Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kunjungan Kerja .......................................................................... 2 B. Alasan Pemilihan Inggris sebagai Negara Tujuan Kunjungan Kerja …………………. 4 C. Ruang Lingkup Materi/Data yang Diperlukan ...................................................... 5 D. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja dan Institusi yang Dikunjungi …………….. 5 E. Anggota Delegasi .................................................................................................. 5
BAB II HASIL PERTEMUAN DENGAN INSTITUSI A. Pertemuan dengan National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU) ……..
7
B. Pertemuan dengan Financial Intelligence Unit, Serious Organised Crime Agency 14 C. Pertemuan dengan HM Treasury ........................................................................... 18 D. Pertemuan dengan Financial Services Authority (FSA) ……………………………………… 20
BAB III ANALISIS TERKAIT SUBSTANSI RUU A. Konstelasi peraturan perundang-undangan anti pendanaan terorisme di Inggris 23 B. Penetapan daftar terduga teroris dan organisasi teroris …………………………………… 24 C. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan ............................. 24 D. Mekanisme pembekuan terhadap dana dan harta kekayaan ……………….…………… 25
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………….…………………………………………….. 27
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kunjungan Kerja Berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk pelaksanaan tujuan nasional ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman aksi terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar yaitu hak hidup. Kejahatan terorisme bersifat lintas batas negara dan mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemberantasan tindak terorisme dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada 4 April 2003. Salah satu aspek utama dalam setiap aksi terorisme adalah pendanaan kegiatan terorisme. Dalam pelaksanaan suatu aksi terorisme, dana sangat dibutuhkan antara lain untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, serta untuk merancang dan melaksanakan operasi. Oleh karena itu upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan berhasil tanpa pemberantasan pendanaannya. Indonesia juga telah meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) pada 5 April 2006. Ratifikasi Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 (dua belas) Konvensi Internasional mengenai terorisme. Hampir seluruh negara di dunia, terutama negara maju telah menerapkan legislasi anti pendanaan terorisme di negaranya. Di tingkat internasional, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penerapan regulasi Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing Terrorism (CFT). Berkaitan dengan pelaksanaan Anti Money Laundering dan Counter Financing Terrorism di Indonesia, FATF dalam Public Statement 22 June 2012 menyatakan: Indonesia is continuing to improve its AML/CFT regime since the enactment of its AML legislation in 2010 and by introducing CFT legislation in Parliament for committee discussion. However, despite Indonesia’s high-level political commitment to work with 2
the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Indonesia has not made sufficient progress in implementing its action plan, and certain strategic AML/CFT deficiencies remain. Indonesia should continue to work on implementing its action plan to address these deficiencies, including by: (1) adequately criminalising terrorist financing; (2) establishing and implementing adequate procedures to identify and freeze terrorist assets; and (3) amending and implementing laws or other instruments to fully implement the 1999 International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism. The FATF encourages Indonesia to address its remaining deficiencies and continue the process of implementing its action plan.1 Di Indonesia, peratifikasian suatu konvensi internasional atau perjanjian internasional tidak serta merta memberlakukan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut menjadi hukum nasional. Suatu perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara yang terikat terhadap perjanjian internasional. Untuk memberlakukan ketentuan dalam suatu perjanjian internasional menjadi hukum nasional, perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi. Demikian pula untuk memberlakukan ketentuan dalam Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam hukum nasional maka Pemerintah perlu membentuk suatu undang-undang yang spesifik mengatur mengenai pemberantasan pendanaan terorisme. Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang merupakan usul inisiatif Pemerintah terdapat dalam Program Legislatif Nasional DPR Tahun 2009-2014 dan merupakan Prolegnas Prioritas pada tahun 2012. RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diajukan oleh Pemerintah terdiri atas 12 (dua belas) bab dan 47 (empat puluh tujuh) pasal, yaitu: BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup BAB III Tindak Pidana Pendanaan Terorisme BAB IV Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TP Pendanaan Terorisme: BAB V Pencegahan Bagian 1 Umum Bagian 2 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagian 3 Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Bagian 4 Pengawasan Pengiriman Uang sistem transfer/sistem lainnya BAB VI Pemblokiran BAB VII Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris Yang Dikeluarkan OlehPem. 1
FATF Public Statement-22 June 2012, http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnoncooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement-22june2012.html, diakses 25 September 2012.
3
BAB X Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan BAB IX Kerjasama BAB X Ketentuan Peralihan BAB XII Ketentuan Penutup Dalam Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang disampaikan Pemerintah pada Rapat Kerja di DPR tanggal 14 Juni 2012 terdapat beberapa substansi krusial dalam RUU yang memerlukan perhatian bersama antara lain mengenai: 1. ruang lingkup berlakunya RUU ini; 2. kriminalisasi terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pendanaan terorisme; 3. konsep pencegahan dan pemblokiran aliran dana terorisme; 4. daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah; 5. penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan 6. kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dalam rangka membahas permasalahan yang dikemukakan di atas, Pansus telah melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi pemerintah PPATK, BNPT, Bank Indonesia, Bareskrim Polri, BIN, Kemenlu, PGI, Walubi, dan Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG). Selain itu Pansus juga melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam negeri yaitu di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Mengingat kegiatan terorisme yang tidak hanya berada pada level domestik namun juga melintasi batas negara maka Pansus memandang penting untuk melakukan penggalian terhadap informasi, data, dan pengalaman negara lain yang telah menerapkan rezim anti pendanaan terorisme. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi muatan RUU ini perlu mempelajari regulasi dan pengalaman negara lain, khususnya negara yang telah diakui berhasil memiliki konstelasi rezim regulasi anti pendanaan terorisme, melalui kegiatan kunjungan kerja. B. Alasan Pemilihan Inggris Sebagai Negara Tujuan Kunjungan Kerja Penentuan negara tujuan didasarkan pada pertimbangan relevansi atau kesesuaian antara permasalahan yang terdapat dalam RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan praktek atau pengalaman di negara tujuan kunjungan kerja. Pertimbangan utama pemilihan negara tujuan sesuai dengan kepentingan pembahasan RUU ini adalah negara yang dikunjungi telah diakui berhasil memiliki konstelasi rezim regulasi anti pendanaan terorisme. Berdasarkan pertimbangan ini maka salah satu pilihan negara tujuan kunjungan kerja yang relevan dengan kebutuhan pembahasan RUU adalah Inggris. Inggris diakui oleh masyarakat internasional dan FATF sebagai negara yang paling memiliki pengalaman substansial terkait anti terorisme dan pendanaannya. Inggris merupakan salah satu negara yang dinilai atau diberi rating tertinggi oleh FATF sebagai negara yang saat ini paling berhasil dalam menyesuaikan regulasi dan implementasinya terhadap rekomendasi FATF terkait anti pendanaan terorisme. Inggris telah memiliki struktur hukum yang komprehensif 4
