Hasil Pertemuan Koordinator Kopertis se-lndonesia di Bandung (Pertemuan Bandung) 12 Januari 2015
A.KEHADIRAN
Hadir
1. Dian Armanto (Koordinator Kopertis Wilayah 1)
2. Diah NataLisa (Koordinator Kopertis Wilayah II) 3. Ilza Mayuni (Koordinator Kopertis Wilayah III)
4. Abdul Hakim Halim (Koordinator Kopertis Wilayah IV) 5. Bambang Supriyadi (Koordinator Kopertis Wilayah V) 6. Suprapto (Koordinator Kopertis Wilayah VII)
7. I Nengah Dasi Astawa (Koordinator Kopertis Wilayah VIII)
8. Andi Niartiningsih (Koordinator Kopertis Wilayah IX) 9. Skunda Dinarosta (Wakil dari Kopertis X)
lO.ldiannor Mahyudin (Koordinator Kopertis Wilayah XI) H.Zainuddin Notanubun (Koordinator Kopertis Wilayah XII) 12.Jamaluddin (Koordinator Kopertis Wilayah XIII)
13.Festus Simbiak (Koordinator Kopertis Wilayah XIV) 14.Subahi Idris (Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV)
15.Seluruh Kabag/Kabid dan Kasubbag/Kasi di lingkungan Kopertis Wilayah IV
Izin Tidak Hadir
I. DYP Sugiharto (Koordinator Kopertis Wilayah VI): Ketidakhadiran disebabkan
oleh pembatalan penerbangan secara sepihak oleh Lion Air beberapa saat sebelum jadwal keberangkatan, sehingga tidak sempat untuk mendapatkan tiket moda alternatif transportasi lain untuk bisa datang di Bandung
2. Ganefri (Koordinator Kopertis Wilayah X): Ketidakhadiran karena sudah memiliki jadwal pertemuan dengan PTS di wilayah Riau yang tidak bisa ditinggalkan
B. KESEPAKATAN
I. Prosedur dan Dokumen Pendi'n'an/Perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
1.1. Prosedur
1. Badan Penyelenggara menyampaikan ke Kopertis dokumen persyaratan pendirian/perubahan bentuk PTS 2. Koordinator Kopertis membentukTim Penilai UsuLan Pendirian/Perubahan PTS
3. Kopertis membuat analisis kejenuhan program studi 4. Kopertis membuat analisis konflik internal/eksternal Badan Penyelenggara/ Perguruan Tinggi untuk usulan perubahan bentuk PTS 5. Tim Penilai melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi atas usulan pendirian/perubahan PTS
6. Bila Koordinator Kopertis memandang perlu, maka Koordinator dapat mengundang Badan Penyelenggara untuk melakukan presentasi terkait usulan. Presentasi ini harus dihadiri oleh salah satu atau seluruh organ Badan Penyelenggara, yaitu Ketua Pembina, Ketua Pengurus atau Ketua Pengawas
7. Bila Koordinator Kopertis memandang perlu, maka Koordinator dapat menugaskan Tim Penilai untuk melakukan visitasi 8. Koordinator Kopertis, berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan evaluasi Tim Penilai, menerbitkan Surat Rekomendasi yang terkait dengan: a. Rekam jejak Badan Penyelenggara
b. Tingkat kejenuhan program studi c. Tingkat keberlanjutan PTS bila diijinkan d. Keberadaan lahan
e. Bebas konflik untuk perubahan bentuk PTS
I.2. Dokumen yang disampaikan oleh Badan Penyelenggara meliputi; 1. Surat permohonan rekomendasi Kopertis 2. Legalitas Badan Penyelenggara 3. Ketersediaan lahan
4. Rancangan Rencana Strategis 5. Rancangan statuta
6. Rancangan SPMI
7. Studi kelayakan 8. Laporan keuangan
9. Rancangan program akademik
II. Prosedur Penambahan Program Studi
2.1. Prosedur
1. Pimpinan PTS menyampaikan ke Kopertis dokumen persyaratan penambahan program studi
2. Kopertis membentukTim PeniLai UsuLan Penambahan Program Studi 3. Kopertis membuat analisis kejenuhan program studi 4. Kopertis membuat analisis konflik internal/eksternal Badan Penyelenggara/ PTS
5. Tim Penilai melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi atas usulan
