BAB II KAJIAN PUSTAKA
1.1 Kajian Penelitian Sebelumnya yang Relevan Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya sudah banyak dilakukan.Hasil-hasil penelitian tersebut memiliki ciri dan objek kajian yang berbeda.Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Muharam(2011) skripsi dengan judul: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Ubanga Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BPD Desa Ubanga tersebut belum berjalan secara maksimal dalam menetapkan peraturan desa. Ada beberapa kendala yang mengakibatkan BPD desa ubanga tidak dapat mampu melaksanakan perannya dalam menetapkan peraturan desa diantaranya, 1) pendapat warga Desa Ubanga, kendala atau hambatan yang dihadapi biasanya dari masyarakat ada yang kurang setuji dengan penetapan peraturan desa dengan alasan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh BPD beserta kepala desa tidak mensejahterakan masyarakat ubanga secara keseluruhan, ketentuan peraturan yang dibuat untuk masyarakat secara otomatis semata-mata demi kesejahteraan masyarakat keseluruhan tanpa adanya diskriminasi sehingga tidak timbul kecurigaan ataupun kecemburuan social sesame masyarakat. 2) kendala yang dihadapi dalam menetapkan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dan BPD itu sendiri, dalam menetapkan peraturan desa berbeda pendapat tentang sepakat dan tidak sepakat aturan tersebut akan ditetapkan merupakan hal yang biasa dalam setiap rapat paripurna BPD bersama pemerintah desa tentang akan ditetapkannya peraturan tentang telah dirumuskan bersama,
adanya perbedaan pendapat antara BPD dengan pemerintah desa terkadang sulit untuk mendapatkan kesepakatan karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. 3) faktor pendidikan, minimnya tingkat pendidikan aparatur desa akan berdampak pada pelaksanaan ataupun pada penetapan peraturan desa, karena keterbatasan tingkat pendidikan para aparat pemerintah desa, bahkan lebih memperhatinkan lagi kadang-kadang bawahan (aparat) kurang memahami rancangan atau perumusan penetapan peraturan yang telah dibuat bahkan aparat desa yang ikut menyusun program tersebut tetapi hal-hal tertentu mereka nasih memerlukan intruksi yang jelas dari atasan, ini menandakan ketidak siapan mental intelektual aparat desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan didesa. Belya (2008) skripsi dengan judul: Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Wonosari Kecamatan Tutur-Nongkojajar Kabupaten Pasuruan). Berdasarkan hasil penelitian bahwa BPD Wonosari kecematan Tututur-Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan-kegiatan yang menggambarkan optimalisasi fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD)dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa.Kegiatan-kegiatan tersebut di mulai dari tahap optimalisasi fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ini dilakukan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan antara lain,ikut serta dalam kegiatan keagamaan,pendampingan kegiatan kepemudaan serta kunjungan persuasif ke wilayah dusun,hasil dari kegiatan tersebut dijadikan sarana menampung aspirasi yang kemudian dikelola dalam suatu draft yang di sebut dengan pengolahan proyek Aspirasi Masyarakat (Pro aspira) Desa Wonosari Tahun 2008. Sarana sarana penyalur aspirasi yang efektif dilakukan oleh BPD Wonosari adalah melalui pembuatan peraturan desa yang didasarkan pada aspirasi yang masuk
dalam Pro Aspira Desa Wonosari Tahun 2008.Peraturan desa tersebut ditetapkan bersama Kepala Desa. Guna peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam setiap program pembangunan,BPD Wonosari membuat suatu peraturan desa yang dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang ada di Desa Wonosari.Program pembangunan yang dicanangkan oleh Desa Wonosari adalah program pembentukan kawasan Desa wisata. Dalam hal ini BPD Wonosari membuat suatu perencanaan strategi Blok dan plot Desa Wisata, sebagai perwujudan program pembangunan Desa wisata yang sedang dicanangkan oleh Desa Wonosari. Dalam pelaksanaankegiatan tersebut,BPD Wonosari berkerjasama dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa. Hasil yang dapat dilihat sebagai gambaran peningkatan partisipasi masyarakat di deasa Wonosari adalah terwujudnya lembaga Desa