BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS
2.1
Kajian Pustaka
2.1.1
Konsep dan Karakteristik Kompetensi
2.1.1.1 Konsep Kompetensi Kompetensi bukanlah merupakan konsep yang baru. Ruky (2003 : 104) mengutip pendapat Spencer & Spencer dari kelompok konsultan Hay & Mac Ber menyatakan bahwa kompetensi adalah “an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion – referenced effective and/or superior performance in a job or situation” (Karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, mem-buat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia). Definisi kompetensi dari Spencer & Spencer tersebut banyak dianut oleh para praktisi manajemen SDM. Termasuk praktisi di Indonesia, salah satunya adalah The Jakarta Consulting Group yang memberikan batasan bahwa kompetensi adalah segala bentuk perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan sangat baik atau yang membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja superior. Pendekatan ini dilihat dari sudut pandang individual. Menurut Mcclelland (dalam Nyoman Rudana,2005 : 6), kompetensi bisa dianalogikan seperti “gunung es” dimana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya yang berada di atas air. Bagian yang ada di bawah
8
9
permukaan air tidak terlihat dengan mata telanjang, namun menjadi fondasi dan memiliki pengaruh terhadap bentuk dari bagian yang berada di atas air. Peran social dan citra diri berada pada bagian “sadar” seseorang, sedangkan sikap dan motivasi seseorang berada pada alam “bawah sadar”nya. Terdapat berbagai macam definisi kompetensi. Tetapi definisi yang sering dipakai adalah sejumlah karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Berikut ini beberapa referensi yang berkaitan dengan definisi kompetensi : a.
Menurut JGN Consulting Denver USA (dalam Nyoman Rudana,2005 : 6), kompetensi merujuk pada pengetahuan (knowledge), keahlian (Skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditujukan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan.
b.
Menurut Competency Standards Body Canberra 1994 (dalam Nyoman Rudana,2005 : 6), kompetensi terdiri atas pengetahuan, keahlian dan aplikasi yang konsisten dari keduanya untuk mencapai standar kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan.
10
c.
Menurut A. D. Lucia & R. Lepsinger / Preface xiii, kompetensi merupakan model yang mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan.
d.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 (2001 : 2) ditentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 1. Pengetahuan (knowledge), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis. 2. Keahlian / Keterampilan (Skills), yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan kegiatan yang paling sedikit. 3. Sikap (attitude), yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya. Dari semua definisi di atas Mustopadidjaja (2002) menyimpulkan bahwa
kompetensi di artikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keahlian/keterampilan, sikap dan perilaku atau KSA (Knowledge, Skills, Attitude) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performance yang ditetapkan. Dari ketiga hal mendasar di atas Mustopadidjaja (2002) menjabarkan bahwa, pengetahuan dapat terobservasi melalui kemampuan seseorang berpikir analisis dan konseptual, mampu memahami selukbeluk pekerjaannya dengan
11
baik, memiliki keahlian teknis dan mengetahui sejarah, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat disekitarnya. Keahlian/keterampilan dapat dilihat pada kemampuannya memimpin, merencanakan dan bekerjasama dalam kelompok serta memiliki ketelitian, kreativitas dan kualitas kerja. Sedangkan dalam pembentukan sikap dan karakter yang menonjol meliputi kejujuran dan berkemampuan untuk berempati kepada orang lain, bisa mengendalikan diri dan fleksibel dalam menyelesaikan tugas, berkomitmen dalam bekerja dan memiliki motivasi
diri
sendiri
serta
memiliki
inisiatif
untuk
mengembangkan
pekerjaannya.
2.1.1.2 Standar Kompetensi Suprapto (2002 : 7) menyatakan bahwa standar kompetensi adalah : Spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Menurut Badan Kepegawaian Negara Nomor 43/KEP/2001 (2001 : 2) standar kompetensi jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi : 1. Kompetensi umum adalah kemampuan dan karakteristik yang harus di miliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan. 2. Kompetensi khusus adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas
12
jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui diklat teknis. Menurut Maarif (2003:16), penetapan standar kompetensi dapat diprioritaskan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap, baik yang bersifat hard competencies maupun soft competencies. Soft competencies menurut Spencer (dalam Nyoman Rudana,2005 : 9) meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu : a.
Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian dan kualitas kerja, proaktif dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi).
b.
Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan).
c.
Kemampuan
memimpin
(kemampuan
mengembangkan
orang
lain,
kemampuan mengarahkan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok). d.
Kemampuan berpikir (berpikir analisis, berpikir konseptual, keahlian teknis/professional/manajerial).
e.
Kemampuan
bersikap
dewasa
(kemampuan
mengendalikan
diri,
fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi). Suprapto (2002 : 3) berpendapat bahwa standar kompetensi minimal mengandung empat komponen pokok, yaitu: (1) Knowledge; (2) Skills; (3) Attitude; dan (4) Kemampuan untuk mengembangkan Knowledge dan Skills pada orang lain. Secara spesifik Suprapto (2002:3) menjelaskan bahwa kualifikasi PNS dapat ditinjau dari tiga unsur utama, yaitu keahlian,
13
kemampuan teknis dan sifat-sifat personil yang baik. Untuk keahlian PNS antara lain : 1. Memiliki pengalaman yang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2. Memiliki pengetahuan yang mendalam dibidangnya; 3. Memiliki wawasan yang luas; 4. Beretika. Untuk kemampuan teknis, PNS antara lain harus memahami tugas-tugas dibidangnya. Sedangkan untuk sifat-sifat pegawai yang baik antara lain harus memiliki disiplin yang tinggi, jujur, sabar, menaruh minat, terbuka, objektif, pandai berkomunikasi, selalu siap dan terlatih. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan standarisasi pada dasarnya merupakan kegiatan dinamis, yaitu mengikuti perkembangan dinamika kegiatan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Cakupan standar kompentensi PNS pada prinsipnya dapat didasarkan kepada jabatan structural dan fungsional. Jabatanjabatan tersebut berdasarkan pada sifat pekerjaannya sehingga dapat disusun standar kompetensi yang spesifik.
2.1.1.3 Karakteristik Kompetensi Sesuai dengan TAP MPR Nomor VI tahun 2002 yang mengamanatkan kepada Presiden untuk membenahi budaya birokrasi, maka dikenakan SK Men.PAN Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang buku Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Didalamnya mengandung 17 (tujuh belas) elemen prinsip-prinsip budaya kerja yang meliputi : komitmen dan konsistensi – wewenang dan tanggung
14
jawab – ikhlas dan jujur – integritas dan profesionalisme – kreativitas dan kepekaan – kepemimpinan dan keteladanan – kebersamaan dan dinamika kelompok – ketepatan dan kecepatan – rasionalitas dan kecerdasan emosi – keteguhan dan ketegasan – disiplin dan keteraturan kerja – keberanian dan kearifan – dedikasi dan loyalitas – semangat dan motivasi – ketekunan dan kesabaran – keadilan dan keterbukaan – berilmu pengetahuan dan teknologi. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata – rata (BKN, 2003:10). Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan penjelasan lebih rinci dari masing-masing kompetensi menurut David McClelland (dalam Nyoman Rudana,2005 : 7) adalah sebagai berikut : a.
Keterampilan : Keahlian/kecakapan melakukan sesuatu dengan baik. Contoh : Kemampuan mengemudi
b.
Pengetahuan : Informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu. Contoh : Mengerti ilmu manajemen keuangan.
c.
Peran Sosoal : Citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain. Contoh : Menjadi seorang pengikut atau seorang oposan.
d.
Citra Diri : Persepsi individu tentang dirinya (“the inner self”). Contoh : Melihat/memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin.
e.
Trait : Karakteristik yang relatif konstan pada tingkah laku seseorang. Contoh : Seorang pendengar yang baik.
15
f.
