BAB II DESKRIPSI KASUS BANK CENTURY. November 2008 saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang

BAB II

DESKRIPSI KASUS BANK CENTURY 2.1 Sejarah Bank Century Kisah Bank Century berawal dari tahun 1989 ketika didirikan, hingga 20 November 2008 saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang memiliki dampak sistemik. Berikut adalah beberapa catatan penting terkait perjalanan Bank Century. 12 PT Bank Century Tbk didirikan berdasarkan Akta No. 136 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat Lina Laksmiwardhani, SH, notaris pengganti Lukman Kirana, SH, notaris di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C.2-6169.HT.01.01.TH 89 tertanggal 12 Juli 1989. Didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Mei 1991 dengan No. 284/Not/1991. Anggaran Dasar Bank telah disesuaikan dengan UndangUndang PerseroanTerbatas No. 1 Tahun 1995 dalam Akta No. 167 tanggal 29 Juni 1998 dari Rachmat Santoso, S.H, notaris di Jakarta. Pada tanggal 16 April 1990, Bank Century memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 462/KMK.013/1990. 13

12

13

http://www.scribd.com/doc/27308211/Publik-Accountability-Review-Kasus-Bank-Century ibid. Publik-Accountability-Review-Kasus-Bank-Century hal.2

Universitas Sumatera Utara

Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 26/5/KEP/DIR. Anggaran Dasar Bank Century telah beberapa kali berubah, terakhir sesuai Akta No.159 tanggal 29 Juni 2005 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, S.E, notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-20789.HT.01.04.TH.2005 tanggal 27 Juli 2005. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha adalah menjalankan kegiatan umum perbankan termasuk berdasarkan prinsip syariah. Bank Century memulai operasi komersialnya pada bulan April 1990. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Gubernur

Bank

Indonesia

No.

6/92/KEP.GBI/2004 tanggal 28 Desember 2004, menyetujui perubahan nama PT Bank CIC Internasional Tbk menjadi PT Bank Century Tbk dan izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 462/KMK.013/1990 tanggal 16 April 1990 tentang Pemberian Izin Usaha, nama PT Bank CIC Internasional Tbk dinyatakan tetap berlaku bagi PT Bank Century Tbk. 14 Bank Century berdomisili di Indonesia dengan 27 Kantor Cabang Utama, 30 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas. Kantor Pusat Bank beralamat di Gedung Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta. Dari jumlah kantor tersebut diatas yang beroperasi sebanyak 63 kantor.

14

ibid. hal.3


2.1.1 Merger Tiga Bank Sesuai dengan permintaan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001 (yang dipertegas melalui surat Bank Indonesia tanggal 20 Agustus 2004) dan pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004, manajemen Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (d/h Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan bank hasil merger. Proposal merger tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 April 2004. 15 Pada tanggal 21 Mei 2004, Bank, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger dimana Bank Century sebagai “Bank Yang Menerima Penggabungan” dan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk sebagai “Bank Yang Akan Bergabung”. Para pemegang saham PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk telah menyetujui penggabungan usaha bank-bank tersebut ke dalam Bank sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing bank yang diaktakan masingmasing dengan Akta No.155 dan No.157 pada tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa NG, SH, notaris di Jakarta. Pada tanggal 7 September 2004, Bank mengajukan Pernyataan Penggabungan kepada BAPEPAM dalam rangka penggabungan usaha dengan

15

ibid. hal.4


bank-bank yang menggabungkan diri dan telah mendapat pemberitahuan efektifnya penggabungan tersebut sesuai dengan surat Ketua BAPEPAM No. S.3232/PM/2004 tanggal 20 Oktober 2004. Berdasarkan Akta No. 158 tanggal 22 Oktober 2004 dari Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E, notaris di Jakarta, Bank dan bank-bank yang menggabungkan diri yang terdiri dari PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah sepakat melakukan peleburan usaha. Peleburan usaha dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut: •

Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan setiap bank yang menggabungkan diri beralih hukum kepada Bank Century.

•

Semua pemegang saham bank-bank yang bergabung karena hukum menjadi pemegang saham Bank Century.

•

Bank sebagai Perusahaan hasil penggabungan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan terbatas dan sebagai bank umum dengan memakai nama PT Bank Century Tbk.

•

Semua perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum akan bubar tanpa melakukan likuidasi.

