BAB II AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK ORGANISASI PEMUDA DAN PREMAN DI KOTA MEDAN Dinamika Sosial, Kultural, Ekonomi, dan Politik Kota Medan

BAB II AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK ORGANISASI PEMUDA DAN PREMAN DI KOTA MEDAN

2.1. Dinamika Sosial, Kultural, Ekonomi, dan Politik Kota Medan Kampung kecil, dalam masa kurang lebih 80 tahun dengan pesat berkembang menjadi kota, yang dewasa ini kita kenal sebagai kota Medan, berada di satu tanah datar atau medan, di tempat Sungai Babura bertemu dengan Sungai Deli, pada waktu itu dikenal sebagai “Medan Putri”, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Medan didirikan oleh Raja Guru Patimpus, nenek moyang Datuk Hamparan Perak (Dua Belas Kuta) dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari empat Kepala Suku Kesultanan Deli. Dalam syair Melayu Putri Hijau diungkapkan bahwa kata ”medan” berasal dari gelanggang pertempuran antara Kerajaan Deli dan Kerajaan Aceh yang terjadi pada tahun 1552. Tragedi perang antara dua kerajaan yang bertetangga ini terjadi karena pinangan Sultan Aceh terhadap Putri Hijau yang menjadi primadona Kerajaan Deli waktu itu ditolak. Medan dalam bahasa Melayu berarti ’gelanggang’. Menurut kisah tadi, di gelanggang yang sekarang dibangun kota Medan, tentara kerajaan Deli berhasil dikalahkan dan Putri Hijau diboyong ke Bandar Aceh.78 Legenda tragis ini seakan memberi isyarat kepada generasi Putri Hijau di kemudian hari, bahwa kota Medan kelak akan tetap merupakan gelanggang ”pertempuran” yang harus dihadapi oleh setiap putra Melayu. Orang yang kalah dalam gelanggang ini harus berada di pinggir dan kehormatan diri sebagai taruhannya, yang secara simbolik diinterpretasikan sebagai Putri Hijau yang jatuh ke tangan orang lain. ”Apa isyarat sejarah dari kisah ini?” Makna di dalamnya dapat memberikan kearifan kepada putra Melayu dalam menghadapi kehidupan di

gelanggang

pertempuran

kota

Medan.

Kiranya

sejarah

juga

dapat

menjawabnya. Dewasa ini banyak yang percaya bahwa kisah Putri Hijau tersebut telah berulang pada orang Melayu di kota Medan. Walaupun demikian banyak pula yang yakin bahwa keberadaan orang Melayu di kota tersebut tetap penting dan berarti. 78

R.Thaib. 1959. Lima Puluh Tahun Kotapraja. Medan: Panitia Tahun Kotapraja Medan. hal. 44.

43

Universitas Sumatera Utara

Selain kisah Putri Hijau, terdapat sejarah yang masih dapat dipercaya, yaitu naskah lama Riwayat Hamparan Perak. Naskah ini dianggap penting karena isinya dapat mengungkapkan liku-liku hubungan kekerabatan dan genealogis orang Melayu Sumatera Timur yang mendiami daerah dataran rendah (lowland) pantai Selat Melaka dengan orang-orang Batak, Karo, dan Simalungun yang tinggal di daerah pegunungan. Naskah Riwayat Hamparan Perak ini menjadi pegangan panitia Hari Jadi kota Medan yang kemudian menetapkan tanggal 1 Juli 1950 sebagai hari jadi kota Medan.79 Naskah ini menceritakan perantauan salah seorang cucu Raja Batak Sisingamangaraja yang bernama Raja Hita ke Tanah Karo. Raja ini mempunyai seorang putra yang bernama Guru Patimpus. Perantauannya ke tanah Deli telah membawanya masuk Islam, setelah dia mempelajari agama itu dari ulama terkenal, Datuk Kota Bangun. Setelah menikah dengan putri Datuk Berayan, salah seorang keturunan Panglima Deli, dia membangun pemerintahan. Keturunannya kelak menjadi dikal bakal keluarga Hamparan Perak dan Sukapiring, yang merupakan rumpun-rumpun besar dari masyarakat Melayu yang makmur karena hasil lada dan pala.80 John Anderson , orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli, pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan, berpenduduk sekitar 200 orang, dan dinyatakan sebagai tempat kediaman Sultan Deli. Medan terletak di dekat Labuhan, bandar Kerajaan Deli waktu itu.81 Lima puluh tahun setelah kunjungan Anderson, Medan telah menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial Belanda membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Pada awal abad ke-20, hampir seluruh dataran rendah di Sumatera Timur menjadi areal perkebunan ekspor dari berbagai jenis komoditi seperti tembakau, kelapa sawit, cokelat, karet, teh, dan sisal. Berbagai perusahaan asing lainnya yang berasal dari Belgia, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat turut mengambil 79

