BAB II DESKRIPSI LOKASI II. I Sejarah SBMI Sejarah akan terbentuknya SBMI ( Serikat buruh medan independen ) tidak dapat dilepaskan dari peranan salah satu LSM yang bergerak dalam bidang perburuhan yaitu KPS ( Kelompok Pelita Sejahtera ) lewat pengorganisasian terhadap buruh di berbagai kawasan industri di Medan. Melalui pengorganisasian inilah KPS melahirkan beberapa aktifis buruh dan pada tahun 1994 terjadilah aksi buruh yang paling besar dalam sepanjang sejarah Orde Baru, dimana ketika itu sekitar sepuluh ribu-an buruh dari berbagai zona melakukan aksi massa yang menuntut pemerintah untuk memenuhi tuntutan akan hak-hak normatif buruh. Dan aksi tersebut memberikan dampak yang sangat besar yaitu upah buruh harus naiksekali dalam satu tahun dan THR ( Tunjangan Hari Raya ) minimal satu bulan upah buruh dan perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasca gerakan buruh 1994, KPS terus melakukan pendampingan terhadap buruh di berbagai wilayah industri, dan buruh yang didampingi KPS tersebut disatukan dalam satu wadah yang ketika itu masih berbentuk forum buruh. Forum-forum buruh ini disesuaikan dengan basis-basis industri sehingga pada tahun 1998-2001 forum buruh telah lahir di tiga wilayah industri, yaitu wilayah Tanjung morawa ( STM Petaras ), Wilayah Mabar Belawan ( FABMI ) dan Wilayah Binjai ( FBZB ).24 Sehingga melalui forum buruh inilah KPS melakukan penyadaran terhadap banyak buruh untuk kemudian bergabung dalam suatu wadah forum buruh. Dan perkembangan akan Forum-forum buruh ketika itu tidak dapat dilepaskan dari peranan pengorganisasian KPS di berbagai 24
Arsip Divisi Advokasi SBMI.
32
Universitas Sumatera Utara
wilayah industri. Hubungan KPS denagn Forum-forum buruh ketika itu dapat diperlihatkan seperti dalam gambar 1 dibawah ini :
FBZB (BINJAI)
FABMI (MABAR)
KPS
STM PETARAS (Tj.Morawa)
Gambar 1 hubungan forum buruh dengan KPS Sumber : Arsip Divisi Pengorganisasian SBMI
Pilihan untuk membentuk forum-forum buruh tersebut dilakukan karena kondisi pada saat itu ( Sebelum Reformasi ) belum memungkinkan untuk membenutuk serikat buruh karena belum adanya aturan hukum tentang perburuhan/ketenagakerjaan yang memperbolehkan adanya serikat serikat buruh diluar SPSI ( Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ). Walaupun buruh pada saat itu masih disatukan dalam wadah forum buruh tetapi kesadaran buruh mulai bangkit dan banyak aktifis buruh lahir lewat pendidikan dan pendampingan yang dilakukan KPS dalam 3 wilayah tersebut. Pola pengorganisasian KPS dalam forum-forum buruh tersebut dilakukan lewat pendekatan kasus di masingmasing perusahaan. Setiap forum buruh yang ada dalam 3 wilayah tersebut berusaha
33
Universitas Sumatera Utara
untuk melakukan penyadaran terhadap buruh, karena pada saat itu buruh masih didominasi oleh SPSI. Sehingga ketika mulai banyaknya para buruh tergabung dalam forum tersebut,mereka mulai melakukan kritikan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja untuk menuntut hak-hak normatif buruh yang pada saat itu masih sebatas pemberian upah yang layak, dan ketika forum buruh sudah mempunyai kapasitas yang cukup maka pemogokan pun terjadi di seluruh tiga wilayah tersebut yaitu zona Mabar,Binjai dan Tanjung Morawa. Pasca reformasi 1998 ternyata juga memberikan ruang bagi buruh untuk lebih bebas dalam berserikat. Yaitu setelah dikeluarkannya Per/Men ( Peraturan Menteri ) 05 tahun 1998 yang mengatur tentang tata cara pembentukan serikat buruh dalam tingkatan pabrik. Dan dalam kondisi tersebut maka ketiga forum buruh tersebut terbuka peluang untuk mendaftarkan forum-forum buruh yang telah terbangun tersebut untuk menjadi serikat buruh tingkat pabrik. Dan hal ini memberikan hasil yang berarti bagi forum buruh tersebut yaitu dalam waktu 3 tahun sejak dikeluarkannya PerMen 05 tahun 1998 tersebut telah terbentuk 12 serikat buruh tingkat pabrik. Ketika Abdurrahman Wahid ( Gusdur ) menjadi Presiden ternyata peluang untuk membentuk serikat buruh tingkat regional semakin terbuka yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 12 tahun 2000. Dengan kondisi seperti ini para aktifis buruh semakin tertantang untuk sesegera mungkin melakukan upaya percepatan untuk melahirkan organisasi induk ( Payung ) bagi serikat-serikat buruh tingkat pabrik di tiga wilayah tersebut. Karena jika tidak maka dikhawatirkan para serikat buruh tingkat pabrik tersebut akan kekurangan kekuatan.
