BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. 1. Sejarah Singkat STN Desa Pematang Lalang. tetap konsisten memperjuangkan persoalan sengketa tanah, yakni antara

BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Singkat STN Desa Pematang Lalang. Serikat Tani Nasional Desa Pematang Lalang (STN) lahir atas upaya untuk tetap konsisten memperjuangkan persoalan sengketa tanah, yakni antara masyarakat Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan PT. Anugerah Tambak Perkasindo (PT.ATP) yang dipimpin oleh pengusaha yang bernama Ishak Charlie. Konflik dimulai sejak tahun 1988 dimana PT. Anugerah Tambak Perkasindo (ATP) yang bergerak dalam pertambakan udang telah menguasai tanpa membayar tanah rakyat yang diperoleh dengan surat panitia Landreform pada 1967. Barulah pada tahun 1995 muncul Izin Hak Guna Usaha untuk melegitimasi praktek pertambakan udang yang telah dilakukan PT.Anugerah Tambak Perkasindo Tbk selama ini. Izin HGU tersebut diatur dalam keputusan Kanwil BPN Sumatera Utara No. 1/HGU/22.04/95 tertanggal 21 Maret 1995 untuk

pengaturan

95,04

Ha

serta

Keputusan

Kepala

BPN

Nasional

No.19/HGU/BPN/2001 tertanggal 7 Agustus 2001 untuk 335,8 Ha. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan Kepala BPN Nasional tersebut, tertulis bahwa PT. ATP berkewajiban untuk : •

Membangun Tambak Plasma yang diperuntukkan bagi petani Tambak Inti Rakyat (TIR) sebagaimana surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2000 serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas dalam areal tersebut.

Universitas Sumatera Utara

•

Melepaskan sebagian hak tersebut untuk diberikan kepada petani plasma dengan perbandingan 60 inti dan 40 plasma yang ditentukan kemudian oleh instansi terkait.

•

Setiap perubahan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk mengalihkan HGU atas tambak udang tersebut baik seluruhnya atau sebagian, diperlukan izin terlebih dahulu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun dalam prakteknya, kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Di awal

2005, PT. Anugerah Tambak Perkasindo Tbk bermaksud mengganti usaha tambak udang dengan perkebunan sawit. Kuat diduga, penggantian jenis usaha tersebut tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang seharusnya. Bahkan secara sepihak, PT. ATP melakukan penanaman sawit di atas sawah milik warga tanpa persetujuan masyarakat. Dalam kepentingan memperjuangkan kasus sengketa tanah tersebut, masyarakat desa Pematang Lalang kemudian membangun sebuah organisasi tani yang bernama PERTISI (Persawahan Terindah Seluruh Indonesia) yang dipimpin oleh Kamelia Hasibuan. Dalam proses perjuangannya, tepatnya pada bulan Mei 2005, PERTISI melalui Kamelia Hasibuan mengundang elemen mahasiswa yaitu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi wilayah Sumatera Utara (Eksekutif Wilayah LMND Sumut) untuk ikut terlibat mendampingi proses perjuangan sengketa tanah tersebut. Kesepakatan pun kemudian didapat dalam pertemuan tersebut, yakni EW LMND Sumut bersedia untuk terus ikut berjuang bersama masyarakat desa Pematang Lalang dan memprogramkan Sekolah Tani bagi petani Pematang Lalang.


Gaung perjuangan kemudian membesar, ditandai dengan menguatnya konsolidasi-konsolidasi

beberapa

organisasi

pro-demokrasi

yang

sepakat

membentuk wadah perjuangan bernama KOPERS (Komite Perjuangan Rakyat Sumatera Utara) yang terdiri dari Komite Pimpinan Wilayah STN Sumatera Utara, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) Sumut, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumut, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Medan, EW LMND Sumut dan PERTISI yang berkomitmen ikut berjuang bersama masyarakat menuntut hak-hak atas tanah mereka yang dirampas oleh PT. Anugerah Tambak Perkasindo Tbk.. November tahun 2005, pimpinan PERTISI Kamelia Hasibuan pergi meninggalkan masyarakat Pematang Lalang dengan alasan karir. Hal ini jelas membuat masyarakat bingung dan panik. Masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi sebelumnya, apalagi menyangkkut persoalan perjuangan sengketa tanah akhirnya meminta bantuan kepada EW LMND untuk segera menuntaskan kebisuan perjuangan mereka. Awal Desember 2006, EW LMND Sumut mengundang KPW STN Sumut untuk hadir dalam rapat masyarakat desa Pematang Lalang dengan agenda pembahasan tindak lanjut perjuangan masyarakat desa Pematang Lalang serta membicarakan tentang kondisi internal organisasi PERTISI. Pertemuan itu dihadiri oleh masyarakat desa Pematang Lalang, Robert Sihombing (Ketua EW LMND Sumut), Rinaldi (Sekretaris EW LMND Sumut), Sintong Pardosi (Ketua KPW STN Sumut) dan Randy Syahrizal (Sekretaris KPW STN Sumut). Pertemuan itu juga menghasilkan beberapa poin, diantaranya:


1. Masyarakat desa Pematang Lalang sepakat bergabung menjadi anggota STN ditingkat desa. 2. Masyarakat desa Pematang Lalang bersumpah untuk tetap berjuang menuntut hak-hak petani Pematang Lalang. 3. Masyarakat desa Pematang Lalang ikut aktif dalam segala perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan patuh menjalankan segala keputusan dan arahan kerja-kerja perjuangan STN. Pertemuan tersebut juga menghasilkan rekomendasi untuk membuat Konferensi Desa dalam kepentingan membangun cabang STN Sumut tingkat desa serta membahas dan menetapkan program kerja organisasi. Pada tanggal 8 Maret 2006 diadakan Konferensi Desa di Desa Pematang Lalang yang dihadiri oleh seluruh anggota yang dulunya bergabung didalam PERTISI. Dalam sidang pembahasan program organisasi, masyarakat Pematang Lalang membahas program STN secara nasional, yakni tuntutan atas Tanah, Modal, Tekhnologi Murah-Massal untuk Pertanian kolektif di Bawah Kontrol Dewan Tani/Rakyat sebagai program sejati, Tiga Tugas Mendesak meliputi Kampanye dan Front, Radikalisasi dan Strukturisasi sebagai Strategi-Taktik Organisasi serta pembangunan kelompok-kelompok tani, seksi-seksi pemuda tani serta seksi-seksi perempuan tani sebagai penopang kerja-kerja perjuangan STN. 47 Sidang selanjutnya membahas tentang pemilihan pengurus, yang berhasil memilih kepengurusan, yakni: Mangara Rumapea (Ketua KPD STN Pematang Lalang) dan Rondauli Sinaga (Sekretaris KPD STN Pematang Lalang).

