BAB II BAHAN RUJUKAN
2. 1
Anggaran
2. 1.1
Pengertian anggaran Menurut Supriyono, pada Sri rahayu dan Tendi Haruman (2007:3) Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Gunawan Adisaputro, pada sri Rahayu dan Tendi Haruman
(2007:3) Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan koordinasi dan pengawasan. Sedangkan menurut Glenn A. Welsch pada Sri Rahayu dan Tendi Haruman (2007:3) Comprehensive profit planning and control is defined as a systemathic and formalized approach for ferforming significant phases of management planning and control functions. Inti dari definisi ini adalah : 1. Formal, disusun secara resmi dan tertulis; 2. Sistematis, disusun berurutan dan berdasarkan fakta; 3. Tanggung jawab merupakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan oleh manajer; 4. Perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi manajer.
Anggaran dapat diinterpretasi sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dari pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa metode mendatang. Menurut Freeman (2003), pada Deddy Nordiawan (2006:48) Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategi anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terkendala oleh sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Menurut Deddy Nordiawan (2006:48) Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik, seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan : 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan;
2. Estimasi-estimasi biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut; 3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Sedangkan pengertian penganggaran menurut Munandar (2006:16) Penganggaran ialah proses kegiatan yang menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja (output), serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsifungsi pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja.
2.1.2
Fungsi Anggaran
Menurut Deddy Nordiawan (2006:49) Anggaran berfungsi sebagai berikut : 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat. 2. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. 4. Anggaran sebagai pengendalian unit kerja
Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending). 5. Anggaran sebagai alat motivasi Anggaran dapat menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai . Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai. 6. Anggaran merupakan instrument politik Dalam organisasi sektor publik, malalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menetukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau
longgar
dengan
mengatur
besarnya
pengeluaran
yang
direncanakan. 2.1.3
Pendekatan Penyusunan Anggaran Ada beberapa pendekatan penyusunan anggaran menurut Deddy
Nordiawan (2006:53). Pendekatan tersebut dapat dilihat dari output/tampilan anggaran itu sendiri.
1. Pendekatan Tradisional Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan tradisional ini. Ciri pertama adalah cara penyusunan berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran dengan pendekatan tradisional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu di hitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. 2. Pendekatan Kinerja Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pada pos belanja, pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Fokus utama pada pendekatan ini adalah pada tingkat efisiensi penyelenggaraan aktivitas. 3. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu (Planing, Programing, and budgeting System-PPBS) PPBS yaitu suatu anggaran dimana pengeluaran secara primer dikelompokan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis dan karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya. Di dalam PPBS, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi. Dari sini akan dihasilkan informasi tentang anggaran yang membantu pengalokasian sumber daya secara efektif.
4. Anggaran Berbasis Nol (Zero Based budgeting-ZBB) Pendekatan pembuatan anggaran ini bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi satiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. 2.1.4
Tujuan Penyusunan Anggaran Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:6) tujuan
penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : 1. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bias menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen; 2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan; 3. Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan; 4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya; 5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.
2.1.5
Karakteristik Anggaran
Anggaran mempunyai karakteristik : 1. Anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan; 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun; 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran; 5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 2.1.6
Jenis-Jenis Anggaran
Secara garis besar, menurut Deddy Nordiawan (2006:50) anggaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Anggaran operasional dan anggaran modal Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional (current budget) digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini sering juga dikelompokan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) , yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu asset.
Anggaran modal (capital budget) menunjukan rencana panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah asset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. 2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi
Anggaran
Tentatif dan anggaran Enacted. Anggaran Tentatif
(tentative budget) adalah anggaran yang tidak
memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya. Anggaran enacted (enacted budget) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dan disetujui oleh lembaga legislatif. 3. Anggaran dana umum dan Anggaran Dana Khusus Dalam pemerintahan, kekayaan Negara (dana) dibagi menjadi dana umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari. Sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya dana pelunasan utang yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.
4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel Dalam anggaran tetap (fixed budget), apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel (fleksible budget), harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi tergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. 5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi Anggaran eksekutif dan Anggaran Legislatif. Anggaran eksekutif (executive budget) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Anggaran legislatif (legistalive budget) adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sedangkan sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite (committee budget). 2.1.7
Keunggulan dan kelemahan Anggaran Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:7) menyatakan
bahwa keunggulan dari penerapan penyusunan anggaran yang baik yaitu : 1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi
ini
menciptakan
peluang
untuk
memilih
rencana
yang
paling
menguntungkan untuk dilaksanakan; 2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut; 3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh; 4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan; 5. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta (sense of participation). Disamping beberapa keunggulan tersebut diatas, terdapat pula beberapa kelemahan antara lain : 1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, Maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut; 2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya;
3. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, maka dari itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.
