Nama: Alfauza Tyas Pratiwi
(20120730053) (20120730054)
Permasalahan Bank Century Krisis keuangan yang dialami oleh bank Century hingga saat ini tidak lepas dari dampak dari krisis global yang dialami oleh dunia perbankan. Hal ini berawal dari permasalahan kegagalan pembayaran kredit perumahan (subprime mortgage default) di Amerika Serikat, yang dipicu oleh maraknya penggelembungan harga perumahan di AS yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang pruden untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun. Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan properti perumahan agar tetap tinggi, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (ninja loan yaitu pinjaman terhadap nasabah yang no income, no job, & no asset). Pengungkapan upaya penyelamatan Bank Century. Upaya itu sebenarnya telah diputuskan pada tahun lalu oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, bahkan telah disetujui juga oleh DPR. Akan tetapi, akhir-akhir ini kasusnya mencuat karena ada hal-hal yang dinilai DPR kurang transparan dan kurang akuntabel. Misalnya, mengapa ketika DPR menyetujui upaya penyelamatan itu, biaya penyelamatan hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Belakangan ketahuan uang dari kantong negara ternyata harus dikuras Rp 6,7 triliun. Di situlah letak permasalahan awalnya. Namun, pemerintah dan BI menyatakan, dalam proses penyembuhan bank ini terdapat berbagai persoalan yang mengharuskan pemerintah terus menyuntikkan dana untuk memenuhi syarat kesehatan bank. Akhirnya biaya penyelamatan membengkak berlipat-lipat kali dari yang disetujui DPR. Dalam aturan yang ada, kewenangan untuk menyatakan suatu bank bermasalah tidak dapat melanjutkan hidupnya alias bank gagal, walaupun telah berkali-kali diselamatkan, adalah BI. Selaku otoritas, BI juga yang berhak menyatakan bank gagal itu harus diselamatkan atau dimatikan saja. Dalam hal bank gagal itu harus diselamatkan, maka harus dipenuhi kriteria sistemik. Artinya, jika bank tersebut dibuat ”wassalam”, dampaknya akan sangat besar. Menimbulkan persoalan yang lebih rumit karena keterkaitannya dengan bank-bank lain (sistem perbankan) begitu luas. Misalnya, berdampak pada sistem pembayaran nasional, mengganggu stabilitas pasar uang, terganggunya bank-bank lain. Pertimbangan lain adalah faktor psikologis pasar keuangan.
Dimana keteledoran BI dengan kasus bank century.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyerahkan hasil audit investigasi mengenai aliran dana Bank Century senilai Rp6,7 triliun ke DPR, Senin (23/11/2009) hari ini. Dalam audit laporan yang dibacakan Ketua BPK Hadi Poernomo saat jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, terkuaklah berbagai kesalahan Bank Indonesia (BI) dalam kasus Century. Pelanggaran diduga saat Century memiliki surat-surat berharga (SSB) macet namun dinilai lancar oleh BI. "Kemudian pada proses merger dan akuisisi 2005 Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dalam menerapkan aturan," ujar Hadi. Selanjutnya, BI juga dinilai tidak tegas terhadap pelanggaran Century lainnya, yaitu saat pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), karena Bank Century telah melewati BMPK. "BPK menilai, BI memberikan keringanan sanksi pada Century," kata Hadi. Terdapat pula pelanggaran saat BI memberikan FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) kepada Bank Century. Diduga FPJP tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pasalnya, CAR Century pada posisi akhir Oktober 2009 minus 3,53%, artinya melanggar PBI No. 10, 30 dimana bank yang mendapat FPJP harus CAR positif. Kesalahan BI selanjutnya, dalam penetapan status Bank Century sebagai bank gagal, BI tidak memberikan informasi berdasarkan data-data yang akurat. Hal tersebut menyebabkan pengucuran dana bailout Bank Century membengkak dari rencana semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Hal lain yang cukup mengejutkan, kata Hadi, kelembagaan Komite Koordinasi yang beranggotakan Menkeu, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum pernah dibentuk berdasarkan UU sehingga status hukumnya dipertanyakan. Laporan hasil audit Bank Century kepada DPR tersebut setebal 570 halaman.
Kenapa yang jadi target budiono dalam kasus bank century.
