BAB II BAHAN RUJUKAN 2.1
Akuntansi
2.1.1
Pengertian Akuntansi Akuntansi berasal dari kata asing yaitu accounting, yang artinya bila diterjemahkan
kedalam
bahasa
Indonesia
adalah
menghitung
atau
mempertanggungjawabkan. Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso, et al. (2010) mendefinisikan akuntansi adalah : “ Suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”. Menurut Fees, et al. (2005:10) bahwa akuntansi adalah : “ Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihakpihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.
2.2
Laporan Keuangan
2.2.1
Pengertian Laporan keuangan Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan dengan berbagai pendapat berbeda antara lain : Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), pengertian laporan keuangan adalah:
6
7
“ Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas.” Menurut Fees, et al. (2005:24), pengertian laporan keuangan adalah : “ Setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan laporan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan. Laporan keuangan yang utama bagi perusahaan perorangan adalah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca dan laporan arus kas.” Menurut Irham Fahmi (2011:2), laporan keuangan adalah : “Merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut .” Suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis tren, akan mampu diprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan.
2.2.2 Pengguna Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), pengguna laporan keuangan adalah: 1. Pemegang Saham 2. Kreditor 3. Pekerja 4. Masyarakat dalam arti luas
8
5. Bank 6. Pemilik 7. Penyandang Dana
Menurut Dwi Martani (2012:33), Pengguna laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut : 1. Investor
: menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di
masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. 2. Karyawan : kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja. 3. Pemberi jaminan : kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakan akan memberikan pinjaman. 4. Pemasok dan kreditur lain : kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. 5. Pelanggan : kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 6. Pemerintahan
: menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat
: menilai trend an perkembangan kemakmuran entitas.
2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) adalah : “ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
9
informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Menurut Irham Fahmi (2011:5), tujuan laporan keuangan adalah: “Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.” Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus. Misalnya dalam rangka likuiditas entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. 2.2.4
Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan Menurut Darsono dan Ashari (2004) menyatakan bahwa laporan keuangan menggamambarkan kondisi secara umum dari perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan sebagai jendela untuk mengetahui isi rumah, tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasannya adalah sebagai berikut : 1. Penyajian dikelompokan pada akun-akun yang material, tidak bisa dirinci. 2. Laporan keuangan sering disajikan terlambat, sehingga informasinya kadaluarsa.
Keterbatasan
sebenarnya
tergantung
pada
ketertiban
administrasinya, jika sistemnya baik, maka akan cepat tersaji apabila menggunakan komputerisasi. 3. Laporan keuangan menekankan pada harga historis (harga perolehan), sehingga jika terjadi perubahan nilai perlu dilakukan penyesuaiannya. 4. Penyajian laporan keuangan dilakukan dengan bahasa teknis akuntansi, sehingga bagi orang awam perlu belajar dulu, tetapi bagi pelaku bisnis akan mudah menggunakan bahasa bisnis.
10
2.2.5
Komponen-komponen Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), keuangan yang lengkap terdiri dari : 1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Perubahan Ekuitas 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya.
2.2.5.1 Neraca Pengertian neraca menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) adalah: “ Laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada waktu tertentu.” Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Property investasi e. Aset tetap f. Aset tidak berwujud g. Utang usaha dan utang lainnya h. Aset dan kewajiban pajak i. Kewajiban diestimasi
11
j. Ekuitas Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifikasi aset dan kewajiban : 1. Aset Menurut Kieso, et al. (2010:180), pengertian aset adalah: “Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dari masa depan atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atas kejadian masa lalu.” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (20013), pengertian aset adalah : “ Sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.” a) Aset Lancar Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan; c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;atau
12
d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. b) Aset Tidak Lancar Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
2. Kewajiban Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (20013) kewajiban adalah: “ Entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.” Kewajiban perusahaan dapat dibedakan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a) Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas; b. Dimiliki untuk diperdagangkan;
13
c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan;atau d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
b) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.
2.2.5.2 Laporan Laba Rugi Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), laporan laba rugi adalah: “ Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja entitas selama satu periode, yaitu hubungan penghasilan dengan beban.” Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.
14
Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan; b. Beban keuangan; c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; d. Beban pajak; e. Laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat beban atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Menurut Dwi Martani (2012:110) laporan laba rugi adalah: “Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu”. Laporan laba rugi mempunyai dua unsur yaitu: 1. Pendapatan (revenue) yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas seperti penjualan barang dagang, penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti dan sewa. 2. Beban (expense) dapat diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penurunan aktiva, atau kewajiban (yang menyebabkan penurunan ekonomi yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik) perusahaan selama periode tertentu.