2.1.2 Status Bank Century Sejak tanggal 29 Desember 2005, Bank Century dinyatakan sebagai Bank Dalam

Pengawasan

Intensif

sesuai

dengan

surat

BI

No.

7/135/DPwB1/PwB11/Rahasia. Hal ini karena Surat-surat Berharga (SSB) valuta asing dan penyaluran kredit yang berpotensi menimbulkan masalah. Status ini


terus disandang oleh Bank Century hingga tanggal 6 November 2008, saat ditetapkan menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). 16

Gambar 1 : Skema Status Bank Century Sejak tanggal 6 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005

16

ibid. hal.4


tanggal 10 Oktober 2005 dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Pada tanggal 13 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank disuspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut, pada tanggal 14 Nopember 2008 sampai dengan 20 Nopember 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008. Pada

tanggal

20

Nopember

2008,

berdasarkan

Surat

No.

10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 Nopember 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.


2.2 Indikasi Pelanggaran dan Penyalahgunaan Wewenang Hasil Audit Investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20 November 2009 memaparkan 8 temuan penting, sejak kisah meleburnya (merger) 3 Bank hingga penggelapan dana di Bank Century. Pada intinya, temuan-temuan yang ada mencoba mengkonfirmasi satu hal, yaitu bahwa penyelamatan Bank Century adalah sebuah keputusan yang keliru dan diambil dengan tidak memperhatikan berbagai catatan praktek perbankan yang tidak sehat juga

kinerja

perbankan

yang

buruk.

Dengan

demikian,

keputusan

menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap Bank Century sangat beresiko untuk diselewengkan. Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut beberapa catatan indikasi korupsi dari laporan BPK 17: 1.

Terkait Merger 3 bank

2.

Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP)

3.

Terkait Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS).

4.

Penyalahgunaan Dana FPJP dan PMS.

2.2.1 Indikasi Korupsi Terkait Penggabungan (Merger) 3 Bank Sebelum penggabungan 3 Bank, Bank Pikko dan Bank CIC memiliki permasalahan terkait Surat-Surat Berharga (SSB) dan Capital Adequacy Ratio

17

berdasarkan Temuan Hasil Audit Investigatif oleh BPK tanggal 20 November 2009.


(CAR). Merger ini diduga untuk menghindari penutupan Bank Pikko dan Bank CIC yang kondisinya tidak sehat. Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah. Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BI diduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan: 1.

Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR.

2.

Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test.

3.

Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.

4.

Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer.

Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut: 1.

Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI.

2.

Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.

3.

BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam Skema merger.

4.

Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 20012003 hasil pemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yang signifikan.


5.

Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancar dengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan).

Terkait dengan beberapa catatan temuan di atas, dapat dibuat daftar indikasi korupsi sebagai berikut:


Sumber : Hasil Audit Investigatif oleh BPK tanggal 20 November 2009



Gambar 2: Daftar Pelanggaran Terkait Proses Merger 3 Bank

2.3 Proses Penyelidikan Kasus Bank Century di DPR Bergulirnya kasus Bank Century di DPR merupakan tindak lanjut dari laporan BPK terkait dengan indikasi dugaan penyalahgunaan wewenang untuk membailout. Secara umum ada 3 tahapan bergulirnya kasus century di DPR, 1. Tahapan sidang pendahuluan Dalam tahapan ini mayoritas anggota dewan menyatakan bahwa ada pelanggaran wewenang kekuasaan yg dilakukan oleh stake holder yang terkait (ketua KKSK dan Gubernur BI dalam proses bailout century senilaio 6,7 triliun). Untuk menindak lanjuti adanya penyelewangan tersebut maka DPR menyepakati untuk menggunakan salah satu haknya yaitu hak angket (penyelidikan), artinya DPR melakukan investigasi terhadap kronologis kasus bailot Bank Century

dengan membentuk

panitia khusus yang disebut Pansus Century 2. Tahapan investigasi Pansus Century Panitia Khusus Hak Angket Bank Century atau secara umum disebut Pansus Century adalah sebuah panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009 dalam sebuah Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century terhadap usulan penggunaan hak angket DPR yang diusulkan oleh 503 Anggota DPR tersebut disahkan dan disetujuinya penggunaan hak angket untuk mengungkap skandal Bank Century dengan didukung oleh seluruh fraksi yang berada di DPR yakni 9 Fraksi. Latar belakang Panitia Khusus Hak Angket Bank Century berawal dari para pengusul yang terdiri dari sembilan orang yang kemudian hari lebih disebut sebagai


