BAB II BAHAN RUJUKAN 2.1 Pengertian Pajak Pajak merupakan kewajiban setiap orang yang berada di suatu negara, dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui
segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak,baik
mengetahhui azas-azasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negara tersebut, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajakn dan/atau dari hasil kekayaan alam (natural resources) yang ada di dalam negara tersebut. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting
yang memberikan
penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Pungutan pajak mengurangi
penghasilan/kekayaan individu tetapi
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaranpengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak. Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang nampak berbeda akan tetapi mempunyai inti dan tujuan yang sama. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:1) pajak adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
6
Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip oleh Erly Suandy (2005:1) pajak adalah: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya melalui peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahaan”. Dari beberapa definisi di atas yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu pajak merupakan iuran wajib yang dikeluarkan oleh wajib pajak berupa sejumlah uang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik atas pembayaran pajak tersebut, apabila wajib pajak melanggar akan terkena sanksi berupa denda. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan undangundang untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah itu sendiri.
2.1.1 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2006:1) fungsi pajak dibagi menjadi 3, yaitu : 1. Fungsi Finansial (Budgetair) Fungsi Finansial (Budgetair )yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2. Fungsi mengatur (Regulerend) Fungsi mengatur (Regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: a. Pemberian fasilitas bebaas pajak terhadap pengusaha yang membuka lapangan usaha di daerah terpencil. b. Pengenaan pajak ekspor unuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
7
c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak atas Barang Mewah untuk produkproduk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri
2.1.2 Pembagian Pajak Pembagian
pajak
menurut
Mardiasmo
(2006;5)
dapat
dilakukan
berdasarkan golongan, wewenang pemungut dan sifatnya, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Bedasarkan Golongan 1) Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 2) Pajak Tidak Langsumg Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Berdasarkan Wewenang Pemungut 1) Pajak Pusat/Pajak Negara Pajak pusat/pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pajak pusat/pajak negara yang berlaku saat ini adalah: a.
Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.
8
b.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
c.
Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomoor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
d.
Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
e.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000
2) Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran. 3. Berdasarkan Sifatnya 1.
Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
2.
Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru dicari subjeknya baik orang maupun badan
9
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak Menutur Mardiasmo (2006:7) sistem pemungutan dibagi menjadi : 1.
Official Assesement Syistem Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan pajak yang terutang berada pada fiskus b. Wajib pajaknya bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus
2.
Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri b. Wajib pajak aktif, memulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
3.
Width Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.
10
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan 2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2006:295) adalah pajak yang dikenakan atas kekayaan khususnya tanah dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh seseorang dan sebagian besar hasil dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan kepada daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukan kedalam kelompok bagi hasil.
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Dasar
hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-
Undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No 12 Tahun 1994 perubahan tersebut menyangkut terhadap peraturaan pelaksanaannya, yang dalam hal ini berupa keputusan Menteri Keuangan No 1007/KMK/04/1985, keputusan bersama Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No Kep. 30/ PJ. 7/ 1986, No 973-562 yang isinya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur dan Bupati / Walikota.
2.2.3 Objek dan Subjek Pajak 2.2.3.1 Objek Pajak Yang dimaksud dengan objek pajak bumi dan bangunan yang dikemukakan oleh Mardiasmo(2006:295) adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Dan tubuh bumi yang berada dibawahnya seperti: sawah, ladang, kebun, pekarangan dan tambang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : a. Letak b. Peruntukan c. Pemanfaatan
11
d. Kondisi Lingkungan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. Dalam hal menentukan klasifikasi bangunan harus diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: a. Bahan yang digunakan b. Rekayasa c. Letak d. Kondisi Lingkungan Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 1. Jalan lingkungan dalam kesatuan dengan komplek 2. Jalan tol 3. Kolam renang 4. Pasar mewah 5. Tempat olah raga 6. Golongan kapal/dermaga 7. Taman mewah 8. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak 9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat Pada dasarnya semua objek pajak di Indonesia dikenakan atas Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan mengatur adanya pengecualian yaitu yang: a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntunngan antara lain: 1. Dibidang ibadah, contoh : mesjid, gereja, vihara 2. Dibidang Kesehatan, contoh : rumah sakit 3. Dibidang Sosial, contoh : panti asuhan, panti jompo 4. Dibidang Kebudayaan, contoh : museum b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala. c. Dikuasai oleh negara, misalnya hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa atau tanah tanah negara yang belum dibebani suatu hak
12
d. Digunakan oleh perwalilan diplomatik, Konsultan berdasarkan perlakuan timbal-balik e. Digunakan oleh Badan/Perwakilan
organisasi internasional yang
ditentukan olea Menteri Keuangan
2.2.3.2 Subjek Pajak Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 subjak pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suata hak atas tanah dan atau bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan serta memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas subjek pajak sebagaimana dimaksud di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
2.2.4 Tarif Dasar Pengenaan, Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 2.2.4.1 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0.5 % (lima persepuluh persen)
2.2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Yang dimaksud dengan :
13
a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya. b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dilakukan dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek tersebut. c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Pada dasarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP ) ditetapkan 3 (tiga) tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan NJOP ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan NJOP, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assement. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Kena Pajak (assement value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional
2.2.4.3 Cara Menghitung PBB Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan tetapi dengan memperhatikan penerimaan khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) yang merupakan dasar perhitungan, yaitu :
14
1. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari NJOP untuk : a. Objek pajak perkebunan ; b. Objek pajak kehutanan ; c. Objek pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari NJOP untuk : a.