dalam mengatur Anti Money Laundering dan Counter Financing Terrorism. Inggris juga dinilai telah membangun sistem hukum yang efektif dalam pembekuan aset teroris. C. Ruang Lingkup Materi/Data yang Diperlukan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja ini adalah untuk mengetahui data berkaitan dengan: 1. Konstelasi peraturan perundang-undangan anti pendanaan terorisme di Inggris; 2. Kriteria dan sistem penetapan daftar terduga teroris dan organisasi teroris; 3. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan; 4. Mekanisme pembekuan terhadap dana dan harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung, patut diduga digunakan atau akan digunakan baik seluruh atau sebagian untuk tindak pidana terorisme. D. Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja dan Institusi yang Dikunjungi Kunjungan kerja diadakan pada 20 November 2012 hingga 26 November 2012 di Kota London, Inggris. Lembaga atau institusi serta pihak yang ditemui oleh delegasi adalah sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU) (DS Ciaran Askin, Senior Detective, Metropolitan Police Special Operation); 2. Pertemuan dengan Serious Organised Crime Agency (SOCA) (Ruth and Roy Affleck, Head of United Kingdom Financial Intelligence Unit); 3. Pertemuan dengan HM Treasury (Pete Maydon); 4. Pertemuan dengan Financial Servises Authority (James London, Manager); 5. Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Inggris H.E Teuku Mohammad Hamzah Thayeb dalam suatu jamuan makan siang. E. Anggota Delegasi Anggota Delegasi Panja terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Dewan dibantu oleh dua staff Sekretariat Pansus dan satu Peneliti Bidang Hukum dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
NO 1 2 3
NAMA
NO- ANGGOTA A - 509
SUHARTONO WIJAYA RATNA SUMINAR NEIL ISKANDAR DAULAY
4 5
KETERANGAN KETUA DELEGASI/ PIMPINAN PANSUS/ F.PD
A - 466
F.PD
A - 179
F.PG
A - 46
F.PKS
DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTFI 5 6 7
8
9
A - 101
SAYED MUSTAFA USAD
F.PAN PPATK
SYAHRIL RAMADHAN INSAN ABDIRROHMAN
PONCO SUMARMO
MONIKA SUHAYATI
NIP. 19800919 200502 1 002 GOL. III NIP. 19651010 198903 1 005 GOL. III NIP. 19790912 200912 2 002 GOL. III
6
Sekretariat Pansus
Sekretariat Pansus
Peneliti Bidang Hukum P3DI
BAB II HASIL PERTEMUAN DENGAN INSTITUSI A. Pertemuan dengan National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU) Pertemuan dengan NTFIU diawali dengan pemaparan oleh DS Ciaran Askin (Senior Detective, Metropolitan Police Special Operation) sebagai berikut: 1. NTFIU merupakan bagian dari Metropolitan Police Services, didirikan pada tahun 1994, pada waktu itu terdapat 5 staf yang berhubungan dengan permasalahan di Irlandia Utara. Setelah peristiwa 9 September 2001, staf NTFIU ditambah menjadi 25 orang, ditambah dengan analis dan staf pendukung. Setelah peristiwa pengeboman tahun 2005 di London, jumlah staf NTFIU bertambah menjadi 65 orang yang terdiri dari staf analis dan pendukung. Saat ini NTFIU memiliki 65 staf. Seluruh staf NTFIU sangat berpengalaman (top level) menangani masalah keuangan dan dokumen-dokumen yang bersifat sangat rahasia (top secret). 2. Setelah peristiwa 9 September 2001, Pemerintah Inggris mengeluarkan sejumlah 500 USD per hari per staf untuk pelatihan staf. Jadi kerugian yang dialami oleh negara sekitar sebesar 5.000.000.000 USD. 3. Sebagian besar informasi yang harus diperoleh adalah mengenai keuangan berkaitan dengan teroris. 4. Ada perbedaan antara tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Tindak pidana pencucian uang biasanya berkaitan dengan obat-obatan terlarang narkoba dan sebagainya (drugs). Sedangkan dalam terorisme, dana yang diperoleh tidak digunakan untuk mendapatkan kekayaan, hanya digunakan untuk melakukan tindakan terorisme. Para pelaku terorisme tidak mengumpulkan kekayaan. Dana yang digunakan untuk melakukan pengeboman tidak terlalu besar, hanya sekitar 10.000 USD. Untuk serangan teroris di Madrid juga hanya sekitar 10.000 USD yang dikeluarkan. Jadi biaya yang dikeluarkan tidak besar. 5. Tahapan pencucian uang yang dilakukan oleh teroris: a. Raising (pengumpulan dana), antara lain dilakukan di mesjid melalui pemberian amal dan zakat sebesar 10 persen dari penghasilan. Tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan terorisme tapi bisa disalahgunakan untuk kegiatan terorisme. Kegiatan lain melalui pengumpulan dana di depan toko atau melalui jalur pertemanan; b. Storing (penyimpanan dana), bisa disimpan secara tunai di rumah atau dimasukkan ke rekening bank atau tempat dimana masyarakat dapat menyimpan yang bukan institusi pemerintahan; c. Moving (pemindahan dana), antara lain dilakukan secara tunai melewati batas negara, transfer, sistem perbankan hawala. Sistem perbankan hawala merupakan sistem perbankan yang informal yang biasa digunakan sebelum adanya sistem perbankan yang modern seperti sekarang di negara barat. Tiap negara memiliki nama yang berbeda. Sistem ini sangat terkenal di daerah yang tidak terdapat sistem perbankan. Terkenal di Pakistan, Afganistan dan Somalia. Di Inggris banyak terdapat imigran dari Pakistan, 7
Afganistan dan Somalia. Para imigran mengirimkan uang dari Inggris ke negara asal mereka melalui sistem ini karena di negara asal mereka belum terdapat sistem perbankan modern. Misalnya para imigran mengirimkan 500 poundsterling dari Inggris dan perwakilan perbankan hawala di negara asal imigran tersebut mengirimkan langsung dengan mata uang lokal negara asal imigran tersebut. Perwakilan perbankan hawala di Inggris setelah menerima uang yang akan dikirimkan akan menghubungi perwakilan perbankan hawala di negara asal imigran tersebut untuk memberikan dana yang sudah dikonversikan kepada orang-orang yang dituju. d. Using (penggunaan dana) untuk kegiatan teroris. Penggunaan dana untuk beberapa hal: i. Untuk kepentingna teroris sendiri sebelum melakukan serangan, misalnya untuk membeli tiket untuk mengikuti pelatihan, kembali lagi dengan pengetahuan yang cukup; ii. Untuk mengikuti pelatihan; iii. Untuk melakukan perjalanan; iv. Untuk melakukan serangan. Jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan tidak terlalu besar karena materi yang diperlukan untuk melakukan serangan tidak mahal harganya. 6. Penerapan strategi oleh NTFIU terdiri dari: a. Surveillance (pengamatan) b. Financial (finansial) c. Technical (teknik) d. Comms data (komunikasi data) e. Operational (operasional) 7. Alasan NTFIU melakukan investigasi atas pendanaan teroris karena investigasi keuangan ini bisa membawa kepada temuan yang lebih besar. Investigasi keuangan merupakan salah satu strategi yang memperkuat investigasi secara umum. Bahkan dari investigasi keuangan dapat mengarahkan investigasi secara umum kepada sasaran yang sedang diincar. 8. Salah satu operasi yang pernah dilaksanakan oleh NTFIU yaitu Operasi OPTIMIZE yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. a. Seseorang dengan nama keluarga Ablahat memiliki keterkaitan dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan teroris; b. Pada hari pertama pengamatan dia datang ke toko elektronik dan melakukan transaksi keuangan. Hari yang sama dia datang ke Western Union, yaitu perusahaan yang menangani transfer uang. NTFIU kemudian mengadakan kontak dengan Western Union dan ternyata yang bersangkutan melakukan pengiriman uang ke Azerbaijan; c. Pada awal investigasi umum, investigator juga sudah membawa data yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan sudah mengubah namanya menjadi Mr. Gibson dan melakukan transaksi dengan nama tersebut; d. NTFIU kemudian melacak transaksi dengan menggunakan nama Gibson dan keterangannya; e. Setelah 1 bulan investigasi, NTFIU menemukan 3 hal yang menarik dalam transaksi, pertama ada penarikan uang melalui ATM di Jerman. Kedua,melakukan pembelian di 8
Omni Resouces namun mereka tidak tahu bahan apa yang dibeli disitu. Ketiga,pembelian elektronik di Toko Marvin yang dilakukan pada hari pertama pengawasan; f. Setelah NTFIU melacak, Omni Resouces ternyata adalah tempat yang menyediakan data pemetaan wilayah. Setalah NTFIU melakukan kontak dengan Omni Resources, Mr Gibson membeli data topografi wilayah di Azerbaijan; g. NTFIU juga melakukan kontak dengan Toko Mavlin yang merupakan toko elektronik dan membeli barang yang sama yang dibeli Mr Gibson dan membawa barang tersebut kepada para ahli. Para ahli mengatakan barang tersebut merupakan radio kontrol untuk melakukan pengeboman.; h. NTFIU juga mendapatkan 2 check atas nama Mr. Gibson. Ada satu perusahaan bernama AWE Outdoors. NTFIU melakukan kontak dengan Mr Gibson dan ternyata Mr Gibson membeli peralatan outdoor seperti sepatu boot dan perlengkapan lainnya dalam jumlah yang banyak. Ada juga transaksi lainnya di perusahaan pengiriman DHL yaitu pengiriman sepatu tempur ke Chechnya. Dana yang ditarik di ATM di Jerman digunakan untuk membantu kegiatan kelompok di Cehnya. Semua informasi ini diperoleh dari satu buah bank statement.; i. Barang-barang yang dibeli tersebut ditemukan NTFIU di kamar hotel dimana Mr Gibson menginap di Azerbaijan. j. NTFIU juga menemukan ada kelompok yang memiliki network di Dubai dan NTFIU menemukan senjata yang digunakan kelompok tersebut. Kelompok tersebut merupakan kelompok pejuang Chechnya, datang ke Dubai dan melakukan training di Irak kemudian kembali ke dan melakukan aktivitas Chechnya disana. 9. Operation RHYME a. Halid Muhamad berkaitan dengan pengeboman di Inggris pada tahun 2005. b. Halid Muhamad juga merupakan salah satu pelaku pengeboman 9/11 di Amerika Serikat. Pada saat diinterogasi petugas di Amerika, Halid Muhammad menyebutkan ada jaringan yang akan beroperasi di Inggris. c. Halid Muhamad mengungkapkan nama kode Esa Al-Hindi. Esa Al-Hindi adalah penulis buku tentang bagaimana melakukan pertempuran di Kashmir. Buku ini dipergunakan untuk melakukan indoktrinasi atau melatih teroris lainnya. Menurut Halid Muhammad, Esa Al-Hindi tinggal di Inggris dan Halid Muhammad memberikan gambar seperti apa muka Esa Al-Hindi tersebut. d. Pada bulan Mei 2003, orang yang bersangkutan dapat teridentifikasi dan terhadap orang ini kemudian dilakukan investigasi. Satu tahun kemudian setelah melalui pengawasan, NTFIU dapat melakukan identifikasi orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan. Kemudian orang tersebut diikuti selama satu hari (24 jam). Wajah orang tersebut mirip dengan gambar yang diberrikan oleh Halid Muhammad. Gambar orang tersebut dikirim ke Halid Muhammad yang sedang ditahan dan Halid Muhammad memberikan konfirmasi bahwa benar gambar itu orang yang dimaksudkan. Orang tersebut sangat terlatih dapat menggunakan atm dan dapat mengganti alamat dan sebagainya. Dia 9