Tim 9 yakni Maruarar Sirait (PDI-P), Ahmad Muzani (Gerindra), Andi Rahmat (PKS), Lili Wahid (PKB), Mukhamad Misbakhun (PKS), Akbar Faisal (Hanura), Chandra Tirta Wijaya (PAN), Kurdi Mukhtar (PPP), dan Bambang Soesetyo (Golkar) yang disertai fokus penyelidikan Panitia Angket Century yang diajukan beberapa anggota DPR tersebut adalah sebagai berikut: 18 Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah

18

http://id.wikipedia.org/wiki/Pansus_Century


kecil

justru

terabaikan.

Adakah

faktor

kesengajaan

melakukan

pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan

bisa

digunakan

untuk

kepentingan

meningkatkan

kesejahteraan rakyat pada umumnya. 19 Dalam sidang pansus menghasilan 2 pilihan : yaitu opsi pilihan A yang menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggran yang digagas oleh Demokrat, PKB dan PAN, Opsi C bahwa telah terjadi pelanggaran

19

http://id.wikipedia.org/wiki/Pansus_Century#cite_note-0 diakses pada tanggal 20 maret 2010


terhadap bailout century yang direkomendasikan oleh PDI-P, GOLKAR dan HANURA Keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century terdiri dari tigapuluh anggota yang berasal dari fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari : Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Yahya Sacawiria, Benny K Harman, Achsanul Qosasi, Radityo Gambiro, I Wayan Gunastra, Agus Hermanto, dan Ruhut Sitompul. Fraksi Partai Golkar Idrus Marham, Ade Komaruddin, Ibnu Munzir, Bambang Soesatyo, Melkiyas Mekeng, dan Agun Gunanjar. Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, Eva Kusuma Sundari, Ganjar Pranowo, Hendrawan Supratikno, dan Gayus Lumbuun. Fraksi PKS Andi Rahmat, Mahfudz Siddik dan Fahri Hamzah. (Muhammad Misbakhun sebagai pengusul tidak diikutkan menjadi anggota pansus oleh Fraksi PKS) Fraksi PAN Asman Abnur dan Tjatur Sapto Edy. Fraksi PKB Anna Mu'awanah dan Marwan Ja'far. Fraksi PPP Romahurmuziy dan Ahmad Yani. Fraksi Gerindra Ahmad Muzani. Fraksi Hanura Akbar Faisal 3. Sidang Paripurna Setelah pansus Century menghasilkan keputusan maka selanjutnya permasalahan Bank Century dibawa kesidang Paripurna. Inti dari sidang


paripurna adalah menetapkan status Bank Century bermasalah atau tidak, opsi A atau opsi C, dalam paripurna itu DPR menyepakati untuk memilih opsi bahwa telah terjadi penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam bailout Bank Century

2.4 Koalisi Partai Demokrat 2.4.1 Proses Terjadinya Koalisi Dalam pemilu legislatif 2009 partai Demokrat tampil sebagai peraub suara terbanyak mengalahkan 2 partai besar yaitu GOLKAR DAN PDI-P yang pada pemilu sebelumnya merupakan peraih suara terbanyak, PDI-P pada pemilu tahun 1999 dan GOLKAR pada pemilu 2004 Kemenangan partai Demokrat ini merupakan sebuah kejutan mengingat partai ini baru berusia 5 tahun, namun dari segi pencampain banyak para ahli memandang bahwa keberhasilan Demokrat menjadi pemenang pemilu 2004 ini lebih disebabkan oleh ketokohan SBY ketimbang kekuatan partai Demokrat itu sendiri, hal ini terbukti kembali pada hasil Pilpres 2009 dimana SBY kembali menjabat untuk kedua kalinya setelah mengalahkan pesaingnya yaitu Megawati dan Yusuf Kalla. Kemengan partai Demokrat pada pemilu 2009 kemarin secara otomatis menjadikan partai Demokrat menguasai mayoritas kursi di parlemen dan juga menjadi partai pendukung pemerintah, untuk mengankan dan memperlancar proses berlangsungnya pemerintahan secara efektif dan efisien, partai Demokrat


