BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD adalah suatu badan simpan pinjam yang dimiliki oleh desa adat dan merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usahausaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa, dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan desa. Adapun tujuan didirikannya LPD adalah sebagai berikut. 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa; 2) Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu; 3) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa; 4) Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. 2.1.1.1 Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan Sesuai Ketentuan Peralihan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 58 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998
7
dinyatakan bahwa: Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produk Desa (BKPD), dan lembaga-lembaga yang disamakan dengan itu diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan kedudukan yang sama dengan BPR, LPD mempunyai fungsi strategis dalam mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat yang berada di sekitarnya. 2.1.1.2 Pengelolaan dan Kegiatan Usaha LPD Pengelolaan LPD dilaksanakan oleh pengurus, dimana pengurus bertanggung jawab kepada krama desa, dan didalam melaksanakan dan mengelola LPD, pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional lembaga. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh LPD adalah: 1) Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito. 2) Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa. 3) Menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya maksimal 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batas lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana. 4) Menyimpan kelebihan likuiditas pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
8
2.1.2
Laporan Keuangan
2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut Harahap (2009: 105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Baridwan (2010: 17) mendefinisikan laporan keuangan sebagai ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik dan laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (2010: 3) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan posisi perubahan modal (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya laporan arus kas, ataupun laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruhpengaruh harga.
9
2.1.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2010: 6) jenis-jenis laporan keuangan antara lain terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 1) Neraca Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan (IAI, 2010: 19). 2) Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode (IAI, 2010: 23). 3) Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode (IAI, 2010: 174). 4) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (IAI, 2010: 28).
10
5) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan terhadap pospos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut (IAI, 2010: 168).
2.1.2.3
Tujuan Laporan Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2010: 5) menyatakan penyusunan laporan
keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan dan calon pemegang saham, kreditur dan calon kreditur, pelanggan, masyarakat, karyawan, serta pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2010: 5), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1) Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak
11
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.
2.1.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2010: 5). 1) Dapat dipahami Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dengan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya. Pemakai informasi diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
12
2) Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. 3) Keandalan Informasi dikatakan andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau sewajarnya disajikan. 4) Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
2.1.3
Standar Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja
dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya, dan
13
perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkan laporan keuangan yang akan disajikan (Harahap, 2001: 151). Adapun manfaat dari standar akuntansi menurut Belkoui (2006: 161), antara lain sebagai berikut: a) Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan. b) Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan tersebut. c) Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran sosial lainnya. d) Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi.
14
2.1.4 Standar Akuntansi Keuangan ETAP 2.1.4.1 Pengertian SAK ETAP Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (IAI, 2009: 1). 2.1.4.2 Perbedaan PSAK dengan SAK ETAP Tabel 2.1 Perbedaan PSAK dengan SAK ETAP Elemen Penyajian Laporan
PSAK
SAK ETAP
Dengan adanya PSAK 1 di masa Minimum pos yang harus ada depan penyajian laporan di neraca lebih sedikit.
15
Keuangan
keuangan mengikuti IFRS dengan perubahan antara lain, 1. Tidak ada lagi pos luar biasa pada neraca 2. Laba Rugi komprehensif 3. Cash flow metode langsung (dianjurkan), dan tidak langsung. Aset Tetap dan 1. Memberikan pilihan metode Properti biaya atau revaluasi untuk aset tetap. Investasi 2. Metode Fair value untuk properti investasi.
1. Silent terhadap pos luar biasa 2. Laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif) 3. Cash flow dengan metode tidak langsung.