47

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Tani Nasional (AD/ART-STN), Tanah, Modal, Teknologi yang Modern, Murah, Massal untuk Pertanian Kolektif di Bawah Dewan Rakyat/Tani, Yogyakarta, 2 April 2006, hal. 1.


2. Jaringan/keanggotaan STN. Serikat Tani Nasional Pematang Lalang merupakan keanggotaan/jaringan dari Serikat Tani Nasional yang berpusat di Jakarta, tepatnya di Jln. Bogin A2 Perumahan Budi Agung, Bogor. Serikat Tani Nasional (STN) didirikan dalam Kongres I pada 12 November 1993 di Bantul, Yogyakarta dan ditetapkan kembali dalam Kongres II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1999 di Sleman, Yogyakarta. STN adalah organisasi massa tani yang bersifat Nasional, Terbuka, Legal, Progresif dan Kerakyatan. Lewat Kongres III 21 April 2003 dan Kongres IV 2 April 2006 kembali dikukuhkan dasar-dasar perjuangan STN dan prinsip organisasinya. Serikat Tani Nasional (STN) merupakan organisasi massa (sektoral) tingkat nasional yang berafiliasi politik dan organisasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sesuai dengan isi Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik Bab. XII Pasal 27 tentang organisasi massa Partai Rakyat Demokratik. Hingga November 2007, keanggotaan Serikat Tani Nasional yang tersebar di seluruh pelosok nusantara sebanyak 53 struktur organisasi 48, sebagai berikut: 1. Komite Pimpinan Wilayah STN Sumatera Utara. 2. Komite Persiapan STN Kab. Deli Serdang. 3. Komite Pimpinan Desa Serikat Tani Nasional Pematang Lalang 4. Komite Persiapan STN Kab. Humbang Hasundutan. 5. Kelompok Tani Kemenyan Kab. Humbang Hasundutan. 6. Komite Pimpinan Kabupaten STN Simalungun. 7. Forum Petani Nagori Mariah Hombang Kab. Simalungun. 48

Berdasarkan Laporan Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional, 12 November

2007.


8. Kelompok Tani Raptama, Bandar Betsy Kab. Simalungun. 9. Kelompok Tani Bosar Galugur Kab. Simalungun. 10. Komite Pimpinan Kabupaten STN Labuhan Batu. 11. Kelompok Tani Bersatu Kab. Labuhan Batu. 12. Gerakan Pemuda Bersatu Kab. Labuhan Batu. 13. Kelompok Tani Mentari Kab.Labuhan Batu 14. Kelompok Tani Tiga Maju Kab. Labuhan Batu. 15. Himpunan Tani Nelayan Kab. Labuhan Batu. 16. Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri Kab. Tapanuli Selatan. 17. Serikat Tani Riau/KP2TR2 Kab. Kampar. 18. Serikat Tani Riau/KP2TR2 Kab. Pelalawan. 19. Serikat Tani Riau/KP2TR2 Kab. Bengkalis. 20. Serikat Tani Riau/KP2TR2 Kab. Siak. 21. Gerakan. Suku Anak Dalam 113 S. Bahar Kab Batanghari. 22. Gerakan. Suku Anak Dalam 113 S. Bahar Kab Muaro Jambi. 23. Komite Persiapan Kabupaten STN Lampung Selatan. 24. Komite Persiapan Kabupaten STN Karawang. 25. Komite Persiapan kabupaten STN Sumedang. 26. Komite Persiapan kabupaten STN Garut. 27. Komite Persiapan Kabupaten STN Semarang. 28. Komite Persiapan kabupaten STN Magelang. 29. Forum Petani Klaten. 30. Komite Persiapan Kabupaten STN Kebumen. 31. Komite Persiapan Kabupaten STN Temanggung.


32. Serikat Tani Suromenggolo Ponorogo. 33. Komite Persiapan Kabupaten STN Bondowoso. 34. Komite Persiapan Kabupaten STN Jember. 35. Komite Persiapan Kabupaten STN Lamongan. 36. Laskar Perjuangan Pemuda Ronggolawe Tuban. 37. Komite Persiapan Kabupaten STN Lombok Tengah. 38. Komite Persiapan Kabupaten STN Lombok Timur. 39. Gerakan Tani Maumere Kab. Sikka. 40. Kelompok. Peduli Lewotana Kab.Flores Timur. 41. Forum Pemuda Lembata. 42. Kelompok Tani Kuru – Kelimutu Kab. Ende. 43. Kelompok Tani Detusuko Kab. Ende. 44. Kelompok Tani Detulkeli Kab. Ende. 45. Gerakan Tani Kajang Kab. Bulukumba. 46. Komite Perjuangan Rakyat Salasae Kab. Bulukumba. 47. Komite Persiapan Kota STN Bau Bau. 48. Forum Masy. Tani dan Adat Budong Budong Kab. Mamuju. 49. Komite Persiapan Kabupaten STN Buol. 50. Komite Persiapan Kabupaten STN Banggai. 51. Komite Persiapan Kabupaten STN Donggala. 52. Komite Persiapan Kabupaten STN Parigi Mutong. 53. Komite Persiapan Kabupaten STN Kutai Kertanegara.


3. Struktur Organisasi STN. Bagan dan Mekanisme STN 49. Kongres

Dewan Nasional Ketua KPP STN

Sekretaris Agiprop

Front Tani Nasional

Organisasi Ketua KPW STN

Sekretaris Badko

Front Tani Wilayah

Ketua KPK STN

Sekretaris Agiprop

Front Tani Kab/Kota

Organisasi

Ketua Sekretaris KPD STN

Agiprop

Front Tani Desa

Organisasi Kelompok Tani

Kelompok Tani

Kelompok Tani

Posko Desa

49

Hasil kongres IV Serikat Tani Nasional, pada tanggal 2 April 2006 di Yogyakarta, yang dijelaskan melalui Anggran Rumah Tangga STN Tahun 2006-2008.