berteman dengan teman-teman seumuran. NTFIU menyelidiki semua orang yang terkait dengan orang tersebut. e. Setelah dilakukan pengawasan selama sebulan, orang tersebut menemui seseorang ibu. NTFIU mengikuti ke rumah ibu tersebut dan mendapatkan data transaksi keuangan dilakukan oleh yang bersangkutan dan diketahui bernama Mrs Borrock. Mrs Borrock memiliki rekening bank di Natwest. Dari nama di rekening tersebut, NTFIU mendapatkan gambar wajah orang tersebut. Setelah dilakukan investigasi ternyata Mrs Borrock itulah yang merupakan Esa Al-Hindi. Setelah dilakukan investigasi atas orang tersebut diketahui ada pembayaran ke Royal Bank sebesar 22.000 pound. Dana 22.000 pound tersebut adalah dana yang diperlukan untuk melakukan pengiriman langsung. NTFIU menghubungi Royal Bank dan mendapatkan 2 nama tujuan pengiriman. f. NTFIU juga memperoleh nomor telepon selular yang tidak teregistrasi dan dibeli dengan tunai. Dari departemen yang menangani komunikasi diketahui bahwa yang bersangkutan menggunakan beberapa nomor dari telepon selular yang sama. g. Jadi dari satu buah dokumen check 22.000 pound dapat mendapatkan banyak informasi intelijen mengenai Mrs Borrock tersebut. h. Dari pengecekan diketahui ada orang lain yang melakukan tandatangan untuk rekening tersebut, yaitu Tara Muhammad. Artinya ada 2 nama untuk rekening yang sama. NTFIU berhasil mendapatkan dokumen bank orang tersebut. i. Tara Muhammad memiliki sebuah atm atas rekening yang juga harus ditandatangani oleh Mrs Borrock dan Mrs Borrock juga memiliki kartu yang harus ditandatangani Tara Muhammad. j. NTFIU berhasil mendapatkan data pada bulan Maret 2001, sekitar 6 bulan sebelum peristiwa 9/11, semua transaksi berkaitan dengan perjalanan ke New York. Setelah melakukan transaksi di New York, rekening tersebut ditutup. Jadi rekening tersebut untuk melakukan kegiatan di New York. k. Pada saat melakukan penggeledahan di rumah Mrs Borrock, NTFIU mendapatkan data lain yang ada hubungannya dengan Al-qaeda yaitu permintaan dana sebesar 60.000 USD. Dalam penggeledahan juga didapatkan video tape. Di salah satu video terdapat gambaran yang ada di tengah film yang merupakan gambar tengah kota New York yang diambil 6 bulan sebelum peristiwa 9/11. Video ini diperoleh tahun 2004. Dari video ini diketahui teroris melakukan pengecekan lokasi sebelum melakukan operasi.; 10. Ada 2 jenis investigasi yang dilakukan oleh NTFIU yaitu sebelum operasi dan sesudah kejadian. 11. Operasi TARTAN: a. Pada bulan Juli 2005 ada 4 ledakan di London yaitu 3 ledakan di kereta bawah tanah, 1 ledakan di bis. 1 jam setelah kejadian ditemukan ada gas dan juga kartu debit yang dihancurkan atau dirusak di daerah peledakan atas nama Siddiq Khan serta kartu lain atas nama yang sama di lokasi kejadian yang berbeda. Jadi berbeda dengan tindak kriminal biasa yang biasanya mau menghilangkan identitas, untuk tindak terorisme mereka mau menunjukkan identitas siapa yang melakukan ledakan. NTFIU menghubungi semua lembaga keuangan untuk memeriksa semua data keuangan yang bersifat rahasia. 10
Lembaga keuangan mengirimkan hasilnya melalui scan dikirimkan ke NTFIU. Dalam waktu singkat (hitungan menit), NTFIU mendapatkan data orang yang kami curigai, yaitu data transaksi, nomor telepon dan sebagainya. b. NTFIU mendapatkan 4 (empat) nama yang dicurigai dan mengetahui hubungan antara keempat orang tersebut. Mereka kuliah di kampus yang sama, salah satunya orang Jerman dan tiga lainnya orang Pakistan. c. Salah satu dari mereka menyewa mobil 3 hari sebelum serangan. NTFIU menemukan mobil tersebut di Luton station. Di mobil tersebut ditemukan materi berkaitan dengan serangan serta peralatan, senjata dan granat yang kami perkirakan akan digunakan apabila sebelum melakukan ledakan mobil ini dicegat oleh polisi. d. Dari perusahaan penyewaan mobil didapat informasi terdapat satu rumah yang digunakan untuk tempat pembuatan bom. Materi yang digunakan adalah materi yang tidak stabil dan sangat berbahaya sehingga petugas tidak berani untuk melakukan pemeriksaan sehingga memutuskan untuk meledakkan rumah itu. Setelah 2 minggu diperkirakan udaranya sudah aman, NTFIU baru masuk memeriksa rumah tersebut. Petugas NTFIU menemukan keadaan rumah yang sangat tidak rapi dan dapat disimpulkan bahwa mereka memang tidak berniat untuk kembali ke rumah tersebut. Ditemukan material untuk melakukan peledakan. NTFIU menemukan materi peledakan yang menimbulkan kristal-kristal. Ketika kristal tersebut menyentuh tanah dan diinjak orang, kristal tersebut akan meledak. NTFIU juga menemukan botol yang berisi bahan peledak. Ada juga bahan kimia yang digunakan untuk mengubah warna. NTFIU juga melakukan pengecekan bon pembelian kipas angin, alat pemasak air, yang digunakan untuk mengamankan proses peracikan karena menghasilkan banyak sekali panas. Dari bon pembelian dapat diketahui ada pembelian anti spy dan respirator. NTFIU juga menemukan sebuah telepon selular yang dibeli secara tunai. Mereka tidak teliti karena menambah credit telepon selular dengan menggunakan kartu kredit. Nomor telepon selular tersebut diberikan kepada staf analis NTFIU untuk mendapatkan orang-orang yang berhubungan dengan para pelaku. 12. Dari rekening seseorang dapat mendapatkan banyak informasi berkaitan dengan orang tersebut, seperti transaksi di luar negeri, pembelian-pembelian, menyewa atau membeli, training, pembuatan bahan peledak. Semua data ini diberikan kepada analis untuk dibuatkan analisis secara umum. 13. Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana terorisme memiliki banyak kesamaan. Perbedaannya pada tindak pidana terorisme sulit untuk membuktikan tujuan akhir penggunaan dana tersebut dikarenakan hukum yang berlaku di negara uang tersebut digunakan. Inggris memiliki regulasi yang memungkinkan untuk melakukan akses kepada lembaga keuangan dan lembaga keuangan harus melakukan pelaporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan. 14. Terdapat berbagai cara pergerakan dana atau bagaimana para teroris dapat mengirimkan dana yaitu antara lain melalui wire transer, cash seizures, charity, melalui kurir, membawa uang tunai melewati batas negara dan hawala banking. 11
15. NTFIU harus waspada terhadap cara-cara baru melakukan terorisme karena generasi teroris yang baru banyak yang muda dan lebih mengerti mengenai teknologi daripada generasi sebelumnya. 16. Cara pembayaran yang baru yaitu melalui internet dan melalui aplikasi baru yang terdapat di Iphone atau Android. 17. NTFIU memiliki hubungan baik dengan lembaga keuangan, misalnya dengan Western Union dan termasuk dengan hawala banking system untuk memastikan mereka memberikan informasi kepada NTFIU jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. 18. Regulasi di Inggris memungkinkan NTFIU untuk menahan dana yang dibawa seseorang apabila terdapat kecurigaan orang tersebut melakukan tindakan kriminal. NTFIU juga melakukan pengecekan terhadap pergerakan uang di pelabuhan laut oleh staf yang dibantu dengan anjing pelacak. NTFIU juga bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk memeriksa adanya pergerakan uang melalui bandara dan pelabuhan laut. Ini merupakan cara intelijen yang sangat jitu. Beberapa tujuan dari operasi ini: a. Memeriksa dana yang masuk dan keluar dari Inggris; dan b. Supaya masyarakat lebih memperhatikan bahwa polisi melakukan sesuatu terhadap terorisme. 19. NTFIU juga melakukan pengecekan terhadap tempat dimana para teroris sering bepergian kesana, identifikasi siapa saja orangnya. Staf NTFIU juga melakukan hubungan dengan perusahaan penerbangan. 20. Permasalahan yang dialami NTFIU: a. NTFIU memiliki akses yang banyak terhadap data namun petugas untuk melakukan pengecekan tidak cukup banyak; b. Dalam melakukan hubungan terdapat perbedaan secara kultur/budaya; c. Dasar hukum apa yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyitaan dana. Ada peraturan yang berkaitan dengan pencucian uang. Yang lebih berguna adalah regulasi yang berkaitan dengan terorisme. 21. Dalam melakukan investigasi yang berkaitan dengan pengumpulan dana , NTFIU melihat darimana dana tersebut dan digunakan untuk apa dana tersebut. Pelacakan donasi lebih sulit untuk dilakukan apakah bisa dipergunakan untuk teroris atau tidak. Para teroris melakukan yang sama dalam pengumpulan dana seperti tindak pidana kriminal lainnya. 22. Pembuktian tujuan akhir penggunaan dana sangat sulit dilakukan. NTFIU dapat menggunakan alasan dana digunakan untuk terorisme untuk mendapatkan data intelijen yang lebih kuat.