Aset Tidak 1. Saat ini aset tidak berwujud diamortisasi selama 20 tahun. Berwujud 2. ED PSAK 19 (Terbit 2011) 3. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, tidak diamortisasi. Instrumen 1. Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan, Keuangan 2. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan. 3. Impayment menggunakan incurred loss concept. 4. Derecognition 5. Hedging dan derivatif. LIFO tidak lagi diijinkan Persediaan (PSAK 14 revisi 2008)
1. Aset tidak berwujud diamortisasi selama 10 tahun. 2. Pengukuran menggunakan metode biaya. 1. Ruang lingkup; investasi pada efek tertentu 2. Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tersebut mengacu pada PSAK No. 50 (1998). 3. Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006)
Penurunan nilai Aset
Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
LIFO tidak diijinkan Ketentuan lainnya dengan PSAK
sama
1. Ruang lingkup kecuali; 1. Ruang lingkup yang persediaan, aset yang timbul meliputi semua jenis aset dari kontrak konstruksi, aset kecuali aset yang timbul pajak tangguhan, aset yang dari manfaat pensiun. timbul dari manfaat pensiun. 2. Tidak mengatur 2. Penurunan nilai non penurunan nilai goodwill. persediaan. 3. Ada tambahan penurunan 3. Penurunan nilai unit nilai untuk pinjaman yang penghasil kas dan goodwill. diberikan dan piutang yang menggunakan
16
PSAK 31. Tidak Diatur Bila memiliki investasi atas asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuitas (on line cosolidation).
Laporan Keuangan Konsolidasian
Diatur dalam PSAK 4 Menggunakan metode ekuitas (entitas asosiasi) dan metode konsolidasi penuh untuk entitas anak.
Sewa
1. Mengatur perjanjian yang 1. Tidak mengatur mengandung sewa. perjanjian yang 2. Klasifikasi berifat principle mengandung sewa (PSAK based. 8) 3. Laporan keuangan lessee dan 2. Klasifikasi sewa; lessor kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 (rule based) 3. Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa Komponen biaya pinjaman Biaya pinjaman langsung dibebankan. Pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman
Biaya Pinjaman
Imbalan Kerja
Menjelaskan:
1. Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas 1. Imbalan kerja jangka pendek 2. Untuk manfaat pasti 2. Imbalan pasca kerja, untuk mengunakan PUC dan manfaat pasti menggunakan jika tidak bisa, PUC (Project Unit Credit) menggunakan metode yang disederhanakan. 3. Imbalan jangka panjang lainnya 4. Pesangon pemutusan kerja
5. Imbalan berbasis ekuitas Pajak 1. Menggunakan deffered tax 1. Menggunakan tax concept payable concept. Penghasilan 2. Pengakuan dan pengukuran 2. Tidak ada pengakuan dan pajak kini pengukuran pajak 3. Pengakuan dan pengukuran tangguhan. pajak tangguhan Sumber: www.himatansi.org
17
2.1.4.3 SAK ETAP BPR Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK 31) yang berlaku bagi seluruh perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai. Dewan Standar Akuntasi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) selain mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). DSAKIAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Untuk itu, bagi BPR ditetapkan penggunaaan standar akuntansi keuangan yang sederhana yaitu Standar
18
Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah diberlakukan bagi BPR sejak 1 Januari 2010. Penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR bertujuan untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku. 2.1.4.4 Perbedaan SAK ETAP dengan SAK ETAP BPR Perbedaan antara SAK ETAP dengan SAK ETAP BPR terletak pada pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis kegiatan dimana SAK ETAP BPR ditujukan bagi lembaga keuangan sejenis BPR yang bergerak dalam bidang perkreditan untuk menyusun laporan keuangan sedangkan SAK ETAP ditujukan bagi semua entitas baik yang bergerak dalam bidang jasa maupun manufaktur yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Perbedaan pos-pos tersebut data dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Perbedaan Pos-pos antara SAK ETAP dengan SAK ETAP BPR Elemen Neraca
SAK ETAP
SAK ETAP BPR
1. Kas dan setara kas; 2. Piutang usaha dan piutang lainnya; 3. Persediaan; 4. Properti investasi; 5. Aset tetap; 6. Aset tidak berwujud; 7. Utang usaha dan utang lainnya; 8. Aset dan kewajiban pajak; 9. Kewajiban diestimasi; 10. Ekuitas.