34
Universitas Sumatera Utara
Sesuai dengan kuat perannya KPS dalam membentuk forum buruh dalam tiga wilayah tersebut, maka perkembangan forum-forum tersebut untuk menjadi serikat buruh juga tidak dapat dilepaskan dari peran aktif KPS sebagai LSM yang melakukan pengorganisasian. Maka sejak dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2000, forum buruh yang ada di tiga wilayah mengiginkan akan terentuknya serikat buruh bagi mereka sendiri. Hal itu mereka lakukan dengan mendesak KPS untuk membentuk Komite yang tujuannya untuk mempersiapkan terbentuknya serikat buruh bagi mereka sendiri. Komite tersebut diberi nama KP-SBMI ( Komite Persiapan Serikat Buruh Medan Independen ). Tugas utama dari KP-SBMI ini adalah menyusun AD/ART SBMI dan pola hubungan SBMIKPS. Ketika proses perumusan AD/ART dan pola hubungan SBMI-KPS belum selesai, KP-SBMI sudah melakukan uji coba yaitu dalam melakukan aksi May Day yang pertama sekali pasca tumbangnya rezim Soeharto. Hasilnya cukup signifikan yaitu pada May day tahun 2000 tersebut telah mampu menggalang massa sebanyak 40.000 orang yang terdiri dari para buruh yang ada dalam tiga wilayah tersebut. Setelah KP-SBMI merampungkan AD/ART dan pola hubungan KPS-SBMI, maka ketiga forum buruh yang ada di wilayah Mabar Belawan, Binjai dan Tanjung Morawa melakukan kongres I SBMI yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2001 di Asrama Haji Medan. Kemudian setelah kongres tersebut SBMI mendeklarasikan keberadaannya yang termaksud juga melaporkannya kepada Pemerintah ( Disnaker ) dan Pengusaha yang pada saat itu PB ( Pengurus Basis ) yang tergabung dalam SBMI masih 14 PB.
35
Universitas Sumatera Utara
II.II Program SBMI Sesuai dengan sejarah lahirnya SBMI yaitu dalam rangka melakukan penyadaran terhadap kaum buruh, maka program-program SBMI selalu diupayakan demi berlangsungnya suatu gerkan buruh yang terorganisir, Adapun program-program SBMI terdapat dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut : Divisi Pengorganisasian Adapun
program
SBMI
dalam
bidang
pengorganisasian
adalah
mengutamakan Perluasan Wilayah, yang pada sebelumnya masih terfokus pada tiga wilayah yaitu Zona Mabar, Binjai dan tanjung Morawa. Pada Kongres I SBMI perluasan wilayah minimal mempertahankan ketiga wilayah yang ada sebelumnya. Tetapi pasca kongres II SBMI , perluasan wilayah SBMI telah mencapai ke wilayah Percut Sei Tuan, Deli tua, Namorambe. Divisi Advokasi Dalam bidang Advokasi SBMI terbagi dua , Litigasi dan Non Litigasi. Dalam Litigasi khusus di Bantu oleh KPS melalui pengacara Gindo Nadabdab S.H yaitu melakukan pendampingan terhadap buruh yang juga melibatkan berbagai kasus buruh karena hal ini adalah membutuhkan seorang pengacara. Sedangkan dalam bidang non litigasi dilakukan oleh SBMI sendiri.
36
Universitas Sumatera Utara
Divisi Pengembangan Ekonomi Adapun
program
pengembangan
ekonomi
SBMI
adalah
memperkuat/mempertahankan perekonomian buruh. Sebagian besar divisi ini bertugas dalam melakukan usaha menampung para buruh yang terkena PHK di pabrik masing-masing untuk kemudian diusahakan alternative pekerjaan setelah di PHK. Selain itu pengembanagan ekonomi SBMI dilakukan dengan mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yang modal utama didapat dari KPS sebagai hibah ( Bukan pinjaman ) sebesar Rp. 42.000.000 ( Empat Puluh juta rupiah ). Hal ini dilakukan oleh SBMI untuk membantu perekonomian para buruh di luar upah yang didapat dari pabrik.