15
2.2.5.3 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuangan merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman modal dan pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan aliran modal kerja selama periode tertentu dan perubahan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Menurut Dwi Martani, et.al (2012:126) menyatakan bahwa: “Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan infomasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil kinerja perusahaan selama periode berjalan”. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), laporan perubahan ekuitas adalah: “Laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode.” Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: a. Laba atau rugi untuk periode; b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan;
16
d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: i.
Laba atau rugi;
ii.
Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
iii.
Jumlah investasi, dividend an distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
2.2.5.4 Laporan Arus Kas Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), arus kas adalah: “Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.” Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 1) Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
17
a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapat lain; c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi; f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Beberapa
transaksi,
seperti
penjualan
peralatan
pabrik,
dapat
menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi. 2) Aktivitas Investasi Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya; c) Pembayaran kas untuk peroleh efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam Ijoint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan;
18
d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utan entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk perdagangan; e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
3) Aktivitas Pendanaan Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas; c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel dan pinjaman jangka panjang atau jangka pendek lainnya; d) Pelunasan pinjaman; e) Pembayaran kas oleh lesse untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Menurut Rudianto (2012:19) laporan arus kas adalah: “Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akutansi, beserta sumber-sumbernya”. Walaupun terdapat begitu banyak akivitas yang dilakukan perusahaan dengan berbagai keunikan produknya, secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:
19
a) Aktivitas Operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena ini, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang , pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya. b) Aktivitas Investasi, yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung,tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi/saham perusahaan lain, dan sebagainya. c) Aktivitas Pembiayaan, yaitu semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Sebagai contoh, penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang, dan sebagainya. Tetapi secara umum, aktivitas pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: perolehan modal dari pemilik beserta kompensasinya dan perolehan harta dari utang beserta pembayaran kembali utang yang dipinjam.
20
2.2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), catatan atas laporan keuangan adalah: “Informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan uraian naratif atau pemisah pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.” Catatan atas laporan keuangan harus : a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan; b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP; b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan; c) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen-komponen keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. d) Pengungkapan lain. Menurut Rudianto (2012:20) catatan atas laporan keuangan adalah:
21
“Informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut”. 2.3
Laporan Keuangan Koperasi
2.3.1
Penjelasan Laporan Keuangan Koperasi Menurut La Ode Turi (2014), Laporan keuangan koperasi meliputi laporan sisa hasil usaha, neraca, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. 1) Laporan sisa hasil usaha Laporan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota, dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota. Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenao pendapatan dan beban-beban usaha serta beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan ini juga menyajikan hasil akhir yang disebut dengan sisa hasil usaha. UU RI No. 25 tahun 1992 pasal 45 menyatakan bahwa: a. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masingmasing anggota dengan koperasi. Besarnya pemenuhan dan cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.
22
Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Sisa Hasil Usaha No 1
SHU dibagi untuk : bagi anggota: a. Jasa Modal b. Jasa Penjualan c. Jasa Pembelian
perolehan sisa hasil usaha dari dari bukan anggota anggota .....% .....% .....% .....%
2
cadangan koperasi
.....%
.....%
3
dana pengurus
.....%
.....%
4
dana karyawan/pegawai
.....%
.....%
5
dana pendidikan koperasi
.....%
.....%
6
dana pemb.D.Kerja
.....%
.....%
7
dana social
.....% 100%
.....% 100%
Sumber: La Ode Turi 2) Neraca Menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan modal koperasi, modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan koperasi dan donasi jika ada. Simpanan sukarela tidak dimasukan sebagai modal koperasi karena sifatnya yang setiap saat dapat diambil kembali oleh anggota dan untuk dana-dana yang berasal dari pembagian SHU, seperti dana pendidikan, dana pegawai, dan dana sosial dimasukkan sebagai hutang jangka pendek.