1. 2. 3.
Dalam sesi tanya jawab dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: NTFIU mempunyai kewenangan untuk meminta dilakukan pembekuan dana kepada HM Treasury. Pencabutan kembali dana yang sudah dibekukan dengan melalui pengadilan. Data intelijen dibawa kepada hakim di ruang tertutup secara rahasia, tidak di ruang terbuka. Pengaturan pembekuan aset supaya tidak melanggar hak asasi. 12
4.
5.
6.
7.
8.
NTFIU harus mempunyai alasan yang sangat kuat sehingga kejadian salah dalam melakukan pembekuan sangat jarang terjadi. Selain itu pembekuan aset dikontrol oleh hakim. Data dan bukti sebagai alasan pembekuan harus jelas. Terhadap orang yang dibekukan dana diberikan sejumlah uang yang diperkirakan cukup untuk makan dan keperluan hidup sehari-hari. Apabila yang dibekukan adalah perusahaan, NTFIU akan menghubungi perusahaan lain untuk melakukan kontrol sehingga perusahaan tersebut tetap berjalan, ada dana untuk melakukan kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu hak-hak karyawan perusahaan tersebut. Apabila merupakan badan amal, NTFIU memiliki komisi tersendiri utk badan amal. NTFIU sangat jarang melakukan pengawasan terhadap badan amal dan dibekukan asetnya. Pembekuan aset harus dilakukan dengan alasan-alasan yang tepat. Terdapat beberapa perbedaan dalam melakukan deteksi, tergantung transaksi mana yang harus dilakukan pengawasan. Jika menemukan seseorang yang diduga memiliki kaitan dengan teroris, NTFIU melakukan tindakan preventif, misalnya dengan pelarangan keluar negri. NTFIU harus hati-hati jangan sampai teroris menggunakan aturan di Inggris untuk mendukung kegiatan mereka. Di Inggris setiap orang dapat memiliki nomor selular sebanyak-banyaknya dan tidak perlu melakukan registrasi. Seorang dealer obat terlarang dapat memiliki belasan nomor telepon selular. Departemen komunikasi NTFIU dapat melakukan pengecekan atas nomor-nomor tersebut sehingga berapapun nomor yang digunakan tetap dapat dilakukan pemeriksaan dengan perusahaan-perusahaan komunikasi. Inggris memiliki tiga atau empat regulasi yang dapat digunakan terhadap orang yang mengumpulkan dana untuk kegiatan terorisme. Regulasi ini sangat spesifik ditujukan untuk mereka yang menyimpan, menggunakan, memindahkan dana untuk kegiatan terorisme. Yang menyulitkan adalah bagaimana membuktikan dana digunakan untuk terorisme. Yang sering dilakukan oleh NTFIU adalah menerapkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap orang-orang yang dicurigai sehingga tidak harus menunggu sampai dana tersebut ada hubungannya dengan kegiatan terorisme. Ancaman pidana pencucian uang sebesar maksimum 14 tahun. Di Inggris tidak terdapat kriteria khusus dalam memasukkan nama ke dalam terrorist list. Kejadian yang sama juga dialami di Inggris, misalnya nama John Smith dimasukkan ke dalam list, sedangkan ada banyak sekali nama John Smith. Secara prinsip, NTFIU berusaha memasukkan sebanyak-banyaknya data antara lain nama, umur, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, jadwal pribadi. Memasukkan nama ke dalam list tidak berdasarkan regulasi, hanya berdasarkan best practises atau pengalaman. Inggris tidak memiliki daftar orang yang diduga sebagai teroris, yang dimiliki adalah daftar organisasi teroris yang bersumber antara lain dari PBB. Apabila NTFIU memiliki bukti kuat dan telah melalui invetigasi maka orang tersebut baru dimasukkan ke daftar. Yang menetapkan seseorang dimasukkan dalam daftar adalah Home Secretary (Menteri Dalam Negeri). Pengadilan berperan ketika Pemerintah akan melakukan pembekuan aset. Hakim akan melihat apakah prosesnya benar dan apakah ada hukum yang dilanggar. 13
9.
