BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. II. 1. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN II. 1. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan ibukota Panyabungan dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1998 tanggal 23 Nopember 1998 sebagai bagian dari proses pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Maret 1999. Pembentukan

Kabupaten

Mandailing

Natal

adalah perwujudan

aspirasi

masyarakat dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia serta tekad pemerintah dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah paling selatan provinsi Sumatera Utara. Pada saat pembentukannya, Kabupaten Madina dengan luas wilayah 6.620,70 Km2 atau 9,23% dari luas provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 8 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 23 kecamatan dengan jumlah desa pada saat ini sebanyak 354 desa dan 32 kelurahan. 37 Gambaran secara geografis, kabupaten Mandailing Natal terletak antara 000’10” - 100’500 Lintang Utara dan 9080’50” – 10000’10” Bujur Timur dan merupakan bagian dari wilayah Sumatera Utara, dengan batas – batas wilayah : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan; 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Timur Provinsi Sumatera Barat;

37

www.mandailingnatalpost.com ( Sejarah Kabupaten Mandailing Natal”). Oleh Andri. Di akses pada 3 februari 2010 .

Universitas Sumatera Utara

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat; 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia Luas daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 Ha, seperti dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Kecamatan, ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Mandailing Natal NO.

KECAMATAN

IBUKOTA KECAMATAN

LUAS (Ha)

1.

Siabu

Siabu

34.536,48

2.

Bukit Malintang

Malintang Julu

12.743,52

3.

Panyabungan Utara

Mompang

6.372,64

4.

Huta Bargot

Huta Bargot

11.620,97

5.

Penyabungan

Panyabungan

25.977,43

6.

Panyabungan Timur

Gunung Baringin

39.787,40

7.

Panyabungan Barat

Longat

8.721,83

8.

Panyabungan Selatan

Tano Bato

8.759,72

9.

Lembah Sorik Marapi

Maga

3.472,57

10.

Puncak Sorik Marapi

Sibanggor

5.553,79

11.

Tambangan

Pasar Laru

15.859,86

12.

Kotanopan

Kotanopan

32.514,72

13.

Ulu Pungkut

Huta Nagodang

29.529,06

14.

Muarasipongi

Muarasipongi

13.570,31

15.

Pakantan

Pakantan

9.359,69

16.

Batang Natal

Muarasoma

65.150,99

17.

Lingga Bayu

Simpang Gambir

19.267,50

18.

Ranto Baek

Manisak

15.271,70

19.

Batahan

Batahan

49.707,30

20.

Sinunukan

Sinunukan

17.263,70

21.

Natal

Natal

93.537,00


22.

Muara Batang Gadis

Singkuang

143.502,00

23.

Naga Juang

Banua Simanosor

_ 662.070,00

Jumlah Sumber: Data Revisi RTRW Kabupaten Mandailing Natal 38

Secara geografis, Kabupaten Madina terbagi atas wilayah dataran rendah yang merupakan daerah pesisir yang merupakan daerah pesisir dengan elevasi 0020 seluas 180.500 Ha (24,24%), wilayah dataran landai dengan elevasi 20-150 seluas 36.585 Ha (5,49%) dan wilayah dataran tinggi yang dibedakan atas daerah perbukitan dengan elevasi 150 - 200 seluas 112.000 Ha ( 16,91%) dan daerah pegunungan dengan elevasi 200 - 400 seluas 353.185 Ha (53,34%).39 Topografi Kabupaten Mandailing Natal NO.

KECAMATAN

TOPOGRAFI

1.

Siabu

250 – 600 M, bergelombang s/d berbukit

2.

Bukit Malintang

250 – 400 M, datar s/d berbukit

3.

Panyabungan Utara


4.

Panyabungan


5.

Panyabungan Timur

250 – 800 M, berbukit s/d pegunungan

6.

Panyabungan Barat


7.

Panyabungan Selatan


8.

Lembah Sorik Marapi


9.

Tambangan


10.

Kotanopan


11.

Ulu Pungkut


12.

MuaraSipongi


38

KPUD Kabupaten Mandailing Natal, Data Revisi RTRW Kabupaten Mandailing Natal, 2009, Hal 35 - 37 39 Ibid Hal: 36


13.

Batal Natal


14.

Lingga Bayu


15.

Batahan

0 – 300 M, datar s/d bergelombang

16.

Natal


17.

Muara Batang Gadis


Sumber : Mandailing Natal Dalam Angka Tahun 2007 Daerah dalam rendah dan dataran landai adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Wilayah ini memiliki ekonomi yang tinggi sehingga terus cenderung semakin padat. Banjir juga dapat melanda daerah ini akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Sedangkan pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air sebagai konsekuensi dari kondisi hutan yang semakin kritis. Wilayah Madina mempunyai dua iklim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September dimana arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air, sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember. 40 Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 2300C – 3200C dengan kelembaban antara 80 – 85%.

40

Ibid Hal :37


II.2. Sejarah Singkat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ketika dideklarasikan, warna Islam yang menjadi unsur dominan pembentukan partai ini tetap dipelihara. Untuk menjaga kelestarian ukuwah dan perjuangan Islam, partai-partai Islam yang berfusi pada tahun 1973 sepakat menerima Islam sebagai asas PPP. Bahkan, untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, gambar Ka’bah yang diyakini sebagai kiblatnya umat Islam lalu diusung menjadi lambang partai. Partai Persatuan Pembangunan sendiri adalah partai jelmaan dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Jika ditelusuri, pengalaman politik keempat partai ini sudah dirintis sejak lama. Nahdlatul Ulama, secara formal didirian pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi keagamaan dengan faham Ahlussunah Wal Jamaah. Kendati sebagai organisasi keagamaan peran politik NU terutama dalam membangkitkan semangat perlawanan kepada Belanda sangat berpengaruh. Orientasi politik NU baru muncul secara terbuka ketika organisasi bentukan KH Hasyim Asy’ari ini bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1939. MIAI ini sendiri adalah organisasi yag bertujuan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang MIAI diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). 41 Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang isinya antara lain pemerintah mengizinkan rakyat untuk mendirikan partai politik dalam menyalurkan segala paham dalam 41

http://klikpolitik.blogspot.com/2008/01/analisis-partai.html. (opini oleh Sultani : Sejarah PPP ) diakses pada tanggal 14 februari 2010.


masyarakat. Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta itu, tanggal 8 November 1945 tokoh-tokoh umat Islam langsung memproklamirkan berdirinya Partai Masyumi, dimana partai ini berbeda dan terlepas sama sekali dengan nama organsasi yang sama pada zaman Jepang. Karena partai Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam, aspirasi dan peran politik semua organisasi Islam harus disalurkan melalui Masyumi, termasuk NU. Sebagai organsasi konfederasi kedudukan kelompok-kelompok Islam dalam partai Masyumi memang rawan konflik. Pembagian peran dalam struktur organisasi yang menempatkan tokoh-tokoh NU pada posisi yang kurang bergengsi cenderung membuat usulan-usulan mereka kurang diindahkan. Hal ini membuat NU kecewa lalu menyatakan diri keluar dari Masyumi. Selanjutnya para tokoh NU mendirikan Partai Nahdlatul Ulama pada 15 April 1952. Perpecahan ini lalu berlanjut dengan persaingan antara keduanya pada Pemilu 1955. Masyumi pada pemilu tersebut menempati posisi kedua setelah PNI, sedangkan NU di tempat ketiga di atas PKI. Peran politik NU terus berkembang hingga terbentuknya rezim Orde Baru. Bahkan, dalam tekanan rezim yang represif dan sarat rekayasa politik, NU masih bisa tampil memukau dengan meraup 10.214.795 suara (18,68 %) dari 54.651.770 pemilih dalam Pemilu 1971. Posisi ini persis dibawah Golkar, partai binaan pemerintah saat itu. Partai Syarikat Islam Indonesia sebenarnya merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam (SI) yang dibentuk HOS Tjokroaminoto pada 1912. Sarekat Islam sendiri merupakan kelanjutan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk H. Samanhudi tahun 1911. Perubahan nama dari SDI menjadi SI memberi perubahan