Motif : Pemikiran atau niat dasar yang konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku. Contoh : Ingin selalu dihargai, dorongan untuk mempengaruhi orang lain. Seluruh kompetensi yang telah berhasil diidentifikasi, terbagi dalam
berbagai tingkatan, dimana masing-masing level diwakili oleh deskripsi dari indikator tingkah laku yang menunjukkan derajat kompetensi yang berbeda-beda. Perbedaan tiap tingkatan dibuat sedemikian rupa untuk dapat dikenali sehingga dapat memudahkan penilai untuk menentukan dengan akurat tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Deskripsi tingkah laku pada masing-masing tingkatan juga dapat meminimalkan unsur subyektifitas dari penilai atau kesalahan penilaian karena ketidaksamaan persepsi antar penilai.
2.1.1.4 Kompetensi Akuntan Dalam SPAP (2008 : 14) dijelaskan beberapa prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian yang harus dimiliki seorang akuntan, yaitu : 1. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk: a. Memelihara pengetahuan serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja; dan b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
16
2. Pemberian
jasa
profesional
yang
kompeten
membutuhkan
pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut: a. Pencapaian kompetensi profesional; dan b. Pemeliharaan kompetensi profesional. 3. Pemeliharaan kompetensi professional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan professional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. 4. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. 5. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional. 6. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatasan jasa profesional yang diberikan kepada klien, pemberi kerja atau pengguna jasa professional lainnya untuk menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan jasa profesional yang diberikan.
17
2.1.2
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.1.2.1 Pelaporan Keuangan Pemerintah Menurut lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. (PP No 27,2010). Mardiasmo (2002 : 160) mengatakan bahwa lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihakpihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya.
18
Pengguna laporan keuangan menurut PSAK (2007 : 3) meliputi : 1. Investor. Penanaman modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 2. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 3. Pemberi pinjaman. Pemberi
pinjaman
tertarik
dengan
informasi
keuangan
yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi
19
pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 5. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 6. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 7. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
20
Sedangkan pengguna laporan keuangan pemerintahan dalam SAP menurut International Federation of Accountants – Public Sector Committee (IFAC – PSC) dikelompokan sebagai berikut : 1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber,
ketaatan
terhadap
ketentuan-ketentuan
perundang-
undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 2. Rakyat. Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah. 3. Investor dan kreditur. Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah yang pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. 4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain. Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap
21
kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 5. Analis Ekonomi dan Keuangan Para analis Ekonomi dan Keuangan termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban yang diemban oleh suatu pelaporan sangat bervariasi karena makin banyak informasi yang dibutuhkan baik oleh para pengambil keputusan maupun rakyat sebagai pembayar pajak. Kebutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan berbeda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik.
2.1.2.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PSAK (2007 : 4), tujuan laporan keuangan adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.” Mardiasmo (2004 : 37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
22
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi,
sosial
dan
politik
serta
sebagai
bukti
pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship) 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Sedangkan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah
23
seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara : 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kas-nya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.
24
2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan memuat informasi keuangan suatu instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja instansi tersebut. Menurut Mc Leod (dalam Azhar Susanto (2008 : 38) suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri : 1. Akurat Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian akurasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda, apabila pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka data tersebut dianggap akurat. 2. Tepat Waktu Informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi. 3. Relevan Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi. 4. Lengkap Informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data fakturnya. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat beberapa karakterisktik kualitatif berdasarkan PSAK (2007 : 7) yaitu :
25
1. Dapat dipahami 2. Relevan 3. Meterialitas 4. Keandalan 5. Penyajian jujur 6. Substansi mengungguli bentuk 7. Netralitas 8. Pertimbangan sehat 9. Kelengkapan 10. Dapat dibandingkan Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
26
Informasi yang relevan adalah : •
Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
alat
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. •
Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
•
Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
•
Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
diungkapkan
dengan
jelas
agar
kekeliruan
dalam
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas
dari pengertian
yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
27
Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut : •
Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
•
Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak jauh berbeda.