Keterangan Bagan dan Mekanisme Organisasi : Kongres: merupakan badan tertinggi pengambil keputusan. Kongres membahas [1]. Evaluasi umum organisasi, memilih dan mengangkat Komite Pimpinan Pusat (KPP) untuk periode yang akan datang. [2]. Membahas dan menganalisis situasi nasional. [3]. Membuat garis besar program perjuangan. [4]. Merumuskan garis besar strategi dan taktik organisasi. [5]. Mengubah dan menetapkan kembali AD/ART organisasi. [6]. Membuat resolusi–resolusi. Kongres diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali. Peserta kongres adalah seluruh anggota STN. Dewan Nasional: merupakan badan tertinggi dibawah kongres. Dewan nasional dihadiri oleh KPP, perwakilan Komite Pimpinan Wilayah (KPW), perwakilan Komite Pimpinan Kabupaten/Kota (KPK) dan perwakilan Komite Pimpinan Desa (KPD). Dewan Nasional merupakan jembatan diantara 2 kongres untuk membahas, melakukan penilaian terhadap perkembangan situasi politik nasional, melakukan evaluasi terhadap seluruh aktifitas organisasi, merumuskan program, strategi dan taktik, membuat keputusan yang belum sempat ditetapkan dalam Kongres atau dalam menilai perkembangan terkini. Dewan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Komite Pimpinan Pusat (KPP): merupakan pimpinan harian tertinggi tingkat nasional. KPP diangkat dan diberhentikan oleh kongres. Tugas KPP adalah menjalankan seluruh keputusan Kongres dan DN. KPP terdiri dari Ketua, Sekretaris, Departemen Agitasi Propaganda, Departemen Organisasi. Untuk Dana Usaha, Seksi Perempuan, Seksi Pemuda Tani dan Seksi Kebudayaan yang dapat


dirangkapkan dengan salah satu jabatan. KPP berhak mengangkat anggota KPP dan membentuk departemen baru sesuai dengan kebutuhan. Fungsi-Fungsi Struktur dalam Komite Pimpinan Pusat : 1. Ketua: berfungsi sebagai corong utama dalam melakukakan kerja Kampanye dan penggalangan Front ditingkat nasional 2. Sekretaris: Sebagai poros ideologi, politik dan organisasi secara nasional. Sekretaris adalah manager program yang berfungsi mengumpulkan data perkembangan politik dan organisasi, mensistematiskan kerja seluruh aparatus pengurus pusat 3. Departemen Agitasi dan Propaganda:

Bertanggungjawab terhadap proses

produksi koran organisasi. Menyusun dan membuat materi pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan secara reguler. 4. Departemen Organisasi: Bertanggung jawab atas pembangunan dan kontrol terhadap wilayah–wilayah dan atau kota–kota yang telah terbangun struktur STN dan mengambil peluang-peluang perluasan struktur oraginsasi 5. Dana Usaha: Melakukan administrasi keuangan organisasi, mengutip pendapatan iuran anggota, mengadakan kegiatan produktif yang akan menambah keuangan organisasi. 6. Seksi Perempuan: Bertugas memasok bacaan dan diskusi–diskusi/pendidikan– pendidikan tentang perempuan, dan mendorong terbangunnya ormas perempuan. 7. Sesi

Pemuda

Tani:

Bertugas

memasok

bacaan

dan

diskusi/pendidikan–pendidikan tentang pemuda pedesaan yang

diskusi– progressif,

dan mendorongnya sebagai salah satu pengerak organisasi massa tani.


8. Seksi Kebudayaan: Bertugas memasok bacaan dan diskusi–diskusi budaya dan mendorong terbangunnya jaringan kebudayaan nasional 9. Kolektif Hubungan Internasioanl: Tidak di jadikan departemen tersendiri tapi menjadi variable kerja tetap di pengurus pusat. Konferensi Wilayah merupakan pembuat keputusan tertinggi tingkat propinsi. Konferensi Wilayah membahas Keputusan-keputusan badan diatasnya, Situasi Wilayah, Program dan Stratak Wilayah, pemilihan KPW. Konferensi Wilayah dihadiri oleh seluruh anggota di tingkat Wilayah. Konferensi Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Penyelenggaraan Konferensi Wilayah dapat diusulkan minimal oleh setengah plus satu KPK atau diusulkan oleh KPW atas persetujuan KPP. Komite Pimpinan Wilayah (KPW) : adalah pimpinan harian tingkat wilayah. KPW bertugas menjalankan keputusan-keputusan badan organisasi di atasnya dan hasil konferensi wilayah di tingkat Provinsi. KPW diangkat dan diberhentikan oleh Konferensi Wilayah atas persetujuan KPP. KPW terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Badan Koordinasi (BADKO). Struktur wilayah diisi maksimal 3 orang yang berfungsi sebagai : 1. Ketua : Berfungsi sebagai corong utama dalam melakukakan kerja Kampanye dan penggalangan Front tingkat propinsi 2. Sekretaris : Adalah poros organisasi di tingkat wilayah, dia bertugas sebagai manager program organisasi dan politik dan juga melakukan pengawasan terhadap proses radikalisasi. 3. Badko: Menangani perluasan struktur di kota-kota baru.


Konferensi Kabupaten/Kota merupakan pembuat keputusan tertinggi tingkat kabupaten/kota. Konferensi kabupaten/kota membahas keputusan-keputusan badan diatasnya, situasi kabupaten/kota, program dan stratak kabupaten/kota, serta pemilihan Komite Pimpinan Kabupaten/Kota. Konferensi Kota dihadiri oleh seluruh anggota tingkat kota. Konferensi kota diselenggaraskan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali. Penyelenggaraan Konferensi Kota dapat diusulkan minimal oleh 50%+1 KPD atau di usulkan oleh KPK dengan persetujuan KPW dan KPP. Komite Pimpinan Kabupaten/Kota (KPK) :merupakan pimpinan harian tingkat kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksankan keputusankeputusan badan-badan organisasi di atasnya dan hasil konferensi kabupaten/kota. KPK terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Departemen Agitasi dan Propaganda, Departemen Organisasi, Seksi perempuan, Seksi Pemuda Tani dan Seksi Kebudayaan dan Dana Usaha yang berfungsi: 1. Ketua: Sebagai juru kampanye dan pembangunan front tingkat kota 2. Sekretaris : bertugas sebagai manager program yang mengatur keseluruhan proses organisasi dan politik, mengawal proses radikalisasi baik yang terjadi di Desa ataupun posko 3. Dana Usaha : Mengatur keuangan organisasi dan membangun badan usaha tingkat kabupaten/kota serta menarik iuran anggota 4. Departemen Organisasi : Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengurus desa dan posko-posko, rekutmen anggota, menangani perluasan desa-desa baru.


5. Departemen Pendidikan Bacaan : Bertanggungjawab terhadap proses distribusi

koran

organisasi.

Pengadaan

bahan-bahan

bacaan.