NTFIU diatur dibawah beberapa regulasi yaitu Proceed of Crime Act (Tindak Pidana Pencucian Uang), Terrorist Act 2000 (Tindak Pidana Terorisme), Section 15 to 18 tentang Offenses of Terrorist, Anti Terrorism and Crime Act. Dalam Terrorist Act terdapat section yang memerintahkan bank untuk memberikan data keuangan untuk melacak teroris. Dengan Anti Terrorism and Crime Act dapat melihat dana yang dimiliki oleh tersangka teroris. NTFIU juga berhak menyelidiki uang yang berjumlah lebih dari 1000 pound. Untuk terorisme, uang sebesar 1 pound pun sudah dapat dilakukan investigasi. Yang paling digunakan sebagai dasar dalam melakukan investigasi adalah Proceed of Crime Act. UU ketiga lainnya terdapat kesulitan dalam pembuktiannya. 10. NTFIU menggunakan regulasi nasional Inggris terlebih dahulu sebelum menggunakan regulasi internasional. Pengalaman NTFIU menggunakan dasar hukum regulasi internasional adalah ketika meminta data yang berkaitan dengan korporasi ke negara lain. 11. Dalam UU Pembekuan Aset 2010 diatur mengenai NTFIU akan membuat laporan yang diberikan ke HM Treasury (Kementerian Keuangan). Yang memiliki kewenangan melakukan pembekuan adalah menteri keuangan. Setelah dilakukan pembekuan akan dilakukan pemberitahuan terhadap orang yang asetnya dibekukan tersebut. Setiap 6 bulan terdapat review atas pembekuan aset ini. Terdapat mekanisme keberatan atas pembekuan ke HM Treasury pada saat review atau sebelum review setiap 6 bulan tersebut. 12. Apabila ada perbedaan pendapat antara Treasury dan orang yang dibekukan asetnya, masing-masing diwakili oleh advokat, dilakukan suatu pertemuan. Perintah pembatalan pembekuan aset dari Treasury. Saat ini terdapat 10-15 aset yang dibekukan dibawah NTFIU. NTFIU yang memberikan saran untuk pembekuan aset maupun pembatalan pembekuaannya. Kewenangan ini sangat jarang dilakukan. B. Pertemuan dengan Financial Intelligence Unit, Serious Organised Crime Agency Pertemuan dengan FIU diawali dengan pemaparan oleh Ruth and Roy Affleck (Head of United Kingdom Financial Intelligence Unit) sebagai berikut: 1. SOCA didirikan tahun 2006 dengan tujuan untuk mengurangi atau mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dikategorikan serius di Inggris. Salah satu unit di SOCA yaitu Financial Investigation Unit (FIU); 2. Pada Oktober 2013, SOCA akan menjadi lembaga kriminal nasional (National Crime AgencyNCA) dengan fungsi yang lebih luas dan kompleks; 3. Prioritas strategis SOCA yaitu: a. Mengatasi atau mengurangi akses kepada kriminalitas b. Manajemen sistematis yang berbasiskan pada risiko untuk setiap orang yang berada di SOCA; c. Memberikan informasi terhadap penerapan hukum, aktivitas penerapan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat sadar akan tindak pidana yang dikategorikan serius; d. Mendukung transisi dari FIU - SOCA menjadi National Crime Agency (NCA) e. Tindak pidana yang merupakan prioritas SOCA yaitu: obat-obatan terlarang (drugs), kejahatan di dunia maya (cyber crime), persenjataan (firearms), imigrasi (organised 14
immigration crime and fraud) seperti penyelundupan manusia, dll. Kejahatan terorisme juga ditangani oleh SOCA namun hanya yang berkaitan dengan keuangannya saja. 4. SOCA memiliki 4500 staff yang terbagi dalam 3 departemen yaitu Strategy and Prevention Department, Operational Delivery Department, dan Capability and Service Delivery Department. Financial Intelligence Unit berada pada Strategy and Prevention Department. Di FIU terdapat100 staf. 5. FIU hanya memiliki kewenangan berkaitan masalah-masalah keuangan namun tidak memiliki kewenangan untuk meregulasikannya. 6. FIU memiliki kewenangan secara nasional untuk: a. menerima, menganalisis, dan menyebarkan atau menginformasikan hasil investigasi keuangan yang diperoleh melalui Suspicious Activity Reports (SARs) Regime; b. Menangani operasional harian database dalam SARs (ELMER); c. Memberikan dukungan informasi kepada pihak-pihak lain yang merupakan pihak terkait, termasuk partner internasional. 7. FIU bekerja menggunakan 3 (tiga) Undang-Undang yaitu: a. Anti-Money Laundering b. Proceeds of Crime Act 2002 c. Terrorism Act 2000 8. SOCA menjalin kerjasama secara internasional dengan: a. Financial Action Task Force (FATF) b. European Anti-Money Laundering c. International FIU 9. SARs Regime a. Rejim ini memungkinkan pihak lembaga bisnis dan individu untuk memenuhi kewajiban hukum mereka berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 dan Terrorism Act 2000 untuk memberikan laporan mengenai kegiatan keuangan yang mencurigakan; b. Sebagai lembaga penegakan hukum, FIU kemudian menggunakan data tersebut untuk mencegah kegiatan kriminal; c. FIU memiliki kewenangan untuk melihat semua aktivitas keuangan, tidak hanya yang mencurigakan; d. Apabila ada kecurigaan maka FIU akan langsung melakukan tindakan. 10. Orang-orang yang berada pada sektor bisnis terkait diwajibkan oleh hukum untuk melaporkan informasi apapun dalam bisnis mereka yang mereka curigai berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan teroris. Apabila terdapat kecurigaan namun tidak dilaporkan maka merupakan tindak pidana. 11. Terdapat dua istilah dalam SARs Regime yaitu: a. Reporters, yaitu individual yang diwajibkan oleh Proceeds of Crime Act 2002 atau Terrorism Act 2000 untuk melaporkan kepada FIU. Terdapat 175.000 reporters. b. End users, yaitu petugas yang menggunakan informasi dari Reporters. Terdapat 2500 petugas yang merupakan end users. 12. Dalam Proceeds of Crime Act 2002 diatur mengenai properti hasil kejahatan (criminal property). UU ini meliputi semua properti hasil kejahatan baik yang diketahui maupun 15
13. 14. 15.
16.
17. 18.
19.
20.
21. 22. 23.
diduga merupakan properti hasil kejahatan, meliputi uang, warisan atau barang bergerak, properti tidak kelihatan, properti yang diperoleh dari uang hasil kejahatan. Pendanaan teroris diatur dalam Bagian Ketiga Terrorism Act 2000 sebagaimana telah diubah dengan Terrorism Act 2006. Sebagaimana pada money laundering, tujuannya adalah mengetahui asal dan tujuan penggunaan dana tersebut. Pendanaan kegiatan terorisme tidak mahal, contohnya pada peristiwa pengeboman 7 Juli 2005 di London hanya menghabiskan 7000 poundsterling dari perencanaan hingga operasional. Oleh karena itu FIU tidak memiliki batasan minimal jumlah dana yang dapat dilacak. Sering terjadi penipuan atau penyimpangan dana yang digunakan untuk amal, dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan terorisme sehingga para reporters tidak melaporkan jumlah uangnya, tapi kecurigaan darimana uang itu berasal atau akan dikirimkan kemana. FIU mengumpulkan semua data tentang proses keuangan, tidak hanya terkait terorisme. Data itu kemudian akan diberikan kepada pihak terkait FIU. Perkembangan laporan yang diterima SOCA: tahun 1987 sebanyak 600 laporan, tahun 1991 sebanyak 4500 laporan, tahun 1993 sebanyak 11.750. Setelah dikeluarkan Proceeds of Crime Act pada tahun 2002, jumlah laporan meningkat. Pada 2006 sebanyak 213.000 laporan, tahun 2011 sebanyak 250.000 laporan, tahun 2012 hingga saat ini sebanyak kurang lebih 285.000 laporan. Peningkatan jumlah laporan dikarenakan jumlah orang yang melapor lebih banyak, ada perubahan legislasi sehingga interpretasi setiap orang berbedabeda, penyelenggaraan Olimpiade. Data yang diterima oleh FIU dalam bentuk elektronik, bukan dalam bentuk kertas. Kemudian FIU membangun database dan memberikan kepada pengguna. Para pengguna memperoleh akses secara langsung kepada database. Para pengguna tidak hanya lembaga terkait di Inggris, namun juga di luar Inggris. Mengingat jumlah laporan yang sangat besar, FIU tidak membaca setiap data. FIU membangun database atas laporan dan membiarkan pengguna untuk membaca sendiri database FIU. Proses pelaporan data dalam SARs Regime: Dimulai dari para reportes – membuat laporan (money laundering report) – dimasukkan secara online – menjadi database ELMER. Data yang sangat banyak adalah dari bank sebesar 80 persen dari total data. FIU juga membangun pelaporan secara online di website FIU, dan yang saat ini sudah sedikit dilakukan adalah pelaporan secara tertulis di kertas, FIU kemudian akan memasukkan ke database. Data yang dimasukkan ke dalam ELMER akan dipertahankan selama 6 tahun, setelah 6 tahun data akan dihapuskan. Identifikasi prioritas SARs yaitu antara lain isu intelijen, pendanaan teroris. Melalui search tool (ARENA), para penegak hukum di seluruh Inggris (end users) dapat mengakses database ELMER. End Users antara lain HMRC, UK LEA, SOCA. 16
24. Para pengguna harus menyadari kerahasiaan database ini, sehingga mereka harus menjaga integritas data dan para reporters. 25. Ada 2 opsi tindakan terhadap suatu data yang diakses oleh para pengguna, yaitu: a. Apabila para pengguna memberikan informasi bahwa suatu laporan bukan merupakan tindak pidana maka data laporan tersebut akan dihapus dari database. b. Apabila para pengguna menganggap suatu laporan sebagai tindak pidana maka akan dibawa kepada Dialog Team, feedback kepada reporter dan pihak yang berwenang untuk dibahas lagi. 26. FIU menyadari pelaksanaan kewajiban pelaporan ini sangat mahal dan memakan waktu reporter sehingga FIU berusaha memberikan feedback kepada para reporter. 27. Laporan yang berhubungan dengan terorisme akan langsung masuk ke security area karena berhubungan dengan keamanan nasional, oleh karena itu akan lebih sulit untuk memberikan feedback kepada reporter. 28. Data SARs berdasarkan bidang (Oktober 2010 hingga September 2011) a. 77,70% dari bank b. 9,46% dari accountants c. 5,08% dari estate agents d. 3,08% dari building societies e. 1,79% dari bidang hukum f. Sisanya dari perjudian dan MSB 29. FIU dapat mencari informasi ke bank dengan melalui prosedur melalui pengadilan. Dikarenakan prosedur yang lebih panjang ini maka FIU menyampaikan ke reporter untuk memberikan laporan selengkap mungkin. 30. Apabila reporter melihat ada suatu transaksi yang mencurigakan, reporter harus melaporkan kepada SOCA dan reporter dapat meminta persetujuan kepada SOCA apakah transaksi ini dapat diteruskan. Penegak hukum kemudian menginvestigasi laporan ini dalam 7 hari kerja. Apabila telah lewat masa 7 hari, transaksi dapat dilakukan. Pada tahun 2012, ada sekitar 14.000 laporan dari 285.000 yang merupakan laporan jenis ini. 31. SOCA memiliki waktu 7 hari kerja (the noticed period) untuk menolak persetujuan atas suatu transaksi yang mencurigakan. Setelah ditolak, penegak hukum memiliki 31 hari kalender (the moratorium period) dari hari penolakan untuk mengambil upaya lebih lanjut, misalnya pembekuan atau penyitaan dana. 32. SOCA membuat keputusan akhir atas pemberian atau penolakan persetujuan berdasarkan informasi yang diperoleh SOCA dan memberitahukan ke reporter. Apabila keputusan akhir menolak transaksi tersebut namun pihak reporter tetap melanjutkan transaksi maka reporter dapat dikenakan pidana. 33. FIU menjalin hubungan internasional dalam: a. Bilateral intelijen sharing dengan FIU negara lain b. Akses penegakan hukum ke international FIU c. FATF dan EGMONT d. SLO network e. Asset Revovery Office (ARO) 17
f. Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (CARIN).
