BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1. PAJAK Masalah Pajak adalah masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti berurusan dengan Pajak, oleh karena itu masalah Pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut. Dengan kemudian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu Negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan Pajak, baik mengenai azas-azasnya, jenis atau macam-macam Pajak yang berlaku dinegaranya, tata cara pembayaran Pajak serta hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
2.1.1. Pengertian Pajak Para ahli bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda mengenai Pajak namun demikian sebagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Untuk lebih lanjut jelasnya Penulis mengemukakan definisi mengenai pengertian Pajak yang ditemukan oleh beberapa ahli bidang perpajakan tersebut sebagai berikut : Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiamso (2002;1) Pajak adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Menurut Soeparman Soemahamidjaya yang dikutip oleh Waluyo (2002;5) Pajak adalah : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
Menurut Smeet yang dikutip oleh Sri Pudyatmoko (2004;3) Pajak adalah : “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah”.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak sebagai berikut : a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya; b. Terdapat pembayaran Pajak, tidak adanya Teger Prestasi yang dapat ditunjukan secara langsung; c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena itu ada istilah Pajak Pusat dan Pajak Daerah; d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk Publik Investment; e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan dana dari rakyat ke dalam Kas Negara (fungsi budgeter), Pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur;
2.1.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Dasar hukum pemungutan Pajak berdasarkan pada pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”
2.1.3. Fungsi Pajak Ada dua fungsi Pajak, yaitu : 1) Fungsi Budgeter (Fungsi Anggaran) Pajak sebagai sumber dan bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. 2) Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 1) Stelsel Fiktif, yaitu cara pemungutan Pajak dengan menggunakan suatu anggapan bahwa jumlah Pajak yang dipungut berdasarkan Objek Pajak yang diperoleh pada awal tahun dengan demikian Pajak dibayar dimuka. 2) Stelsel Riil (nyata), yaitu sistem pemungutan Pajak berdasarkan penghasilan yang diterima sebenarnya dalam tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini Pajak dipungut dibelakang. 3) Stelsel Campuran, yaitu sistem pemungutan Pajak yang pertama menggunakan sistem stelsel fiktif untuk membuat Surat Ketetapan Pajak Sementara, kemudian pada akhir tahun ditetapkan Surat Keputusan Definitif menurut stelsel riil.
4) Sistem Official Assessment atau Administratif Assessment yang artinya cara pemungutan Pajak yang penetapan Objek dan menghitung besarnya jumlah Pajak terhutang untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat Pajak, dengan membuat Surat Ketetapan Pajak Tetap (SKPT) dalam satu tahun. 5) Sistem Self Assessment artinya sistem pemungutan pajak yang mana pihak Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menetapkan sendiri mengenai jumlah Objek Pajak, menghitung sendiri besarnya Pajak terhutang, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan menyetorkan sendiri Pajak yang masih harus dibayar dalam tahun yang bersangkutan sesuai dengan data dalam SPT tahunan yang diserahkan, dan memberikan laporan mengenai setoran Pajak yang dibukukannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. 6) Sistem Witholding yaitu cara pemungutan Pajak yang dalam menghitung besarnya pajak terhutang, memotong dan menyetorkan Pajak ke Kas Negara dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan sumbernya Objek Pajak dan melaporkan pembayaran Pajak atau hasil pemotongan tersebut kepada Wajib Pajak.
2.1.5. Pembagian Jenis Pajak Pajak dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1) Menurut golongannya : a. Pajak Langsung Yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibubuhkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung Yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibubuhkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2) Menurut sifatnya : a. Pajak Subjektif Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada Subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objektif Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada Objeknya, dalam arti tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 3) Menurut lembaga pemugutnya : a. Pajak Pusat Yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). b. Pajak Daerah Yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mebiayai rumah tangga Daerah. Contoh : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.
2.2.
PAJAK DAERAH
2.2.1. PengertianUmum Pajak Daerah Pajak Daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.
2.2.2. Dasar Hukum Pajak Daerah 1. Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang RI No.18 Tahun 1997; 3. Peraturan Pemerintah Daerah RI No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; Pajak Daerah belum dapat diberlakukan sebelum diterbitkan dan ada Peraturan Daerah yang disetujui Menteri Dalam Negeri.