D. Meuraxa. 1975. Sejarah Hari Jadinya Kota Medan. Medan: Sastrawan. Ibid. hal. 34. 81 John Anderson. 1924. Mission to East Sumatra: A Report. London: Blackwood. Lihat juga penejasalan K. J. Pelzer. 1978. Planter and Peasent: ColonialPolicy and the Agrarian Stuggle in East Coast Sumatera (1863–1847). s’Gravenhage: Martinus Nijhoff. 80

44


bagian dalam pembangunan perkebunan ini. Perkebunan besar ini dapat dianggap sebagai pangkal kemasyuran tanah Melayu Sumatera Timur yang mendapat julukan daerah dolar, tetapi juga dapat dianggap sebagai pangkal bencana yang mematikan tradisi pertanian Melayu.82 Kota Medan berkembang dari sebuah kampung bernama "Kampung Medan Putri" yang didirikan oleh Guru Patimpus sekitar tahun 1590-an. Disebabkan keletakannya yang berada di Tanah Deli, Kampung Medan juga sering dikenal sebagai "Medan-Deli". Lokasi asli Kampung Medan adalah sebuah tempat pertemuan Sungai Deli dengan Sungai Babura. Medan pertama kali ditempati oleh orang-orang Karo. Hanya setelah penguasa Aceh, Sultan Iskandar Muda, mengirimkan panglimanya, Gocah Pahlawan Gelar Laksamana Khoja Bintan untuk menjadi wakil Kerajaan Aceh di Tanah Deli, barulah Kerajaan Deli mulai berkembang. Perkembangan ini ikut mendorong pertumbuhan dari segi penduduk maupun kebudayaan Medan. Medan tidak mengalami perkembangan pesat hingga tahun 1860-an, ketika penguasa-penguasa Belanda mulai membebaskan tanah untuk perkebunan tembakau. Dengan cepatnya, Medan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di bahagian barat Indonesia. Belanda menguasai Tanah Deli sejak tahun 1658, setelah Sultan Ismail, penguasa Kerajaan Siak Sri Indrapura, memberikan beberapa bekas tanah kekuasaannya: Deli, Langkat dan Serdang. Pada tahun 1915, Medan menjadi ibu kota provinsi Sumatra Utara secara resmi, dan pada tahun 1918 ia menjadi sebuah bandar. Untuk

menopang

perkembangan

perkebunan

Sumatera

Timur,

pemerintah Belanda menjalankan politik pintu terbuka (open door policy) bagi kehadiran kaum perantau dari dalam maupun luar negeri. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, terutama di perkebunan, karena orang Melayu, Karo, dan Simalungun dianggap tidak berminat bekerja sebagai buruh perkebunan83, atau karena perusahaan perkebunan sendiri tidak menyukai dan tidak percaya kepada mereka.84 82

T.Lukman Sinar. 1976. The Impact of Dutch Colonialism on the Malay Coastal States in the East Sumatera During the 19 Century. hal. 9. 83 M. Said. 1973. “What was the Social Revolution of 1946 in East Sumatera in Indonesia?”. Indonesia No. 15. 84 Pelzer, Op. Cit. hal. 69.