orientasi perjuangan partai ini dari persoalan-persoalan politik SI bergerak secara terang-terangan di lapangan politik dalam rangka mengorganisir pedagang Islam untuk melawan tekanan Belanda dan pedagang Cina. Ketika Masyumi masih menjadi induk gerakan politik Islam Indonesia, suara dan peran SI tidak terdengar sama sekali. Tahun 1947 baru suara SI mulai terdengar ketika para tokohnya yang ada di Masyumi keluar dan mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Para tokoh SI ini tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di Masyumi. Bahkan, ketika kabinet Amir Syarifuddin mengajak untuk bergabung dalam pemerintahan, Masyumi cenderung menutup-nutupi peluang SI. Nama PSII ini kemudian menjadi populer di masyarakat ketimbang induk semangnya, SI dan SDI. Pada pemilu 1955 partai ini bisa meraup 1.077.765 suara dari 37.755.404 pemilih. Perolehan ini sekaligus menempatkan partai tersebut di posisi nomor lima setelah PKI. Partai Islam Perti sebetulnya cikal bakal dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang didirikan pada 30 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan agama. Perti sendiri merupakan benteng pertahanan golongan Islam tradisional terhadap penyebaran paham dari gerakan Islam modern. Pilihan Perti mengubah dirinya menjadi partai politik karena hubungan yang kurang harmonis dengan Majelis Islam Tinggi (MIT), sebuah partai Islam di Sumatera yang kemudian berubah menjadi Masyumi. Pada elite Perti beranggapan dengan mengubah dirinya menjadi partai politik, paham keagamaan mereka lebih mudah dipertahankan. Pada Pemilu 1955 partai ini berada di posisi kesepuluh


dengan perolehan 483.014 suara. Ketika Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan penguburan partai, Partai Islam Perti merupakan salah satu dari 9 partai politik yang diizinkan hidup oleh Soekarno. Selain Perti, ada PNI; NU; PKI; Partai Katolik; Partai Murba; PSII; IPKI dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) secara formal didirikan tahun 1968 yag diprakarsai oleh berbagai organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagian besar pemukanya berasal dari anggota-anggota Masyumi. Partai Masyumi sendiri telah dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah. Kendati baru, reputasi tokoh-tokoh Masyumi yang ada dibalik Parmusi membuat partai ini tampil memikat di kalangan umat Islam. Hal ini tercermin dari perolehan suara dalam Pemilu 1971, di mana Parmusi berada di nomor tiga setelah Golkar dan NU. Ketika Soeharto baru berkuasa, hubungan pemerintah dan partai politik saat itu masih berlangsung dengan baik. Pemerintah lalu mengadakan Pemilu tahun 1971 dengan mengakomodasi semua partai yang ada saat itu. Hubungan baik tersebut tidak berlanjut dengan baik karena dua tahun setelah Pemilu, Soeharto melakukan penciutan jumlah partai politik seperti yang dilakukan Soekarno tahun 1960. Hasilnya adalah pengelompokan partai politik berdasarkan garis agama (baca: Islam), yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta garis nasionalis dan Kristen, yaitu : Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kendati penyederhanaan partai ini penuh dengan nuansa pakasaan, secara internal hubungan antarunsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan empat partai Islam tersebut tetap menunjukkan suasana persaudaraan yang solid.


Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP yang ditandatangani oleh KH Idham Khalid (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti) dan KH Masykur (NU) dikatakan bahwa kelahiran PPP merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik. Dengan meleburkan diri ke dalam PPP itu berarti segala aktifitas politik dikonsentrasikan untuk PPP. Sementara segala kegiatan yang bukan kegiatan politik tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala. Partai NU lalu berganti baju menjadi organisasi kemasyarakatan keagamaan NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi Muslimin Indonesia (MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menjadi Syarikat Islam (SI), dan Partai Islam Perti menjadi Perti. Sebagai wadah baru dari kekuatan-kekuatan politik yang sudah lama berkiprah dalam politik reputasi PPP pada masa-masa awal berdirinya sangat dipengaruhi oleh penampilan para tokoh dari keempat partai yang berfusi tersebut. Sebut saja peristiwa penolakan RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah tahun 1973. Dari semua anggota DPR hanya PPP yang berani menyatakan sikap menolak RUU tersebut karena bertentangan dengan syariat Islam. Penolakan yang diikuti dengan aksi walkout itu berhasil mengurungkan niat pemerintah untuk melanjutkan gagasannya dalam RUU tersebut. Selain itu, sebagai wadah dari partai-partai yang sudah memiliki basis massa yang sudah jelas di masa lalu, kekuatan PPP untuk menghadapi Pemilu


1977 masih banyak mendapat sokongan dari partai-partai tersebut. Jika dihitung perolehan kursi berdasarkan pemilu 1971, Partai NU memperoleh 58 kursi, Parmusi 26, PSII 10, dan Perti 2 kursi. Itu artinya ketika akan menghadapi Pemilu 1977 partai yang dipimpin oleh H. MS. Mintaredja ini sudah dimodali 96 kursi. Pada Pemilu 1977 partai yang membawa panji Islam ini berhasil meraup 18.745.592 (29,29 %) suara dari 64.000.185 pemilih yang terdaftar. Dengan demikian, dari 360 kursi DPR yang diperebutkan, PPP berhasil merebut 99 kursi untuk mendudukkan wakilnya di DPR. Penambahan tiga kursi ini bertolak belakang dengan rivalnya Golkar yang kehilangan empat kursi, dan PDI satu kursi. Sukses PPP kali ini tidak lepas dari sokongan NU sebanyak 56 kursi, Parmusi 25, PSII 14, dan Perti 4 kursi. Sikap kritis PPP terhadap pemerintah kembali terlihat ketika muncul gagasan untuk memberlakukan konsepsi Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) tahun 1978. Perlawanan PPP yang populer dengan nama interpelasi Syafi’i Sulaiman itu membuat citra PPP semakin baik di mata masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Perlawanan lain yang dilakukan juga oleh PPP adalah rencana pemerintah untuk memasukkan aliran kepercayaan, dan Pedoman Pengahayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ke dalam TAP MPR. Kekompakan

dalam

PPP

mulai

terganggu

ketika

pemerintah

menyampaikan RUU penyempurnaan UU Pemilu yang akan digunakan untuk Pemilu 1982. Pergesekan terjadi ketika kelompok NU yang merupakan mayoritas dalam Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR menolak hadir dalam sidang pengambilan keputusan atas RUU yang kemudian diundangkan menjadi UU


No.2/1980. Ketidakhadiran NU tersebut berkaitan dengan persoalan keanggotaan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk diketahui tanggal 21 Februari 1980, FPP DPR memasukkan materi duduknya parpol dan Golkar dalam KPPS sebagai wakil ketua untuk menjamin terselanggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Usulan tersebut ditolak oleh Soeharto, presiden saat itu. Akhirnya DPP PPP memutuskan menerima kedudukan parpol dan Golkar dalam KPPS hanya sebagai pengawas sebagaimana yang dikehendaki oleh Presiden Soeharto. Keputusan ini kemudian membuahkan perselisihan antara kelompok NU di DPR (yang mendapat dukungan dari PBNU) dengan Ketua Umum DPP PPP Dr. J. Naro, SH maupun pimpinan lain dari NU yang mengikuti kebijakannya. Perselisihan ini ternyata berbuntut pada pengurangan jatah kursi NU dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilu berlarut-larut yang akhirnya bermuara pada konflik antara kubu NU dan kubu non-NU. Konflik tersebut membawa benih-benih perpecahan di dalam tubuh PPP. Pada Pemilu 1982, perolehan suara PPP hanya 94 kursi. Hilangnya lima kursi tersebut mengisyaratkan bahwa partai yang pernah meraup dukungan dari mayoritas umat Islam Indonesia ini mulai mengalami kerapuhan. Pangkal kerapuhan itu sendiri berakar pada kekecewaan NU. Untuk mengakhiri konflik tersebut, dalam Muktamarnya yang ke 27 di Situbondo, Jawa Timur, NU memutuskan untuk kembali ke Khiitah 1926 sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan tidak lagi mempunyai hubungan organisatoris dengan PPP. Keputusan yang dibuat pada akhir tahun 1984 itu lalu membuat NU mengambil jarak dengan partai yang pernah dibesarkannya itu.