melakukan koalisi dengan partai-partai politik yang lain. Koalisi ini dibangun setelah pemilu legislatif berakhir. Jalan untuk memperkuat sistem presidensial harus dimulai, koalisi ini merupakan suatu keharusan untuk melakukan konsolidasi dengan menjadikan sistem multipartai ke penyederhanaan partai. Harus diakui, terlepas dari berbagai kekurangannya, pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto telah menerapkan sistem presidensial. Salah satu faktornya adalah sistem kepartaian yang sederhana. Walaupun pemerintahan Orde Baru memiliki sisi kelemahan, yaitu dominasi absolut Partai Golkar pada waktu itu yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa dan TNI. Berdasarkan hasil pileg yang ditetapkan KPU, partai Demokrat memperoleh 20,85% (148 kursi), Golkar 14,45 (108kursi), PDI-P 14,03% (93 kursi), PKS 7,88% (59 kursi), PAN 6,01% (42 kursi), PPP 5,32% (39 kursi), PKB 4,94% (26 kursi),Gerindra 4,46% (30 kursi), dan Hanura 3,77% (15 kursi). Adapun suara 29 parpol lainnya berada di bawah PR. Sebagai parpol pemenang pemilu dan ditambah dengan elektabiltas SBY yang tinggi, Partai Demokrat seolah menjadi “gadis cantik” yang mengundang banyak pria. Sejumlah parpol kecil yang tak lolos PR dan partai menengah, seperti PBB, PKS dan PKB, langsung merapat ke Demokrat tanpa kendala politik internal berarti. Hal yang sama juga ditunjukkan Golkar. Menyadari perolehan suaranya yang lebih kecil daripada Demokrat, Golkar mengusung kembali pasangan SBY-JK. Hsl ini bisa dilihat pengalaman pahit SBY berduet dengan JK selama periode 2004-2009, membuatnya relatif hati-hati. Selain karena pemerintahannya dinilai banyak orang memiliki “dua sopir”, Golkar juga mengesankan bermain mata dengan PDI-P yang diawali dari


pertemuan kedua parpol tersebut di Palembang tahun 2007. Keberatan terhadap JK juga secara jelas dinyatakan elit PKS. 20 Penolakan halus SBY terhadap JK telah membuat Golkar beralih ke PDI-P dengan mengusung JK sebagai capres. Keadaan tersebut telah membuat peta koalisi besar beralih dari blok SBY ke blok Megawati. Golkar, PDI-P, Gerindra, Hanura, dan sejumlah parpol kecil lainnya pun mendeklarasikan “koalisi besar” di parlemen. Tetapi, keceriaan tersebut seolah terhenti ketika mereka tak bisa menemukan titik temu untuk mengusung capresnya. Sebab semua pimpinan parpol berlindung di balik amanat parpolnya untuk hanya menjadi capres dan bukan cawapres. Tanpa mengesampingkan faktor lainnya, seperti elektabilitas, jalan buntu yang dihadapi blok Megawati tersebut agaknya juga disebabkan oleh usia para capres masing-masing parpolnya. Usia rata-rata mereka yang di atas kepala 6 dan mendekati kepala 7 telah membuat mereka tak melihat kesempatan lain, kecuali dalam pemilu ini. Itulah sebabnya mengapa realitas perolehan suara pileg masingmasing parpol seperti dikesampingkan. Dengan motto “lebih cepat lebih baik”, Golkar – Hanura melompat ke luar dan mendeklarasikan JK-Wiranto sebagai pasangan capres-cawapres dan sekaligus membuyarkan impian “koalisi besar” blok Megawati dan sekaligus ancaman boikot pemilu. Jalan buntu yang dihadapi PDI-P – Gerindra pun semakin tampak karena masing-masing pihak tak juga bergeming dari pendiriannya.

