BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.1.2 Pengertian Prosedur Menurut Ardiyos (2004:73) arti dari prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Menurut Baridwan (2002:3) prosedur dapat didefinisikan sebagai suatu urutan pekerjaan, biasanya melibatkan beberapa orang atau lebih yang disusun untuk menjamin adanya pelaku yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan serangkaian tindakan atas transaksi dilakukan beberapa orang yang secara berulang-ulang yang dilakukan secara seragam dengan tahapan-tahapan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.
4
Adapun karakteristik dari prosedur menurut Mulyadi (2001:6), adalah sebagai berikut : 1) Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 2) Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 3) Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 4) Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab. 5) Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. Manfaat dari prosedur (Mulyadi, 2001:6) adalah sebagai berikut: 1) Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang. 2) Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien. 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.
2.1.3 Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5
2.1.4 Tujuan Kredit Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut : 1) Mencari keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil yang didapatkan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2) Membantu usaha nasabah Adalah bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 3) Membantu pemerintah Dalam hal ini, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin baik, karena itu berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
2.1.5 Unsur-unsur Kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : 1) Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian ini mencakup kondisi masa lalu dan masa sekarang nasabah pemohon kredit.
6
2) Kesepakatan Setelah memberi rasa percaya pada nasabah, kesepakatan dibuat antara pemberi dan penerima kredit. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat perjanjian,
dimana
masing-masing
pihak
menandatangani
hak
dan
kewajibannya. 3) Jangka waktu Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang dibuat dalam hal masa pengembalian kredit. 4) Resiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Resiko ini ditanggung oleh bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah lalai maupun resiko yang tidak disengaja. 5) Balas jasa Merupakan keuntungan dari suatu pemberian kredit yang biasa disebut dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ialah keuntungan bank.
2.1.6 Jenis-jenis kredit Dari segi kegunaannya kredit dibagi menjadi 2 (Kasmir:91), yaitu : 1) Kredit Investasi Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya seperti membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemanfaatannya relatif lama.
7
2) Kredit Modal Kerja Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Dilihat dari segi tujuan kredit ada 3 jenis, antara lain : 1) Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. 2) Kredit Konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya. 3) Kredit Perdagangan Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
8
Dilihat dari segi jangka waktunya dapat dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Kredit Jangka Pendek Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. 2) Kredit Jangka Menengah Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. 3) Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
2.1.7 Jaminan Kredit Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur adalah sebagai berikut :
9
1) Dengan Jaminan (1) Jaminan benda berwujud, antara lain : tanah, bangunan, kendaraan bermotor,
mesin-mesin/peralatan,
barang
dagangan,
tanaman/kebun/sawah. (2) Jaminan benda tidak berwujud, diantaranya : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel dan surat-surat tagihan lainnya. (3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya. 2) Tanpa Jaminan Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.
2.1.8 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2012:95), sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk
10
mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Berikut adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip, alat, pedoman dan sistem dalam melakukan analisis kredit (IBI, 2014:82) : 1) Analisis 5C (1) Character. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian melalui karakter lazimnya dilakukan melalui : a.
Bank checking, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
b.
Trade checking, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan bisnisnya. Informasi dari asosiasi usaha di mana calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interkasi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.
(2) Capacity. Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan
11
dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah, antara lain : a.
Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (past performance).
b.
Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
c.
Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan bank.
d.
Pendekatan
manajerial,
yaitu
menilai
kemampuan
nasabah
melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. e.
Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.
(3) Capital. Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan. (4) Condition of economy. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah
12
pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis condition of economy, antara lain : a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah; b. Kondisi makro dan mikro ekonomi; c. Situasi politik dan keamanan; d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. (5) Collateral. Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai second way-out).
2) Analisis 7P’s (1) Personality (kepribadian). Kepripadian merupakan salah satu yang akan dinilai untuk mengetahui penilaian karakter yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kepribadian calon nasabah. Penilaian ini hampir sama dengan karakter hanya saja kepribadian lebih menekankan kepada penilaian orang. Penelitian kepribadian dilakukan dalam upaya menilai kepribadian yang dilakukan bank terhadap calon nasabah dan begitu pula dengan keluarganya. (2) Purpose (tujuan). Sehubungan dengan adanya ketentuan internal, eksternal dan memperhatikan dampak lingkungan serta green banking maka sangat penting sekali tentang tujuan kredit. Tujuan kredit
13
merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui tujuan permohonan kredit dari calon debitur. Secara umum ada tiga tujuan permohonan kredit pada umumnya dilihat dari tujuan usahanya, yaitu untuk usaha produktif, untuk digunakan sendiri (konsumtif), dan untuk perdagangan. Hal yang sangat perlu diketahui disamping tujuan kredit tersebut juga kegiatan usahanya apakah akan berdampak negatif atau tidak terhadap lingkungan. Bila berdampak negatif maka kemungkinan besar bank tidak akan memberikan fasilitas kredit. (3) Party (kelompok usaha/industri). Dalam pemberian kredit biasanya bank akan
memberikan
kredit
sesuai
dengan
visi
bank
dalam