Mengagendakan pendidikan tingkat kabupaten/kota secara reguler. 6. Seksi Perempuan : adalah memastikan terjadinya pasokan bahan – bahan bacaan tentang perempuan, diskusi-diskusi perempuan dan mendorong terbangunnya ormas perempuan desa tingkat kabupaten/kota. 7. Sesi Pemuda Tani : Memastikan adanya bacaan dan diskusi– diskusi/pendidikan–pendidikan tentang pemuda pedesaan yang progressif, dan mendorongnya sebagai salah satu pengerak organisasi massa tani. 8. Seksi kebudayaan : Bertugas memasok bacaan dan diskusi–diskusi budaya dan mendorong terbangunnya jaringan kebudayaan, baik berupa sanggarsanggar ataupun kelompok-kelompok kesenian lainnya seperti teater tani dll Dana Usaha, Seksi Perempuan, Seksi Pemuda Tani dan Seksi Budaya dapat di rangkap. Konferensi Desa merupakan pembuat keputusan tertinggi tingkat Desa/Kelurahan. Konferensi Desa membahas membahas keputusan-keputusan badan diatasnya, situasi desa, program dan stratak tingkat desa, serta pemilihan KPD. Konferensi desa dihadiri oleh seluruh anggota STN tingkat Desa. Konferensi Desa diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Penyelenggaraan Konferensi Desa dapat diusulkan minimal oleh 50%+1 anggota KPD dan 50%+1 Kelompok Tani atas persetujuan KPK dan di ketahui oleh KPW dan KPP.


Komite Pimpinan Desa (KPD) : merupakan pimpinan harian tingkat desa. Tugas dan tanggung jawabnya adalah melaksankan keputusan-keputusan badanbadan organisasi di atasnya dan hasil konferensi desa. KPD terdiri dari Ketua, Sekretaris, Departemen Organisasi, Departemen Agitasi Propaganda. Unit Usaha, Seksi Perempuan, Seksi Pemuda Tani dan Seksi Budaya. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah: 1. Ketua : sebagai juru kampanye dan pembangunan front tingkat desa 2. Sekretaris berfungsi sebagai manager program dan mengawasi proses radikalisasi tingkat desa 3. Departemen Organisasi: Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kelompok-kelompok tani dan menangani perluasan kelompok tani lainnya. 4. Departemen Agitasi Propaganda: Bertanggungjawab terhadap proses distribusi koran organisasi ditingkat Desa. Pengadaan bahan-bahan bacaan dan memfasilitasi agenda pendidikan tingkat desa secara reguler 5. Dana Usaha: Mengatur keuangan organisasi dan membangun koperasi produksi pertanian serta menarik iuran anggota. 6. Seksi Perempuan: Bertugas memastikan diskusi–diskusi tentang materi perempuan dan membentuk organisasi perempuan desa. 7. Sesi Pemuda Tani : Memastikan adanya bacaan dan diskusi– diskusi/pendidikan–pendidikan tentang pemuda pedesaan yang progressif, dan mendorongnya sebagai salah satu pengerak organisasi massa tani. 8. Seksi Kebudayaan : Bertugas memasok bacaan dan diskusi–diskusi budaya dan mendorong terbangunnya jaringan kebudayaan


Unit Usaha, Seksi Perempuan, Seksi Pemuda Tani dan Seksi Budaya dapat di rangkap. Kelompok Tani. 1. Alat perjuangan bagi para anggota kelompok tani untuk terpenuhinya hakhak (terutama hak-hak ekonomi) anggotanya semisal (I) jaminan atas kepemilikan yang mengandung fungsi sosial, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria (ii) jaminan bagi peningkatan usaha produktif seperti jaminan bibit, pupuk murah, teknik bertani serta jaminan kredit dan sarana pendukung lainya (iii) jaminan atas distribusi usaha pertanian yang adil dan menguntungkan bagi (terutama bagi) anggota dan masyarakat lainnya yang menggantungkan hidupnya dari sumber-sumber agraria. 2. Menyelenggarakan pendidikan politik dan kursus-kursus pertanian bagi anggota kelompok tani. 3. Menggalang “Logistik” dengan mengefektifkan iuran anggota 4. Struktur kelompok tani terdiri dari Ketua dan Sekretaris

Garis Tegas: adalah Hirarki Organisasi Garis Putus-Putus: Sifatnya Koordinatif dan Influence

Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (KPP-STN) Periode 20062008. Berdasarkan hasil kongres IV STN tanggal 2-3 April 2006 di yogyakarta, sebagai berikut: Ketua

: Donny Pradana S,Hut.


Sekretaris

: Istiqomah S. Fil.

Dept. Agitasi Propaganda

: Wiwik Widjianarko.

Dept. Organisasi

: Freddy Tambunan S.Sos.

Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional Sumatera Utara (KPW STN-SU) Periode 2007-2009. Berdasarkan hasil Konferensi Wilayah II STN-SUMUT tanggal 26-27 Mei 2007 di Pematang Siantar, sebagai berikut: Ketua

: Mangiring Parulian Sinaga.

Sekretaris

: Randy Syahrijal.

Badan Koordinasi

: Surung Hutagaol.

Komite Pimpinan Desa Serikat Tani Nasional Pematang Lalang (KPDSTN) Periode 2007-2009. Berdasarkan hasil Konferensi Desa, pada tanggal 8 Desember 2006 di Pematang Lalang, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, sebagai berikut: Ketua

: M. Rumapea.

Sekretaris

: Rondauli Sinaga.

Dana Dan Usaha

: M. Nadeak.

Koodinator Dusun I

: J. Sinaga.

Koordinator Dusun II : Master Tampubolon. Koordinator Dusun III: Abel Lumban Raja. Seksi Perempuan

: Op. Ridwan Br. Manurung (koordinator). : N. Anita R. Br. Tambunan (Staff Koordinator).

Seksi Kebudayaan

: N. Saut Br. Sinaga (Koordinator)


: Ekson Br. Sinaga.