Secara operasional, keputusan kembali ke Khittah 1926 oleh para kiai lokal diartikan sebagai tindakan “balas dendam” kepada PPP dengan cara menarik dukungan mereka dari partai yang menjadi satu-satunya saluran aspirasi politik mereka selama ini. Para kiai di Jawa malah mengkampanyekan kepada para pengikut mereka agar memilih Golkar atau PDI. Aksi penggembosan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU lokal ini merupakan pukulan telak buat PPP. Perolehan suara partai pimpinan J. Naro ini pada Pemilu 1987 langsung anjlok dari 94 menjadi 61 (15,25 %) kursi. Kendati posisinya masih di atas PDI, secara politis kekuasaan PPP saat itu sudah benarbenar keropos. Reputasinya sebagai partai Islam pun memudar. Maklum, warga NU yang menjadi basis massa terbesar ijo royo-royo ini banyak yang hengkang ke Golkar dan PDI mengikuti preferensi politik para kiai mereka. Selain aksi penggembosan, runtuhnya kekuasaan PPP juga disebabkan oleh tindakan pemerintahan Orde Baru yang memberlakukan UU No.3/1985 tentang Perubahan atas UU No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golonga Karya yang mewajibkan perubahan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Tahun itu juga PPP langsung mengganti lambangnya dari Ka’bah menjadi bintang, sekaligus menanggalkan Islam sebagai asasnya. Sejak saat itu PPP dibiarkan sebagai partai yang tergantung-gantung tanpa akar. Di bawah pimpinan Ismail Hasan Metareum, PPP tampil dengan pembawaan yang lebih kalem. Pribadi Buya – panggilan akrab Ketua Umum PPP – yang tenang turut membentuk karakter PPP menjadi partai yang sejuk. Bercermin kepada pengalaman kepemimpinan J.Naro yang cenderung memancing


gejolak di dalam PPP, tampaknya Buya berusaha untuk mengakhiri situasi seperti itu dan segera menciptakan ketenangan dan kesejukan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan demokratisasi di lingkungan partai dan melanjutkan konsolidasi dalam rangka menyatukan kembali seluruh umat PPP. Konsolidasi yang dibangun oleh Buya ini secara internal berhasil meredam munculnya gejolak di dalam partai bintang. Namun, secara eksternal langkah yang ditempuh Buya itu belum mengubah citra PPP sebagai satu partai yang sarat konflik. Kendati demikian, dalam Pemilu 1992 PPP bisa tampil lebih “kompak” dibanding Pemilu 1987 dan 1982. Dari 107.565.697 pemilih yang terdaftar pada Pemilu 1992, PPP bisa meraih 17,07 persen suara, atau sebanyak 62 kursi di DPR (15,5 %). Perolehan kursi tersebut menunjukkan PPP hanya berhasil menambah satu kursi dibanding perolehannya pada Pemilu 1987. Perolehan tersebut terpaut jauh di bawah Golkar yang berhasil meraup 67,98 % suara pemilih, atau 282 kursi DPR (70,5 %). Tidak terangkatnya suara pemilih PPP dalam pemilu kali ini secara politis melengkapi kekalahan PPP pada dua pemilu sebelumnya. Kekalahan dalam tiga pemilu secara berturut-turut agaknya membuat para petinggi partai pemegang nomor urut satu ini menjadi gamang untuk menghadapi Pemilu 1997. Kegamangan

ini

bisa

dimaklumi

mengingat

ketidakberdayaan

mereka

menghadapi rekayasa politik eksternal – terutama dari penguasa, baik dalam bentuk keberpihakan aparat pemerintah terhadap salah satu organisasi peserta pemilu (OPP) atau propaganda untuk memutuskan hubungan antara 42.

42

http://wikipedia.indonesian.com/ensiklopedia/ppp/partai/partai/politik/orde/lama/orde/baru/pdf (Diakses 20 Maret 2010)


Bagi PPP, keberpihakan aparat pemerintah terhadap Golkar telah membuat peraturan dan konstelasi politik di Indonesia saat itu menjadi tidak sehat. Sikap pemerintah yang cenderung memenangkan Golkar membuat partai politik selalu dipojokkan. Kondisi ini lalu diungkapkan Buya Ismail dalam acara Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III DPW PPP Bali, Jumat, 8 September 1995, yang dengan tegas menyatakan, peran dan posisi partai politik dipinggirkan dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Pergaulan dalam politik sangat diplomatis, penuh kepura-puraan. Di daerah-daerah partai politik bagaikan kekuatan haram yang harus dijauhkan, dikucilkan, dan digencet. Ungkapan yang sempat menyentil ketenangan Yogie S.M Menteri Dalam Negeri merangkap Pembina Politik Dalam Negeri saat itu memang dimaksudkan untuk memprotes sikap pemerintah yang dinilai tidak fair terhadap semua OPP. Kecenderungan pemerintah memihak kepada Golkar telah membuat warga partai politik, khususnya PPP, banyak yang mengalami perlakuan diskriminatif dari pemerintah daerahnya masing-masing. Sebagai contoh, agar bisa menjadi lurah – dan PNS lainnya – warga masyarakat harus memiliki Nomor Pokok Anggota Golkar (NPAG). Ketentuan NPAG ini dirasa sangat merugikan partai karena masyarakat yang mau menjadi PNS atau membuka usaha lainnya boleh jadi akan berpikir dua atau tiga kali untuk memilih PPP. Banyak kalangan menilai protes PPP tersebut merefleksikan puncak kekecewaan PPP terhadap peraturan dan sistem politik yang ada saat itu. Ada keyakinan bahwa kejadian itu merupakan manuver dari partai yang mendasari perjuangannya pada prinsip akhlaqul karimah ini untuk bangkit dan mengubah penampilannya dari partai yang lembek menjadi “keras”. Perubahan penampilan


ini bisa dimaklumi mengingat selama ini PPP selalu mencoba tepa selira, kritik dengan halus agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sayangnya, karena gaya kritik seperti itu, suaraya malah tidak dihiraukan. Secara eksternal perubahan gaya PPP ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran massa bekas partai Islam ini akan “lari” hanya karena merasa simpati sebesar-besarnya dari umat Islam. Orientasi kepada umat Islam ini didasarkan pada motivasi partai untuk menegakkan ajaran Islam di segala bidang kehidupan, dan keyakinan bahwa di dalam PPP selama ini telah dialiri roh Islam. Selain untuk menaikkan kembali pamor PPP, sikap tersebut juga didasari oleh komitmen PPP sebagai wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang solid dan telah lama berkiprah dalam politik. Karena itulah, partai ini selalu terdorong untuk mendekati umat Islam, baik yang masih bersimpati kepadanya atau yang telah menyalurkan aspirasi politik mereka kepada organisasi sosial politik (orsospol) yang lain. Sayangnya, bersamaan dengan upaya-upaya PPP untuk menaikkan kembali kepercayaan umat, muncul juga upaya-upaya lain untuk membuat umat Islam berpaling dari PPP. Terhadap kondisi ini Buya Ismail juga pernah mensinyalir bahwa di saat kepercayaan masyarakat kepada PPP sedang tinggi, muncul insinuasi-insinuasi bahwa PPP tidak bisa mengklaim dirinya sebagai partainya umat Islam. Kampanye-kampanye tersebut dinilai ampuh untuk mengucilkan PPP dari umat Islam. Akibatnya, jarak antara PPP dengan umat Islam, ulama dan tokoh-tokoh Islam yang selama ini sudah renggang menjadi tambah jauh.


Berangkat dari dua kondisi yang kurang menguntungkan tersebut PPP mencoba bangkit untuk melawan bentuk-bentuk kezaliman yang telah ditimpakan kepada dirinya selama ini. Tampaknya PPP telah memperhitungkan untuk meraih simpati dari masyarakat, kesan sejuk yang selama ini melekat pada partai ini harus dihilangkan terlebih dahulu, lalu membangun citra baru yang lebih dinamis. Semenjak 1995 PPP tampil lebih “keras” terutama dalam memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penataan politik nasional. Tahun 1997, pada perayaan hari lahirnya yang ke 24 PPP telah merumuskan sepuluh masalah mendasar dan krusial yang tengah dihadapi bangsa ini. Pertama, merosotnya moral bangsa yang semakin terasa di semua strata kehidupan. Indikasinya adalah berkembangnya kejahatan secara berani, perkosaan, kebringasan, korupsi dan kolusi, kesewenang-wenangan, pungli, dan suap. Kedua, keadilan da kepastian hukum yang ditandai dengan materi hukum yang kurang menyelami spirit kerakyatan, dan penegakan hukum yang terkesan belum mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan ketentraman. Ketiga¸ persamaan, kebersamaan dan kekeluargaan yang semakin populer diucapkan, tetapi pelaksanaannya makin tidak populer di mata rakyat. Keempat, kesenjangan sosial, kelima, politik dan demokratisasi yang semakin mengarah pada upaya memupuk kekuatan untuk kelompok yang berkuasa atau kelompok kepentingan. Keenam, semakin sulitnya membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena praktik korupsi dan kolusi serta pamer kemewahan telah menjalar ke dalam nadi kehidupan bangsa. Ketujuh, mandeknya fungsi DPR karena intervensi suprastruktur lewat kebijakan-kebijakan sepihak yang tidak adil. Kedelapan, rendahnya kualitas pendidikan karena merosotnya wibawa guru, dan semakin