wisata yang keanggotaanya terdiri dari masyarakat desa,serta adanya panitia pelaksana pembangunan proyek pembangunan kios pertokoan sebagai pengembangan pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa Wonosari dan salah satu langkah perwujudan pembentukan kawasan desa wisata diDesa Wonosari.kepanitiaan ini juga beranggotakan masyarat desa Wonosari sendiri sesuai dengan peraturan desa yang telah disahkan.sehingga dapat disimpulan optimalisasi Fungsi Wonosari telah menunjukan hasil yang bermanfaat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat desa,terbukti bahwa masyarat desa telah ditempatkan sebagai subjek dalam pembanguan desa. Temuan yang telah didapatkan penulis selama penelitian berlangsung,sebagai factor kendala yang dihadapi oleh BPD Wonosari dalam meningkatan partisipasi masyarakat desa adalah masih kurangnya pembinaan teknis dari pemerintahan diatasnya yaitu kecamatan maupun kabupaten.berdasarkan alasan tersebut penulis memberikan satu rekomendasi terhadap BPD
Wonosari guna menunjang perbaikan kinerja atau optimalisasi fungsi BPD Wonosari.ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan jaringan kerjasama antara desa untuk memperkuat jaringan komunikasi antar badan permusyarawatan Desa (BPD), serta dapat dijadikan perbandingan dan bahan masukan terhadap optimalisasi BPD Wonosari. Selanjutnya Prayitno (2006) skripsi dengan judul: Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2004-2005). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyarawatan desa (BPD) desa jamasih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 telah menjalankan perannya dengan optimal.dari hasil jawaban kuesioner yang dipadukan denagn wawancara serta dari dokumen-dokumen yang ada diperoleh keterangan bahwa optimalisasi BPD dalam penetapan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa telah berjalan dengan baik,serta kurun waktu ini BPD telah menetapkan 2 perdes No. 154/01 tahun 2004 dan perdes no.154/02 tahun 2005, begitu juga dengan penampungan dan penyerapan ispirasi dari masyarakat berjalan dengan baik pula dimana BPD pernah mengadakan forum diskusi dan Tanya jawab antara warga dan anggota BPD yang diadakan oleh BPD pada bulan maret 2004, sedangkan dalam menjalankan peranya dalam perumusan dan dan penetapan APBDes bersama kepalaa desa BPD telah bias merubah kebijakan dari pemerintah desa dengan adanya perubahan dalam APBDes tahun 2005 dimana pengeluaran pembangunan yang biasanya lebih kecil dari pengeluaran rutin,dalam APBDes tahun pengeluaran pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin. Beberapa hal penting kaitannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) para peneliti sebelumnya mengungkapkan peran penting dari Badan Permusyawaratan Desa, 2) subjek penelitian sebelumnya tertuju pada optimalisasi
pengurus BPD sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian adalah bukan hanya pengurus BPD, namun juga Pemerintah Desa dan masyarakat, 3) penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa anggota BPD perlu diberdayakan seperti bantuan studi demi memperdalam keilmuan mengenai BPD, sementara dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan konsep baru berkenaan dengan teori peranan BPD yang merupakan rangkain dari tujuan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penulis dalam penelitian ini menunjukkan spesifikasi tersendiri, sehingga hal inilah yang menunjukan organilitas penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. 1.2 Pengertian Organisasi Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang di maksud dengan organisasi. Schein (dalam Muhammad : 23)mengatakan bahwa:“organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab”. Selanjutnya Kochkler (dalam Muhammad : 23-24) mengatakan bahwa:“organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu”. Lain lagi dengan pendapat Wright (dalam Muhammad : 24) dia mengatakan bahwa:“organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang di koordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama”. Walaupun ketiga pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatannya berbeda-beda perumusannya tapi ada tiga hal yang sama-sama dikemukakan yaitu: “organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum” (Muhammad : 2009).