23
Tabel 2.2 Contoh Neraca
KOPERASI "XYZ" NERACA Per 31 Desember xxx ASSET ASET LANCAR kas dan bank piutang dagang cad.pengh.piutang dagang piutang bunga cadangan penghap.piutang pendapatan yang akan diterima piutang wesel (wesel tagih) persediaan barang dagangan persediaan bahan habis pakai biaya sewa dibayar dimuka asuransi dibayar dimuka sewa tempat dibayar dimuka perlengkapan/suplai kantor
TOTAL AKTIVA LANCAR AKTIVA TETAP Investasi peralatan kantor ak.penyus peralatan Kendaraan ak.penyus kendaraan Gedung
xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
LIABILITAS KEWAJIBAN LANCAR utang usaha biaya y.m.h dibayae pinjaman dari bank simpanan sukarela hutang wesel hutang bunga hutang gaji dan honorarium hutang pajak penghasilan simpanan sukarela anggota dana pendidikan dana sosial dana kesejahteraan pegawai jasa anggota ymh dibayar utang biaya RAT komisi diterima dimuka bunga diterima dimuka sewa diterima dimuka
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR
xxx
xxx xxx (xxx)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG hutang hipotik hutang obligasi hutang bank
xxx xxx xxx
TOTAL KEWAJIBAN JK PANJANG
xxx
xxx (xxx) xxx
MODAL
24
ak.penyus gedung Tanah
(xxx) xxx
simpanan pokok anggota simpanan wajib anggota sisa hasil usaha belum dibagi Donasi dana cadangan
xxx xxx xxx xxx xxx
TOTAL AKTIVA TETAP
xxx
TOTAL MODAL
xxx
TOTAL AKTIVA
xxx
TOTAL KEWAJIBAN + MODAL
xxx
Sumber: La Ode Turi 3)
Laporan arus kas Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
4)
Laporan promosi ekonomi Laporan
yang
mengikhtisarkan
manfaat
ekonomi
yang
didapatkan anggota selama periode tertentu laporan prinsip ekonomi mencakup: 1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama 2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama 3. Manfaat ekonomi dari simpanan pinjam lewat koperasi 4. Manfaat ekonomi dalam pembagian SHU laporan promosi ekonomi anggota disesuaikan dengan jenis koperasi dan bidang usaha yang dijalankan. Catatan kas laporan keuangan memuat akuntansi mengenai: 1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota. 2. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan lain-lain. 3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
25
2.3.2
Pembagian Sisa Hasil Usaha Sisa Hasil Usaha koperasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang dilakukan untuk anggota 2. Sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang dilakukan untuk pihak ketiga atau bukan anggota. Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada para anggota hanyalah sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada para anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi, dimana komponen dari sisa hasil usaha yang berasal dari anggota adalah sebagai berikut: 1. Cadangan koperasi 2. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan 3. Dana pengurus 4. Dana pegawai/karyawan 5. Dana pendidikan koperasi 6. Dana social 7. Dana pembangunan daerah Sedangkan hasil usaha yang berasal dari bukan anggota adalah sebagai berikut: 1. Cadangan koperasi 2. Dana pengurus 3. Dana pengawas/karyawan 4. Dana pendidikan koperasi 5. Dana social 6. Dana pembangunan daerah
26
2.4
Koperasi
2.4.1
Pengertian Koperasi Koperasi berasal dari Co dan Operation yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang koperasi menyatakan bahwa: “ Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menajalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Menurut UUD Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa : “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asa kekeluargaan.” Menurut Sonny Sumarsono (2004:1), pengertian koperasi adalah: “Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota. Dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya.” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) pengertian koperasi adalah: “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar-dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan rakyat dan soko guru perekonomian nasional.”
27
2.4.2
Karakteristik Koperasi Menurut Alfred Hanel (2005:38), koperasi memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan badan usaha yang lain, dan ciri-cirinya antara lain : a. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi). b. Anggota-anggota kelompok secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (Swadaya Dari Anggota). c. Sebagai intrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan Koperasi). d. Perusahaan itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/ menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan /usaha dan rumah tangganya masing-masing (Tujuan/Tugas Atau Prinsip Promosi Anggota).
2.4.3
Fungsi dan Peran Koperasi Mengingat koperasi merupakan badan usaha dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat, fungsi dan peran koperasi diatur dalam UUD No.17 Tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut: a. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat. b. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
28
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
2.4.4
Prinsip dan Tujuan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2012Pasal 6 adalah: 1
Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis c. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. e. Kemandirian.
2
Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut: a. Pendirian koperasi b. Kerja sama antar koperasi Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 4, tujuan koperasi adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”
29
2.4.5
Kegiatan Koperasi Dalam Undang-Undang No.17 tahun 2012, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, koperasi menyelanggarakan beberapa kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Koperasi Konsumsi Koperasi yang usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. 2. Koperasi Produksi Koperasi yang usahanya mengelola hasil-hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dan masyarakat dengan harga yang serendah mungkin. 3. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang usahanya menerima simpanan dan member pinjaman kepada para anggota untuk pembentukan modal.