20

http://rsitizuhro.blogspot.com/2009/05/dramaturgi-koalisi-parpol-dalam-pilpres.html, Diakses

24 Maret 2010 Pukul 00.10


Sementara itu, pilihan untuk mencari cawapres dari parpol lain semakin sulit. Sebab PAN dan PPP sudah menunjukkan kecenderungannya untuk merapat ke Demokrat. Seolah menyertai keduanya isu terakhir yang mengejutkan banyak pihak adalah adanya kabar angin yang menyebutkan bahwa PDI-P telah menjalin komunikasi dan menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan Demokrat. Melihat jalannya drama koalisi politik tersebut, tampak sekali bahwa pembangunan koalisi antarparpol sangat dipengaruhi oleh faktor kepentingan partai dan elitnya., platform dan misi partai masing-masing. Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru. Pada masa Orde Lama, misalnya, dua partai Islam terbesar, yakni NU dan Masyumi saling berseberangan. NU lebih memilih merapat ke Sukarno, sedangkan Masyumi justru memilih menjadi rivalnya Sukarno. Kalaupun pernah terjadi koalisi antarparpol Islam dalam bentuk “Poros Tengah”, koalisi tersebut bersifat sangat rapuh karena sarat dengan kepentingan politik. Meskipun koalisi tersebut berhasil menjadikan Gus Dur sebagai presiden pertama era reformasi, masa koalisi tersebut tak lebih dari seumur jagung yang pupus seiring dengan dilengserkannya Gus Dur dari kursi kepresidenannya, khususnya, oleh kelompok mereka sendiri. 21 Fenomena yang sama juga dialami oleh SBY dan partainya. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang tak didukung oleh parpol yang mengaku berkoalisi dengan Demokrat. Sejumlah hak angket di DPR, misalnya, juga dimotori oleh beberapa anggota DPR dari parpol yang berkoalisi dengan pemerintah, termasuk

21

Satu peristiwa yang dapat dicermati adalah Poros Tengah Menaikkan Gusdur ke kursi Presiden dan mereka juga yang mendepak Gusdur dari kursi Presiden


PKS dan Golkar. Oleh karena itulah, jauh-jauh hari SBY sudah menyatakan hanya akan membangun koalisi dengan kontrak politik yang jelas. 2.4.2 Komposisi Koalisi Diawal awal selesainya Pemilu Legislatif jelas memang Partai Demokrat masih

hati-hati

dalam

menentukan

koalisi

dalam

pemilu

2009.

untuk merajut koalisi dan penjajakan dengan Partai Politik yang ingin bergabung ada dua cara yang dilakukan oleh Partai Demokrat: Pertama, Menunggu Partai politik untuk menyatakan bergabung dan berkomitmen membangun koalisi dan pemerintahan. Kedua,bersafari melakukan silaturahmi dan kunjungan ke Partai Politik yang memberikan sinyal positif untuk bergabung bersama dengan partai Demokrat 22 Tujuh partai yang dimaksud yakni, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKP Indonesia, Partai Patriot, dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Meski telah melakukan kunjungan kepada tujuh parpol itu, namun Demokrat tetap membuka peluang untuk menjajaki komunikasi dengan partai lain. Bahkan, tetap terbuka kemungkinan koalisi dengan PDI-P dan Partai Golkar. dalam suatu kesempatan Hadi Utomo menambahkan

22

Keterangan Hadi Utomo dalam keterangan persnya di Bravo Media Center Jakarta, Rabu 1 April2009.


“pembicaraan mengenai koalisi sebelum Pemilu Legislatif sangat rapuh. Karena itu, pertemuan itu hanya bersifat silaturrahmi untuk mensukseskan pemilu legislatif.

Terutama dengan ketujuh partai diatas kesepatakan untuk berkoaliasi masih menjadi pembahasan panjang dan hal ini memang dapat terlihat jelas dengan tahapan koalisi pada fase berikutnya. Komposisi yang dibangun Demokrat dalam mengukuhkan koalisi di isi dengan beragam partai politik. Diantara partai politik tersebut: 1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa

Dalam kabinet partai tersebut ikut berpatisipasi dalam menempatkan kadernya di Kabinet dan di tambah dengan partai Golkar 23 yang menitipkan kadernya mendukung peemerintahan yang digawangi oleh partai Demokrat itu. Komposisi penempatan porsi kabinet meliputi dua unsur dari kalangan Partai Politik khususnya partai koalisi, tekhnisi dan kelompok professional.

23

Khusus untuk Partai Demokrat yang berbeda paham dengan Demokrat dalam Pilpres kemarin

malakukan koalisi bukan dengan partai Demokrat melainkan dengn SBY.


2.5 Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Visi dan Misi 24 VISI Visi Umum: "Sebagai Partai Da'wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa." Visi Khusus: Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani. Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai : 1. Partai da'wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 4. Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

MISI 1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.