Selain itu menurut Drs. Ig. Wursanto bahwa pengertian organisasi tebagi atas dua yaitu organisasi dalam arti statis
yang berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak
bergerak/diam, melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak/diam berarti melihat organisasi itu yang seperti tergambar dalam bagan (organogram) yang beraneka ragam. Dan organisasi dalam arti dinamis yang berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis berarti memanndang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya.Isi dari pada organisasi ialah sekolompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam arti dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada didalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapain tujuan yang hendak di capai (Wursanto : 2003,2005). 2.2.1. Macam-Macam Organisasi a. Organisasidari Segi Jumlah Pucuk Pimpinan. Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak.Organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan organisasi itu ada ditangan satu orang.Dalam bidang pemerintahan misalnya Presiden, Menteri, Direktur, Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah.Sedangkan organisasi dalam bentuk jamak apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut ada ditangan beberapa orang.Beberapa orang pimpinan tersebut merupakan suatu kesatuan pimpinan itu ada bermacam-macam, trgantung dari jenis kegiatan atau fungsi organisasi atau lembaga tersebu, misalnya presidium (presidium kabinet ampera), Dewan pimpinan pusat, Dewan pimpinan daerah, Direksi, Direktorium.
•
Organisasi dari segi keresmian. Menurut keresmiannya, organisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu organisasi formal
dan organisasi informal.Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas.Struktur menunjukkan suatu aliran hubungan yang menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab.Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan, dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau secara tidak sadar, dimana kapan seseorang menjadi anggota sulit ditentukan.Dalam organisasi informal tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi. Biasanya organisasi informal bersifat sementara karena pembentukkannya tidak didasarkan atas rencana yang matang dan jelas (Wursanto : 2003,2005). 1.2.2
Fungsi Organisasi
Organisasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah memenuhi kebutuhan pokok organisasi, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, memproduksi hasil produksi dan mempengaruhi orang. •
Memenuhi Kebutuhan Pokok Organisasi Setiap organisasi mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka
kelangsungan hidup organisasi tersebut. Misalnya semua organisasi cenderung memerlukan gedung sebagai tempat beroperasinya organisasi, uang atau modal untuk biaya pekerjaan dan penyediaan bahan mentah atau fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan, format-format dan tempat penyimpanannya, petunjuk-petunjuk dan materi tertulis yang berkenaan dengan aturan-
aturan dan Undang-Undang dari organisasi. Lebih-lebih lagi kalau organisasi tersebut lebih kompleks dan banyak kebutuhan organisasi yang perlu dipenuhinya. •
Mengembangkan Tugas dan Tanggung Jawab Keanyakan organisasi berkerja dengan bermacam-macam standar etis tertentu.Ini berarti
bahwa organisasi hidup harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun standar masyarakat dimana organisasi itu berada. Standar ini memberikan organisasi satu set tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota organisasi, baik itu dalam hubungannya dengan produk yang mereka buat maupun tidak. •
Memproduksi Barang atau Orang Fungsi utama dari organisasi adalah memproduksi barang atau orang sesuai dengan jenis
organisasinya.Semua organisasi mempunyai produknya masing-masing.Misalnya organisasi pendidikan guru produksinya adalah calon-calon guru.Tekstil hasil produksinya mungkin bermacam-macam jenis dan coraknya.efektifitas proses produksi banyak tergantung kepada ketepatan informasi. Orang-orang dalam organisasi harus mendapatkan dan mengirimkan informasi kepada bagian-bagian yang memerlukannyasehingga aktivitas organisasi berjalan lancar. Penyampain dan pemeliharaan informasi memerlukan proses komunikasi. Oleh karena itu informasi juga tergantung kepada keterampilan berkomunikasi. •
Mempengaruhi dan Dipengaruhi Orang Sesungguhnya organisasi digerakkan oleh orang, orang yang membimbing, mengelola,
mengarahkan dan menyebabkan pertumbuhan organisasi.Orang-orang yang memberikan ide-ide baru, program baru dan arah yang baru. Orang sebagai anggota organisasi maupun sebagai pemakai jasa organisasi dipengaruhi oleh oraganisasi.Kebanyakan dari orang dewasa menghabiskan waktu kerjanya kira-kira 50-60%