1.
2.
3.
Pada sesi tanya jawab dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: Di setiap sektor bisnis terdapat risk assesment, misalnya di bank memiliki kriteria transaksi yang anomali seperti apa. FIU memberikan informasi kriteria transaksi yang mencurigakan seperti apa. FIU juga memiliki hubungan langsung dengan reporter. Dengan lembaga yang besar, ada pertemuan setiap 3 bulanan. Dengan lembaga yang lebih kecil atau perorangan, FIU akan mengirim staf untuk menemui reporter tersebut untuk berbicara secara langsung. Namun karena banyaknya jumlah reporter, FIU berusaha menghadiri perkumpulan dimana para reporter berkumpul, misalnya conference, dan melakukan sosialisasi. Contoh setelah kejadian pengeboman tahun 2005, SOCA mengadakan pertemuan dengan para pengelola gedung. Mengenai dana amal, terdapat komisi tersendiri yang bertugas mengidentifikasi dana-dana untuk amal. Yang sangat potensial untuk disalahgunakan adalah dana dari pribadi yang beredar secara tunai. Apabila dana tersebut masuk ke rekening, maka bank tersebut dapat memberikan laporan apabila terdapat penyetoran dana tersebut. Semua lembaga amal di Inggris harus terdaftar dan harus memberikan laporan secara rutin kepada komisi tersebut. Komisi tersebut dibentuk oleh pemerintah namun bekerja secara independen. FIU tidak memberikan rekomendasi kepada lembaga penegak hukum. FIU hanya memberikan informasi kepada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum yang memutuskan terhadap suatu laporan. FIU tidak memberikan rekomendasi atas pembatalan pembekuan aset, pembatalan pembekuan aset harus melalui pengadilan. Dana hasil kejahatan setelah diputuskan oleh pengadilan orang tersebut bersalah, maka menjadi properti negara. Lembaga yang memproses orang tersebut akan mendapat prosentase dari dana tersebut. Sisanya masuk ke Departemen Keuangan. Apabila merupakan properti, properti akan dijual dan dananya masuk ke negara. Untuk aset di luar negeri, dibuat persetujuan antar negara, disepakati prosentase untuk negara tersebut.
C. Pertemuan dengan HM Treasury Pertemuan dengan HM Treasury (Kementerian Keuangan Inggris) diawali dengan pemaparan oleh Pete Maydon sebagai berikut: 1. Di Inggris terdapat beberapa peraturan yang digunakan untuk mencegah uang digunakan untuk kegiatan terorisme. 2. Banyak upaya yang dilakukan setelah kejadian aksi teroris namun yang akan dilakukan Pemerintah saat ini adalah bagaimana supaya perbankan tidak lagi digunakan untuk para teroris sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan UN Security Council dan sesuai dengan rekomendasi Bagian 3 dan Bagian 6 FATF. 3. HM Treasury tidak melakukan tindakan yang aktif hanya menunggu rekomendasi dari pihak kepolisian dan keamanan aset mana yang perlu dibekukan. 18
4.
5. 6.
7.
8.
9. 10. 11.
12.
13. 14. 15. 16.
17.
18.
HM Treasury menunggu statement of case dari kepolisian yang didalamnya menyebutkan siapa orangnya, kejadiannya bagaimana, apa yang dilakukan dan sebagainya. Statement of case ini dapat didasarkan pada informasi yang terbuka dan tidak rahasia, tapi bias juga didasarkan pada informasi intelijen. Proses pembekuan aset sudah diatur di Terrorist Asset-Freesing Act 2010. Untuk membekukan aset seseorang, harus ada dugaan kuat bahwa orang tersebut terlibat kegiatan teroris dan pembekuan aset diperlukan untuk perlindungan kepentingan publik baik masyarakat Inggris maupun dunia. Dalam melihat suatu tindakan mengancam keamanan nasional, pada saat polisi sedang melakukan investigasi, polisi dapat melakukan pembekuan pada saat itu (serta merta). Ada pembekuan secara sementara, ada pembekuan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ada komunikasi yang aktif antara HM Treasury dengan pihak kepolisian untuk melihat bukti-bukti yang ada. Setelah terdapat keyakinan akan bukti-bukti yang ada, mereka akan membuat rekomendasi kepada menteri, menteri yang akan membuat keputusan terakhir apakah aset orang tersebut akan dibekukan atau tidak. Keputusan ini bisa berjalan lebih cepat karena menteri tidak harus meminta persetujuan pengadilan, sehingga tindakan bisa diambil dengan segera. Prosesnya hanya administrasi, tidak melalui proses yudisial. Terhadap orang yang dibekukan asetnya, harus ada jaminan orang tersebut tetap mempunyai biaya untuk hidup setiap minggu. Tidak ada jumlah tertentu tergantung dari setiap kasus. Jumlahnya akan dihubungkan dengan benefit system yang ada di Inggris, sekitar 60-70 pound seminggu. Setelah menteri memutuskan untuk membekukan aset seseorang, harus dipastikan seluruh lembaga keuangan mengetahui keputusan ini dengan cara mempublikasikannya di website. Selain itu terdapat system yang otomatis semua lembaga keuangan akan mendapatkan email tentang keputusan tersebut. Ada 12.000 email yang terdaftar di HM Treasury yang secara otomatis akan mendapat email pemberitahuan tersebut. Orang yang dibekukan aset tersebut juga akan diinformasikan atas keputusan tersebut dan alasan-alasan dikeluarkan keputusan tersebut. Orang yang dibekukan aset mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Setelah keputusan tersebut, HM Treasury akan melakukan monitoring atas pelaksanaan keputusan tersebut. Orang yang dibekukan asetnya dapat memberikan perkiraan keperluan kebutuhan mereka. Pembekuan di Inggris berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Ada 3 rejim untuk pembekuan aset yaitu rejim Inggris selama 1 tahun, rejim European Union 6 bulan, rejim PBB. Setelah masa 12 bulan akan ada review atas pembekuan tersebut oleh menteri. Dapat pula di tengah-tengah masa 12 bulan dilakukan review apabila ada hal-hal yang positif terkait orang tersebut misalnya dikeluarkan dari penjara atau orang tersebut aktif di anti terorisme. Mekanisme ini adalah merupakan mekanisme menggunakan rejim Inggris dan sudah sesuai dengan Resolusi DK PBB No. 1373. 19
19. Review atas pembekuan dengan rejim EU adalah 6 bulan. Rejim EU lebih kuat karena memerlukan persetujuan secara regional. Walaupun di Eropa review dilakukan setiap 6 bulan, di Inggris tetap setiap 12 bulan. 20. Salah satu yang dilakukan adalah pembekuan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Al-Qaeda sebagaimana diatur Resolusi DK PBB No. 1267.
1.
2.
3. 4.
5.
Pada sesi tanya jawab dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: Berkaitan dengan pemberantasan pendanaan teroris, HM Treasury bekerja dalam suatu network dengan lembaga penegak hokum maupun lembaga lainnya yang terlibat dalam proses tersebut. HM Treasury pernah menghadapi beberapa proses pengadilan berkaitan dengan keberatan dari orang yang dibekukan asetnya. Selama ini HM Treasury belum pernah kalah dalam proses pengajuan keberatan di pengadilan. Apabila HM Treasury kalah maka HM Treasury harus membatalkan pembekuan aset orang tersebut dan mengembalikan kerugian yang dialami orang tersebut selama dilakukan pembekuan. Pengajuan keberatan ke pengadilan negeri. Upaya pembekuan aset ini efektif meskipun biaya untuk melakukan aksi terorisme tidak terlalu besar. Jangan sampai dana yang walaupun sedikit dapat digunakan untuk aksi terorisme. Artinya merupakan suatu tindakan preventif. Di pengadilan dapat digunakan bukti-bukti yang berasal dari data intelijen tapi di ruang tertutup.