19
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
Kas; Kas dalam valuta asing; Sertifikat Bank Indonesia; Pendapatan bunga yang akan diterima; Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito); Kredit; Agunan yang diambil alih; Aset tetap dan inventaris; Aset tidak berwujud;
Laporan Laba/Rugi
Laporan Arus Kas
10. Aset lain-lain. 11. Kewajiban segera; 12. Utang bunga; 13. Utang pajak; 14. Simpanan; 15. Simpanan dari bank lain; 16. Pinjaman diterima; 17. Dana setoran modal – kewajiban; 18. Kewajiban imbalan kerja; 19. Pinjaman subordinasi; 20. Modal pinjaman; 21. Kewajiban lain-lain. 22. Modal; 23. Dana setoran modal – ekuitas; 24. Laba/Rugi yang belum direalisasi; 25. Surplus revaluasi aset tetap; 26. Saldo laba. 1. Pendapatan operasional; 2. Beban operasional; 3. Pendapatan nonoperasional; 4. Beban non-operasional; 5. Beban pajak penghasilan.
1. Pendapatan; 2. Beban keuangan; 3. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; 4. Beban pajak; 5. Laba atau rugi neto. 1. Arus Kas dari Aktivitas 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Operasi a) Penerimaan kas dari a) Pemberian dan pelunasan penjualan barang dan jasa; kredit; b) Penerimaan kas dari b) Penerimaan dan royalti, fees, komisi dan pembayaran simpanan; pendapatan lain; c) Penempatan dan c) Pembayaran kas kepada penarikan deposito pada pemasok barang dan jasa; bank lain; d) Pembayaran kas kepada d) Penerimaan dan dan atas nama karyawan; pembayaran pinjaman e) Pembayaran kas atau yang diterima dari bank restitusi pajak penghasilan umum, BPR dan pihak kecuali jika dapat lain. diidentifikasikan secara 2. Arus Kas dari Aktivitas khusus sebagai bagian dari Investasi aktivitas pendanaan dan a) Pembayaran kas untuk investasi; membeli SBI;
20
f) Penerimaan dan b) Pembayaran kas untuk pembayaran kas dari membeli aset tetap dan investasi, pinjaman, dan inventaris; kontrak lainnya yang c) Penerimaan kas dari dimiliki untuk tujuan penjualan SBI; perdagangan, yang sejenis d) Penerimaan kas dari dengan persediaan yang penjualan aset tetap dan dimaksudkan untuk dijual inventaris. kembali. 3. Arus Kas dari Aktivitas 2. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Investasi a) Penerimaan dari emisi a) Pembayaran kas untuk saham baru; memperoleh aset tetap b) Penerimaan dan (termasuk aset tetap yang pembayaran pinjaman dibangun sendiri), aset dari Bank Indonesia; tidak berwujud dan aset c) Penerimaan dan jangka panjang lainnya; pembayaran pinjaman b) Penerimaan kas dari diterima dari bank umum, penjualan aset tetap, aset BPR dan pihak lain yang tidak berwujud, dan aset digunakan selain aktivitas jangka panjang lainnya; operasi; c) Pembayaran kas untuk d) Pembayaran atas perolehan efek ekuitas kewajiban sewa atau efek utang entitas lain pembiayaan; dan bunga dalam joint e) Penerimaan dan venture (selain pembayaran pinjaman pembayaran untuk efek subordinasi; yang diklasifikasikan f) Penerimaan dan sebagai kas atau setara kas pembayaran modal atau dimiliki untuk pinjaman. diperdagangkan); d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan); e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang
21
diberikan kepada pihak lain; 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas; c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; d) Pelunasan pinjaman; pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya Ni Ketut Savitri Paramitha Dewi (2011) yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Jembrana”. Variabel yang digunakan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Metode penentuan sampel dilakukan dengan mengambil 1 sampel dari 64 LPD yang memiliki aset paling tinggi. Untuk memecahkan masalah digunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Jembrana belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Savitri
22
Paramitha Dewi adalah pada variabel yang diteliti dan teknik analisis data yang digunakan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
23
