9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di berbagai daerah dan beberapa penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Penelitian pertama, dilakukan Melati Megarista Ayuninastiti (2013) dari jurusan ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, memaparkan tentang kinerja Ombudsman dalam penelitiannya yang berjudul “Fungsi Ombudsman untuk Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Daerah” studi kasusnya di Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Ombudsman khususnya pada Perwakilan Daerah istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah, menganalisa apakah dengan keberadaan Ombudsman di Daerah terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi lapangan, studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisa yang dipergunakan ialah teknik analisa kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ialah berfungsi atau tidaknya Ombudsman tergantung dari pelaksanaan
10
penyelesaian dan saran yang diberikan Ombudsman kepada instansi terlapor. Ombudsman dapat berfungsi optimal ketika laporan yang diterima dapat diselesaikan dan saran yang diberikan kepada instansi terlapor dapat dilaksanakan serta diterapkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan Ayuninastiti (2013) di Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah memiliki kesamaan dalam meneliti fungsi Ombudsman dan Pelayanan Publik di Daerah namun yang membedakan dalam penelitian ini dengan tulisan yang dibuat oleh peneliti yakni berada pada lokasi penelitian, serta mengetahui peran Lembaga Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yang dilaksanakan di Daerah. Penelitian kedua, dilakukan Noor Sheila (2014) Mahasiswa jurusan Administrasi Negara Universitas Mulawarman, dengan mengambil penelitian yang berjudul “Peran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian tugas-tugas pokok Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan kendala-kendala yang dihadapi Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan
11
penyelenggaraan Pelayanan Publik. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Asisten Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat dan instansi yang pernah melakukan kerjasama dengan Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah menjalankan tugas yang telah ditetapkan, namun masih kekurangan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi tentang peran perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masih banyak masyarakat Kalimantan Timur yang belum mengetahui peran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan penulis pada lingkup pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun perbedaan pada penelitian ini dengan tulisan peneliti adalah lokasi penelitian. Penelitian ketiga, dilakukan Kusroh Lailiyah (2013) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012”.
12
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta mengurangi berbagai praktek maladministrasi yang kerap terjadi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, dengan mengidentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat dan data-data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dilapangan dengan sumber data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan lembaga Ombudsman sangat membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan lembaga Ombudsman derah sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu peran lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang, sehingga tercipta clean and good governance. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan penulis pada lingkup pelaksanaan peran Ombudsman. Perbedaan pada penelitian ini dengan tulisan peneliti adalah lokasi penelitian yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pendidikan yang belokasi di Kota Denpasar. Penelitian keempat, dilakukan Anrie Wiryawan (2014) jurusan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan
13
penelitian Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi
Kalimantan
Tengah
Terhadap
Aparatur
Pemerintah
Sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik Dikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, mengetahui hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu hukum. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan sumber data dilapangan serta studi pustaka. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap aparatur Pemerintah mengenai pelayanan publik di Kota Palangka Raya sebagian besar masih berdasarkan pada informasi yang berasal dari laporan masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik di Kota Palangka Raya adalah hambatan dari segi peraturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta letak geografis. Upaya untuk mengatasinya yaitu : pertama, Hambatan dari segi peraturan, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang dikeluarkannya kepada aparatur Pemerintah dan berkoordinasi dengan atasan dari aparatur Pemerintah agar dapat melaksanakan rekomendasi. Kedua, Hambatan dari segi
14
sumber daya manusia, Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dan berkoordinasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya manusia. Ketiga, Hambatan dari segi sarana dan prasarana, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Keempat, Hambatan dari segi geografis, dalam mengatasi hambatan dari segi georafis Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berencana membuat kantor perwakilan di Daerah dan menggunakan alat komunikasi yang ada di Ombudsman Daerah, sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan tulisan yaitu pada pelaksanaan pengawasan Ombudsman. Perbedaan pada penelitian ini dengan tulisan peneliti adalah menganalisa pelaksanaan pengawasan Ombudsman dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan. 2.2 2.2.1