D. Pertemuan dengan Financial Services Authority (FSA) Pertemuan dengan FSA diawali dengan pemaparan oleh James London (Manager) sebagai berikut: 1. 2.
3.
4. 5.
FSA berhubungan dengan kebijakan mengenai keuangan domestik dan internasional, terutama berkaitan dengan keuangan yang berhubugan dengan kriminal. Kebijakan di FSA terutama berhubungan dengan financial task force dari European Commision. FSA juga banyak melakukan tugas secara domestik antara lain dengan Home Office (Kementerian Dalam Negeri), lembaga penegak hukum seperti SOCA dan MPS. FSA juga memiliki tim menangani tindak pidana keuangan, berusaha membuat identifikasi masalah-masalah yang muncul dalam sektor keuangan dan memastikan FSA memiliki upaya untuk memitigasi resiko-risiko tersebut. Dalam konteks pendanaan terorisme, FSA hanya memegang peran yang kecil dibanding badan intelijen dan penegak hukum. Pendanaan teroris merupakan area yang paling sulit untuk ditangani. Alasannya pertama karena jumlah dana yang terlibat hanya kecil dan kedua dana yang digunakan dapat merupakan dana yang sah belum terkontaminasi dengan tindak kriminal sampai digunakan untuk kejahatna terorisme. 20
6.
7.
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
1.
2. 3. 4.
5. 6.
Peran FSA adalah memberikan edukasi, terutama kepada anggota parlemen dan petugaspetugas yang senior karena seringkali anggota parlemen dan petugas-petugas yang senior beranggapan dengan melacak uangnya maka ditemukanlah pelakunya. Kita tidak dapat melacak uangnya setelah aksi teroris terjadi, misalnya dalam pengeboman 7 Juli 2005 ditemukan kartu kredit atas nama. Seharusnya sebelum kejadian dapat dilihat atau dilacak uang tersebut. Yang harus dibangun adalah sistem mekanisme kontrol untuk bisa melacak bahwa ada banyak sekali kemungkinan dan harus cepat dideteksi. Deteksi yang harus dibangun apakah berhubungan dengan teroris atau tidak. Kesulitannya misalnya bagaimana melacak fertilizer yang digunakan untuk aksi teroris atau melacak nama muslim karena banyak teroris menggunakan nama muslim. Yang saat ini dilakukan oleh FSA adalah bantuan. FSA berada di tengah-tengah antara pemerintah dan swasta (perbankan). FSA memiliki otoritas untuk meminta nama yang diduga teroris. Fungsi FSA menjadi perantara atas pihak-pihak yang terkait dengan keuangan terutama mereka berusaha membuat kerjasama sebanyak mungkin di antara pihak-pihak tersebut. FSA mengeluarkan Financial Crime Guide FSA bekerja secara dekat dengan MPS dan Kepolisian Kota London untuk mendapatkan informasi terbaru dari kepolisian yang dapat digunakan sebagai bahan terkait pendanaan teroris. Dalam sesi tanya jawab dijelaskan sebagai berikut: FSA bekerja secara dekat dengan NTFIU. Terdapat pertemuan rutin FSA dengan NTFIU. Apabila terdapat terduga teroris, FSA akan memberikan informasi dan data kepada NTFIU. Apabila tidak ada, FSA membantu sebaik mungkin sebagai perantara antara NTFIU dengan lembaga keuangan swasta. FSA berupaya mendapatkan tren-tren yang terbaru dari SOCA, tidak dari NTFIU karena NTFIU lebih aktif dalam penegakan hukum. FSA harus memastikan sistem yang ada yaitu antara lain sistem di SOCA berjalan dengan baik. Inggris mempunyai sejarah di Irlandia Utara dimana kegiatan teroris sangat terkait dengan kriminalitas karena mereka membutuhkan dana. FSA berusaha mengatasi masalah ini dengan kesadaran bank harus melaporkan transaksi yang mencurigakan yaitu melalui sistem yang dibangun di SOCA. Permasalahannya sekarang orang yang menjadi teroris adalah orang baik-baik yang tidak mempunyai latar belakang kriminal yang secara tiba-tiba memutuskan menjadi teroris, menarik dana untuk digunakan membiayai aksi teroris dan menutup rekening. Pada saat kejadian 9/11, bank memberikan banyak nama tapi nama-nama yang diberikan banyak yang salah sehingga memberikan kesulitan bagi orang-orang tersebut. FSA harus konsisten dan harus bekerja sama menuju ke arah yang sama dengan lembagalembaga yang lain. Dengan lingkungan demikian maka telah setengah memenangkan pertempuran. 21
7.
Dalam 10 tahun terakhir ini setelah peristiwa 9/11, FSA bekerja keras agar informasiinformasi yang disediakan menjadi makin akurat. 8. Lembaga keuangan diwajibkan secara hukum untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Apabila tidak melaporkan maka lembaga keuangan tersebut akan dipidana. 9. Yang memimpin investigasi pendanaan teroris adalah NTFIU di MPS. SOCA berperan mendukung investigasi yang dilakukan oleh NTFIU. FSA mendukung melalui interaksi dengan pihak swasta. FSA juga mendukung HM Treasury yang berperan dalam hal kebijakan. Koordinasi tidak pernah menjadi masalah dalam hal ini. 10. Pihak perbankan sendiri ingin untuk bekerja sesuai aturan.
22
BAB III ANALISIS TERKAIT SUBSTANSI RUU Sesuai dengan substansi RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diperlukan pendalaman dalam kunjungan kerja ke Inggris maka berikut disampaikan analisis terhadap beberapa substansi sebagai berikut: A. Konstelasi peraturan perundang-undangan anti pendanaan terorisme di Inggris 1.
Terrorism Act 2000 (24 Jul 2000) a. Undang-undang ini memberikan definisi luas tentang terorisme b. Undang-undang ini memberikan daftar organisasi teroris di luar Irlandia Utara c. Undang-undang ini memperbolehkan polisi menahan tersangka teroris hingga 7 hari 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (14 Dec 2001) a. Dikeluarkan sesudah insiden 11 September 2001 b. Memuat hal-hal yang sebelumnya ditolak pada Terrorism Act 2000 c. Ministry of Defence Police dapat beroperasi di luar basis militer bahkan untuk kasus non-teror d. Mengizinkan penahanan warga asing tersangka teroris untuk periode panjang e. Mewajibkan peninjauan ulang tahunan atas beberapa perkecualian dengan mempertimbangkan situasi politik 3. Proceeds of Crime Act 2002 (24 July 2002) a. Mengatur mengenai dana yang merupakan hasil kejahatan b. Berisi peraturan anti-pencucian uang yang utama di Inggris, termasuk ketentuan yang mensyaratkan bisnis usaha dalam sektor beregulasi (perbankan, investasi, pengiriman uang, profesi tertentu, dll) untuk melaporkan kecurigaan adanya pencucian uang oleh pelanggan atau orang lain kepada pihak yang berwenang. 4. Serious Organised Crime and Police Act 2005 (7 April 2005) a. Section 1 Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan Serious Organised Crime Agency (SOCA). 5. Terrorism Act 2006 (30 March 2006) a. Dikeluarkan setelah kejadian bom di London pada 7 Juli 2005 b. Mendefinisikan pelanggaran “pemujaan” terorisme c. Penahanan tersangka teroris tanpa pengadilan bisa sampai 28 hari 6. Helping identify supervision authorities – FSA guide (1 Sep 2007) 7. Money Laundering Regulations 2007 (15 Dec 2007) 8. Bank secrecy and the use of third party due dilligence checks (17 March 2009) 9. Terrorist Asset-Freesing (Temporary Povisions) Act 2010 (10 Feb 2010) a. HM Treasury dapat membekukan aset tersangka teroris b. Undang-Undang ini menggantikan The Terrorism Order 2009 – UN Measures 10. Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Finance Supervision Report 2010-11 (1 Nov 2011) 23
11. UK response to the European Commision’s report on the application of the Directive on the prevention of money laundering and terrorist financing (1 Apr 2012) 12. Advisory Notice on Money Laundering and Terrorist Financing controls in Overseas Jurisdictions (22 Jul 2012) 13. Treasury approved guideline (1 Sep 2012) B. Penetapan daftar terduga teroris dan organisasi teroris 1. 2.