II.III Struktur Organisasi SBMI yang awal terbentuknya tidak terlepas dari peranan KPS, maka memiliki pola hubungan antara SBMI-KPS yang diatur dalam MoU sebagai sebuah aliansi strategis.25 Sehingga dalam struktur organisasi SBMI sendiri terdapat tempat dimana KPS sendiri dapat bereperan. Hal itu dapat dilihat dalam struktur organisasi SBMI Pasca Kongres I dan Kongres II SBMI. Adapun struktur organisasi SBMI adalah sebagai berikut :
25
Ibid.
37
Universitas Sumatera Utara
Hasil Kongres I : Badan Presidium Sekretaris Jendral Sekretariat
Div. Peng. Organisasi
Div. Advokasi
Pengurus Basis/Pengurus Basis/Pengurus Basis
Anggota/Anggota/Anggota/Anggota/Anggota
Gambar 2 Struktur Organisasi SBMI hasil kongres I Sumber : Arsip Divisi Pengorganisasian SBMI
38
Universitas Sumatera Utara
Hasil Kongres II : Kongres
Dewan Pekerja Organisasi ( DPO )/ KPS
BPP Sekjend
Rapat Umum PB
Rapat Umum PB
Peng. Basis
Peng. Basis
Anggota
Anggota
Gambar 2 Struktur Organisasi SBMI Sumber Arsip Divisi Pengorganisasian SBMI
Berdasarkan hasil kongres I, Badan Presidium diisi oleh utusan masing-masing forum buruh yang secara keseluruhan terdapat 5 dari buruh dan satu dari KPS yang menjadi Sekjend Yaitu Rika Rosmawaty Nainggolan. Dan divisi organisasi masih hanya dua , yaitu divisi pengembangan organisasi dan divisi advokasi. Tetapi setelah Kongres II SBMI , maka struktur organisasi SBMI berubah. Namun tetap memiliki kesamaan dengan hasil kongres I, yaitu KPS tetap memiliki tempat dalam struktur organisai yaitu pada struktur DPO yang diisi oleh Sahat Lumbanraja.
39
Universitas Sumatera Utara
II.IV Perkembangan Organisatoris SBMI Dalam gambaran umum tentang perkembangan SBMI yaitu sejak dibentuknya forum buruh pasca gerakan buruh 1994, maka sedikitnya terdapat beberapa hal yang telah dicapai oleh SBMI, baik dari sisi organisasi, keanggotaan, pendidikan , gerakan dan jaringan. Perjalanan SBMI hingga saat ini tidak terlepas dari penyadaran ( Pendidikan ) yang dilakukan oleh SBMI terhadap sesama buruh yang dalam hal ini juga bertambahnya jumlah anggota SBMI. Dan jika di tinjau dari jumlah anggota tercatat sekitar 6.200 orang yang memiliki kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh DPP SBMI dan memiliki 30 PB ( Pengurus Basis ). Sehingga ketika semakin banyaknya jumlah anggota SBMI maka semakin banyak pula gerakan ( aksi ) yang dilakukan oleh SBMI dalam menuntut hakhak buruh. Setelah tiga tahun SBMI berdiri terdapat beberapa perkembangan yang sudah dicapai organisasi ini, salah satunya adalah SBMI sudah diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan juga banyak PB ( Pengurus Basis ) SBMI yang tutup. Hal ini dikarenakan oleh banyak pabrik-pabrik yang melakukan PHK dan ada juga gulung tikar ( Lock Out ).26 Semua hal tersebut mengakibatkan hal yang buruk bagi buruh, yaitu buruh tidak dapat lagi bekerja yang secara otomatis juga PB yang ada dalam pabrik tersebut akan di tutup. Selain itu kendala yang di hadapi SBMI adalah masih adanya perusahaan yang melarang berdirinya Serikat buruh di perusahaan kecuali SPSI, yang hal ini terjadi pada buruh di PT. Shamrock Manufacturing Corpora ( SMC ). Para buruh yang tergabung dalam SBMI selalu mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara berkala yang dilakukan oleh KPS sendiri . Pilihan ini dilakukan dalam
26
Wawancara dengan Saudara Eben. Koordinator Divisi Advokasi SBMI di secretariat SBMI Sp. Limun Medan.