Boediono merupakan figur sentral dan paling menentukan di balik skandal dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ini. Ia adalah pihak yang paling ngotot mengusulkan agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang secara ex officio dipimpin mantan Menteri Keuangan yang kini bekerja untuk Bank Dunia, Sri Mulyani, memberikan status baru kepada
Bank Century, yakni “Bank Gagal Berdampak Sistemik”. Selain itu, Boediono juga mengusulkan agar KSSK mengucurkan dana talangan sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu. Usul dan sikap ngotot Boediono ini dipertontonkannya dalam rapat konsultasi, yang digelar mendahului Rapat KSSK menjelang tengah malam 20 November 2008. Di dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat otoritas keuangan Indonesia, Boediono meminta agar Bank Century yang beberapa saat sebelum itu, yakni dalam rapat terpisah di BI, ditetapkan sebagai “Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik”. Jejak sikap ngotot Boediono dapat ditelusuri dari transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi dan dokumen resmi notulensi rapat konsultasi. Kedua dokumen ini beredar luas di masyarakat akhir tahun 2009 lalu. Sebelum transkrip rekaman pembicaraan dalam rapat konsultasi beredar, mantan anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo lebih dahulu menyebarkan dokumen resmi berupa notulensi rapat konsultasi itu. Dalam dokumen setebal lima halaman itu disebutkan bahwa rapat yang dipimpin Ketua KSSK Menkeu Sri Mulyani dibuka sebelas menit lewat tengah malam tanggal 21 November 2008. Juga disebutkan bahwa rapat digelar khusus untuk membahas usul BI agar Bank Century yang oleh BI diberi status "Bank Gagal yang Ditengarai Berdampak Sistemik" dinaikkan statusnya menjadi "Bank Gagal yang Berdampak Sistemik". Setelah dibuka, Boediono diberi kesempatan untuk mempresentasikan permasalahan yang sedang dihadapi PT Bank Century Tbk. Menurut Boediono, selain harus dinaikkan statusnya menjadi “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”, Bank Century juga perlu dibantu dengan dana segar sebesar Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal menjadi positif 8 persen. Menyikapi presentasi Boediono, Sri Mulyani mengatakan bahwa reputasi Bank Century selama ini, sejak berdiri Desember 2004 dari merger Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, memang sudah tidak bagus. Setelah itu Sri Mulyani meminta agar peserta rapat yang lain memberikan komentar atas saran Boediono. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menolak penilaian BI. Menurut BKF, "analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa dampak psikologis.” Sikap
Badan
Pengawas
Pasar
Modal
(Bapepam)
pun
hampir
serupa.
Dengan
mempertimbangkan ukuran Bank Century yang tidak besar, secara finansial Bank Century
tidak akan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank-bank lain. "Sehingga risiko sistemik lebih kepada dampak psikologis." Tetapi Boediono bertahan pada pendapatnya. Dan ia pada akhirnya memenangkan pertarungan, karena di dalam Rapat KSSK yang digelar setelah rapat konsultasi dan berlangsung tertutup, Sri Mulyani akhirnya setuju untuk mengikuti saran Boediono. Sejak skandal ini terbongkar, Boediono adalah pihak yang dianggap paling bertanggung jawab. Benar, bahwa keputusan bailout keluar dari lembaga yang dipimpin Sri Mulyani. Tetapi, dengan asumsi bahwa keputuan KSSK itu didasarkan pada rekomendasi BI, maka dapat
dipahami
bila
ada
pihak
yang
mengatakan
bahwa
Boediono
memberikan assessment yang salah yang berakibat pada pengambilan keputusan yang salah pula. Ibarat kata, garbage in, garbage out. Sebelum Pansus Centurygate di DPR terbentuk, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa dirinya merasa tertipu oleh presentasi Boediono.
Pendapat para ahli tentang bank century.
a) Faisal Basri. Mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam laporannya menyebut, akan menyidik Boediono karena diduga terkait skandal bailout Century. Namun, hal itu tidak dipercaya Ekonom Faisal Basri. Pada rapat Pansus Century, Jumat (22/1) dini hari di Gedung DPR, Jakarta, anggota pansus dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait menanyakan terkait laporan Susno tersebut kepada Faisal Basri yang menjadi ahli dalam rapat tersebut. “Dari apa yang disampaikan oleh Pak Susno pada point C, apa bisa disampaikan saudara siapa yang bertanggung jawab?” tanya pria yang akrab disapa Ara itu. Faisal pun menjawab, dirinya tidak ingin menanggapi apa yang jadi laporan Susno itu. Menurutnya, Susno tidak layak untuk dipercayai. “Buat apa saya merespon sesuatu yang meragukan itu, sorry to say. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, tapi saya juga dengar banyak yang kurang baik tentang dia. Saya tidak mempercayai pak susno, seperti saya juga tidak percaya Robert Tantular,” jawabnya. Point C yang dimaksud Ara itu adalah pada laporan penangan kasus Century yang disampaikan Susno tertulis; Bareskrim tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp6,762 triliun dikarenakan pertimbangan sebagai berikut: “Ada di antara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan,
walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6,762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit.”
b) Rizal Ramli. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan masih ada cara-cara lain untuk menyelesaikan kasus Bank Century selain pemberian dana talangan (bailout). “Masih ada alternatif lain yang bisa diambil selain pemberian dana talangan. Hanya sayang tak dibahas secara sungguh-sungguh,” kata Rizal Ramli, saat memberikan keterangan di Pansus Angket kasus Bank Century di gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Kamis. Pansus Angket malam itu meminta keterangan para ahli yakni Faisal Basri, Fauzi Iksan, Rizal Ramli dan Drajat Wibowo. Rizal menjelaskan pada saat itu ada usulan dari Siti Fajriah yang melontarkan kemungkinan Bank Century ditutup. Selain itu, kata Rizal, juga ada usul dari Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo yang menyatakan kemungkinan mengambil alih Bank Century oleh Bank Mandiri.”Namun, sayangnya alternatif lain ini tidak dibahas sungguh-sungguh, tetapi langsung pilihannya kemungkinan `bailout`,” kata Rizal. Dalam kesempatan itu Rizal menjelaskan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saat itu, katanya, terjadi penarikan dana nasabah besar-besaran (rush) terhadap Bank BII. Menurut Rizal, saat itu saran dari IMF dan Bank Dunia pilihannya hanya dua, yakni bank BII ditutup dengan biaya Rp5 triliun, atau di-`bailout` dengan biaya Rp4 triliun. Menurut Rizal, dengan saran tersebut sepertinya “kita” dihadapkan pada pilihan yang sama-sama harus mengeluarkan uang. “Saya ambil cara lain dengan BII diambil alih oleh Bank Mandiri dan diumumkan ke masyarakat,” kata Rizal. Namun, kata Rizal, ditegaskan kepada Dirut Bank Mandiri ICW Nelloe agar tak boleh ada dana keluar (penarikan dana) sedikit pun.”Dan ternyata dalam waktu tiga minggu bisa diselamatkan. Itu contoh selamatkan bank tanpa keluar uang sedikit pun,” kata Rizal. Sementara mengenai sistemik atau tidak, Rizal Ramli menjelaskan sesuatu berdampak sistemik bisa dilihat jika bank mengalami `rush` yakni nasabah kecil menarik uang ramai-ramai. Namun pada saat digelontorkan dana FPJP sebesar Rp632 miliar, jika sistemik maka nasabah biaya yang ramai-ramai melakukan penarikan dana nasabah. “Tapi ini yang terjadi hanya Robert Tantular dan nasabah besar yang menarik uang. Jadi tak ada nasabah kecil yang ramai-ramai menarik,” kata Rizal. Menurut Rizal dengan demikian argumen berdampak sistemik dengan fakta seperti itu menjadi buyar.
c) Kwik Kian Gie. Kian Gie mengaku, solusi alternatif penyelesaiaian penyelamatan Bank Century dalam rapat konsultasi tanggal 17 Nopember 2008 dengan berbagai pertimbangan, di antaranya pemberian fasilitas pinjaman darurat serta private solusi pasal 37 huruf e Undang-undang Perbankan, diupayakan Bank Century dapat diakuisisi oleh bank
Lain dengan
memperlonggar persyaraatan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut memiliki keilmuan sesuai dengan sistem perbankan. Namun, dasar-dasar tersebut tidak digunakan para ahli di Bank Indonesia, karena lebih mengedepankan faktor psikologis. Mantan Menko Ekuin itu juga mempertanyakan kebijakan bail out oleh Bank Indonesia dan Ketua KSSK, sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu tidak melaporkan kepada Jusuf kala sebagai Wakil Presiden dan Kepala Pemerintahan sebelum bail out Bank Century melalui kucuran dana Rp6,7 trilyun. Karena itu, Kwik Kian Gie berpendapat, kebijakan bail out Bank Century merupakan penyalahgunaan wewenang dari seorang Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai ketua KSSK. d) Henri Saparin.i Ekonom Henri Saparini mengatakan bahwa tidak ada indikator yang jelas dalam penentuan sistemik dalam kasus penyelamatan Bank Century. “Tidak ada faktor pendorong bahwa ini sistemik selain faktor psikologis pasar,” ujarnya dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam rapat panitia angket di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Direktur Eksekutif Econit Advisory Group ini mengungkapkan pendapat tersebut dalam menjawab pertanyaan anggota panitia angket Mohammad Toha mengenai kondisi Bank Century sebelum diberikan dana talangan (bailout) sebesar Rp6,7 triliun. Ia menjelaskan kondisi tersebut berbeda ketika Bank Century diberikan dana talangan pada akhir 2008 namun tidak ada Bank gagal kliring dan tidak menjadi berita besar dan hal ini berbeda dengan kondisi 1997. “Disini ada perbedaan psikologis massa dan tidak ada alasan kenapa bailout ini dilanjutkan,” ujarnya. Henri juga mengatakan krisis Bank Century sangat berbeda dengan Northern Bank (NB) di Inggris Raya yang juga diselamatkan dan menurut Buku Putih Depkeu merupakan Bank Kecil. “Alasan dalam buku putih bank tersebut (NB) kecil dan kalau tidak diselamatkan berdampak sistemik adalah alasan salah, karena bank itu merupakan salah satu delapan bank
besar di Inggris Raya dan tidak masuk akal kecil, walaupun harus dibantu karena ini adalah salah satu pemberi pinjaman terbesar,” ujarnya. Menurut dia, sektor riil dan psikologi pasar tidak bisa dibandingkan dengan 1997 namun tidak heran apabila harus ada dukungan perubahan aturan agar Bank Century diselamatkan. “Karena disini ada alasan untuk melakukan bailout dengan harus mengubah berbagai peraturan,” ujarnya. Ia juga menyatakan kasus yang terjadi dalam Bank Century bukan merupakan representasi situasi dan kondisi yang terjadi dalam perbankan Indonesia. “Ini adalah masalah bank kecil namun telah digambarkan ada masalah diindustri perbankan,” ujarnya. e) Ichsanuddin Noorsy. Ekonom Ichsanuddin Noorsy juga mengatakan Bank Century merupakan Bank kecil dengan memiliki problem mikro yang diangkat menjadi problem makro. “Ini merupakan problem bank ini sendiri yang kemudian difasilitasi dengan berbagai peraturan,” ujarnya. f)
Chatib Basri. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Chatib Basri mengatakan persoalan Bank Century bukan merupakan masalah makro atau mikro karena indikator sistemik tidak tergantung dengan itu. “Ini dapat menjadi masalah apabila ada nasabah yang tabungannya ditutup karena banknya bermasalah,” ujarnya. Ia juga menjelaskan kejadian pada 1997 tentang penutupan 16 bank terjadi ketika nilai kurs rupiah belum mencapai Rp17 ribu dan rate share bank mencapai tiga persen. “Waktu itu yang ditutup pun 16 bank kecil ketika krisis belum mencapai puncak,” ujarnya. Menurut dia, apabila Bank Century bermasalah dengan hukum maka itu seharusnya diproses melalui ranah hukum, namun kebijakan ekonominya seharusnya dipisahkan karena ada perbedaan kebijakan (governance) dalam kasus ini. Panitia angket hari ini memanggil ahli untuk memberikan pendapatnya. Selain Henri Saparini, Ichsanuddin Noorsy dan Chatib Basri, menurut rencana Rizal Ramli, Fauzi Ichsan dan Drajat Wibowo juga akan memberikan pendapat mulai pukul 14.00
Selain itu, pada pukul 19.00 panitia angket juga akan memanggil ahli yaitu Guru Besar Hukum UI Prof Erman Rajagukguk dan Prof HAS Natabaya untuk memberikan pandangan dari sisi hukum
g) Hendri Saparini. Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group, Hendri Saparini menilai bahwa sikap pemerintah yang menyelamatkan Bank Century pada November 2008 lebih karena panik dan khawatir akan terjadi dampak krisis moneter seperti tahun 1998. “Krisis finansial pada 2008 berbeda dengan krisis yang terjadi pada 1998, sehingga meskipun Bank Century tidak diselamatkan tidak akan berdampak sistemik,” kata Hendri Saparini ketika menyampaikan pendapatnya pada rapat Panitia Angket Kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Hendri Saparini bersama Ichsanuddin Nooersy dan Chatib Basri diundang Panitia Angket sebagai saksi ahli dalam kapasitas sebagai ahli ekonomi. Dijelaskannya, krisis finansial pada 2008 tidak menimbulkan dampak sistemik karena kondisi perbankan nasional sudah lebih kuat dibandingkan dengan kondisi tahun 1998, meskipun sama-sama mengalami “shock”. “Belajar dari krisis tahun 1998, pemerintah melakukan banyak penataan sehingga kondisi perbankan nasional lebih kuat,” katanya. Kalau pemerintah melakukan penyelamatan terhadap Bank Century, katanya, karena didasarkan pada pendekatan psikologi pasar yang dikhawatirkan menjadi panik sehingga sehingga melakukan “rush”. Menurut dia, sikap pemerintah yang menyelamatkan Bank Century itu juga panik. Pendapat berbeda dilontarkan Chatib Basri yang mengatakan keputusan pemerintah menyelamatkan Bank Century sudah tepat. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan, keputusan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, karena saat itu dalam situasi krisis. “Jika satu bank saja kolaps maka akan menurunkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional, sehingga bisa terjadi efek domino,” katanya.
Jadi, kalau menurut kami tentang permasalahan yang dihadapi Bank Century ini Tidak Sistematik terhadap perekonomian Indonesia. Buktinya sampai sekarang bank century tetap berdiri/ada, tetapi Bank Century merubah namanya menjadi Bank Mutiara.