mahalnya biaya pendidikan. Kesepuluh, pemasungan terhadap ruang gerak dan kreativitas generasi muda terutama dalam politik. Kendati tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kesepuluh tuntutan di atas, PPP tetap konsisten untuk memperjuangkannya baik melalui pernyataan-pernyataan politik maupun aksi nyata wakil-wakilnya di DPR. Karena bagi PPP perbaikan terhadap sepuluh kondisi di atas merupakan amanah dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Sebagai kelanjutan dari perjuangan amar ma’ruf nahi munkar tersebut, dalam kampanye menjelang Pemilu 1997 PPP banyak mengangkat tema yang berkaitan perbaikan terhadap kesepuluh kondisi di atas. Masalah kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam pembangunan politik dan ekonomi merupakan tema utama dan keprihatinan PPP. Pasalnya, persoalan-persoalan tersebut sangat mudah membuat masyarakat frustasi yang mengarah kepada kekalapan sosial. Dukungan massa terhadap kehadiran PPP dalam kampanye pemilu 1997 terbilang besar. Apalagi pada kampanye kali ini terjadi fenomena “Mega Bintang”, dimana massa PDI pro Megawati Soekarnoputri yang tidak puas dengan campur tangan pemerintah dalam pengambilalihan kantor DPP PDI pada Juli 1996 bergabung dengan massa PPP. Kekompakan seluruh DPW dalam menghadapi pemilu membuat penampilan PPP pada pemilu kali ini tampaknya lebih percaya diri. Kekompakan ini sendiri tercipta karena Buya Ismail pada periode kepemimpinannya kali ini


relatif berhasil meredam gejolak yang muncul di beberapa DPW. Fenomena ini lalu membuat para petinggi PPP berani menargetkan 96 kursi pada pemilu 1997. 43 Dari 124.740.987 pemilih yang terdaftar dalam pemilu 1997 hanya 112.991.160 (90,58 %) yang datang ke TPS. Dari jumlah tersebut yang memilih PPP 25.340.028 suara (22,43 %). Dengan demikian, dari 425 kursi di DPR, PPP berhasil meraup 89 kursi. Perolehan ini jauh lebih baik dibanding pada pemilu 1987 dan 1992. Sementara Golkar mampu meraih 325 kursi dan PDI turun drastis hingga 11 kursi. Di balik perolehan kursi yang diraih oleh masing-masing OPP, Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakpus) Singgih SH mencatat ada 2.956 kasus pelanggaran selama pemilu 1997. Dari jumlah tersebut, laporan dari PPP sebanyak 984 kasus, Golkar 1.572 dan PDI 370 kasus. Untuk PPP sendiri jauhjauh dari sudah mengumumkan adanya pelanggaran dalam bentuk dokumen “Operasi Fajar” yang berisi rencana operasi pemenangan Golkar di desa/kelurahan dengan memberikan santunan/bekal kepada pemilih sebelum menuju ke tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, PPP juga pernah mempermasalahkan surat Sekjen Departemen Penerangan dengan nomor 44/SJ/K/III/1997 tanggal 20 Maret 1997 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Dirjen Penerangan Umum, Dirjen RTF, Dirjen PPG dan Kepala Badan Litbang Penerangan, yang isinya antara lain mengatakan, “...sebagai upaya memenangkan Gokar di DKI Jakarta sesuai konsensus Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, bahwa untuk mendukung suara di DPRD Tk I DKI Jakarta setiap anggota Korpri yang 43

http://wikipedia.indonesian.com/ensiklopedia/pemilu/1997/ppp/fusi/pdf (Di Akses 23 Maret 2010)


bermukim di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi harus pindah domisili formalitas ke kelurahan di wilayah DKI Jakarta, sehingga dalam menggunakan hak pilihnya dapt memperoleh dua kartu suara”. Hasil pemilu 1997 meskipun sempat diwarnai aksi protes dan penolakan tanda tangan oleh PPP, namun pada akhirnya hasil tersebut diterima juga. Pulihnya kembali kepercayaan diri PPP melalui peningkatan perolehan suara pada pemilu 1997 ini hanya bisa dirasakan sesaat saja. Pasalnya, pemilu 1997 ini merupakan pemilu penutup pada rezim Orde Baru. Pemerintahan SoehartoHabibie yang seharusnya berjalan hingga 2002 ternyata berhenti di tengah jalan karena didesak oleh kuatnya gerakan reformasi saat itu. Pemerintahan Soeharto tumbang pada Mei 1998, diteruskan dengan pemerintahan Orde Reformasi pimpinan presiden B.J Habibie. Pada masa pemerintahan transisi inilah terjadi gerakan pembaharuan dalam sistem politik Indonesia. Gema reformasi politik yang menghendaki segera dikeluarkannya UU Kepartaian, UU Pemilu, dan UU Susduk DPR MPR yang baru mendapat sokongan dari partai politik, terutama PPP. Bagi PPP sendiri reformasi politik adalah salah satu keharusan setelah 32 tahun Orde Baru mengekang ruang gerak organisasi sosial politik. Untuk itu PPP terus mendesak Presiden Habibie agar segera menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan reformasi dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar bersih dari pengaruh Orde Baru. Agar reformasi benar-benar bisa dimulai, pemerintahan Habibie juga harus menyiapkan landasan hukum atau aturan-aturan yang mendasar yang menjamin pelaksanaan reformasi.


Tampaknya, semangat “reformasi” yang ditunjukkan oleh PPP ini berkaitan dengan keinginan partai ini untuk mendorong supaya segera diadakan pembaharuan dalam bidang politik, terutama sistem kepartaian. Hal ini bisa dimaklumi, karena selama berada di bawah sistem yang lama, PPP akan selalu berada

di

bawah

tekanan

mengaktualisasikan dirinya.

pemerintah

dan

tidak

akan

pernah

bisa

44

Dalam rangka mengaktualisasikan diri inilah pada 29 November - 2 Desember 1999 PPP melaksanakan muktamar keempat. Pelaksanaan muktamar yang dipercepat ini memang dipacu oleh salah satu tuntutan akan reformasi, antara lain melaksanakan pemilu dalam waktu sesegera mungkin. Bagi PPP, pelaksanaan muktamar dalam suasana politik makro yang dinamis akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan reaktualisasi diri sebagai salah satu kekuatan politik penting di Indonesia. Reaktualisasi tersebut menyangkut dua hal, yaitu pertama, PPP kembali ke khittah, jatidiri ketika partai ini dideklarasikan 30 tahun silam sebagai partai politik Islam. Keputusan ini ditandai dengan pemakaian kembali Islam sebagai asas partai. Kedua, PPP akan kembali menggunakan Ka’bah sebagai tanda gambar partai pada pemilu mendatang. Keputusan tersebut menimbulkan problematika yang kompleks dalam tubuh PPP. Di satu sisi keputusan yang merupakan titik balik partai ini dalam mengapresiasikan diri sebagai partai Islam seolah ingin membangkitkan kembali “romantika politik” PPP era 1977-1982, masa di mana PPP berjaya dengan

44

ibid


ideologi Islam dan tanda gambar Ka’bah. Pandangan dan tingkah laku PPP yang kritis pada masa ini bisa diandalkan untuk menjadi “oposisi”. 45 Sementara, di sisi lain, keputusan tersebut serta-merta mencuatkan adanya krisis identitas di dalam PPP. Krisis identitas ini berakar dari identitas ganda sebagai bekas partai Islam yang lahir dalam perjalanan sejarahnya. Dilema ideologi, Islam dan Pancasila yang pernah melekat ke tubuh partai ini lalu menelurkan ambivalensi, yaitu citra sebagai partai umat Islam yang eksklusif di satu pihak, dan partai nasional yang inklusif di lain pihak. Kendati mainstream PPP memang cenderung menghendaki PPP kembali menggunakan asas Islam, di tubuh PPP sendiri ada faksi yang masih menginginkan PPP menjadi partai yang lebih terbuka. Persoalan lain yang tampaknya akan membuat PPP benar-benar kelimpungan adalah strategi menghadapi pemilu era reformasi dengan sistem multipartai. Untuk diketahui, pada pemilu 1999 terdapat 48 partai peserta pemilu yang merupakan hasil seleksi dari 141 partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman. Sebagai partai Islam sudah pasti PPP akan bersaing untuk merebut suara umat Islam dengan sesama partai politik Islam yang lain. Jika ditelisik, dari 48 partai tersebut, ada 12 partai yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam dan ada lima partai nasionalis dengan nuansa Islam yang didominasi PAN dan PKB. Melihat komposisi partai-partai Islam tersebut tentunya “otoritas tunggal” PPP sebagai partai pembawa suara umat Islam menjadi goyah. Dalam arti keutuhan suara umat Islam yang ada di PPP