Objek pajak pertambangan.
b.
Objek
pajak
lainnya
yang
NJOP-nya
kurang
dari
Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 8.000.000,00 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak. b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP. Pajak Bumi dan Bangunan
= Tarif Pajak x NJKP = 0.5% x (persentase NJKPx(NJOP-NJOPTKP))
15
2.2.5 Tahun, Saat dan Tempat Pajak Terutang 2.2.5.1 Tahun Pajak Menurut Pasal 8 ayat (1) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994, tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2.2.5.2 Saat Pajak Terutang Menurut Pasal 8 ayat (2) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka keadaan objek pajak pada tanggal merupakan saat yang menentukan pajak yang terutang. Contoh : a. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2008 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2008 bangunannya terbakar, maka pajak yang terutang tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari 2008 yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar. b. Objek pajak pada tanggal 1Januari 2008 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya. Pada tanggal 10 agustus 2008 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri satu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2008 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2008. Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pajak pada tahun 2009.
2.2.5.3 Tempat Pajak Terutang Menurut Pasal 8 ayat (3) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB, tempat pajak yang terutang adalah sebagai berikut : a. Untuk Daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; b. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.
16
2.3
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
2.3.1 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat Pemberitahuan Objek Pajak menurut Mardiasmo (2006:303) adalah: “Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat keputusan Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama mengenai pajak terutang, yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak” 2.3.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Pajak adalah surat Keputusan kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak terutang termasuk denda adminnistrasi, kepada Wajib Pajak. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP yang telah diberikan dan harus dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambatlambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : a. Jelas dimaksudkan penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri b. Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP yang diterimanya.
17
SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu Wajib Pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jendral Pajak. Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut: a. Apabila SPOP tidak ditampilkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana dalam Surat Teguran. b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah objek pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasrakan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana yang terdapat dalam SPOP tidak disampaikan adalah pokok pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu 25% dari pokok pajak.
2.4
Tata Cara Pembayaran dan Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
2.4.1 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tata cara pembayaran dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2006:308), dapat dilakukan sebagai berikut: 1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Contoh:
apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 april 2008, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2008. SKP diterima oleh Wajib Pajak tanggal
1 Maret
2009, maka jatuh tempo
pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2009. 2. Pajak yang teruutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 % per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
18
Menurut ketentuan ini, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka dikenakan denda administrasi 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan bagian dihitung penuh satu bulan. 3. Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam No.2 di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (SPT) yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SPT oleh Wajib Pajak. 4. Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 5. Tata cara pembayaran dan penagihan diatur oleh Mentri Keuangan 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak dan SPT merupakan dasar penagihan pajak. 7. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan SPT yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
2.4.2 Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pembagian hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan diatur melalui Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2000 dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 82/KMK/04/2000 Tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, rincian bagian daerah dari penerimaan bagi hasil dengan Pemerintah Pusat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut: 1. Untuk Pemerintah Pusat 10% dikembalikan lagi ke daerah dengan rincian sebagai berikut : a. 65%
dibagikan
secara
merata
kepada
saluruh
Daerah
Kabupaten/Kota b. 35 % dibagikan sebagai intensif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor
19
pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan 2. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 90% dengan rincian: a. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan. b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. c. 9% untuk biaya pemungutan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku juga dikembalikan sebagian kepada Daerah Kabupaten/Kota atas peran serta mereka dalam ikut bekerjasama untuk mengamankan upaya pemungutan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2.5
Sanksi
2.5.1 Sanksi Administrasi Menurut Mardiasmo (2006:317), Sanksi administrasi dikenakan terhadap : 1. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tetulis, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25%dihitung dari pokok pajak. 2. Wajib Pajak yang melaporkan data objek pajak tidak benar (kurang dari hasil pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak), maka dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang tetutang. 3. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar/pembayaran kurang, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
2.5.2 Sanksi Pidana Menurut Mardiasmo (2006:317), selain sanksi administrasi, Wajib Pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana yaitu apabila : 1. Lalai tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap dan melampirkan keteraanga yang tidak benar, maka dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali lipat dari pajak yang terutang.
20
2. Mereka dengan sengaja : a. Tidak
mengembalikan
atau
menyampaikan
SPOP
kepada
Direktorat Jendral Pajak. b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar. c. Tidak memperhatikan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. d. Tidak menunjukan data atau tidak meminjamkan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan bagi negara, akan dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar lima kali lipat pajak terutang. Sanksi pidana tersebut dapat dilipatkan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.
21