dalam organisasi sebagai anggota organisasi (Hunt, 1979). Dalam kondisi yang normal orang akan cenderung mengambil karakteristik tertentu dari organisasi dimana dia berkerja. Sebaliknya organisasi juga dipengaruhi oleh orang. Suksesnya suatu organisasi tergantung kepada kemampuan dan kualitas anggotanya dalam melakukan aktivitas organisasi (Muhammad : 2009). 2.3 Otonomi Desa Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh srta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerinyah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawaratn Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa
serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan prakara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Widjaja : 2010). 2.4 Pemerintahan Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” dan menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan
atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemeritahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: •
Ada dua pihak yang terlibat
•
Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
•
Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat
•
Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan Hubungan ini dapat dilihat dari gejalah pemerintahan yang terjadi dan atau peristiwa
pemerintahan. Kalau peristiwa pemerintahan hanya berlaku sekali lalu contohnya adalah proklamasi (karena pengulangan kembali proklamasi berarti terbentuknya negara baru) sedangkan kalau berulang kali (banyak kali) contohnya adalah pemilihan umum, walaupun pemerintah berganti ganti dalam berbagai revolusi tetapi negara dapat tetap sama. Menurut Robert Mac Iver (1960 : 5) “Government is the organization of men under authority how man can be govern”.Yang maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa di perintah. Jadi bagi Mac Iver pemerintahan adalah sebuah ilmu tantang bagaimana manusia-manusia dapat di perintah (a science of how man are governed). Pakar pemerintahan lainnya yaitu strong (dalam Suradinata 2002 : 13), mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamain dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar, yang pertama harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan angkata perang, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dalam arti membuat Undang-Undang, dan yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai
kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapain tujuan Negara. Dari pengertian pemerintahan yang telah dikemukakan diatas, pemerintahan dalam konteks BPD adalah merupakan pemerintahan yang memerintah serta diperintah dalam hal penyaluran aspirasi dari masyarakat. 2.4.1
Pemerintahan Dalam Arti Luas dan Sempit
2.4.1.1 Pemerintahan Dalam Arti luas Pemerintahan dalam arti luas pemerintah ang mencakup aparatur Negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan Negara yang melaksanakan berbagai kegiatan demi tujuan Negara. Ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pemerintahan daam arti yang luas, yaitu terdiri: Montesquieu bahwa pemerintahan dalam “arti luas adalah menurut ajaran trias politica yang meliputi tiga kekuasaan yakni pembentukan Undang-Undang, pelaksanaan, peradilan”. Van vollenhoven mengatakan bahwa pemerintahan dalam “arti luas yang dalam bahasa belanda disebut bewindvoering atau regeren yang meliputi membuat peraturan (regel-geven), pemerintah/pelaksana
(bestuur),
peradilan
(rechtspraak),
polisi
(politie)”.
(widyawatiboediningsih.dosen.narotama.ac.id) Menurut A.M.Doner mengadakan pembagian berdasarkan ilmu administrasi , pemerintahan dalam arti luas itu meiputi badan-badan pemerintahan dipusat, yang menentukkan haluan negara dan instansi-instansi yang melaksanakan keputusa badan tersebut diatas. 2.4.1.2 Pemerintahan Dalam Arti Sempit Pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijaka tersendiri untuk mengeloloh, mamanage, serta mengatur jalannya suatu system
pemerintahan.Kalau kita melihat hubungannya dengan trias politica, maka yang dimaksud dengan pemerintahan dalam “arti sempit ialah hanya badan pelaksana (eksekutif bestuur) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian”. Sedangkan menurut van poelje, yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah: “ sebagai organ/ badan/ alat perlengkapan Negara/ yan diserahi pemerintahan (government/ bestuur) (muslimpoliticians.blogspot.com). 2.5 Pemerintahan Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.
Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah
menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang meliliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik.
Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampungkampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”. Menurut Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat dkk (2005:271) mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif, gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999) pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain. Pengertian desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah camat “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat
setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula.Bahwa dalam upaya mewujudkan palaksanaan demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa. 2.6 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pasal 29 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya , masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatn berikutnya, jumlah anggota BPD berjumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang maksimal 11 (sebelas) orang, berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa, peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusa bupati/walikota, sebelum memangku jabatannya anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati/walikota, pimpinan BPD terdiri dari ketua 1 (satu) orang, wakil ketua 1 (satu) orang, sekertari 1 (satu) orang.yang dipilih oleh anggota BPD secara langsung. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping mejalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari
masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut : 1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. 2. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa. 3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa. 4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat. Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti : 1. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum; 2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat. 3. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desatidak bertentang dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;
4. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilh lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. 2. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. 3. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang. 4. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.
5. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. BPD
sebagai
wahana
untuk
melaksanakan
demokrasi
berdasarkan
Pancasila
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Menurut Soemartono (2006:45) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan anatara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) : 1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra; 2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai; 3. Adanya prinsip saling menghormati; 4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang yaitu membahas rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD.
•
Hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Disamping menjalankan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
mempunyai hak dan kewajiban yang meliputi: 1)Meminta keterangan kepada kepala desa, 2)Menyatakan pendapat. Kemudian berdasarkan pada fungsinya Anggta BPD mempunyai hak antara lain:a) Mengajukan rancangan peraturan desa, b)Mengajukan pertanyaan, c) Menyampaikan usul dan pendapat, d) Memilih dan dipilih, dan e) Memperoleh tunjangan. Disisi lain Anggota BPD mempunyai kewajiban diantaraya: a) Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segalah perundangundangan, b) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa, c) Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, d) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, e) Memproses pemilihan kepala desa (membentuk panitia pemilihan kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati/walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih), f) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, g) Menghormati nilainilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakat (Soemantri : 2011) •
Rapat Badan Permusyawaratan Desa Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman), Rapat BPD dinyatakan sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi denga notulen rapat yang dibuat oleh sekertaris BPD. •
Kedudukan keuangan Badan Permusyawaratan Desa Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan
desa, yang ditetapkan dalam APBDesa.Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa, yang dikelolah oleh sekertaris BPD, dan ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. •
Larangan Badan Permusyawaratan Desa Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa
dan perangkat desa. Pimpinan dan anggota BPD dilarang: a) Sebagai pelaksana proyek desa, b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain, c) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, d) Menyalahgunakan wewenang, dan e) Melanggar sumpah/janji jabatan. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa menyalurkan aspirasi masyarakat
bersama kepala desa,menampung dan
dan disamping itu BPD mempunyai fungsi
mengawasi
pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerinta desa (Soemantri,2011:45).
2.6.1
Peran Badan Permusyawaratan Desa
Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak orang tau, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa inggrisnya, memang di ambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan : actor’s part; one’s task or function. Yang berarti; tugas seseorang istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada pemain makyong,perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) suatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Karena itulah ada yang disebut dengan role expection. Harapan mengenai peran The New Oxford Illustrated Dictionari, (Oxford University Press, 1982). Departemen Pendidikan Nasional, kamus besar bahasa indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan /posisi tersebut. Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, (2002;243) adalah :“Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.” Selain itu, Konsep tentang peran (role) menurut Komaruddin (1994;768) dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut :
a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. d. Fungsi yang diharapkan atau menjadi karakteristik yang ada padanya. e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain. Menurut Beck, William dan Rawlin (dalam Soekanto, 1986:293) pegertian peran adalah cara individu memandang dirinya secara utuh meliputi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa peran dalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisis tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapakan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam kelompok sosial.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal diatas sesuai dengan penjelasan pada pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa : “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari
pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”.
Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunya fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengankatan dan pemberhentian Kepala Desa.
2.6.2 Visi dan Misi BPD Desa Matabulu 1. Visi Meningkatkan pengawasan disegala bidang dalam pelaksanaan pemeritahan desa 2. Misi Meningkatkan mitra kerja bersama pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang.