45

http://www.simpuldemokrasi.blogspot.com /PPP-fusi-dan-kejayaannya.html. Duakses 30 Maret 2010


selama ini akan terpecah-pecah mengikuti partai politik yang mewakili aliran keislaman mereka. Sebagai partai hasil fusi, kekuatan PPP bergantung pada basis kultural dari unsur-unsur fusinya sendiri. Ketika unsur-unsur tersebut keluar dan membentuk partai masing-masing dengan sendirinya jumlah suara yang ada di PPP jadi gembos. Fenomena inilah yang menimpa PPP pada pemilu 1999. Unsur NU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Suni (Solidaritas Umat Nahdliyin Indonesia), dan Partai Nahdlatul Ummah (PNU). Dari Parmusi/MI muncul Partai Bulan Bintang, Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, dan Partai Politik Islam Masyumi. Sementara PSII membentuk Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Syarikat Umat Islam Indonesia (PSII) 1905. Di luar unsur-unsur tersebut ada Partai Keadilan (PK) dengan basis massa kelompok intelektual muda dan aktivis Islam kampus. Sementara, ada pula Partai Amanat Nasional (PAN) yang bukan partai Islam tetapi sebagian besar pendukungnya adalah organisasi kaum modernis Islam, Muhammadiyah. 46 Komposisi partai-partai Islam tersebut langsung menggerus suara umat Islam yang ada di PPP. Maklumlah, pada pemilu 1999 PPP harus rela untuk berbagi suara dengan partai-partai Islam lainnya. Suara umat yang sudah tercerai berai ini membuat PPP tetap mempertahankan pemilih tradisionalnya yang telah menjadi soko gurunya selama ini. Pemilih tradisional ini merupakan para pemilih fanatik yang secara turun temurun menjadikan PPP sebagai partai pilihan mereka.

46

Tim Litbang Kompas. Partai-Partai Politik Indonesia: ideologi dan program: PT Kompas Media Nusantara 2005 Hal 177


Itu artinya biarpun suara mayoritas umat yang selama ini menyatu dalam “kantongnya” sudah terbagi ke kantong-kantong yang lain PPP tetap optimistis suara dari pendukung tradisionalnya masih bisa menyelamatkan partai ini dari kehancuran. Bahkan dalam hitungan, posisi PPP tidak akan kalah jauh dari partaipartai Islam yang sudah mempunyai akar kultural yang jelas, dan jaringan organisasi massa Islam yang sudah mapan dan sangat dikenal masyarakat akarrumput, seperti PBB, PKS, PAN dan PKB. Karena itulah PPP tetap konsisten memelihara hubungan dengan para pemilih tradisionalnya dari kalangan NU, Parmusi, PSII dan Perti yang tinggal di pedesaan. Strategi ini dipilih dengan asumsi bahwa umat Islam di perkotaan - lapisan menengah ke atas - yang relatif memiliki informasi yang lebih banyak untuk membedakan partai-partai pilihannya, berpeluang besar untuk meninggalkan PPP. Kematangan PPP dalam berpolitik memang teruji dalam Pemilu 1999. Sekalipun suara umat Islam sudah tercecer ke partai-partai Islam – plus partai nasionalis – lainnya, posisi PPP dalam perolehan suara tetap berada di papan atas. Dengan meraih 11.330.387 suara (10,70 %) dari 105.845.937 pemilih yang terdaftar dalam pemilu 1999 partai dengan nomor urut 9 ini memastikan posisinya di urutan keempat, satu tempat persis di bawah PKB, dan satu tempat persis di atas PAN. Dengan modal suara tersebut, partai pimpinan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Hamzah Haz ini memperoleh 58 kursi (12,55 %) dari 462 kursi DPR yang tersedia. Perolehan ini lebih banyak dibandingkan PKB yang hanya mengumpulkan 51 kursi (11,04 %). Dinamika politik makro setelah Pemilu 1999 banya diwarnai oleh pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif. PPP, melalui aktivitas wakil-


wakilnya di DPR terlihat larut dalam gejolak tersebut. Kasus pendepakan Abdurrahman Wahid dan penobatan Megawati Soekarnoputri ke atas kursi kepresidenan sebagai salah satu contoh larutnya PPP dalam gejolak kekuasaan. Penampilan PPP pascapemilu 1999 mulai terlihat adem ayem lagi, terutama sikapnya terhadap pemerintah. Padahal, semenjak tahun 1995 partai ini mulai menunjukkan sikapnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi di masa awal reformasi bergulir, PPP selalu tampil menyuarakan tuntutan masyarakat seputar pencabutan dwi-fungsi ABRI, asas tunggal Pancasila, dan Pedoman Penghayatan Pancasila (P4). Namun, seiring terhapusnya produkproduk hukum Orde Baru tersebut dan masuknya kader-kader PPP ke dalam kabinet, sikap PPP pun melunak. Apalagi ketika ketua umumnya Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden, PPP praktis tenggelam dalam buaian kekuasaan dan hilang kepeloporannya. Dinamika politik PPP lalu diwarnai kembali dengan konflik internal yang bermuara kepada perpecahan partai itu. Konflik ini berawal dari ketidakpuasan sejumlah kader partai terhadap keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP pada tahun 2001 yang menunda pelaksanaan Muktamar II hingga 2004. Padahal, hasil Muktamar PPP tahun 1998 mengamanatkan pelaksanaan Muktamar V tahun 2003 – siklus lima tahunan yang menjadi tradisi PPP selama ini. Ada dugaan, perpanjangan waktu muktamar tersebut karena adanya keengganan “penguasa” partai saat itu untuk melakukan regenerasi dan restrukturisasi jabatan dalam PPP. Buntutnya, Zainuddin MZ – salah satu ketua PPP yang disebut-sebut sebagai rival Hamzah Haz – dan Djafar Badjeber serta beberapa kader PPP yang


pro Muktamar 2003 menyatakan keluar dari PPP lalu mendirikan PPP Reformasi pada 20 Januari 2002. Ironis, di saat iklim politik nasional yang bebas dari tekanan politik pemerintah, PPP bisa mengalami perpecahan. 47 Dengan kondisi tersebut PPP akan tampil menjadi peserta Pemilu 2004 yang mekanismenya berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Selain memilih anggota DPR, pemilu kali ini juga akan memilih anggota DPD, presiden dan wakil presiden secara langsung. Berkaitan dengan tuntutan pemilu saat ini, telah ada instrumen-instrumen politik untuk menyukseskan pemilu kali ini. Diantaranya adalah UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam suasana yang serba baru, keikutsertaan partai politik pun ditaati kembali terutama jumlahnya. Berdasarkan ketentuan baru dalam UU Partai Politik, partapartai yang tidak memperoleh 2 % suara (electoral threshold) pada pemilu 1999 harus bubar dan mendirikan partai politik baru agar bisa mengikuti pemilu 2004. Dari 24 partai politik tersebut, jumlah partai berbasis massa Islam hanya 7 (termasuk PKB dan PAN). Secara anatomi, partai-partai ini mewakili tiga aliran Islam yang berkembang di Indonesia. PPP, PBR, PPNUI mewakili kelompok Islam tradisionalis. Dalam kelompok ini PKN sekalipun menyatakan diri sebagai partai nasionalis, tapi para pendukungnya mayoritas adalah warga NU. Kelompok kedua adalah PBB yang mewakili aliran Islam modernis yang mewarisi garis politik partai Masyumi. Partai Amanat Nasional bisa dikelompokkan dalam Islam modernis dengan melihat warga Muhammadiyah yang menjadi pendukungnya. Sedangkan kelompok terkahir adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang 47

Tim Litbang Kompas. Partai-Partai Politik Indonesia: ideologi dan program: PT Kompas Media Nusantara 2005 Hal 180


mewakili aliran Islam baru. PKS yang merupakan reinkarnasi dari PK memiliki basis massa kader muda. Menciutnya jumlah partai politik Islam ini jelas akan dimanfaatkan oleh masing-masing partai untuk meraup suara dari partai-partai Islam yang gagal menjadi peserta pemilu. PPP tampaknya optimistis dengan berkurangnya partai Islam akan menjadi “berkah” buat PPP. Melihat peta kekuatan politik dan peta para pemilih pada pemilu mendatang, partai dengan nomor urut 5 ini bertekad untuk meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu mendatang. Dengan menggunakan infrastruktur yang sudah terkonsolidasi dengan baik di 412 cabang di seluruh Indonesia tidak salah kalau partai ini berani memasang target sampai 30 persen. 48 II.3 Perspektif Ideologi dan Program Partai A. Asas Partai Partai