2. 2
Anggaran Daerah
2.2.1
Pengertian Anggaran Daerah Berdasarkan SAP Pernyataan No. 2 (2005:83)
menyatakan bahwa
pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Abdul Halim (2002:16) Bahwasanya berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah. Bahwa APBD dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 2.2.2
Fungsi Anggaran Daerah Menurut Ida Bagus Putu Purbadharmaja (2007;273) Suatu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan memiliki beberapa fungsi yang integratif dan sinergis dalam aplikasinya mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:
1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan. jenis dan besarnya pajak daerah sangat variatif ditentukan oleh kondisi lokal tiap tiap daerah; 2. Merupakan suatu sarana mewujudkan otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah kemampuan finansial yang berasal dari sumber sendiri sangat menentukan kemampuan kemandirian suatu daerah. Namun, jangan sampai kemampuan finansial yang tinggi dan kekayaan potensial daerah yang besar menimbulkan arogansi kedaerahan; 3. Memberi isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakatnya karena APBD menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini penyusunan anggaran daerah tidak semata mengacu kepada prioritas, tetapi juga perlu dipikirkan langkah konkret bersifat progresif dan inovatif guna menjadikan ekonomi daerah sebagai kekuatan yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara kontinyu; 4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah. Kontrol yang akurat sangat diperlukan karena hal ini menyangkut pertanggung jawaban kepada publik; 5. Memberikan data tentang anggaran yang telah dijalankan pada periode sebelumnya untuk dievaluasi guna penyusunan anggaran tahun berikutnya;
6. APBD yang baik dapat menunjukkan ketimpangan yang terjadi antara pos pendapatan dengan pos pengeluaran sehingga dapat dicegah terjadinya kebocoran anggaran; 7. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan publik menyangkut peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.
2. 3
Anggaran Belanja Daerah
2.3. 1
Pengertian Anggaran Belanja Daerah Menurut
IASC
Framework
pada
Abdul
Halim
(2002:73)
Biaya/Belanja Daerah merupakan Penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Oleh karena itu, biaya/belanja dapat berupa arus aktiva keluar, deplesi aktiva, atau timbulnya utang, yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat). Deplesi aktiva adalah penurunan manfaat aktiva (terutama berupa sumber daya alam) seiring dengan berkurangnya umur ekonomis aktiva tersebut. Menurut Indra Bastian dan Soepriyanto (2003:86) Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank. Beban dapat berarti pengakuan biaya-biaya non-kas baik karena penyusutan, amortisasi, penyisihan atau cadangan.
Sedangkan SAP Pernyataan No. 2 (2005:84) menyatakan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2.3.2
Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan Anggran Belanja Daerah harus berpedoman pada
Peraturan
Daerah
No.
17
tahun
2000
tentang
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jawa Barat yaitu meliputi : 1. Pengurusan Administrasi Pengurusan Administrasi merupakan wewenang untuk melakukan tindakantindakan dalam rangka menyelenggarakan Rumah Tangga Daerah yang membawa akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah. 2. Pengurusan Kebendaharawan Pengurusan kebendaharawan menyimpan, berkewajiban
membayar untuk
atau
merupakan wewenang untuk mengeluarkan
uang,
mempertanggungjawabkannya
menerima,
mencatat, kepada
serta
Gubernur.
Pengurusan ini dilaksanakan oleh bendahara umum daerah dan satuan pemegang kas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Gubernur adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dalam rangka tertib dan disiplin pelaksanaan anggaran belanja sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, maka Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Sekertaris Daerah dan atau Pengelola Keuangan Daerah tanpa mengurangi tanggung
jawab Gubernur. Pendelegasian kewenangan dimaksud meliputi otorisator, ordonator dan kebendaharawan dalam pengelolaan anggaran belanja daerah. 2.3.3
Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.
Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut : 1.
Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan;
2.
DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
3.
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4.
Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
5.
Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
6.
Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
7.
Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya;
8.
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD,
disertai
penjelasan
dan
dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya; 9.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai
dengan
undang-undang
yang
mengatur
susunan
dan
kedudukan DPRD; 10.
DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
11.
Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
12.
APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja;
13.
Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Gambar 2.1 : Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
MEKANISME PENYUSUNAN APBD (UU NO.17/2003) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
PEMDA
Kebijakan Umum APBD dan PPAS
DPRD
kesepakatan
SE Penyusunan RKASKPD
Prest asi kerj a yg akan dicapai & prakiraan Rencana Kerja belanja
dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD 7
Sumber:http://www.google.co.id/WORK+SHOP+REFORMASI+PENGELOLA AN+KEUANGAN+DAERAH+Parepare+17+September+2008&meta=&btnG=P enelusuran+Google
2.3.4
Prosedur Pelaksanaan Anggaran Belanja Berdasarkan
Undang-Undang
No.
1
tahun
2004
tentang
Pembendaharaan Negara, bahwa prosedur pelaksanaan anggaran untuk Belanja daerah yaitu sebagai berikut : 1. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan
tersebut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang : a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. Meneliti
kebenaran
dokumen
yang
menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; 4. Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggun Anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; e. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 5. Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; 6. Untuk
kelancaran
pelaksanaan
tugas
kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran
melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 7. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
apabila
persyaratan
tidak
dipenuhi; 8. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya Pengecualian dari ketentuan diatur dalam peraturan pemerintah.
2.3.5
Prosedur pengeluaran kas Prosedur pengeluaran kas menurut Indra Bastian dan Gatot
Soepriyanto (2003:61) yaitu : Prosedur
yang
digunakan
untuk
merealisasikan
pengeluaran kas dari Biro/bagian keuangan kepada Unit Kerja Pemerintah Daerah. Setelah itu baru dilaksanakan pembayaran/pengeluaran oleh Bendaharawan Unit Kerja/Dinas. Unit/pihak yang terkait adalah: 1. Pemegang kas (Bendaharawan). Bagian ini terdapat pada setiap unit kerja, berfungsi sebagai unit pelaksana yang merealisasikan pengeluaran;
2. Bagian/sub bagian Perbendaharaan. Bagian ini berfungsi mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar anggaran dan SPP yang diajukan oleh Bendaharawan Unit Kerja; 3. Bagian/Sub-bagian verifikasi. Bagian ini berfungsi untuk memverifikasi pengeluaran daerah; 4. Kas Daerah (Kasda). Bagian ini berfungsi merealisasi pengeluaran kas sebagai pemegang kas pemerintah daerah. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas adalah : 1. Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen ini digunakan untuk mengeluarkan uang yang dikeluarkan oleh Biro/Bagian Keuangan melalui Bagian/Sub-bagian Pembendaharaan sebagai dasar kas Daerah/Kasda merealisasikan pengeluaran. SPM dapat dibayar secara tunai oleh Kasda atau melalui bank. 2. Pengesahan SPJ/SPP, formulir ini digunakan sebagai salah satu dasar bagi bagian pembendaharaan dalam mengotorisasi SPM atau SPP-BS yang diajukan oleh Bendaharawan. Pengesahan SPJ, SPP-BS dibuat dibagian verifikasi (khusus untuk belanja beban sementara bulan berikutnya). Secara umum, prosedur pengeluaran kas bertujuan untuk : 1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai belanja/biaya dari mulai pengakuan sampai proses pencatatannya; 2. Memberikan informasi mengenai alur belanja atau biaya yang ada, sehingga Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan tingkat pengeluaran
yang memungkinkan, sebab disesuaikan dengan tingkat dana yang tersedia. Oleh karena itu fungsinya sistem ini dapat juga sebagai pengendali pengeluaran. II. 3.6
Klasifikasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Abdul Halim (2002:68) Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah pada suatu periode anggaran. Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima
kelompok yaitu : 1. Belanja Administrasi Umum Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan aparatur yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan dan tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. 2. Belanja Operasi, Pemeliharaan Sarana dan prasarana publik Belanja untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang tidak mengakibatkan penambahan kekayaan. 3. Belanja Modal Belanja yang mengakibatkan penambahan kekayaan. 4. Belanja Transfer Belanja untuk kegiatan amal tanpa mengharapkan adanya pengembalian atau imbalan. 5. Belanja Tak tersangka
Belanja untuk kegiatan yang tidak dapat direncanakan dan bersifat luar biasa (force major).