24

http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=110


2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas. 2.5.1 Sejarah PK Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-


Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang. Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera 25, akan dipaparkan secara singkat di bawah ini: Tahun 1998 20 Juli Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan 1998 dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 9 Agustus Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, 1998 Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa. 19 PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan September berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi 1998 Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY. 3-6 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Desember Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, 1998 Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta. Tahun 1999 19 Februari 1999 30 Mei 1999

KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan. Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905. 3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta. 2 Agustus Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara

25

http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=111


1999

pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8). 20 Oktober PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan 1999 Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. 21 Oktober PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon 1999 menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas. Tahun 2000 16 April Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden 2000 Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan. 18-21 Mei PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, 2000 Depok. 21 Mei Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai 2000 Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok. 3 Agustus Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, 2000 PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. 12 Oktober DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo 2000 Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU. 13 Oktober Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di 2000 halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina. 9 Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. November Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga 2000 kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi. Tahun 2001

20 Januari PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, 2001 Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan


produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. 2 Maret DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena 2001 musibah banjir dan tanah longsor. 8 Oktober Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari 2001 seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS. 19 Oktober PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. 2001 Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri. Tahun 2002 7 April PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme 2002 Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami'un Jazuli. 25 Mei PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid 2002 Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI Silang Monas. 8 Juni 2002 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuanelectoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat. Tahun 2003 9 Februari 2003 20 Maret 2003

Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa. 30 Maret PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak 2003 (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta


17 April 2003 20 April 2003 26 Mei 2003

4 Juni 2003

5 Juni 2003

8 Juni 2003

10 2003

Juni

2 Juli 2003

3 Juli 2003

20 2003

Juli

22 2003

Juli

8 Agustus 2003

Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia. Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS. Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa. PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta. PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia. PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa. PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI. Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham. PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas. Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani. DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu


2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

2.6 Hasil Keputusan Pansus Century Terdapat 2 Opsi yang diajukan untuk voting: 1. Opsi A berisi sejumlah kesimpulan yakni munculnya permasalahan bank Century akibat dari merger/akuisi Bank Pikko, Bank CIC dan Bank Danpac. Kebijakan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa krisis Bank Century berdampak sistemik hanya berdasarkan Perppu No 4/2008, dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga menggunakan Perppu yang

sama untuk

menetapkan krisis

Bank

Century berdampak

sistemik.Penetapan ini disertai data-data yang cukup namun Pansus tidak menemui adanya aliran dana pada salah satu partai dan pasangan calon presiden. Melalui ini Pansus menyerahkan penilaian kasus Bank Century pada lembaga hukum. 2. Opsi C berisi kesimpulan yang lebih tegas, Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan mulai dari akuisisi merger, pemberian FPJP, PMS hingga tahap aliran dana. penyalahgunaan ini mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century. Kasus Bank

Century

merupakan

perbuatan

melanggar

hukum

yang

berlanjut/penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal sehingga dapat di kelompokkan kedalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara.


Namun dalam perjalanannya muncullah opsi ketiga yaitu opsi AC, akan tetapi opsi AC ini gagal mendapat sambutan karena hanya didukung oleh 246 suara sedangkan yang menolak terdapat 294 suara. Pendukung opsi AC ini adalah F. Partai Demokrat,F. Partai Amanat Nasional, F. Partai Kebangkitan Bangsa dan F. Partai Persatuan Pembanguanan. Agun Gunandjar Sudarsa dari F. Partai Golkar mengatakan opsi AC ini mnyesatkan, ia menduga opsi itu untuk memecah kesolidan fraksi-fraksi lain termasuk partai Golkar. Malam itu juga sempat terjadi kejutan yang meriuhkan ruangan yaitu bergabungnya F. Partai Persatuan Pembangunan kedalam opsi C, seketika ruangan berubah menjadi ramai dengan yel-yel dukungan untuk F. Partai Persatuan Pembangunan. Inilah kesimpulan akhir dari penelusuran panjang Bank Century yang dimenangkan oleh opsi C dengan 325 suara terdiri dari suara F. Partai Golkar, F. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, F. Partai Keadilan Sejahtera, F. Partai Gerindra dan F. Partai Hanura, sedangkan opsi A sebanyak 212 suara terdiri dari F. Partai Demokrat, F. Partai Kebangkitan Bangsa, F. Partai Amanat Nasional.


BAB II DESKRIPSI KASUS BANK CENTURY. November 2008 saat ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank gagal yang

Recommend Documents