2.2.3. Pengertian Pajak Daerah Pajak Daerah sesuai pasal (1) ayat (6) Undang-undang RI No.34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi, atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki unsur sebagai berikut : 1. Iuran Wajib Masyarakat kepada Daerah; 2. Berdasarkan Undang-undang; 3. Dapat dipaksakan;
4. Tidak mendapat jasa timbal yang seimbang; 5. Untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
2.2.4. Jenis Pajak Daerah Menurut pasal (2) ayat 1 & 2 Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 menegaskan bahwa Pajak Daerah terdiri dari : 1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Pengambilan Bahan Golongan C; g. Pajak Parkir;
2.3.
PAJAK REKLAME
2.3.1. Dasar Hukum Pajak Reklame 1. Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang RI No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas Undang-undang RI No.18 Tahun 1997; 3. Peraturan Pemerintah Daerah RI No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta No. 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame;
2.3.2. Pengertian Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 pasal (1) nomor (8) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan
corak
ragamnya
untuk
tujuan
komersial,
dipergunakan
untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
2.3.3. Pengertian Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 pasal (1) nomor (7) Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame. 2.3.4. Nama, Objek, dan Wajib Pajak Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 pasal 2 & 4 yaitu :
1. Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame; 2. Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame; 3. Penyelenggaraan Reklame meliputi : a. Reklame Papan/Billboard/Megatron; b. Reklame Kain; c. Reklame Melekat; d. Reklame Selebarn; e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame Udara; g. Reklame Suara; h. Reklame Film/Slide; i.
Reklame Peragaan;
4. Subjek Pajak atau Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame; Nama, Objek dan Wajib Pajak Reklame sesuai dengan Ketentuan yang berlaku. Dimana Nama, Objek dan Wajib Pajak dikenakan Pajak sesuai dengan indekindek yang ditentukan.
2.3.5. Pengecualian Objek Pajak Reklame Dikecualikan dari Objek Pajak adalah : 1. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan, dan sejenisnya;
2.4.
ATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
2.4.1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame Dasar pengenaan Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah No.10 Tahun 1998 pasal 5 & 6 adalah : 1. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame; 2. Nilai Sewa Reklame adalah harga satuan yang memperhatikan lokasi penempatan,
jenis,
ketinggian,
sudut
pandang,
jangka
waktu
penyelenggaraan dan ukuran media Reklame; 3. Cara perhitungan nilai sewa Reklame adalah indeks lokasi penempatan dikalikan indeks ketinggian dikalikan indeks sudut pandang dikalikan luas ukuran Reklame dikalikan harga satuan jenis Reklame; 4. Indeks lokasi penempatan, indeks ketinggian, indeks sudut pandang dan harga satuan jenis Reklame ditetapkan dengan peraturan Bupati; 5. Besarnya tarif Pajak ditetapkan 25% (dua puluh lima persen); 6. Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak;
2.4.2. Cara Perhitungan Pajak Reklame Cara perhitungan Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005 pasal (14), adalah : 1. Wajib Pajak yang membayar sendiri, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang; 2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKDKBT); c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); 3. SKPDKB diterbitkan : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak. 4. SKPDKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data-data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut, kecuali apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan; 5. SKPDN diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak; 6. Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen); 7. Penambahan jumlah yang terutang tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
2.4.3. Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati, sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.
2.4.4. Tata Cara Penetapan Pajak Reklame Tata cara penetapan Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 pasal (13), adalah :
1. Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD ditetapkan oleh Bupati;
2.4.5. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame Tata cara pembayaran Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah No.7 Tahun 2005 pasal 15,16 & 17 adalah : 1. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 2. Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 3. Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 4. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 5. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
6. Angsuran pembayaran Pajak harus dilakukan secara teratur dan berturutturut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar. 7. Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar. 8. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan penundaan pembayaran serta tata cara pembayaran dan penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 9. Setiap pembayaran Pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 10. Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