4. Prinsip-Prinsip Serikat Tani Nasional 50. 4. 1. Kepeloporan di tengah-tengah massa tani. Maksudnya adalah, STN harus berada pada posisi memimpin perjuangan kaum tani disemua daerah. STN juga harus menjadi organisasi pelopor perjuangan kaum tani yang bertugas memimpin, memajukan serta menyatukan arah gerak perjuangan kaum tani untuk menjauhkan kaum tani dari perjuangan yang berbentuk ekonomis dan sektarian. Maka konsepsi organisasi ditubuh STN adalah organisasi payung, yang bertujuan mewadahi kelompok-kelompok tani yang sedang berjuang dalam persoalan sengketa tanah. Tugas STN sebagai organisasi pelopor perjuangan kaum tani adalah mendekatkan kesadaran perjuangan ekonomis kaum tani kepada kesadaran politik kaum tani, dan mendorong persatuan kaum tani serta rakyat miskin lainnya (Buruh dan Kaum miskin perkotaan) dalam perjuangan mendirikan pemerintahan alternatif yang disebut sebagai pemerintahan persatuan rakyat. 4. 2. Sentralisme Demokrasi/Demokrasi Terpusat. Sebuah organisasi yang progresif, terideologi, terstruktur dan terorganisir secara rapi haruslah menjalankan mekanisme organisasi yang demokratis, dengan menampung segala aspirasi dari struktur cabang terbawah, yang kemudian dipelajari oleh badan organisasi diatasnya. Hasil dari mekanisme kerja organisasi diatas haruslah dijalankan oleh semua tingkatan struktur cabang STN secara hirarki dan terpusat. Dalam prakteknya kemudian, dapat disimpulkan sebagai 50

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Tani Nasional (AD/ART-STN), ibid., hal. 4 – 5.


berikut: badan organisasi tingkat bawah harus mematuhi segala keputusan organisasi diatasnya serta memberikan usulan-usulan serta laporan-laporan kerja, sedangkan badan organisasi diatasnya bertugas mempelajari, memberikan arahan kerja serta mengawasi secara teliti hasil-hasil kemajuan maupun kemunduran kerja-kerja badan organisasi dibawahnya. 4. 3. Kritik dan Oto-Kritik. Landasan mengenai kritik oto-kritik harus dilandaskan pada evaluasi program kerja idieologi, politik dan organisasi. Tujuannya untuk menilai kemajuan serta kemunduran praktek kerja organisasi serta melakukan penelitian mendalam mengenai penyakit-penyakit didalam organisasi, seperti liberalisme (tidak menjalankan arahan kerja organisasi dan menjalankan kerja-kerja organisasi sesuai isi kepalanya sendiri, atau tidak berani mengkritik kawan seorganisasi dengan alasan perpecahan dalam pertemanan) dan subjektifisme (sebagai contoh melakukan kritik secara tertutup, mengkritik diluar organisasi dan bernuansa fitnah/gossip). Kritik dan Oto-Kritik juga bertujuan untuk meningkatkan semangat kolektifisme diantara pengurus dan anggota, memahami kelemahan dan kekuatan organisasi, serta dapat menjadi mekanisme kontrol antara anggota dengan pengurus ataupun pengurus dengan pengurus. 4. 4. Bergantung pada kekuatan sendiri. Prinsip bergantung pada kekuatan sendiri dilandasi oleh kenyataan bahwa kelas-kelas, golongan, dan sektor-sektor yang bekerjasama dalam konteks front persatuan berada pada situasi ketertindasan. Oleh karenanya, menjadi mutlak bagi kelas-kelas yang bekerjasama dalam front untuk memikirkan secara serius usaha-


usaha yang memperkuat barisan kelasnya sendiri. Kerjasama antar elemen untuk mendapatkan bantuan dari sekutu guna memperkuat masing-masing organisasi diperbolehkan dalam batasan-batasan yang tidak sampai merusak kemandirian organisasi yang mendapatkan bantuan. Sekali lagi, kerjasama dalam front harus saling menguntungkan, tidak merugikan salah satu, atau menjadi salah satu elemen dalam front sebagai faktor yang mendominasi kehidupan politik front.

5. Tujuan dan Program Perjuangan STN 5.1. Tujuan STN Serikat Tani Nasional adalah organisasi massa yang berwatak progresif, demokratik, dan kerakyatan. Pola kerja utama STN yang paling prinsipil adalah kepeloporan ditengah-tengah massa tani, dengan tekanan kerja memimpin dan memajukan perjuangan kaum tani Indonesia dalam melawan segala bentuk penindasan serta merebut kesejahteraan dari sistem ‘kapitalisme neoliberal’ yang berkolaborasi dengan ‘pemerintahan boneka’ didalam negeri. Secara umum tujuan didirikannya STN adalah untuk memperjuangkan pembebasan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan dan penjajahan sistem ekonomi kapitalisme, bersama dengan kekuatan rakyat miskin lainnya, seperti buruh, kaum miskin perkotaan serta mahasiswa. Secara khusus, STN bertujuan untuk membebaskan kaum tani dari segala bentuk penindasan ekonomi, politik, hukum dan budaya serta memimpin pembebasan kaum tani Indonesia dalam perjuangan merebut kesejahteraan dan perubahan nasib kaum tani. STN adalah organisasi massa yang berasaskan Demokrasi Kerakyatan. Yang dimaksud dengan demokrasi kerakyatan bukanlah suatu demokrasi tipe


baru, melainkan sebuah penegasan tentang demokrasi yang dihubungkan secara tegas kepada kepentingan mayoritas rakyat, serta menjamin keterlibatan rakyat dalam segala kebijakan ekonomi, politik yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Asas “Demokrasi Kerakyatan” juga berarti membangun kedaulatan rakyat disegala bidang dengan meletakkan sendi-sendi tatanan social yang demokratis. Kedaulatan ekonomi dan politik bukan ditangan penguasa, melainkan ditangan rakyat Indonesia, demi tercapainya keadilan sosial sepenuh-penuhnya. 5.2. Program Perjuangan STN 51 STN mempunyai program “sejati” yang bersifat strategis yang disebut sebagai “Reforma Agraria Sejati” yang menjamin “Tanah, Modal serta Tekhnologi”. Garis-garis besar penjelasan program tersebut adalah sebagai berikut: Tanah Seperti halnya buruh, tanah sebagai alat produksi adalah hal yang utama dalam kehidupan petani. Dalam sejarah Indonesia, ketika lahan masih dimiliki para bangsawan (misalnya, Diponegoro, Cut Nya Dien, Sultan Agung, dll) yang rata-rata memiliki puluhan sampai ratusan hektar, dimana ketika kolonialisme Belanda masuk ke Indonesia, lahan-lahan tersebut pun dirampas. Kemudian ketika masa pejajahan Jepang hanya sesaat saja kaum tani memiliki tanah. Tetapi kemudian Jepang menerapkan peraturan, wajib bagi rakyat, untuk menanam pohon jalak dan keliki untuk bahan bakar pesawatnya kembali dari Indonesia ke jepang. Proses perampasan dan perebutan lahan dalam sejarah kaum tani terus berlangsung dan tidak pernah tuntas hingga saat ini. Kita ketahui pula bahwa 51