3.
Di Inggris tidak terdapat kriteria khusus dalam memasukkan nama ke dalam terrorist list, hanya berdasarkan best practises atau pengalaman yang terbaik. Inggris tidak memiliki daftar orang yang diduga sebagai teroris, yang dimiliki adalah daftar organisasi teroris yang bersumber antara lain dari PBB. Apabila NTFIU memiliki bukti kuat dan telah melalui invetigasi maka orang tersebut baru dimasukkan ke daftar. Secara prinsip NTFIU berusaha memasukkan sebanyak-banyaknya data dalam daftar antara lain nama, umur, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, jadwal pribadi. Yang menetapkan seseorang dimasukkan dalam daftar adalah Home Secretary (Menteri Dalam Negeri).
C. Kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan 1.
2.
3. 4.
5.
Lembaga keuangan di Inggris wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002. Apabila mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan namun tidak melakukan pelaporan ini maka dapat dikenakan pidana terhadap orang yang tidak melaporkan tersebut. Kewajiban pelaporan dilakukan secara online melalui suatu system yang disebut SARs Regime di FIU-SOCA. Prosesnya sebagai berikut: a. Pelapor (reporter) membuat laporan pencucian uang yang dimasukkan secara online – laporan-laporan tersebut disebut database ELMER; b. Melalui search tool (ARENA), pengguna (end users) yaitu para penegak hukum di seluruh Inggris dapat mengakses database ELMER. c. Ada 2 opsi tindakan terhadap suatu data yang diakses oleh Pengguna, yaitu: - Apabila Pengguna memberikan informasi bahwa suatu laporan bukan merupakan tindak pidana maka data laporan tersebut akan dihapus dari database; Apabila Pengguna menganggap suatu laporan sebagai tindak pidana maka akan dibawa kepada Dialog Team dan pihak yang berwenang untuk dibahas lagi kemudian memberikan feedback kepada Pelapor. Data yang dimasukkan ke dalam ELMER akan dipertahankan selama 6 tahun, setelah 6 tahun data akan dihapuskan. Laporan yang berhubungan dengan terorisme akan langsung masuk ke security area karena berhubungan dengan keamanan nasional, oleh karena itu akan lebih sulit untuk memberikan feedback kepada Pelapor. FIU dapat mencari informasi ke bank dengan melalui prosedur melalui pengadilan. 24
6.
7.
Ada proses yang dinamakan Consent Desk: a. Apabila lembaga keuangan melihat ada suatu transaksi yang mencurigakan, Pelapor harus melaporkan kepada SOCA; b. Pelapor dapat meminta persetujuan kepada SOCA apakah transaksi ini dapat diteruskan. Penegak hukum kemudian menginvestigasi laporan ini dalam 7 hari kerja. Apabila telah lewat masa 7 hari, transaksi dapat dilakukan; c. SOCA memiliki waktu 7 hari kerja (the noticed period) untuk menolak persetujuan atas suatu transaksi yang mencurigakan. Setelah ditolak, penegak hukum memiliki 31 hari kalender (the moratorium period) dari hari penolakan untuk mengambil upaya lebih lanjut, misalnya pembekuan atau penyitaan dana; d. SOCA membuat keputusan akhir atas pemberian atau penolakan persetujuan berdasarkan informasi yang diperoleh SOCA dan memberitahukan ke Pelapor. Apabila keputusan akhir menolak transaksi tersebut namun pihak Pelapor tetap melanjutkan transaksi maka Pelapor dapat dikenakan pidana. FSA berperan untuk menjadi perantara pemerintah dan lembaga swasta (perbankan) dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan ini.
D. Mekanisme pembekuan terhadap dana dan harta kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung, patut diduga digunakan atau akan digunakan baik seluruh atau sebagian untuk tindak pidana terorisme 1.
2.
3.
Seseorang dapat dibekukan asetnya pada tingkat PBB, Eropa (EU) atau Inggris. Dasar hukum pembekuan asset di masing-masing tingkat tersebut yaitu: • PBB: Terrorism/Al Qaida (UNSCRs 1373/1989) • Eropa (EU): EC Regulation 2580/2001 • Domestik Inggris: Terrorist Asset-Freezing etc Act 2010 Rejim dan tanggung jawab pembekuan asset di Inggris • Investigation (police/National Terrorist Financial Investigation Unit) • Intelligence (Security Service) • International partners (Foreign and Commonwealth Office) • Charities (Charity Commission) • Compliance (Financial Services Authority, HMRC) • Others (e.g. MAPPA, Home Office, benefits departments, Crown Prosecution Service, Serious Organised Crime Agency, financial institutions etc) Terrorist Asset-Freezing Act 2010 memberikan kewenangan kepada HM Treasury (Kementerian Keuangan) untuk membuat keputusan pembekuan asset sementara yaitu maksimal hingga 30 hari apabila HM Treasury memiliki alasan yang kuat mencurigai seseorang: • Terlibat kegiatan teroris; 25
4.
5. 6.
• Dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung, oleh seseorang yang terlibat dalam terorisme; • Bertindak atas nama atau atas perintah seseorang yang terlibat dalam terorisme. Aksi harus diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko terorisme Proses pembekuan aset Referral (a) -- Statement of case (b) -- Ministerial decision (c) -- Notification of asset freeze (d) -- Licensing of exemptions (e) – Review (f) (a) HM Treasury bertindak atas rekomendasi dari penegak hukum dan badan-badan intelijen, yang mengajukan permohonan pembekuan aset (b) Agen mempersiapkan Statement of Case menetapkan alasan untuk pembekuan aset. Hal ini dapat mencakup materi tertutup. HM Treasury juga mempertimbangkan kerangka kerja untuk pembebasan lisensi pasca-pembekuan. (c) Keputusan berdasarkan Statement of Case dan rekomendasi dari kebijakan HMT dan penasihat hukum. (d) Menteri juga memutuskan mendesak / interim lisensi. (1) Treasury memberikan pemberitahuan kepada sektor keuangan, dan rincian yang dipublikasikan di website HMT. (2) Kemudian pemberitahuan diberikan kepada orang yang ditunjuk. Alasan yang luas untuk penunjukan harus diungkapkan. Orang yang ditunjuk berhak untuk mengajukan keberatan atas keputusan di pengadilan. (e) Lisensi yang sesuai diberikan oleh keputusan menteri untuk memungkinkan biaya hidup setiap hari. (f) Putusan pembekuan direview setiap 12 bulan – atau lebih cepat jika ada perubahan yang signifikan dalam kondisi (misalnya pembebasan dari penjara atau yang bersangkutan aktif dalam kegiatan anti terorisme). Pembekuan aset oleh Menteri tidak perlu melalui proses ke pengadilan. Orang yang dibekukan aset mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.
26
BAB IV PENUTUP Dari kunjungan kerja Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ke beberapa instansi terkait di Inggris dan dikaitkan dengan substansi RUU yang diperlukan pendalaman maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. 2.
3.
4.
Inggris memiliki konstelasi peraturan perundang-undangan yang komprehensif dalam mengatur anti tindak pidana pencucian uang dan anti tindak pidana pendanaan terorisme; Inggris tidak memiliki kriteria khusus dalam memasukkan nama ke dalam daftar teroris, hanya berdasarkan best practises atau pengalaman yang terbaik. Inggris tidak memiliki daftar orang yang diduga sebagai teroris, yang dimiliki adalah daftar organisasi teroris yang bersumber antara lain dari PBB. Apabila NTFIU memiliki bukti kuat dan telah melalui invetigasi maka orang tersebut baru dimasukkan ke daftar. Yang menetapkan seseorang dimasukkan dalam daftar adalah Home Secretary (Menteri Dalam Negeri). Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan di Inggris merupakan kewajiban bagi lembaga keuangan tertentu berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 dan pelaksanaannya dilakukan secara online melalui suatu system yang disebut SARs Regime di FIU-SOCA. FSA berperan untuk menjadi perantara pemerintah dan lembaga swasta (perbankan) dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan ini. Inggris memiliki Terrorist Asset-Freezing Act 2010 yang mengatur kewenangan pembekuan asset yang diduga digunakan atau akan digunakan untuk kejahatan terorisme. Yang memiliki kewenangan ini adalah HM Treasury (Menteri Keuangan) atas atas rekomendasi dari penegak hukum dan badan-badan intelijen. Pembekuan aset oleh Menteri tidak perlu melalui proses ke pengadilan. Proses review atas pembekuan aset dilakukan setiap 12 bulan. Orang yang dibekukan aset mempunyai hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.
27