40
Universitas Sumatera Utara
rangka proses penyadaran para buruh akan bagaimana kondisi buruh, sehingga banyak juga para buruh yang bergabung dalam SBMI mulai tergugah kesadarannya akan hak-hak normatif buruh. Pendidikan ini dilakukan bagi setiap PB yang berada di wilayah masingmasing. Model pendidikan yang didapatkan para anggota SBMI dari KPS ini adalah pada umumnya tidak sama dengan Serikat Buruh yang ada terlebih lagi serikat buruh bentukan rezim orde baru. Karena dari hal tersebutlah langkah awal dari bagaimana proses penyadaran dilakukan, yaitu nantinya para buruh mulai memahami akan keberadaan dan posisi buruh dalam perusahaan mereka masing-masing. Dan dengan adanya pendidikan bagi para buruh SBMI tersebut maka SBMI mulai mengkritisi akan hak-hak mereka masing-masing dalam pabrik tempat mereka bekerja. SBMI sudah mulai melakukan aksi yang pada awalnya masih dalam sekitar tuntutan upah, dan kemudian semakin berlanjut dengan aksi menuntut tunjangan hari raya, sampai kepada tuntutan kebebasan membentuk serikat buruh. Dalam konteks gerakan, SBMI sejak awal berdirinya juga sudah menunjukkan beberapa perkembangan, diantaranya adalah SBMI sudah sering melakukan aksi dalam skala yang lebih luas yaitu memperluas jaringan aksi maupun koalisi. Di setiap wilayah SBMI mempunyai permasalahan yang berbeda dengan zona yang lain. Dan dalam setiap masalah yang menimpa para buruh di pabrik SBMI selalu melakukan perlawanan terhadap para pengusaha. Salah satu perkembangan dalam konteks gerakan yang dibangun oleh SBMI adalah aksi buruh di PT. Shamrock Manufacturing Corpora pada tahun 2004. Aksi tersebut adalah aksi buruh yang paling besar sepanjang tahun 2004. Aksi tersebut berawal dari dilarangnya SBMI berdiri di dalam PT SMC tersebut. Beberapa aktifis buruh yang diduga oleh para pihak perusahaan terlibat dalam mendirikan
41
Universitas Sumatera Utara
SBMI.di PHK. Hal inilah menimbulkan aksi secara besar-besaran oleh para buruh PT. SMC yang juga menimbulkan pemogokan ratusan buruh PT. SMC. Dalam perjalanan SBMI, perkembangan SBMI tidak dapat dilepaskan dari peranan KPS karena terbentuknya SBMI juga adalah berkat hasil pengorganisasian KPS. Setelah terbentuknya SBMI, maka SBMI dengan KPS menjadi sebuah aliansi strategis yang dituangkan MoU antara SBMI dengan KPS. Walaupun pada akhir desember 2007 SBMI tidak lagi menjadi mitra dari KPS, dalam arti bahwa SBMI memutuskan menarik diri dari MoU yang disepakati sebelumnya. Hal ini akibat dari beberapa masalah internal organisasi yang sejak awal terbentuknya SBMI juga sudah mempunyai potensi jarak dengan KPS. Adapun bentuk dari MoU antara SBMI dengan KPS adalah sebagai berikut Kerjasama dalam dukungan dana Kerjasama dalam dukungan program Kerjasama dalam pengorganisasian buruh Pembentukan Pengurus Basis ( PB ) Advokasi terhadap kasus buruh Dengan adanya MoU antara KPS dengan SBMI jelas bahwa segala kerja-kerja organisasi dalam SBMI sendiri adalah hasil dari kesepakatan dari SBMI dengan KPS. SBMI tidak dapat menentukan arah gerakan yang dilakukan tanpa terlibatnya peranan KPS. Walaupun KPS sendiri adalah sebagai NGO yang membantu SBMI, namun ada beberapa hal yang menunjukkan dominasi KPS dalam SBMI. Masuknya KPS dalam struktur organisasi SBMI adalah salah satu celah yang membuat kerja-kerja organisasi SBMI seluruhnya harus melibatkan KPS sesungguhnya. Seperti dalam struktur organisasi
42
Universitas Sumatera Utara
SBMI pasca Kongres pertama dan Kedua KPS masih terlibat didalam komposisi kepengurusan. Baginda Harahap mengatakan : Sejak awal dibentuknya SBMI sebenarnya sudah memiliki potensi pertentangan antara SBMI dengan KPS. Dimana KPS selalu ingin turut terlibat di dalam struktur SBMI sendiri. Yaitu pada konres I sebenarnya Badan Presidium diisi oleh 6 orang utusan buruh, tetapi KPS mendapat tempat didalam. Begitu juga dalam konres II, KPS masih terlibat dalam struktur SBMI walaupun strukur mengalami perubahan, yaitu KPS berada dalam posisi DPO ( Dewan Pekerja Organisasi ) yang diduduki oleh Sahat Lumbanraja yang juga sebgai Direktur Eksekutif KPS.27
27
Wawancara dengan Baginda selaku Sekretaris jenderal SBMI di kantor secretariat SBMI Jl Kemiri II Sp. Limun Medan.
43
Universitas Sumatera Utara