Persatuan

Pembangunan

berasaskan

Islam. 49

Partai

Persatuan

Pembangunan merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu bahu membahu, serta membina masyarakat agar dapat lebih menginkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik. 50 Sebagai partai politik, ideologi PPP berazas Islam, Partai Persatuan Pembangunan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan rahmatan lil’alamin yang senantiasa dikedepankan sebagai pijakan visi-misi,

48

Tim Litbang Kompas. Partai-Partai Politik Indonesia: ideologi dan program: PT Kompas Media Nusantara 2005 Hal 185 49 Diakses dari www.ppp.co.id 55 Tim Litbang Kompas. 2004. Partai-Partai Politik Indonesia


simbol politik, dan program perjuangan dalam mengembangkan keberadaan partai tersebut di tengah-tengah masyarakat 51. Dengan demikian secara ideologis, PPP adalah partai yang cocok dengan orientasi ideologis sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, PPP adalah partai yang sangat membumi. Apalagi dengan massa tradisionalnya yang menjadi bagian terbesar dari komposisi umat Islam di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan ssangat prospektif dan mengakar. B. Tujuan Partai Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila di bawah ridho Allah SWT. 52 C. Usaha Partai Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut 53: 1. Melaksanakan

ajaran

Islam

dalam

hidup

perorangan,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Mendorong

tercipatanya

iklim

yang

sebaik-baiknya

bagi

terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. 3. Memupuk Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. 4. Menegakkan, membangun dan mempertahankan NKRI. 5. Memperjelas, memperdalam pengetahun rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis dan menghormati HAM. 52 53

Ibid Ibid


6. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani. 7. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai. 8. Memberantas paham komunisme/atheisme dan paham-paham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila 9. Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar hormat-menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab. 10. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. D. Jatidiri Partai Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik yang merupakan hasil fusi politik partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang berasaskan Islam, berwawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan perilaku politik Islami dalam wadah NKRI. 54 E. Landasan Perjuangan Partai Landasan etik moral, dan inspirasional perjuangan PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam, PPP dengan sadar menyakini bahwa kemerdekaan dan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. PPP berpendirian bahwa bangsa yang mayoritas beragama Islam 54

ibid


memiliki jiwa dan semangat religius, yang terpencar dari nilai-nilai ajaran agama yang menjadi dasar keyakinan dan menjiwai perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. 55 Berdasarkan pemikiran tersebut PPP berkeyakinan bahwa dengan nilainilai Islam sebagai landasan perjuangan, PPP tetap dan terus memiliki jiwa dan semangat religius. Untuk itu PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan, dan melestarikan jiwa dan semangat religius Islam sebagai nilai dasar, sikap mental dan tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan maju. Sebagai partai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat, PPP dalam seluruh program dan kegiatannya menitikberatkan kepada pembangunan manusia seutuhnya secara rohaniah dan jasmaniah yang dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu PPP berpendirian bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral dan etik, sumber inspirasi dan sumber motivasi dalam perjuangan pembangunan nasional. II.4 Cita-Cita Politik dan Visi Partai Visi merupakan suatu pandangan kedepan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir suatu kegiatan. Jadi sebuah visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum tetapi mengandung sesuatu arti yang cukup dalam sehingga di dalam membuat suatu uraian mengenai visi harus benar-benar berdasarkan filosofi yang ingin di interpretasikan.

55

ibid


Visi Partai Persatuan Pembangunan diharapkan mampu memberikan orientasi pembentukan sikap politik konstituen sebagai komitmen politik bagi seluruh kader, simpatisan dan partisan yang ada di Mandailing Natal. Berdasarkan sejarah perjuangan, dan jati diri, maka yang menjadi visi PPP adalah terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman. Secara internal, sasaran platform program kerja Partai Persatuan Pembangunan adalah memantapkan PPP sebagai partai politik demoktaris, sehat, berkarakter, mandiri, kualitas, memiliki kemampuan daya saing dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik. Sedangkan dalam konteks umum, adapun platform program kerja yang ingin dilaksanakan PPP sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bab III (Usaha) pasal IV antara lain : Pertama, melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, dan bernegara. Kedua¸mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. Ketiga, memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathiniyah, dan ukhuwah basyariah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keempat,

menegakkan,

membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga Negara dari Negara hukum yang merdeka,


berdaulat,

demokratis

dan

menghormati

hak

asasi

manusia.

Keenam,

menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan Negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani. Ketujuh, mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai. Kedelapan, memberantas faham komunis/atheism dan faham-faham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang : 1) Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2) Pentingnya peran agama Islam sebagai sebagai panduan moral dan sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) Paradigma hubungan antara Islam dan Negara yang bersigat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keIndonesiaan, dan 4) Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Sementara itu dibidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan pelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. Partai Persatuan Pembangunan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan bernegosiasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan Negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan


BUMD, dan peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha Negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstisusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum. Partai Persatuan Pembangunan berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etika, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan


kesejahteraan, dan diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan. Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya hanya bukan sekedar usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. Adapun misi Partai Persatuan Pembangunan (Khidmat Perjuangan) antara lain; 1. Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menigkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesame muslim). Dengan demikian Partai Persatuan Pembangunan mencegah berkembangnya faham-faham atheism, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia; 2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, fahamfaham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;


3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan Ukhuwah Wataniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika; 4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejatinya dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenangwenangan yang mendzalimi rakyat; 5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumerisme, materialistis, permisif, dan henonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. 56 Yang menjadi visi Pemengangan Partai Persatuan Pembanguan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 adalah “memantapkan posisi PPP sebagai partai Islam yang demokrasi, sehat, solid dan mandiri yang memiliki kekuatan dan basis konstituen yang mapan dan mengakar sehingga mampu berperan dalam dinamikan kehidupan politik nasional dan memberikan maksa serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, bangsa dan Negara”. Sedangkan misi yang diusung PPP antara lain; 1. Mengembalikan kepercayaan umat Islam kepada Partai Persatuan Pembangunan melalui perbaikan kinerja terpilih calon legislatif; 2. Memperbaiki moral umat Islam dalam konteks persatuan dan kesatuan; 3. Meningkatkan pendidikan agama Islam kepada generasi penerus. 57

56

Diakses dari www.PPP.or.id Pemaparan dalam pertemuan terbatas dan sosialisasi mengenadi Visi dan Misi PPP dalam Pemilu Legislatif 2009 di Madina 57


II.5. Prinsip-Prinsip Perjuangan Partai 1. Prinsip Ibadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai beridhaan Allah SWT. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah. 2. Prinsip Istiqamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapa cita-cita nasional. 3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebathilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebathilan. Meskipun begitu, kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang maha benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Prinsip kejujuran dan amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan,


keserasian dan ketentraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penuaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan

nilai keadilan di dalam setiap

gerak

langkah

perjuangannya. Tegaknya keadilan adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketentraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan dan konflik. 4. Prinsip Musyawarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah

tidak

dapat

dicapai

mufakat

maka

tidak

tertutup

kemungkinan pengambilan dengan suara terbanyak namun harus dicegah adanya diktator mayoritas. 5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan, derajat manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan


yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme

yag

dapat

memerosotkan

kualitas

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangakan dengan prinsip kebersamaan,

PPP

berjuang

untuk

mengembangkan

nilai-nilai

kebersamaan dan memikul bebas dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan dan dikucilkan. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsi menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan. PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan secara partisipatoris. 6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan tercela. Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.