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Tani Nasional (AD/ART- STN), ibid., hal. 2 – 3.


lahan pertanian di Indonesia dalam petak-petak kecil. Hal itu disebabkan karena mereka yang telah berhasil merebut lahan kemudian mewariskan ke keluarganya, dengan sistem bagi-bagi untuk setiap anaknya. Dengan budaya warisan inilah tanah yang ada di Indonesia selalu memiliki luas lahan yang sempit dan menggunakan bedeng-bedeng sebagai tanda pembatas dalam warisannya. Dengan kondisi obyektif inilah, bagi kita tidak tepat jika ditetapkan program Landreform, karena justru dengan menetapkan program ini maka kita menciptakan konflik horisontal antar petani. Dalam sistem kepemilikan tanah

di Indonesia, ada tiga macam

kepemilikan tanah. Pertama, mereka-mereka yang tidak mempunyai tanah sehingga kemudian menjadi buruh tani, menjual tenaga pada pemilik tanah untuk menyambung kelangsungan hidupnya. Kedua, seperti yang telah disebutkan tadi, para borjuis kecil pedesaan. Mereka hidup dari mengolah tanah yang dimilikinya, disinilah tanah berfungsi sebagai alat produksi bagi petani. Ketiga, kepemilikan tanah yang dikuasai negara. Tanah-tanah yang dimiliki oleh negara rata-rata adalah warisan dari kolonial Belanda atau bekas tanah adat maupun tanah marga yang kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang kemudian sebagian besar dijual kepada para borjuasi. Kepemilikan tanah jenis ketiga inilah yang kebanyakan menimbulkan konflik dikalangan petani. Karena dari sejarahnya tanah-tanah ini adalah milik rakyat – baik tanah marga, tanah adat, atau tanah hasil UUPA 60 - yang pada waktu Orde Baru diambil alih oleh negara. Modal. Untuk mengolah lahan yang luas berarti kita butuh juga modal yang besar. Apabila kita lihat juga anggaran untuk mengamankan stok pangan


nasional pemerintah untuk sektor pangan hanya 2,2 trilyun rupiah. Sedangkan hanya berbicara untuk menstabilkan harga gabah kering saat ini saja membutuhkan dana 6,7 trilyun rupiah. Hal ini menjelaskan bahwa anggaran ini tidak sesuai dengan kebutuhan, dimana menyangkut kehidupan lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia. Jelas adanya ketimpangan dalam megalokasikan anggaran negara, khusunya untuk sektor pertanian. Dalam proses produksi pertanian diperlukan modal sangat besar dan yang tergantung dengan modal itu pun lebih dari 50 % jumlah penduduk. Tetapi kondisinya saat ini anggaran untuk sektor perbankan dan industri lebih besar dari pada sektor pertanian. Sementara modal yang telah disalurkan selalu saja di korupsi, jumlahnya kecil, dan bunganya tinggi. Sedangkan yang dibutuhkan kaum tani adalah modal besar, bunga rendah, dan persyaratan yang tidak menyusahkan kaum tani (tidak seperti KUT/JPS), serta yang dapat dikontrol langsung oleh mereka sendiri.Dengan demikian kaum tani harus memperjuangkan kebutuhan modal ini. Pertanian Modern. Sebagaimana telah kita paparkan di atas, bahwa di sektor pertanian di Indonesia masih berlangsung dengan sistem pertanian yang manual (tradisional). Hal itulah yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi petani Indonesia. Untuk itu perlu adanya sistem pertanian yang modern untuk menunjang/mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi saat ini. Dalam sistem pertanian modern tercakup permasalahan teknologi serta manjemen produksi dan pemasaran. Untuk itu Pemerintah harus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan petani pada saat sekarang ini agar mampu menaikkan hasil produksi mereka dan seiring dengan itu, menaikkan pula daya beli petani.


Pertanian yang modern, adalah yang sebenarnya dibutuhkan petani saat ini. Berbicara mengenai pertanian modern tidak lepas pula dari kebutuhan tanah/lahan yang cukup luas. Tidak mungkin teknologi yang maju akan diterapkan pada lahan/tanah yang sempit, karena hasil yang dicapai tidak akan seimbang. Demikian pula sebaliknya jika lahan itu luas dan tidak dikerjakan dengan menggunakan teknologi yang modern, juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Traktor merupakan salah satu tehnologi dari sektor pertanian. Harus diakui, bahwa penguasaan teknologi petani di Indonesia atas teknologi masih rendah. Sebagian besar petani Indonesia masih menggunakan jasa hewan (kerbau, sapi) untuk mengolah tanah mereka, disamping menggunakan tenaga kaum buruh tani. Lambatnya penguasaan teknologi adalah penyebab perkembangan pertanian di Indonesia sangat lambat. Padahal, dengan menggunakan teknologi, produktifitas pertanian dapat dipacu. Dengan penggunaan teknologi untuk menggarap sektor pertanian, tenaga manusia dapat dikurangi. Peranan tenaga manusia digantikan oleh mesin, sehingga memaksa para buruh-buruh pertanian untuk pindah ke kota, menjadi buruh pabrik. Selain itu, dengan penggunaan tekhnologi, akan terjadi sentralisasi kepemilikan tanah. Yang jelas yang dibutuhkan bagi petani adalah tersedianya teknologi modern dan mampu mendapatkan hasil yang maksimal; tata letak lahan pertanian diatur dengan baik supaya lebih teratur dan berkualitas; teknologi modern yang dimaksud adalah meliputi alat-alat produksi pertanian yang maju seperti traktor, sebagai alat produksi untuk mengefisienkan waktu dan tenaga dengan hasil yang maksimal; sistem irigasi yang lebih maju dengan manajemen pengairannya secara modern sehingga tidak lagi akan ada persoalan kekurangan air untuk kebutuhan


produksi; alat-alat dan obat-obatan yang dapat menunjang kelancaran proses produksi (alat penyemprot hama, pestisida, pupuk, dll) ; alat-alat penunjang lainnya, seperti alat pengering (oven) hasil produksi, misal : beras, jagung, kedelai, kacang, dll, yang selama ini petani hanya dapat mengandalkan panasnya matahari untuk dapat mengeringkan hasil produksinya; manajemen pasar dan distribusi hasil pertanian secara modern, sehingga petani pun mampu mengukur atau memperkirakan akan perkembangan-perkembangan produksinya dan dapat memacu perkembangan sumber daya Manusia. Program sejati ini jugalah yang menjadi slogan resmi perjuangan organisasi STN. Selain program resmi yang bersifat “hirarki” untuk setiap struktur/cabang STN, organisasi STN juga menetapkan program perjuangan ditingkatan lokal/teritori yang dihasilkan melalui mekanisme Konferensi, baik Konferensi Wilayah, Kabupaten maupun Desa. Secara umum, program STN Pematang Lalang sama dengan program STN secara nasional, yang dihasilkan melalui

mekanisme Kongres STN. Secara

khusus program perjuangan Komite Pimpinan Desa Serikat Tani Nasional Desa Pematang Lalang adalah:  Pengembalian Tanah yang selama ini dikelola oleh Petani Pematang Lalang,  Perjuangan untuk memperoleh Tambak Inti Rakyat (TIR).  Menutup PT.Anugerah Tambak Perkasindo (PT.ATP) serta penyitaan atas seluruh

asset

PT.ATP

untuk

digunakan

sebesar-besarnya

bagi

kesejahteraan rakyat petani.  Penolakan Import pangan/beras.