sektor/bidang/usaha apa saja yang dapat diberikan fasilitas kredit. Secara umum bank dalam menyalurkan kredit memilah-milah menjadi beberapa golongan/segmen/sektor. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut, kredit usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Atau dapat juga dipilah berdasarkan wilayah, misalnya daerah pedesaan, perkotaan, atau sektor usaha, misalnya peternakan, industri, atau sektor lainnya. (4) Payment (pembayaran). Salah satu hal yang paling penting dalam mempertimbangkan pemberian kredit adalah kemampuan membayar calon nasabah. Hal ini menyangkut dengan cara pembayaran kredit calon debitur. Penilaian yang dilakukan untuk menilai calon debitur dalam membayar kredit, apakah dari penghasilan (gaji) atau dari sumber objek yang dibiayai. Dari penilaian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
14
(5) Prospect (prospek usaha/kegiatan). Bank dalam memberikan kredit bukan saja untuk jangka pendek tetapi lebih untuk hubungan jangka panjang. Dalam upaya untuk melihat prospek usaha/kegiatan maka bank akan melakukan penilaian tentang hal ini. Untuk menilai prospek usaha/kegiatan atau harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang akan dibiayai memerlukan cara analisis tersendiri. Hasil kajian/analisis, tentunya harapan yang diinginkan adalah memberikan harapan atau prospek usaha/kegiatan yang baik atau cerah. Usaha yang tidak mempunyai prospek yang baik atau cerah seharusnya ditunda karena akan menyulitkan bank dan nasabah nantinya, misalnya usaha yang sudah memasuki titik jenuh. (6) Profitability (kemampuan menghasilkan keuntungan). Untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha atau kegiatan, tentunya suatu kegiatan atau usaha harus menghasilkan surplus. Hal ini berarti kredit yang dibiayai oleh bank haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun calon debitur. Bilamana tidak menguntungkan sudah seharusnya tidak diberikan kredit. Keuntungan bagi nasabah dan bank tentunya adalah sebagai suatu tanda bahwa nasabah mampu membayar kewajibannya dan diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha/kegiatan usahanya. Disamping itu, juga bagi calon debitur adalah usaha dapat berkembang yang pada akhirnya dengan keuntungan dapat meningkatkan tambahan modal. (7) Protection
(perlindungan/proteksi).
Proteksi
artinya
perlindungan
terhadap objek kredit yang akan dibiayai. Perlindungan tidak sebatas
15
jaminan fisik yang diberikan, tetapi lebih luas dari itu, yaitu adanya jaminan dari pengambil kredit dalam bentuk lain, seperti jaminan kredit, asuransi kematian dan jaminan perlindungan terhadap jaminan fisik yang diberikan dari kehilangan, kerusakan atau lainnya.
2.1.9 Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit Disamping menggunakan analisis 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyekproyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut : 1) Aspek Yuridis/Hukum Yang kita nilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti : (1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri; (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan; (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (5) Keabsahan surat-surat yang dijaminkan misalnya sertifikat tanah; (6) Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
16
2) Aspek Pemasaran Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah : (1) Pemasaran produknya minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu; (2) Rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang; (3) Peta kekuatan pesaing yang ada; (4) Prospek produk secara keseluruhan. 3) Aspek Keuangan Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain : (1) Rasio-rasio keuangan (2) Payback period (3) Net Present Value (NPV) (4) Profitability Indek (PI) (5) Internal Rate of Return (IRR) (6) Break Even Point (BEP)
17
4) Aspek Teknis/Operasi Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, lay out ruangan dan mesinmesin termasuk jenis mesin yang digunakan. 5) Aspek Manajemen Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya. 6) Aspek Sosial Ekonomi Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti : (1) Meningkatkan ekspor barang; (2) Mengurangi pengangguran atau lainnya; (3) Meningkatkan pendapatan masyarakat; (4) Tersedianya sarana dan prasarana; (5) Membuka isolasi daerah tertentu. 7) Aspek Amdal Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap :
18
(1) Air, menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa; (2) Udara, mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan panas.
2.1.10 Prosedur dalam Pemberian Kredit Prosedur pemberian atau penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut (Kasmir, 2012:100) : 1) Pengajuan berkas-berkas Dalam hal ini pemohon kredit dapat mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut : (1) Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
19
(2) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan
kapasitas
produksi
atau
mendirikan
pabrik
baru
(perluasan) serta tujuan lainnya. (3) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon. (4) Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. (5) Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti : a. Akte notaris Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) atau yayasan.
20
b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Merupakan
tanda
daftar
perusahaan
yang
dikeluarkan
oleh
Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali. c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya. d. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir. e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan. f. Fotocopy sertifikat jaminan. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut : a. Current ratio b. Acid test ratio c. Inventory turn over d. Sales to receivable ratio e. Profit margin ratio f. Return on net worth g. Working capital 2) Penyelidikan berkas pinjaman Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum
lengkap atau
cukup, maka nasabah diminta untuk
segera
melengkapinya dan apabila sampai batas tertemtu nasabah tidak sanggup
21
melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. 3) Wawancara I Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 4) On the spot Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 5) Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran. 6) Keputusan kredit Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya,
22
biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. 7) Penandatangan akad kredit/perjanjian lainnya Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. 8) Realisasi kredit Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9) Penyaluran/penarikan dana Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.
2.1.11 Sistem Pengendalian Intern Menurut IBI (2014:65) bank juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut :
23
1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen resiko untuk resiko kredit yang setidaknya memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit. 2) Sistem review internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan menilai apakah account officer memonitor kredit secara individual dengan tepat. 3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada dewan komisaris, direksi dan komite audit. 4) Audit internal atas proses resiko kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi : (1) Aktivitas penyediaan dana telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; (2) Seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; (3) Kualitas individual kredit dan komposisi portofolio telah dilaporkan secara akurat kepada direksi; (4) Terdapat kelemahan dalam proses manajemen resiko untuk resiko kredit, kebijakan, dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur dan limit.
24