Dengan prinsip ini partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi apa yang disebut political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebih jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran. II.6 Konsolidasi dan Pengembangan Partai Yang dimaksud dengan konsolidasi organisasi di sini adalah memelihara dan memantapkan apa-apa yang telah dicapai selama ini, meningkatkan apa yang sedang dilakukan, dan mengantisipasi masa depan. 1. Penataan, Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan Upaya PPP untuk penataan dan pengembangan organisasi ini terutama ditekankan pada konsolidasi organisasi yang meliputi antara lain : musyawarah partai di setiap jenjang organisasi, rekrutmen anggota, pembinaan lembaga, dan peningkatan komunikasi dan informasi. 2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai Partai ini menyadari bahwa kader partai adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, profesi dengan demikia merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian langsung, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis. Arah pengembangan dititikberatkan agar kader partai telah juga sekaligus


sebagai kader

bangsa,

yang

siap

bertugas di

lembaga-lembaga

penyelenggaraan pemerintahan negara dan di tengah-tengah masyarakat. 3. Penelitian dan Pengembangan Partai Partai ini akan terus mengembangkan kualitas partai melalui jaringan penelitian dan pengembangan partai, dengan setiap jajaran kepengurusan partai menjadi simpul-simpul jaringan, guna meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah, kebutuhan dan aspirasi rakyat, terutama yang telah memberikan kepercayaan kepada partai lewat pemilihan umum. 4. Publikasi dan Komunikasi Massa Partai ini menyadari bahwa dewasa ini partai tidak memiliki dan menguasai media massa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu hubungan baik dengan media massa, baik media cetak maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat niscaya. 5. Pengembangan, Dokumentasi dan Informasi Strategis PPP akan menempuh berbagai usaha antara lain dengan meningkatkan komunikasi timbal balik antara seluruh jajaran partai dalam suatu sistem informasi untuk memelihara kesatuan sikap politik dan meningkatkan kebersamaan serta kekeluargaan. PPP akan mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi strategis bagi pengambilan keputusan politik, membangun akses-akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan strategis,


serta menyusun pemutakhiran database organisasi, sumber daya dan jaringan informasi. Untuk itu partai akan membentuk Badan Khusus Pengelola Data dan Informasi Strategis. 6. Advokasi, Legislasi dan Lobby (lobi) PPP menyadari bahwa kredibilitas partai akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan partai dalam memberikan respons terhadap setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa munculnya berbagai macam lemaga swadaya masyarakat (LSM atau NGO) selama ini adalah sebagai akibat kurang mampunya pemerintah menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diderita oleh masyarakat sehingga mereka lebih senang melapor kepada LSM/NGO daripada melapor kepada aparat pemerintah. Karena itu PPP akan melanjutkan upaya dan kegiatan advokasi atas pembelaan atas nasib rakyat yang dirugikan sebagai akibat proses pembangunan yang tidak memihak rakyat banyak. Semua itu dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau cara. Pernyataan politik berisi ungkapan solidaritas, untuk kasus-kasus tertentu akan menyangkut hajat hidup orang banyak perlu diprioritaskan. Begitu juga sikap tanggap yang tulus untuk segera melakukan sesuatu atas peristiwa yang terjadi. Di samping itu, kader-kader partai yang berada di jajaran legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat dapat mengagendakan program legislasi (peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang mendesak dan perlu diprioritaskan.


PPP akan mengusahakan dan melakukan lobi secara informal untuk menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan kader yang memiliki kemampuan seperti itu, PPP akan berusaha mengadakan pendidikan dan pelatihan advokasi, legislasi, lobi di berbagai jenjang atau tingkatan kepengurusan partai, bilamana perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi. Untuk itu PPP perlu membentuk (yang belum ada) dan meningkatkan kinerja Lembaga Bantuan Hukum yang telah ada selama ini. Selain itu, salah satu upaya yang bisa segera diwujudkan untuk membela kepentingan dan merebut hati rakyat adalah dengan cara menampung dan menyalurkan serta membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat melalui pos-pos penyampaian aspirasi/penyampaian masalah aktual yang dapat segera dibentuk di setiap ranting/anak cabang, cabang, wilayah, dan pusat. 7. Penggalangan Jaringan Kerjasama Dalam rangka konsolidasi ke dalm untuk komunikasi dengan pihak luar beberapa usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : pembinaan hubungan

baik

pengembangan jaringan

kerja

dengan

organisasi

kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, militer dan polisi, dan lembagalembaga penyelenggara pemerintahan negara yang lain. Penggalangan jaringan kerjasama diperlukan mengingat berbagai peristiwa dan masalah strategis dan mendasar yang dihadapi rakyat tidak cukup hanya diserap, ditampung, disalurkan oleh partai saja, tetapi memerlukan dukungan dan


peran serta pihak dan kalangan yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama. Karena itu, penggalangan jaringan kerjasama ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga kajian dan LSM, baik kerjasama tekhnis, taktis, maupun strategis. Semua ini dapat dilakukan dengan menyadari kelebihan atau keunggulan serta kelemahan maupun keterbatasan masing-masing pihak. Dalam kaitan penggalangan jaringan kerjasama ini, PPP memandang penting untuk melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan antara lain dengan membentuk pola hubungan konsultatif dan kerjasama dengan berbagai kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga pemerintahan, militer dan polisi, dan lembaga-lembaga negara, dalam menyukseskan pembangunan nasional. PPP akan meneruskan pola kerjasama simbolis mutualistik dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat. Di samping itu, PPP akan meneruskan upaya pembentukan pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam masyarakat, antara lain : alim ulama, kaum cedekiawan, usahawan, budayawan, wartawan, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa, kalangan pekerja dan kelompok-kelompok strategis lainnya, termasuk pola hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat atau perwakilannya seiring dengan kebijaksanaan politik luar negeri.


8. Mobilisasi dan Pendayagunaan Sumberdaya dan Dana a) Intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi sumberdaya dan dana PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berbasiskan kartu anggota. Karena itu akan dilakukan pendataan ulang kenggotaan yang dikaitkan dengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan format formulir yang bisa dilakukan komputerisasi, sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebut membership based organisasi. Disamping itu, pimpinan partai di setiap tingkatan didorong untuk menggiatkan pendataan sumberdaya dan dana baik dari anggota, simpatisan, dan pendukung perjuangan partai, serta meningkatkan usaha penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat, baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infak, sedeqah, hibah dan sebagainya. b) Pendayagunaan sumberdaya dan dana PPP akan terus meningkatkan penglolaan dan pendayagunaan sumberdaya dan dana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya dengan menyusun anggaran triwulan dan bulanan di setiap tingkatan. Untuk itu, PPP akan menyempurnakan standar acuan baku akuntansi sebagai pedoman bagi jajaran partai di semua tingkatan, mengingat nantinya

pengelolaan

keuangan

partai

harus

berurusan

dengan

pemeriksaan akuntansi publik 58.

58

Ibid


II.7 Struktur Partai Persatuan Pembangunan Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita. Untuk menempatkan orientasi dan cita-cita parpol, diutamakan adanya suatu perangkat kerja dan pola kerja yang baik atau dengan kata lain partai politik memiliki struktur organisasi yang mampu mempengaruhi pola kerja. Sehingga orientasi dan cita-cita dari parpol akan terealisasi.

Struktur dapat dianggap

sebagai pola-pola hubungan antara komponen atau bagian organisasi yang telah ditetapkan. Struktur adalah perencanaan formal untuk mencapai efisiensi divisi tenaga kerja dan koordinasi yang efektif dari aktivitas anggota. 59 Struktur Organisasi adalah susunan formal dan sistematis mengenai operasional dan aktifitas yang ada dalam organisasi dan interelasi operasional-operasional tersebut dengan yang lain. Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai dari sekian banyak parpol yang ada di Indonesia telah menampilkan suatu orientasi kepartaiannya sepanjang perjalanan historis karis kehidupan berpolitik institusi. Dalam hal ini, secara eksplisit tampak bahwa eksistensi PPP masih mendapat dukungan dari seluruh elemen konstituen khususnya dalam tataran Pemilihan Umum. Dari keberhasilan PPP untuk berkompetisi dalam konstelasi politik nasional maupun local tidak terlepas dari kematangan internal partai politik yang didukung oleh struktur organisasi yang rapi. Partai Persatuan Pembangunan memiliki jaringan dan infrastruktur yang menyebar disegenap penjuru negeri, lengkap dengan struktur kepengurusan sampai tingkat ranting.