2.4
Biaya Administrasi
2.4.1
Pengertian Biaya Administrasi Administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan
bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui
fungsi-fungsi
manajemen,
yang
terdiri
dari
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan. Menurut Abdul Halim (2002:69) Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau layanan publik. Sedangkan, anggaran biaya administrasi menurut Munandar (2000: 187) adalah Anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biayabiaya lain yang sifatnya untuk keperluan kantor secara keseluruhan, yang didalanya meliputi rencana tentang jenis biaya administrasi dan waktu biaya administrasi terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan
dengan tempat (departemen) dimana biaya administrasi tersebut terjadi. 2.4.2
Jenis-Jenis Biaya Administrasi
Kelompok biaya administrasi dan umum terdiri dari empat jenis yaitu : 1. Belanja Pegawai Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personil yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja pegawai meliputi : a. Biaya gaji dan tunjangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai serta dewan. Contohnya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan; b. Biaya Perawatan dan pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah. Contohnya biaya perawatan dan pengobatan lokal, biaya pengobatan lanjut dalam daerah, dan biaya pengobatan lanjut luar daerah; c. Biaya pengembangan sumber daya manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contohnya biaya beasiswa bantuan tugas belajar ikatan dinas, biaya kursus dan keterampilan dan job training, dan biaya riset dan study (penulisan karya ilmiah). 2. Belanja Barang Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja barang terdiri atas :
a. Biaya bahan habis pakai, contohnya biaya alat listrik dan elektronik, biaya alat tulis, dan biaya gas; b. Biaya jasa kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta penunjang administrasi kantor. Contohnya biaya kawat dan faks dan biaya pengiriman; c. Biaya Cetak dan Penggandaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencetak dan penggandaan. Contohnya barang cetakan dan fotocopy; d. Biaya langganan, yaitu pengeluaran yang dibayar setelah manfaatnya dinikmati setelah suatu periode. Contohnya biaya listtrik, biaya telepon dan biaya air; e. Biaya pakaian dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pakaian dinas pegawai dan dewan. Contohnya biaya pakaian dinas, biaya pakaian upacara, dan biaya polisi/tentara/agen pamong praja. 3. Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini terdiri dari : a. Biaya Perjalanan Dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah. Dan biaya perjalanan dinas luar daerah; b. Biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan bagi pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah;
c. Biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiun dalam daerah, biaya pemulangan pensiun diluar daerah, dan biaya pemulangan pegawai yang gugur. 4. Belanja Pemeliharaan Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Biaya pemeliharaan ini terdiri atas : a. Biaya pemeliharaan gedung kantor. Contohnya biaya pemeliharaan pintu dan jendela, biaya pemeliharaan atap, dan biaya pemeliharaan lantai; b. Biaya pemeliharaan rumah dinas dan asrama. Contohnya sama dengan butir diatas; c. Biaya pemeliharaan meubelair, yaitu pengeluaran yang terkait dengan pemeliharaan meubelair kantor. Contohnya biaya pmeliharaan meja, biaya pemeliharaan kursi, dan biaya pemeliharaan lemari; d. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan barang kantor yang apabila dioperasikan memerlukan operator. Contohnya, biaya pemeliharaan AC, biaya pemeliharaan sound system, dan biaya pemeliharaan OHP; e. Biaya
pemeliharaan
peralatan
kantor,
yaitu
pengeluaran
untuk
pemeliharaan barang kantor yang apabila dioperasikan tidak memerlukan operator.
Contohnya
yaitu
biaya
pemeliharaan
komputer,
pemeliharaan mesin ketik dan biaya pemeliharaan mesin fotocopy;
biaya
f. Biaya pemeliharaan emplasment kantor. Cotohnya biaya pemeliharaan pagar, biaya pemeliharaan taman, dan biaya pemeliharaan halaman parkir. 2. 4.3
Kegunaan Administrasi Menurut Munandar (2000;188) Secara umum, semua anggaran
termasuk juga anggaran belanja administrasi mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu : 1. Sebagai
pedoman
kerja,
yang
memberikan
arah
sekaligus
memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang. 2. Sebagai alat pengorganisasian kerja, agar setiap bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang dan saling berkerja sama dengan baik. 3. Sebagai alat pengawasan kerja, yang menjadi tolak ukur, alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan.