Kerangka Konseptual Konsep Peran Ombudsman Republik Indonesia Peran berarti laku atau bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia
peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk, 2007: 854) Sedangkan makna peran terkait Status, Kedudukan serta Peran dalam masyarakat, dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran muncul dari kalangan pemain drama atau teater zaman yunani kuno
15
(romawi). Dalam hal ini, peran berarti sebuah pembawaan karakter oleh seorang aktor dalam mementaskan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial, yang berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Sementara itu pengertian Ombudsman menurut Roy Gregory, dalam kamus Swedia antara lain : agents, proxy, deputy atau authorized representative. Istilahistilah tersebut menurut Roy Gregory dengan jelas menunjuk pada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk menangani permasalahan-permasalahan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya. Sementara itu, menurut Roy Gregory, didalam berbagai kamus bahasa inggris, kata tersebut diterjemahkan sebagai berikut : “An official appointed to investigate complaints against public bodies, government. Departments or their servants and employees, who acts as independent referee, without power of sanction or appeal, between individual citizens and their governments and its administration.” Menurut R.M. Surachman dan Antonius Sujata, dalam bahasa Swedia, arti “ombud” sebenarnya ialah “wakil” sah seseorang. Pengertian istilah Ombudsman diatas, senada dengan yang di kemukakan
oleh Paulus Effendi Lotolung.
Menurutnya istilah Ombudsman itu berarti wakil atau kuasa yang diserahi kepercayaan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen yang diberi kewenangan untuk klarifikasi dan monitoring terhadap laporan atau pengaduan
16
dari
masyarakat
mengenai
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
khususnya
pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti yang tertuang pada UU Nomor 37 Tahun 2008 pasal 1 yaitu Ombudsman ialah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali ialah menjadi perwakilan dari Ombudsman republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Ombudsman Pusat. Pengawasan oleh Ombudsman Provinsi Bali bertujuan memberikan perlindungan hukum dan hak-hak masyarakat Provinsi Bali dalam menerima pelayanan publik dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan kepatutan dan peraturan yang berlaku. Robert J. Mokler (1972: 2) mengemukan definisi tentang pengawasan yaitu : “Management control is a sistematic effort to set performance standards with planning objectives, to design information feedback sistems, to compare actual performance with these predetermined standards, to determine whether there are any deviations and to measure their significance, and to take any action required to assure that all corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”
17
Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan
apakah
terdapat
penyimpangan
dan
mengukur
signifikansi
penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengawasan ialah serangkaian usaha yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berjalan kearah tujuan yang di rencanakan. Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan merupakan Kegiatan yang dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan
diadakannya
pengawasan
terutama
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan wewenang oleh pejabat Pemerintah telah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberiannya, mengetahui apakah pelaksanaan wewenang oleh pejabat Pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, mengetahui kemungkinan adanya kendala-kendala, kelemahan serta kesulitan terkait pelaksanaan wewenang yang telah diberikan kepada pejabat sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan penyimpangan,
18
untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dari kemungkinan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur Pemerintah, serta menghindari terjadinya perbuatan Pemerintah yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Karakteristik pengawasan yang efektif dijelaskan bahwa pengawasan yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik (Siswanto, 2005:149) sebagai berikut : 1.
Akurat (Accurate) Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidak akuratan data dari suatu sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan.
2.
Tepat Waktu (Timely) Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan.
3.
Objektif dan Komprehensif (Objective and Comprehensible) Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan kebingungan untuk diterapkan.
19
4.
Dipusatkan pada Tempat Pengawasan Strategis (Focused on Strategic Control Points) Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan standar, dan kemungkinan menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat yang tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin.
5.
Secara Ekonomi Realistik (Economically Realistic) Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.
6.
Secara Organisasi Realistik (Organizationally Realistic) Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapai dan imbalan yang akan menyusul kemudian.
7.
Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (Coordinated with the Organization’s Work Flow) Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi.
20
Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya. 8.