2.4.6
Unit Usaha Simpan Pinjam Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dibidang jasa keuangan, yang pengelolanya harus dipisahkan dari unit lainnya, serta memenuhi persyaratan. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh unit simpan pinjam adalah sebagai berikut: 1. Menerima simpanan sukarela dari para anggota. 2. Member pinjaman kepada anggota. 3. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanannya.
30
Adapun penjelasan dari Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri menurut G.Kartasapoetra (2007:4) adalah: “Koperasi
simpan
pinjam
didirikan
untuk
memberikan
kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.” 2.4.7
Pengertian Simpanan Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 13, pengertian simpanan adalah: “Sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai dengan perjanjian.” Adapun jenis-jenis simpanan: 1. Simpanan Pokok Jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya bagi setiap anggota dan yang wajib diserahkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama anggota yang bersangkutan menjadi anggota koperasi. 2. Simpanan Wajib Jumlah simpanan tertentu yang sewaktu-waktu dan dalam kesempatan tertentu wajib dibayarkan oleh anggota koperasi dan hanya boleh diambil kembali dengan cara yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan yang mengutamakan kepentingan koperasi. 3. Simpanan Sukarela Suatu jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggotanya atau bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak seendiri sebagai simpanan, dimana simpanan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat
31
karena itu simpanan sukarela ini dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek.
2.4.8
Pengertian Pinjaman Menurut G. Kartasapoetra (2007;128) dalam bukunya menjelaskan pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Uang yang ditabung dalam koperasi simpan pinjam digunakan untuk memberikan pinjaman kepada angggota yang memerlukan dengan bunga rendah. Pada koperasi yang boleh meminjam pada koperasi simpan pinjam hanyalah anggota saja. Setiap anggota yang telah memasukkan simpanan pokok, berhak mendapat pinjaman (asal tidak memiliki tunggakan lama).
2.4.9
Modal Koperasi Menurut UU RI No. 25 tahun 1992 modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 1. Modal Sendiri Modal sendiri yang dimiliki koperasi adalah modal yang menanggung risiko atau disebut juga dengan modal. Dikatakan menanggung risiko karena jika koperasi menderita rugi dalam usaha ekonominya, modal sendiri koperasi itulah yang digunakan untuk menutup kerugian. Modal sendiri meliputi: a. Simpanan Pokok
32
Simpanan pokok merupakan sejumlah uang besarnya sama banyak yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. b. Simpanan Wajib Simpanan wajib merupakan jumlah simpanan yang tidak harus sama, yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dan waktu dalam kesempatan tertentu. c. Dana Cadangan Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, untuk menambah modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. d. Hibah Hibah merupakan sejumlah uang yang didapatkan koperasi dari sumbangan atau bantuan pihak lain secara sukarela. 2. Modal Pinjaman Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41 ayat (3),
modal
pinjaman dapat berasal dari: a. Anggota b. Koperasi lainnya dan atau anggota c. Bank dan atau lembaga keuangan lainnya d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya e. Sumber lainnya yang sah 3. Permodalan Koperasi Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, modal sendiri dapat berasal dari: a. Simpanan pokok, adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
33
b. Simpanan wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan. Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara-cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota. c. Dana cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Modal koperasi yang berasal dari penyetoran anggota dapat berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. d. Simpanan sukarela, adalah jumlah tetentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan sukarela dapat diambil kembali setiap saat. Selain dari modal sendiri untuk mengembangkan usahanya koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman terdiri dari: -
Anggota
-
Koperasi lainnya dan atau anggotanya
-
Bank dan lembaga keuangan lainnya
-
Sumber lain yang sah
Pinjaman yang diperlukan dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber lainnya yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya
34
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Sisa Hasil Usaha Sisa hasil usaha adalah laba bersih atau pendapatan yang diperoleh dalam setahun dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha dapat dibagi atas sisaa hasil usaha bukan dari transaksinya dengan para anggota. Kedua jenis ini dapat dikembalikan kepada anggota sedangkan sisa hasil usaha yang diperoleh bukan dari anggota tidak dibagikan kepada anggota. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan bagian yang dikembalikan kepada anggota dapat dibagikan untuk: 1) Cadangan koperasi 2) Dana pengurus 3) Dana pegawai/karyawan 4) Dana pendidikan koperasi 5) Dana pembangunan daerah kerja
2.4.10 Perangkat Organisasi Koperasi Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 pasal 21 menyebutkan bahwa, perangkat organisasi koperasi meliputi: 1. Rapat anggota Koperasi harus melakukan rapat anggota paling sedikit dalam satu tahun. Kedudukan rapat anggota dalam koperasi sangat penting. Hal ini ditegaskan dalam UU No.25 tahun 1992 bahwa: a. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi b. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
35
2. Pengurus Koperasi Tugas Pengurus Koperasi meliputi: a. Mengelola koperasi dan usahanya b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi c. Menyelenggarakan rapat anggota d. Mengajukan laporan keuangan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus 3. Pengawas Koperasi Prosedur mengenai pembentukan pegawai dan ketentuan mengenai tugas maupun wewenang pengawas diatur dalam UU Perkoperasian No.25 tahun 1992 pasal 38 dan 39, persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.pembentukan pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Sedangkan tugas dan wewenang koperasi adalah sebagai berikut: 1. Tugas a. Melakukan pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan 2. Wewenang a. Meneliti catatan yang ada di koperasi b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.