2.4.4
Prosedur Penyusunan Biaya Administrasi Anggaran Biaya Administrasi terangkum di dalam DPA-SKPD, dimana
DPA-SKPD memuat informasi tentang kelompok belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja. Prosedur penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran): 1. Setelah
APBD
ditetapkan,
Pejabat
Pengelola
Keuangan
Daerah
memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar
menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah; 2. Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota; 3. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan; 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk Biaya Administrasi secara khusus dimuat didalam Rencana Operasional Kegiatan. Rencana Operasional Kegiatan merupakan dokumen yang memuat tentang rincian anggaran untuk biaya administrasi, serta sasaran yang hendak di capai dalam satu periode. 2.4.5
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Biaya Administrasi Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-
taksiran yang termuat didalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasi nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran lebih akurat, dperlukan data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Menurut Munandar
(2000:188) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran biaya administrasi antara lain : 1. Anggaran Penjualan, khususnya rencana tentang jenis (kualitas) dan jumlah (kuantitas) barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Walaupun secara tidak langsung anggaran
penjualan
mempengaruhi
besar
kecilnya
biaya
administrasi; 2. Anggaran Unit yang akan diproduksikan, khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Walaupun secara tidak langsung anggaran unit yang akan diproduksikan mempengaruhi besar kecilnya biaya administrasi; 3. Berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan, yang berkaitan dengan biaya administrasi; 4. Sistem pembayaran upah (gaji) yang dipakai oleh perusahaan, khususnya
yang
dibayarkan
kepada
karyawan
di
bagian
administrasi; 5. Metode depresiasi yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di lingkungan bagian administrasi; 6. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan (biaya bersama),
menjadi beberapa kelompok biaya sesuai dengan tempat dimana biaya tersebut terdapat atau terjadi. 2.4.6
Catatan Akuntansi Untuk Biaya Administrasi Seperti halnya pendapatan daerah, Biaya/Belanja Daerah juga diakui
dengan basis kas modifikasian. Artinya, kas keluar dari Kas Daerah dicatat pada saat pengeluaran kas tersebut selama tahun anggaran berjalan. Kemudian, di tahun akhir anggaran, pengeluaran yang telah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah namun belum dibayar oleh pemerintah Daerah harus dicatat. Untuk pengukurannya, belanja daerah juga menggunakan basis nilai nominal, sebagaimana pendapatan daerah. Berdasarkan basis ini belanja daerah dicatat sebesar jumlah kas (atau setara kas) yang dikeluarkan pada saat terjadinya belanja tersebut. Untuk pencatatan akuntansi di pemerintahan diantaranya terdiri terdiri dari: 1. Buku Kas Umum Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Pembukuan keuangan Negara menganut basis kas, dengan demikian seluruh kegiatan-kegiatan keuangan akan tampak dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan transaksi dalam BKU, dilakukan sebelum pembukuan dalam buku-buku kepala (Buku Besar) dan buku-buku pembantu. 2. Buku Besar Buku Besar digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang berasal dari jurnal.
3. Buku Rekening Buku rekening yaitu berisi kode-kode dari setiap aktivitas manajemen. Tujuan dari kode rekening yaitu untuk mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklasifikasi rekening dan transaksi dan menyampaikan makna tertentu. 4. Jurnal Jurnal
adalah
alat
untuk
mencatat
transaksi-transaksi
yang
terjadi
diperusahaan yang dilakukan secara kronologis (berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukan rekening yang harus didebet dan dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, sebelum dibukukan kedalam buku besar. Di dalam pemerintahan pada umumnya terdapat lima jenis jurnal yaitu jurnal anggaran, jurnal pendapatan, jurnal belanja, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup.
2.5
Laporan Realisasi Anggaran
2.5.1
Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Munandar (2000:329) laporan realisasi anggaran menunjukan seberapa jauh apa yang digariskan di dalam anggaran telah dapat direalisasikan dalam pelaksanaannya.
Dengan kata lain, laporan realisasi anggaran menunjukan analisa perbandingan antara angka-angka yang tercantum dalam anggaran dengan angka-angka realisasi pelaksanaannya yang tercantum dalam catatan akuntansi.
Laporan
realisasi
anggaran
disajikan
sedemikian
rupa
sehingga
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan dengan anggarannya. Dalam SAP Pernyataan No. 2 (2005:87) menyatakan
bahwa
Laporan
realisasi
anggaran
sekurang-kurangnya
mencakup pos-pos sebagai berikut : a.
Pendapatan;
b.
Belanja;
c.
Transfer;
d.
Surplus atau deficit;
e.
Penerimaan pembiayaan;
f.
Pengeluaran pembiayaan;
g.
Pembiayaan netto;
h.
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (Silpa/Sikpa).
2.5.2
Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja,
transfer,
surplus/defisit
dan
pembiayaan,
yang
masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dimana periode untuk menyajikan laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau
pendek dari satu tahun, hal ini disebabkan karena alasan penggunaan periode laporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Dalam SAP Pernyataan No. 2 (2005:87) menyatakan bahwa Dalam Laporan realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut : a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi laiinya; b. Cakupan entitas laporan; c. Periode yang dicakup; d. Mata uang pelaporan; e. Satuan angka yang digunakan. 2.5.3
Manfaat Informasi Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaannya dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