 Penurunan Harga Pupuk

6. Strategi dan Taktik Perjuangan STN 52 6.1. Meluaskan Pengaruh dan Kekuatan. Dari pengalaman perjuangan beberapa waktu terakhir, di tengah kondisi bahwa secara umum gerakan tani belum berdaya sebagai satu kekuatan yang diperhitungkan dalam mendesakkan kepentingannya kepada negara, tercapai kemajuan-kemajuan; terutama, pertama, dalam segi-segi meningkatnya kesadaran bagaimana kekuatan tani

dapat mengambil peran yang lebih besar dalam

persoalan ketatanegaraan. Artinya, gerakan tani bukan hanya menjadi gerakan ekonomis yang sekedar bereaksi atas berbagai kebijakan politik pertanian yang dianggap tidak menguntungkan, tapi juga bagaimana memastikan posisi Negara dapat sepenuhnya mengabdi pada kepentingan mayoritas tertindas, terutama kaum tani. Proses ini sering diistilahkan dengan perubahan dari gerakan sosial menuju gerakan politik. Kedua, keinginan melakukan persatuan, dari tingkat terendah hingga nasional. Paling tidak jika belum mampu menyatukan dalam satu organisasi, tapi saling menguatkan dan bekerjasama dalam segala lapangan perjuangan. Salah satu bentuk konkritnya adalah adanya sekretariat-sekretariat bersama (sekber) ataupun aktivitas bersama dari berbagai kelompok atau organisasi tani. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi perjuangan, termasuk bagi penguatan dan perluasan organisasi. Karena itu, Serikat Tani Nasional (STN) mendorong proses tersebut ke arah yang lebih maju, dalam garis perjuangan dan 52

Serikat Tani Nasional, Strategi dan Taktik Perjuangan Tani: Memperkuat Persatuan dan Melipatgandakan Kekuatan, Materi Pendidikan STN, hal. 1-3.


organisasi yang tepat. Inilah, sebagaimana disebutkan di atas, kemendesakan tindakan politik dan organisasi dalam lapangan sektoral dan multi-sektoral. Dimana kedua-dua hal tersebut tertuju pada musuh-musuh kaum tani: negara, melalui sistem dan kebijakan yang tidak menguntungkan tani serta segala pihak yang menghambat kemajuan perjuangan mayoritas rakyat, khususnya kaum tani. 6.2. Taktik Meluaskan Struktur (Lapangan Perjuangan Sektoral). 1. Memaksimalkan potensi kontak dan atau cabang organisasi yang sudah ada/terbangun untuk membuka cabang-cabang baru STN. 2. Pembentukan organ, kelompok-kelompok ataupun posko tani.

Dalam

tahap awal hal ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan yang bisa menarik kaum tani ataupun warga desa untuk berkumpul. Kegiatan ini bisa bentuknya diskusi tentang permasalahan konkrit tani yang dihadapi di desa setempat (tanah, pupuk, harga jual komoditas pertanian, tentang tengkulak, dll), membuat sanggar belajar, atau bahkan kerja-kerja sosial untuk menarik simpati lingkungan sekitar. 3. Pasca digulingkannya Suharto, ada sekian banyak kelompok-kelompok tani yang berdiri secara spontan ataupun didirikan oleh berbagai pihak seperti aktivis mahasiswa ataupun NGO. Karena itu anggota-anggota serikat kita sedapat mungkin menjalin kerjasama dalam agenda-agenda yang mendukung perjuangan tani dengan kelompok/organ-organ tani tersebut. 4. Memanfaatkan kerjasama taktis dengan pihak-pihak yang berpengaruh di pedesaan, baik institusi (lembaga) negara (birokrasi desa), tokoh-tokoh


masyarakat, karang taruna, dll, sebagai jalan masuk untuk menjalin kontak yang lebih luas dengan kaum tani. 5. Terlibat aktif dalam perjuangan harian ekonomi dan politik di tingkat pedesaan,

termasuk

perebutan

posisi-posisi

politik

yang

dapat

mempengaruhi berjalannya kekuasaan di tingkat pedesaan seperti BPD, Pemilihan Lurah atau Kepala Desa 6.3. Tentang Front Persatuan (Lapangan Perjuangan Multi-Sektoral) Perjuangan kaum tani tidak boleh dilepaskan menjadi sebuah gerakan kaum tani semata. Kita harus menggabungkan dan menjadikannya bagian dari perjuangan mayoritas kaum tertindas, sehingga dapat menjadi satu kekuatan besar yang berkemampuan merebut dan menggunakan kekuasaan politik (negara) secara tepat dan menguntungkan mayoritas tertindas. Oleh karenanya, agar tidak terjebak ke dalam perjuangan ekonomis, organisasi kaum tani harus terlibat aktif dalam merespon setiap perkembangan kondisi objektif politik bersama-sama dengan sektor yang lain. Dalam lapangan perjuangan umum kaum tertindas (multi-sektoral: buruh, tani, nelayan, mahasiswa, kmk, dll), organisasi tani kita lah yang berperan sebagai unsur utama pembangunan kekuatan politik gerakan massa demokratis-kerakyatan (Front Persatuan Nasional) di tingkat pedesaan; Front Persatuan ini merupakan pelipatgandaan kekuatan-kekuatan maju yang akan bertarung dalam berbagai lapangan: ekstra-parlementer (mobilisasi-mobilisasi aksi, dan panggung-panggung rakyat) termasuk parlementer sekali pun seperti Pemilu 2009. Dalam lapangan perjuangan multi-sektoral, pasca kongres, pembangunan Front Persatuan Nasional ini harus menjadi pekerjaan pokok kita.


Prinsip kerja pembangunan front persatuan ini adalah mengabdi pada tujuan perluasan anggota front, perluasan struktur organisasi pergerakan, serta aktivitas kongkrit bersama. Sebagai satu organisasi tani, STN dapat mencapai tujuan ini dengan berbagai cara, seperti 1.

Mempelopori dan atau terlibat aktif mengorganisir pertemuan-pertemuan serta mensosialisasikan sikap tentang mendesaknya persatuan kaum tertindas, melalui pembentukan Partai Front Persatuan multi-sektoral yang berwatak progresif sebagai jawaban atas berbagai persoalan ekonomi-politik yang dihadapi rakyat Indonesia. Sasaran utama adalah organisasi-organisasi gerakan dari berbagai sektor yang selama ini aktif dalam perjuangan.

2.

Memperkuat dan memajukan sekber-sekber yang sudah ada, di tingkat pusat ataupun daerah dalam rangka mendukung perjuangan melawan imperialisme bersama seluruh sektor rakyat lain (Partai Front Persatuan). Hal ini juga penting sebagai basis pembentukan bagi wadah persatuan tani progresif (federasi tani) secara nasional di kemudian hari. Tahapan kerja menuju konsolidasi tersebut dimulai dari diskusi-diskusi bersama, baik pada level pusat maupun lokal, tentang perkembangan situasi obyektif dan respon gerakan tani. Forum-forum diskusi ini akan mempertajam kesimpulan tentang kebutuhan persatuan gerakan secara nasional (multisektor), serta kebutuhan pembentukan sebuah core sektor tani dengan perspektif pembangunan federasi;


Pekerjaaan-pekerjaan dalam 2 lapangan tersebut di atas (sektoral dan multi-sektoral) sepenuhnya berada dalam bentuk-bentuk tindakan konkrit yaitu aksi/mobilisasi menuntut dan mobilisasi propaganda. `6.4. Tentang Aksi Menuntut dan Perluasan Propaganda Memenangkan perjuangan memerlukan mobilisasi-mobilisasi massa. Karena itu, selain aksi-aksi yang sifatnya respon mendesak, penting bagi kita untuk menjadwalkan aksi-aksi reguler. Aksi ini dapat berupa aksi front atau aksi STN. Untuk mencapai hasil yang maksimal dari aksi tersebut, maka diperlukan pra-kondisi berupa aksi-aksi di basis pedesaan dan setingkat kota. Targetnya adalah menuntut maupun target propaganda (kampanye). Yang membedakan kedua aksi tersebut terutama ada pada sasarannya. Mobilisasi aksi menuntut diarahkan pada instansi-instansi pemerintah, atau pihak-pihak yang berkonflik dengan kaum tani, dengan target menyampaikan dan memenangkan tuntutan. Sementara mobilisasi aksi propaganda diarahkan untuk memperkenalkan program-program perjuangan kita kepada massa tani dan rakyat desa lain, sekaligus mengajak mereka terlibat dalam perjuangan melalui organisasi atau wadah yang kita bentuk. 6.4.1. Mobilisasi Menuntut Sebagaimana digambarkan dalam situasi nasional, saat ini kaum tani menghadapi serangan serangan neo-liberalisme (liberalisasi perdagangan), yang menghancurkan tenaga produktif dalam negeri. Kasus beras impor, gula impor, kenaikan harga BBM, TDL, kebangkrutan industri pupuk, mahalnya harga pupuk, tak adanya bantuan kredit murah untuk kaum tani, tak adanya bantuan teknologi yang murah dan tepat guna bagi kaum tani, peranan Bulog yang tidak mampu


menjadi distributor pangan nasional yang menguntungkan kaum tani dan memangkas habis rente yang dinikmati kaum tengkulak adalah bukti-bukti penerapan kebijakan yang menyerahkan nasib kaum tani kepada pasar yang dikuasai pemodal besar dan negeri-negeri imperialis. Bukannya menyelesaikan, bahkan pemerintahan SBY-JK justru dengan terus dengan sigap melaksanakan pesanan kebijakan dari kaum imperialis untuk meliberalkan peraturan yang menyangkut tani seperti pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya air, juga perkebunan melalui berbagai RUU. Belum lagi permasalahan sengketa-sengketa agraria akibat perampasan tanah oleh negara. Konflik-konflik pertanian ini yang secara kreatif kita kelola dan hadaphadapkan kepada penguasa; merupakan landasan bagi radikalisasi menuntut untuk menyampaikan dan memenangkan kepentingan-kepentingan tani. Selain itu, isuisu lainnya di tingkat pedesaan juga dapat kita angkat seperti kasus korupsi birokrasi desa, BPD yang melempem, Pemkab yang tidak mementingkan tani, dan lain-lain yang mendekatkan kesadaran massa pada pemecahan mendasar persoalan yang dihadapinya. 6.4.2. Mobilisasi propaganda Salah satu tugas utama dalam masa-masa perjuangan belum mencapai puncaknya adalah propaganda dan agitasi yang bersifat progresif (maju). Selama ini pekerjaan tersebut masih kita dilakukan dengan cara-cara lama; terbatas pada agitasi atau kritisi terhadap berbagai persoalan, tanpa memperhatikan isian maju propagandanya. Sementara, aspek yang terpenting dari propaganda kita adalah pada isi dan wataknya yang progresif. Oleh karena itu, slogan-slogan dan seluruh sikap politik kita, dalam menanggapi satu atau berbagai persoalan dalam situasi


kongkrit yang ada, harus mendapatkan perhatian dan pengkajian yang seksama; lahir dari kehidupan aktual kaum tani, kepentingan-kepentingan dan aspirasi mereka dan, di atas segala-galanya, dari perjuangan bersama yang dilancarkan oleh mereka. Karena itu kita harus melancarkan mobilisasi propaganda progresif dalam berbagai bentuknya dan semakin mendekatkan lapisan massa tani yang belum sadar ke barisan perjuangan. Adapun bentuk-bentuk dari mobilisasi aksi propaganda tersebut adalah : a. Propaganda lisan dari orang ke orang b. Propaganda melalui terbitan: Tani Bergerak, aksi selebaran, pamplet, dll c. Aksi orasi keliling; d. Rapat umum atau vergadering; e. Diskusi terbuka di basis: baik yang diselenggarakan sendiri, ataupun memanfaatkan

panggung

yang

tersedia:

pengajian,

pertemuan

paguyuban, dll.


BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN. 1. Sejarah Singkat STN Desa Pematang Lalang. tetap konsisten memperjuangkan persoalan sengketa tanah, yakni antara

Recommend Documents