59

Haris, S. Psi, M.Si, Politik Organisasi Perspektif Mikro Diagnosa Psikologis, Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 136-138


Kelengkapan struktur organisasi tersebut membuat PPP lebih mudah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk politik serta mengonsentrasikan kerja politiknya untuk mencari pendukung. Struktur organisasi PPP memiliki 2 (dua) komponen yang terstruktur yaitu : pertama, struktur organisasi formal PPP dan kedua, struktur organisasi informal PPP. Struktur organisasi formal merupakan struktur dan representasi perencanaan yang sengaja dilakukan untuk membentuk pola hubungan antara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan secara efektif. Struktur formal secara khusus akan menghasilkan pedoman aktivitas yang akan dilaksanakan. Adapun struktur formal organisasi dan kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan tersirat dalam Ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab VII bagian pertama (susunan daerah) Pasal 10, 1. Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan : a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Propinsi; b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kabupaten atau Kota; c. Anak Cabang Partai Persatun Pembangunan ialah Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan; d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan ialah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan. 2. Pembentukan daerah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan ketentuan : a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang di wilayah tersebut dan ditetapkan oleh pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. c. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Ranting di Anak Cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.


d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh anggota di Ranting dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. 3. Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, susunan dan pembentukan daerah partainya dapat disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan. 4. Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan disusun sesuai dengan tingkatan pemerintahan : a. Di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara, disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPP PPP; b. Di tingkat propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPW PPP; c. Di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPC PPP; d. Di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Ibukota Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat PAC PPP; e. Di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan disingkat PR PPP; f. Untuk daerah otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 susunan kepemimpinannya disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan; g. Untuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan di LUar Negeri disebut Pimpinan Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan. 60 Sedangkan susunana struktur formal organisasi Dewan Pimpinan Cabang terdapat dalam Pasal 27, 1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas : a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; b. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang; c. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang; d. Bagian; 60

Dikutip dari Ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hal, 9-11.


e. Lembaga. 2. Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun. 3. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. 4. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang membentuk Bagian dan Lembaga. Dalam struktur partai untuk tingkat kabupaten/kota, DPC PPP Madina berdasarkan hasil ketetapan muktamar VI tahun 2007 memiliki struktur seperti di bawah ini (lihat gambar

DPC PPP Majelis Pertimbangan DPC

Musyawarah Cabang/ Luar Biasa Musyawarah Kerja Cabang

Majelis Pakar DPC Pengurus Harian DPC Bagian

Rapimcab

Lembaga

Musyawarah Anak Cabang Musyawarah Kerja Anak Cabang

PAC PPP

Majelis Pertimbangan PAC

Pengurus Harian Rapim Anak Gambar . Struktur Kepengurusan DPC PPP Cabang II.8 Susunan dan Personalia Pengurus Harian DPC PPP Kabupaten MadinaSeksi

Musyawarah Ranting

PR PPP

Musyawarah Pertimbangan PR


SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN HARIAN CABANG DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2006 – 2011 __________________________________________________________________ Ketua

: H. Misbahuddin Batubara

Wakil Ketua

: Muhammad Rasyid Nasution, Lc.

Wakil Ketua

: H. Rusydan Nasution, S.Pd.I.

Wakil Ketua

: Salamat Nasution

Wakil Ketua

: Muhammad Syafi’I Lubis

Wakil Ketua

: Muhammad Kholid Nasution, S.Ag.

Wakil Ketua

: Mukhsin Hasibuan

Wakil Ketua

: Esmin Pulungan, S.Ag.

Wakil Ketua

: Halidan Nur

Sekretaris

: Akhirudin Nasution, B. AC.

Wakil Sekretaris

: Ridwan Rangkuti, SH.

Wakil Sekretaris

: Edi Maksum Nasuton, SH.

Wakil Sekretaris

: Nuhnin Gultom, SP.

Wakil Sekretaris

: Sam’un Tanjung, SH.

Wakil Sekretaris

: Ahd. Husnan Azis Batubara

Wakil Sekretaris

: Lokot Husda Lubis, S.Ag.

Wakil Sekretaris

: Abdul Bahri Nasution

Wakil Sekretaris

: Dra. Nursaidah Siagian

Bendahara

: H. Ibrahim Nasution

Wakil Bendahara

: Siti Maimunah, S.Pd.I.

Wakil Bendahara

: Muhammad Suhairy Lubis, S. Fil.I.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN CABANG DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN


MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2006 – 201161 __________________________________________________________________ Ketua

: Muhammad Syafi’i Nasution

Wakil Ketua

: Hambali Mardia

Wakil Ketua

: H. Mhd. Syukri Musthofa Nasution

Wakil Ketua

: Isroil Nasution

Wakil Ketua

: Hamzah Hasibuan

SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN MAJELIS PAKAR CABANG DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2006 – 201162 __________________________________________________________________

61 62

KETUA

: H. Musthofa Bakri Nasution

Wakil Ketua

: H. Syariful Mahya Nasution, Lc.

Wakil Ketua

: H. Harun Musthopa Nasution

Wakil Ketua

: H. Muhammad Juddar Nasution

Wakil Ketua

: H. Sahminan Lubis

Wakil Ketua

: H. Abdul Kohar Nasution

Wakil Ketua

: Arsalan

Wakil Ketua

: H. Muhammad Siddik

Wakil Ketua

: Mayakir Nasution

Wakil Ketua

: Ahmad Khidir Nasution

Sekretaris

: Rajab Said Hasibuan

Wakil Sekretaris

: Muhammad Ikhsan Parinduri

Wakil Sekretaris

: Muhammad Tanjung

Wakil Sekretaris

: H. Abd. Rahim Nasution

Wakil Sekretaris

: Balyan Lubis

Wakil Sekretaris

: Maisul Usman

Wakil Sekretaris

: Mahmuddin Usman

Wakil Sekretaris

: Kamaluddin Nasution

Dikutip dari Kepengurusan Harian DPC PPP Kab. Madina Dikutip dari Kepengurusan Harian DPC PPP Kab. Madina


Wakil Sekretaris

: Mahyuddin Lubis

Wakil Sekretaris

: Mauli Pulungan

II.9 Susunan Pengurus Harian DPC Kabupaten Madina Tahun 200863 SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2008 – 2011 __________________________________________________________________

63

Ketua

: Akhirudin Nasution, S.E

Wakil Ketua

: Ridwan Rangkuti, SH.

Wakil Ketua

: H. Rusydan Nasution, S.Pd.I.

Wakil Ketua

: Salamat Nasution

Wakil Ketua

: Muhammad Syafi’I Lubis

Wakil Ketua

: Muhammad Kholid Nasution, S.Ag.

Wakil Ketua

: Mukhsin Hasibuan

Wakil Ketua

: Esmin Pulungan, S.Ag.

Wakil Ketua

: Halidan Nur

Sekretaris

: Muhammad Rasyid Nasution, Lc.

Wakil Sekretaris

: Edi Maksum Nasuton, SH.

Wakil Sekretaris

: Nuhnin Gultom, SP.

Wakil Sekretaris

: Sam’un Tanjung, SH.

Wakil Sekretaris

: Ahd. Husnan Azis Batubara

Wakil Sekretaris

: Lokot Husda Lubis, S.Ag.

Wakil Sekretaris

: Abdul Bahri Nasution

Wakil Sekretaris

: Dra. Nursaidah Siagian

Wakil Sekretaris

: Ali Untung Ibrahim, ST

Bendahara

: H. Ibrahim Nasution

Wakil Bendahara

: Rasmi, S.Pd.I.

Wakil Bendahara

: Muhammad Suhairy Lubis, S. Fil.I.

Dikutip dari Kepengurusan Harian DPC PPP Kab. Madina


SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2008 – 201164 __________________________________________________________________ Ketua

: Muhammad Syafi’i Nasution

Wakil Ketua

: Hambali Mardia

Wakil Ketua

: H. Mhd. Syukri Musthofa Nasution

Wakil Ketua

: Isroil Nasution

Wakil Ketua

: Hamzah Hasibuan

SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN MAJELIS PAKAR DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANDAILING NATAL MASA BAKTI 2008 – 201165 __________________________________________________________________

64 65

KETUA

: H. Musthofa Bakri Nasution

Wakil Ketua

: H. Syariful Mahya Nasution, Lc.

Wakil Ketua

: H. Harun Musthopa Nasution

Wakil Ketua

: H. Muhammad Juddar Nasution

Wakil Ketua

: H. Sahminan Lubis

Wakil Ketua

: H. Abdul Kohar Nasution

Wakil Ketua

: Arsalan

Wakil Ketua

: H. Muhammad Siddik

Wakil Ketua

: Mayakir Nasution

Wakil Ketua

: Ahmad Khidir Nasution

Sekretaris

: Rajab Said Hasibuan

Wakil Sekretaris

: Muhammad Ikhsan Parinduri

Wakil Sekretaris

: Muhammad Tanjung

Dikutip dari Kepengurusan Harian DPC PPP Kab. Madina Dikutip dari Kepengurusan Harian DPC PPP Kab. Madina


Wakil Sekretaris

: H. Abd. Rahim Nasution

Wakil Sekretaris

: Balyan Lubis

Wakil Sekretaris

: Maisul Usman

Wakil Sekretaris

: Mahmuddin Usman

Wakil Sekretaris

: Kamaluddin Nasution

Wakil Sekretaris

: Mahyuddin Lubis

Wakil Sekretaris

: Mauli Pulungan


BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. II. 1. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

Recommend Documents