Fleksibel (Flexible) Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru.
9.
Preskriptif dan Operasional (Prescriptive and Operational) Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika tiba pada pihak
yang
bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan. 10. Diterima Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization Members) Agar sistem pengawasan dapat diterima Oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apabila dikaitkan dengan pelayanan publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis dari pengawasan yang dapat ditinjau dari 3 segi (Galang Asmara, 2011: 133) yaitu : Pertama, Ditinjau dari segi institusi atau Lembaga yang melakukan pengawasan.
21
Berdasarkan tinjauan ini jenis pengawasan dibedakan menjadi 2 yaitu Pengawasan internal dan Pengawasan ekternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi atau Pemerintahan itu sendiri. Pengawasan internal ini dipilah menjadi pengawasan internal melalui sistem pengawasan yang terdapat dalam instansi dan pengawasan internal melalui lembagalembaga pengawas. Pengawasan ekternal merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang berada diluar organisasi atau birokrasi Pemerintah. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini termasuk lembaga pengawasan yang bersifat ekternal, yang merupakan lembaga independen yang tidak dapat mendapat campur tangan dari Pemerintah Daerah. Jenis pengawasan Kedua, ditinjau dari segi objek yang diawasi, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pemimpin atau pihak pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung ditempat pekerjaan terhadap objek yang diawasi. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Ombudsman ialah melalui datang langsung melakukan inspeksi mendadak dan terjadwal ke instansi-instansi terkait. Sementara itu, Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan tanpa terjun langsung di lapangan. Pengawasan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan atas laporan-laporan yang diterima dari masyarakat atau Institusi Pers, secara tertulis maupun lisan. Dalam menjalankan pengawasan tidak langsung, Ombudsman melaksanakannya dengan cara menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan pemberitaan media massa.
22
Ketiga, jenis pengawasan yang ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, dapat dibedakan mejadi 2 yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan atau sebelum dikeluarkannya kebijakan Pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh Ombudsman untuk mencegah terjadinya praktek-praktek penyimpangan dalam penyelenggaraan
Pelayanan
Publik.
Sedangkan,
Pengawasan
represif
ialah
pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan atau setelah peraturan atau ketetapan Pemerintah dikeluarkan. Pengawasan ini dilakukan, apabila telah terjadi penyimpangan dalam instansi tersebut, sehingga perlu tetap dipantau agar penyimpangan tidak terjadi kembali. 2.2.2
Konsep Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Pelayanan Publik adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara serta penduduk terkait barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009). Sementara itu pengertian pendidikan ialah proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pelayanan publik bidang pendidikan ialah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terkait dalam penyedian jasa
23
pembelajaran bagi peserta didik secara aktif terencana untuk memperoleh pengetahuan umum, mengembangkan kekuatan penalaran dan penilaian, dan umumnya mempersiapkan diri sendiri atau orang lain secara intelektual untuk kehidupan dewasa. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan publik kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintahan sebagai abdi masyarakat. Dalam Pelayanan Publik bidang pendidikan terdapat dua hal yang begitu penting pelaksanaannya yaitu terkait Ujian Nasional (UN) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Hari Setiadi, Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar, Ujian Nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Berdasarkan pendapat tersebut tentang Ujian Nasional maka dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan yang bertujuan sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional. Sementara itu, Pengertian Penerimaan Peserta Didik (PPDB) adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
24
Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Keputusan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Aparatur
Negara
Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut; 1. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; 2. Kejelasan: yang meliputi (1) Persyaratan teknis dan adminsitratif pelayanan publik; (2) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; (3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran; 3. Kepastian waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 4. Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah; 5. Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum; 6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan Penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; 7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja: peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (teletematika);