36
4. Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan atas laporan keuangan badan usaha koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Audit dan Kantor Akuntan Publik harus sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan yang diperluas dengan aspek lainnya yaitu aspek organisasi, tata laksana, usaha dan ekonomi diluar laporan keuangan sesuai dengan lingkup perjanjian penugasan. Pemeriksaan koperasi bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang ditetapkan secara konsisten. Dan memberikan saran perbaikan atas aspek organisasi, tata laksana, usaha dan ekonomi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi ruang lingkup pemeriksaan laporan keuangan koperasi adalah neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan posisinkeuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan keuangan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan. Ruang lingkup ini dapat diperluas tergantung pada perjanjian penugasan yang dibuat oleh pemberi tugas dengan Koperasi Jasa Audit atau Kantor Akuntan Publik. Surat penugasan berisi antara lain sifat pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak. Ruang lingkup pemeriksaan aspek lain di luar laporan keuangan mencakup pengkajian, pengujian dan penilaian terhadap aspek organisasi, tata laksana, usaha dan ekonomi dalam kaitannya dengan pelaksanaan asa dan sendi dasar koperasi. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan aspek tata laksana dan usaha koperasi yang diberikan serta memberikan saran perbaikan. Penilaian sistem pengawasan intern koperasi. Sistem pengawasan intern dalam rangka pemeriksaan akuntan publik atas laporan keuangan dapat dibagi 2 yaitu:
37
1. Pengawasan administratif yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada organisasi dan semua proseduur serta catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang mengarah pada otorisasi manajemen atas suatu transaksi. Otorisasi ini suatu fungsi manajemen yang
secara
langsung
dan
merupakan
titik
pangkal
dari
penyelenggaraan pengawasan akuntansi terhadap transaksi. 2. Pengawasan akuntansi meliputi organisasi, semua prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainnya catatan keuangan. Karena itu, pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa. Sehingga memberi jaminan yang memadai bahwa: a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. b. Transaksi dibukukan sedemikian rupa, sehingga: 1) Memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia atau kriteria yang berlaku bagi laporan keuangan 2) Untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktivitas perusahaan 3) Setiap kegiatan yang berkenaan dengan aktiva hanya diperkenankan apabila sesuai dengan otorisasi manajemen c. Pertanggungjawaban pencatatan akuntansi biaya dibandingkan dengan aktiva yang ada dalam selang waktu yang wajar dan bila ada selisih diambil tindakan penyelesaian yang tepat.
38
2.5
Pengertian SAK ETAP Menurut Standar Akuntan Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP (IAI:2009:1), pengertian SAK ETAP yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan kreditur. Entitas memiliki akuntabilitas public signifikan jika: a. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. c. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah
39
ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu Standar akuntansi entitas tanpa akuntanbilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 januari 2011. SAK-ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement ) untuk mampu membuat pelaporan keuangn sendiri. Selain itu SAK ETAP Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Dalam beberapa hal SAK-ETAP dinilai lebih mudah dipahami karena dalam SAK-ETAP terdiri dari seratus halaman dengan menyajikan 30 bab. Hal ini berbeda dengan PSAK yang menurut beberapa orang sulit. SAK ETAP ini Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME, dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas, sehingga lebih mudah dalam penerapan atau praktik secara langsung pada penyusunan laporan keuangan.
40
Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh, dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana. Perbedaan yang paling terlihat antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP adalah tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).