•
Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
28
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.2.4 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Dalam PSAK ada beberapa kendala informasi yang relevan dan andal, yaitu : 1. Tepat waktu 2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 3. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif 4. Penyajian wajar Sedangkan dalam SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu :
29
1. Materialitas Walaupun idealnya
memuat segala informasi, laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat
yang
dihasilkan
informasi
seharusnya
melebihi
biaya
penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 3. Keseimbangan antara Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan agar mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.
Kepentingan
relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara
30
relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik
kualitatif
tersebut
merupakan
masalah
pertimbangan
profesional.
2.2
Kerangka Pemikiran Kompetensi bukanlah sebuah konsep yang baru. Di Amerika Serikat,
konsep kompetensi modern mulai diperkenalkan pada awal tahun 70-an. McClelland (dalam Nyoman Rudana,2006 : 6) mendefinisikan “Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik.” Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lebih sering lakukan, di situasi yang lebih banyak, dengan hasil yang lebih baik, daripada yang dilakukan para average performers. Menurut Surat Keputusan Kepala BKN Nomor : 43/KEP/2001 tentang standar kompetensi jabatan struktural, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Begitu pula pendapat Mustopadidjaja (2002) yang menyatakan bahwa kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional,
31
transparan dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dari beberapa definisi di atas Mustopadidjaja (2002) merumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi menurut Suprapto (2002 : 7) : Spesifikasi atau sesuatu yang dibakukan, memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Muins (2000 : 40) bahwa “Standar Kompetensi merupakan ukuran untuk memahami dan berkomunikasi dengan berbagai kultur dan erat kaitannya dengan profesionalisme”. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata (BKN,2001:10). Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan
32
daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan daerah (PP Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 : 2) Laporan keuangan dapat diartikan seperti yang dikemukakan oleh Deddi Nordiawan (2006 : 151) yaitu “Merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sesuatu entitas”. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan dari entitas yang lain. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Hal ini semua pada akhirnya menuntut kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 1. Relevan 2. Andal
33
3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kerja pemerintah dan unit kerja pemerintah. Laporan keuangan bagi pihak internal merupakan bentuk pertanggungjawaban internal. Sementara itu dilihat dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada para pemakai eksternal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Karena laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliable serta perlu dilengkapi dengan pengungkapan memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Menurut Anwar Nasution (dalam penyampaian ikhtisar akhir hasil pemeriksaan BPK untuk semester I/2008 kepada DPR di Jakarta) ketidaksiapan sumber daya manusia atau aparatur pemda dalam menyajikan laporan keuangan pemda berdasarkan peraturan yang berlaku mempengaruhi meningkatnya perolehan opini disclaimer pada saat ini, artinya dengan meningkatnya kompetensi aparatur, utamanya dalam keahlian pengelolaan keuangan negara akan memungkinkan adanya kesiapan dari aparatur pemda pada setiap satuan kerja untuk dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan, sehingga dengan adanya kompetensi aparatur ini akan meningkatkan kualitas laporan
34
keuangan satuan kerja yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan konsolidasi yang berkualitas. Peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun penelitian ini, yaitu : Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No.
Nama Peneliti
Iman 1 Abdurachman
2
Adrianus Fajar
Judul Penelitian Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta)
Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung
Tahun Penelitian
Alat Metodologi Penelitian
Hasil
32,9% 2009 (Pengaruh Positif) 78,3% 2010 (Pengaruh Positif)
Deskriptif analitik, penyebaran Kuesioner Deskriptif analitik, penyebaran Kuesioner
Dari pemaparan di atas berdasarkan pada teori-teori yang ada bahwa pemerintah daerah mengacu pada Surat Keputusan BKN No. 43/KEP/2001 sebagai standar kompetensi aparatur guna menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan SAP PP 71 Tahun 2010.
35
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
2.3
Hipotesis “Hipotesis adalah hasil berpikir deduktif dalam kerangka pemikiran yang
merupakan jawaban sementara dari permasalah penelitian yang biasanya dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik.” (Tim Dosen Akuntansi UPI, 2008 : 20) Dengan mengacu pada teori-teori dan permasalahan yang terjadi, maka hipotesis yang penulis ajukan untuk penelitian ini adalah ”Kompetensi Aparatur memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.
