagaimana Pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan penelitian yang kedua membahas tentang Peran Lembaga Swadaya dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini, sedangkan penelitian yang sekarang adalah Peran Pengelola Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