25
8. Kemudahan Akses: Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi; 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan: Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; 2.3
Landasan Teori
2.3.1
Teori Organisasi Organisasi adalah sistem dari kegiatan manusia yang bekerjasama (An
organization is a system of cooperative human activities). Atchison dan Witson W. Hill (1978:43), dalam bukunya “Management Today”, menegaskan, “Organisasi adalah sistem yang dipolakan orang untuk melaksanakan tujuan atau untuk mencapai sasaran (Organizations are sistems that are designed by people to accomplish some purpose ot to achieve some goal). Definisi tersebut hampir sama maknanya dengan definisi Everett M. Rogerts dan Rekha Agarwala-Rogers (1976: 3) dalam bukunya ”Communication in Organizations”, bahwa organisasi adalah “sistem yang mapan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian kerja” (a stable sistem of individuals who work together to achieve, through a hierarchy of ranks and division of labor, common goals (Effendy, 1993 : 2). Dari beberapa pendapat tokoh diatas, penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang membentuk kerjasama dalam satu wadah
26
untuk mencapai visi, misi dan tujuan bersama secara efektif dan efisien. Jika didukung oleh adanya kerjasama, satu tekad dan tujuan, perencanaan, pembagian tugas, pelaksaan bahkan pengawasan, tujuan mereka dalam organisasi dapat terwujud secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memenuhi beberapa prinsip umum, antara lain : a. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat didalamnya. b. Organisasi harus memiliki pimpinan yang mampu mengarahkan para anggotanya dan delegasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan dan kemampuan mereka. c. Organisasi memiliki struktur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga batasan wewenang pekerjaan antarpersonal menjadi jelas Sedang untuk fungsi dari organisasi itu sendiri yaitu sebagai berikut : (1) Menetapkan bidang-bidang kerja, metode dan alat yang dibutuhkan, serta personal yang dibutuhkan. (2)
Membina hubungan antara personal
yang terlibat,
tanggungjawab, wewenang, hak dan kewajiban mereka sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi. 2.3.2
Teori Manajemen Publik Manajemen Publik seringkali diidentikan dengan manajemen instansi
Pemerintah. Menurut Overman (Dalam Keban, 2004) mengatakan bahwa manajemen publik ialah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan
27
controlling di satu sisi sedangkan disisi lain adalah sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Selain itu, Shafritz, Hyde dan Ott (1977) menyatakan bahwa manajemen publik merupakan proses menggerakan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sesuai dengan perintah kebijakan publik. Manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang dalam administrasi publik yang tumpang tindih. Kebijakan publik menjadi landasan pemikiran yang mengatur standar operasional pelayanan. Sedangkan manajemen publik menjadi penggerak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam proses pelayanan sesuai dengan ketentuan kebijakan. Dengan adanya manajemen publik, Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang professional, punya rasionalisasi dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai perencanaan dan melakukan kontrol yang efektif serta sistem keuangan dan penganggaran yang baik dan transparan, sekaligus mempunyai sumber daya manusia yang produktif dan siap bekerja dengan keahlian yang diperlukan. Masalah-masalah dalam manajemen publik (Muluk, 2009) ialah : a. Pengaruh budaya lama (budaya feodal) Dalam mengadopsi sistem manajemen publik, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekkannya. Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, keluarga, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis
28
keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri, dan masih banyak contoh yang lainnya. b. Politisasi Pemerintah Daerah Pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian Kepala Daerah, maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada, tanpa alasan yang jelas hampir semua pejabat diganti, dengan alasan menempatkan orang yang loyal, dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan. Kemudian bisa di pastikan ada kesepakatan-kesepakatan politik antara kepala daerah terpilih dengan partai yang mencalonkannya, minimal pada pembagian proyek-proyek daerah.
29
2.4
Kerangka Pemikiran
UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia UU No. 25 Tanun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Banyaknya Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Pendidikan
Penyelengaraan Pelayanan Pendidikan yang masih kurang transparan.
Pemerintah
Fungsi, Tugas dan Wewenang Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali
Pelaksanaan Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam pengawasan penyelengaraan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
Kode Etik
Struktural Fungsional Pengawasan Pertanggung Jawaban Efektivitas Pengawasan
Kesimpulan dan Saran Gambar 2.1 Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan
