BAB II BAHAN RUJUKAN

BAB II BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Pajak Menurut Rochmat Sumitro (2005:1) pengertian pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Menurut R. Santoso Brotodiharjo(2004:5) memberikan pengertian sebagai berikut : “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara/daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”. Selanjutnya definisi lain yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat (2005:3) sebagai berikut : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”. Dari definisi di atas dapat diidentifikasikan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukan secara langsung c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintahan e. Dapat dipaksa (bersifat yuridis) Bab II Bahan Rujukan

5

2.2

Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2006:1) fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetair

dan fungsi mengatur. 1. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Pengelompokan Pajak 2.3.1 Pajak Menurut Golongannya Menurut Achmad Tjahjono (2007:6) pajak di golongkan menjadi 2 (dua), yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut diuraikan pengertian masing-masing : 1. Pajak langsung Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 2. Pajak tidak langsung Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak, contohnya terjadi penyerahan barang atau pembuatan akte. Pajak kendaraan bermotor termasuk sebagai pajak tidak langsung.

Bab II Bahan Rujukan

6

Dengan digolongkannya pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, bermanfaat sebagai : a. Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan: 1. Saat timbulnya hutang pajak 2. Kadaluwarsa 3. Tagihan susulan b. Untuk menentukan cara mengadakan proses peradilan karena perselisihan: 1. Pajak langsung

: lazimnya diselesaikan melalui pengadilan administrasi.

2. Pajak tidak langsung c. Untuk

menghindari

: diselesaikan di muka hakim biasa. kekebalan

perwakilan

asing,

mereka

hanya

dikecualikan dari pengenaan pajak langsung sedangkan terhadap pajak tidak langsung tidak dikecualikan.

2.3.2

Pajak Menurut Sifatnya Menurut Achmad Tjahjono (2007:7) pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak

subjektif dan pajak objektif. Berikut diuraikan pengertian masing-masing: 1. Pajak subjektif (bersifat perorangan) Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasanalasan yang objektif berhubungan erat dengan keadaan materialnya. 2. Pajak objektif (bersifat kebendaan) Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya ( orang atau badan) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.


7

2.3.3

Menurut Lembaga Pemungut Menurut Achmad Tjahjono (2007:7) lembaga pemungutan pajak dibagi

menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. 1. Pajak Negara (pajak pusat) Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak: - Pajak penghasilan - PPN (penyerahan lokal) - Pajak bumi dan bangunan - Bea materai - Bea lelang b. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Bea Cukai - Pajak eksport dan import 2. Pajak Daerah Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, kotamadya maupun kabupaten berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk untuk pembiayaan rumah tangga daerah masingmasing. a. Pajak-pajak tingkat Propinsi: - Pajak kendaraan bermotor - Bea balik nama kendaraan bermotor - Bea balik nama tanah (pulasi) - Pajak penangkapan ikan di wilayahnya b. Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya: - Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum - Pajak atas reklame - Pajak anjing - Pajak atas kendaraan tidak bermotor - Pajak pembangunan


8

- Pajak radio - Pajak jalan - Pajak bangsa asing - Pajak potong hewan, dan lain-lain c. Macam-macam pajak yang lain : - Bea jalan/jembatan - Bea pangkalan - Bea penambangan - Uang sempadan/ ijin bangunan - Uang atas penguburan - Uang pengujan kendaraan bermotor Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah dan retribusi yang berlaku sebelumnya mengalami perubahan. Isi pokok dari undang-undang ini pada dasarnya merinci kembali jenis-jenis pajak dan retribusi yang berlaku sebelumnya. Jenis-jenis pajak daerah tingkat I ditetapkan sebanyak 3 (tiga) jenis pajak, sedangkan jenis-jenis pajak daerah tingkat II sebanyak 6 (enam) jenis pajak. Retribusi dikenakan terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut dikelompokan menjadi tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997. 1. Jenis-jenis Pajak Daerah a. Daerah Tingkat I 1. Pajak kendaraan bermotor, merupakan pajak atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. 2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.


9

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. b. Daerah Tingkat II 1. Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. 2. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 3. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 4. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 5. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. 2. Retribusi Daerah a. Jasa umum, antara lain: pelayanan kesehatan dan pelayanan kesampahan. b. Jasa usaha, antara lain: penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit. c. Perijinan tertentu yang masih dapat dipungut retribusi antara lain, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah.


10

2.4 Asas Pemungutan Pajak Menurut Achmad Tjahjono (2007:20) di negara Indonesia menganut asas dalam pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. 1.

Asas Domisili (tempat tinggal) Negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam asas ini tidak dibedakan apakah penerima penghasilan tersebut adalah warga negara Indonesia atau bukan warga negara. Berdasarkan undangundang pajak penghasilan, khususnya bukan warga negara Indonesia domisili yang dimaksud terpenuhi apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Berdasarkan asas ini, maka wajib pajak yang bertempat tinggal/berdomisili di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia.

2. Asas Sumber Menurut asas ini, pengenaan pajak didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila sumber penghasilan berada di Indonesia maka negara Indonesia berhak memungut pajak kepada setiap warga negara (baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, baik bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. 3. Asas Kebangsaan (nasionalitet) Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah dia bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. Misalnya, negara Indonesia akan memungut pajak terhadap penghasilan yang diterima oleh setiap orang yang berkebangsaan Indonesia walaupun orang tersebut tidak tinggal di Indonesia.


11

2.5 Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak, menurut Achmad

Tjahjono (2007:21) ada

beberapa sistem pemungutan di Indonesia, yaitu official assessment system, self assessment system, dan with holding system. 1. Official Assessment system Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terhutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif). Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima surat ketetapan pajak (SKP). 2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menhitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 3. With Holding System Suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang terhutang. Dalam hal ini wajib pajak dan fiskus hanya bersikap tidak aktif.

2.6 Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti peraturan tingkat I Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaturan kembali pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 ini selain dimaksudkan dalam rangka upaya penyempurnaan sistem perpajakan daerah, peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan


12

pendapatan daerah serta untuk melaksanakan penyesuaian terhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan hal tersebut untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, maka peraturan daerah ini mengatur antara lain penetapan tarif pajak dengan tarif persentase, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dihitung sebagai hasil perkalian dari kadar kerusakan jalan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor serta subjek dan objek Pajak Kendaraaan Bermotor dan ketentuanketentuan lain yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Daerah.

2.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menurut Achmad Tjahjono (2007:9) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan besar bergerak.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Nomor 3685) jo. Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Nomor 4048) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah


13

2.6.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak PKB Menurut Achmad Tjahjono (2007:10) pengertian tentang objek, subjek dan wajib pajak PKB, yaitu : Objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh : a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa b. Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan LembagaLembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak daerah c. Pabrik atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah : a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

2.7 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Menurut Mardiasmo (2006:14) tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat tarif, tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, denda, sanksi, dan penyetoran pajak kendaraan bermotor. 1. Tarif pajak Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor yang ditentukan paling tinggi sebesar 15 %, yang terdiri dari 5 % pajak kendaraan, 10 % BBN kendaraan bermotor, yang dihitung dari nilai jual


14

kendaraan tersebut. Tetapi tarif tersebut bisa berubah berdasarkan merek kendaraan dan tahun perakitan kendaraan tersebut. 2. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak Batas tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak, di hitung dari diterbitkannya notis pajak dan notis STNK oleh kantor SAMSAT. Pada umumnya pajak dibayar 1 tahun setelah keluar/terbitnya notis pajak dan STNK. 3. Denda Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, akan dikenakan denda sebesar 25 %. 4. Sanksi Apabila wajib pajak terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor, tetapi hanya dikenakan biaya administrasi tergantung jenis kendaraan bermotornya oleh bagian administrasi. Sanksi tersebut adalah pendapatan lain-lain untuk Dinas Pendapatan Daerah. 5. Penyetoran pajak kendaraan bermotor Pajak yang sudah terkumpul, oleh petugas pajak yang ada di kantor SAMSAT langsung disetorkan ke kantor pajak setempat.

2.8

Mekanisme Kerja Pelayanan PKB

2.8.1 Pendaftaran dan Penetapan 1. Penelitian dan Registrasi Identifikasi Berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 14 dan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menhankam/Pangab,

Mendagri,

dan

Menteri

Keuangan

Nomor

Pol

KEP/13/XII/1976 dan petunjuk pelaksanaan bersama Kapolri, Dirjen PUOD, dan Direksi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor : SKEP/03/X/1999 dan Nomor SKEP/02/X/1999 dalam pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor harus adanya penelitian dan registrasi identifikasi, yaitu :


15

1. Menerima dan memeriksa ulang berkas permohonan di loket pendaftaran 2. Memeriksa pada daftar pencarian nomor polisi kendaraan dan daftar pemblokiran. 3. Membubuhkan

paraf,

memotong

dan

memberikan

resi

formulir

pendaftaran kepada pemohon. 4. Menerima dan memeriksa hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 5. Menetapkan dan menuliskan Nomor Polisi, Nomor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta membubuhkan paraf pada formulir SPTPD ( Surat Pemberitahuan Tahunan Pendapatan Daerah) Dalam penelitian dan registrasi identifikasi memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Buku register dan identifikasi kendaraan bermotor 2. Buku induk kendaraan bermotor yang berisi identifikasi, jenis, golongan, fungsi kendaraan 3. Buku induk TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari (empat) orang petugas dari kepolisian Republik Indonesia dan 2 (dua) orang pegawai negeri sipil (PNS) POLDA Jawa Barat.

2. Otorisasi Data Statis Kendaraan 1. Membuat kartu induk kendaraan bermotor bagi yang baru 2. Memberikan nomor kartu kendaraan secara sistematis 3. Menuliskan identifikasi kepemilikan jenis, golongan, fungsi kendaraan bermotor untuk kepentingan penetapan besarnya PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) 4. Membuat order TNKB untuk proses pencetakan TNKB bagi kendaraan baru, perpanjang STNK dan penggantian nomor kendaraan lainnya 5. Menyimpan dan menata kartu induk kendaraan sesuai dengan bulan dan tahun penerbitan kartu induk kendaraan


16

6. Meneruskan berkas permohonan kepada penetapan PKB dan SWDKLLJ Dalam otorisasi data statis kendaraan memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Kartu Induk Kendaraan Bermotor 2. Buku order TNKB 3. Pemberkasan/file 4. Komputer b. Petugas Pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 2 (dua) orang petugas dari pegawai negeri sipil (PNS) POLDA Jawa Barat dan 2 (dua) orang petugas dari kepolisian Republik Indonesia

3. Penetapan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 1. Menetapkan besarnya PKB serta denda dalam SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 2. Memberikan Nomor SKUM (Surat Kendaraan Umum Motor) dan Nomor kohir 3. Membukukan dalam buku produksi pajak 4. Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan 5. Meneruskan berkas PKB yang telah disahkan dan dendanya kepada petugas penetapan SWDKLLJ Dalam penetapan pajak kendaraan bermotor memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Buku pajak kendaraan bermotor 2. Buku kohir 3. Buku SKUM 4. Buku denda 5. Laporan pajak kendaraan bermotor


17

b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang petugas Dispenda dan 1 (satu) orang pegawai negeri sipil POLDA Jawa Barat

4. Penetapan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan) 1. Menetapkan SWDKLLJ dan denda serta membubuhkan paraf pada SKPD 2. Membubuhkan penetapan 3. Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya kepada penetapan biaya administrasi STNK/TNKB Dalam penetapan SWDKLLJ memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a.

Sarana 1. Buku penetapan 2. Buku denda 3. Laporan penetapan

b.

Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang petugas dari PT. Jasa Raharja (PERSERO) dan 1 (satu) orang pegawai negeri sipil POLDA Jawa Barat

5. Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB 1. Menetapkan biaya administrasi dan biaya TNKB serta membubuhkan paraf 2. Membukukan biaya administrasi 3. Menyerahkan berkas pendaftaran kepada korektor Dalam penetapan biaya administrasi STNK/TNKB memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Buku register 2. Buku laporan


18

b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 2 (dua) orang petugas dari PT. Jasa Raharja (PERSERO)

6. Pelayanan Korektor 1. Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda 2. Memberikan paraf pada SKPD 3. Memeriksa berkas pendaftaran kendaraan bermotor 4. Menyerahkan KTP asli, BPKB asli dan SKPD asli kepada pemohon 5. Meneruskan berkas ke unit pembayaran Dalam pelayanan korektor memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana Buku registrasi koreksi b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari : − 1 (satu) orang petugas Dispenda − 2 (dua) orang pegawai negeri sipil POLDA Jawa Barat − 1 (satu) orang petugas kepolisian Republik Indonesia − 1 (satu) orang petugas dari PT. Jasa Raharja (PERSERO)

2.8.2 Pembayaran dan Penyerahan 1. Penerimaan Pembayaran 1.

Menerima pembayaran membubuhkan validasi pada SKPD

2. Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak 3. Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi kepada pemohon 4. Mendistribusikan tindasan SKPD kepada Dispenda dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) 5. Menyetorkan uang penerimaan kepada instansi menerima paling lambat 1 kali 24 jam 6. Membukukan dalam buku kas umum dan penerimaan perjenis seperti :


19

a. PKB b. SWDKLLJ c. Administrasi STNK dan TNKB Dalam penerimaan pembayaran memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Buku Kas Umum 2. Buku bantu 3. Buku setoran 4. Buku penerimaan perjenis 5. Buku laporan penerimaan b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari : − 1 (satu) orang bendaharawan khusus penerimaan dari Dispenda − 1 (satu) orang kasir dari Dispenda − 2 (dua) orang tenaga pembukuan dari Dispenda

2. Validasi STNK/pencetakan STNK, penyediaan TNKB dan pengesahan STNK 1. Mencetak STNK baru, perpanjang, pengesahan 2. Mencetak TNKB 3. Menerima berkas dan tindasan SKPD dari penerimaan pembayaran 4. Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNK, TNKB, dan pengesahan STNK Dalam Validasi STNK/pencetakan STNK, penyediaan TNKB dan pengesahan STNK memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana 1. Buku registrasi STNK dan TNKB 2. Buku pajak kendaraan bermotor


20

b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang petugas kepolisian Republik Indonesia dan 1 (satu) orang petugas Dispenda

3. Penyerahan STNK, TNKB Menyerahkan STNK, TNKB, dan SKPD kepada pemohon yang sebelumnya sudah ditanda tangani oleh kepala seksi STNK, TNKB dan SKPD. Dalam penyerahan STNK, TNKB, SKPD memerlukan sarana dan petugas pelaksana, yaitu : a. Sarana - Buku register penyerahan b. Petugas pelaksana Petugas pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang pegawai negeri sipil POLDA Jawa Barat dan 1 (satu) orang petugas dari PT. Jasa Raharja (PERSERO).


21

BAB II BAHAN RUJUKAN

Recommend Documents