penambahan program studi 6. Bila Koordinator Kopertis memandang perlu, maka Koordinator dapat mengundang pimpinan PTS untuk melakukan presentasi terkait usulan. Presentasi ini harus dihadiri oleh Rektor/Ketua/Direktur PTS
7. Bila Koordinator Kopertis memandang perlu, maka Koordinator dapat menugaskan Tim Penilai untuk melakukan visitasi
8. Koordinator Kopertis, berdasarkan hasil verifikasi, validasi dan evaluasi Tim Penilai, menerbitkan Surat Rekomendasi yang terkait dengan: a. Rekam jejak Badan Penyelenggara b. Tingkat kejenuhan program studi
c. Tingkat keberlanjutan program studi bila diijinkan d. Bebas konflik internal/eksternal Badan Penyelenggara/PTS 3
2.2. Dokumen yang disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur meliputi: 1. Surat permohonan rekomendasi Kopertis 2. Rekomendasi Senat PTS
3. Keputusan Menteri tentang Pendihan PTS 4. Rancangan Rencana Strategis 5. Rancangan program akademik
III.Jadwal
Untuk masa usuLan Januari - Maret 2015, proses penerbltan rekomendasi ini dilakukan secepat mungkin agar usulan pendirian/perubahan PTS dan penambahan program studi dapat disampaikan ke Kemristek dan Dikti sebelum masa usulan berakhir. Untuk masa usulan perioda lebih lanjut akan segera ditetapkan.
IV.Catatan
1.
Kopertis mengusulkan kepada Kemristek dan Dikti agar Kopertis tidak perlu dillbatkan lagi dalam Tahap Visitasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (kecuali untuk memberikan dukungan teknis, bila diperlukan)
2.
Kopertis (bersama Tim Penilai) sepakat untuk terus menerus bekerja berdasarkan Kode EtikTim Penilai dan berperilaku sesuai ketentuan
3.
Kode Etik/Perilaku Tim Penilai dan penjelasan rinci tentang dokumen yang harus disiapkan oleh Badan Penyelenggara atau pimpinan PTS dijelaskan pada buku "Prosedur Pendirian PTS dan Penyelenggaraan Program Studi" yang diterbitkan Kemristek dan Dikti (terlampir)
V. Lain-lain
Hal lain yang harus mendapat perhatian: 1.
Kopertis sepakat untuk memeriksa data PD Dikti untuk antisipasi ijasah aspal dan untuk melakukan klasifikasi PTS Sehat di masing-masing Kopertis
2.
Kopertis akan meluruskan pemahaman tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan melakukan sinkronisasi peta jalan menuju penerapan Permendikbud nomor 49/2015 secara utuh
3.
Kopertis akan melakukan antisipasi program studi/PTS yang masih di bawah (tidak memenuhi) SN Dikti
4.
Koordinator Kopertis agar lebih banyak tampil di mass media untuk memberikan penjelasan tentang pendidikan tinggi dan ristek kepada masyarakat luas
5.
Kopertis agar memberikan tindakan tegas kepada PT5 yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku
6.
Kopertis akan terus menerus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Kemristek dan Dikti dan masyarakat, dengan tidak meminta/menerima imbalan apa pun terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Kopertis kepada PTS dan pemangku kepentingan lain, termasuk dalam penerbitan Surat Rekomendasi Pendlrian/Perubahan PTS dan Penambahan Program Studi
7.
Penambahan beban kerja (antara lain penugasan penerbitan Surat Rekomendasi) sangat mungkin tidak disertasi dengan peningkatan anggaran DlPA Kopertis yang memadai. Oleh karena itu Kopertis akan melakukan efisiensi dan menghilangkan kegiatan atau program kerja yang tidak diperlukan atau kurang bermanfaat
Bandung, 12 Januari 2015
a.n. Koordinator Kopertis se-lndonesia Koordinator Kopertis Wllayah IV
KOORDINASt
PERGURUANTiNGGl
W
SWASTAWiLAYAHlV I C* Abdul Hakim Halim