45


Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 setidaknya ada dua gelombang migrasi ke Sumatera Timur. Gelombang migrasi pertama berupa kedatangan orang Cina dan Jawa sebagai kuli kontrak di perkebunan, tetapi setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Cina, karena sebagaian besar dari mereka lari meninggalkan kebun. Lagi pula mereka selalu menimbulkan kerusuhan. Perusahaan perkebunan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa. Orang-orang Cina bekas buruh kebun tersebut kemudian menetap di kota-kota Sumatera Timur, seperti di Medan. Mereka kemudian mengembangkan lapangan perdagangan bersama dengan kelompok etnis perantau seperti orang Minangkabau, Mandailing, dan Aceh. Sebagian besar para perantau domestik ini datang pada gelombang kedua. Berbeda dengan pendahulu mereka, orang Mandailing, Minangkabau, dan Aceh ini datang ke kota Medan bukan untuk bekerja di perkebunan sebagai kuli kontrak, tetapi mereka datang untuk berdagang, bekerja di kantor, menjadi guru, dan ulama. Orang Mandailing terpelajar itu banyak diterima bekerja sebagai kerani di perusahaan perkebunan dan kantor pemerintahan kolonial Belanda atau Kesultanan Melayu. Kecenderungan orang Mandailing di bidang okupasi ini merupakan suatu preferensi yang kuat dan terus berkembang di arah pembangunan dinasti Mandailing di bidang kepegawaian,85 sedang perantau Minangkabau tidak begitu berminat menjadi pegawai dan lebih banyak mencurahkan perhatian ke bidang perdagangan eceran, dan kaum terpelajarnya cenderung mengembangkan usaha mandiri dan menduduki jabatan profesional, esperti notaris, wartawan, dan dokter.86 Kelompok-kelompok etnis lainnya juga berusaha “menguasai” sumber-sumber kehidupan ekonomi untuk kepentingan kelompoknya. Statistik komposisi etnis kota Medan tahun 1920 dan 1930, menunjukkan hampir 50% penduduknya merupakan bangsa asing yang terdiri dari Cina, India, Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan Belgia, selebihnya adalah kelompok bangsa Indonesia, yaitu Jawa 23,1%, Minangkabau 6,8%, Melayu 6,65%, dan Mandailing 5,70%, serta Batak Toba yang hanya 1%. Dari komposisi penduduk ini tampak 85

Usman Pelly. 1983. Sejarah Sosial Kota Medan. Jakarta: IDSN Depdikbud. Usman Pelly dan Darmono. 1981. Pandangan tentang Makna Hidup Transisionalitas Masyarakat Studi Kasus Sumatera Utara. Jakarta: Studi Strategi Kebudayaan. LIPI. 86

46


bahwa orang Melayu, meskipun suku asli, namun tampak bahwa orang Melayu sejak 1920 telah menjadi minoritas di Medan. Kedudukannya sebagai kelompok minoritas pada waktu itu belum berdampak negatif terhadap kehidupan orang Melayu secara keseluruhan di kota Medan. Setidaknya ada dua faktor lain yang sangat berperan dalam menopang kedudukan sosial orang Melayu, yaitu faktor politik dan budaya lokal. Dalam kedua bidang tersebut orang Melayu masih dominan. Dalam bidang politik, kekuasaan Sultan Deli masih mampu melindungi kepentingan orang Melayu. Dalam perjanjian antara Sultan Deli dan pemerintah kolonial Belanda yang tercantum dalam Kontrak Panjang (Lange Verklaring), Sultan memiliki kekuasaan pemerintahan otonomi ke dalam (selfgoverning territories), terutama dalam masalah tanah, adat, dan agama. Dalam masalah lain, penduduk kota adalah kawula government yang tunduk kepada hukum pemerintahan kolonial Belanda dan bukan kawula Sultan. Dalam akta konsesi tanah yang terakhir (1982), hak ulayat (adat) orang Melayu tetap diakui, bahkan pihak swasta dapat mengikat kontrak dengan Sultan tanpa harus meminta persetujuan Batavia, tetapi kontrak tersebut baru sah apabila telah disetujui Batavia. Hal ini menunjukkan bahwa Batavia tidak lagi mempunyai kekuasaan mutlak atas tanah.87 Dalam bidang budaya lokal, kekuasaan adat dan agama yang didukung oleh

faktor

ekonomi

perkebunan

yang

melimpah

di

kesultanan

telah

menampilkan sosok budaya Melayu yang tangguh, walaupun aktivitas budaya ini secara seremonial masih tetap berpusat di istana, seperti perayaan agama dan acara kesenian Melayu. Adat istiadat Melayu dan tata krama kehidupan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam menjadi standar dalam kehidupan masyarakat Medan yang majemuk, terutama bahasa dan kesenian yang merupakan isi dari wujud budaya Melayu yang cukup dominan. Adat dan agama menjadi satu kesatuan dalam budaya Melayu, sehingga kedua aspek kehidupan itu senapas. Budaya Melayu adalah budaya Islam. Orang yang masuk Melayu dikatakan juga masuk Islam, begitu juga sebaliknya.

87

T.L. Husny. 1976. Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Pesisir Deli Sumatea Timur 1612-1950. Medan: Badan Penerbitan Husny. Lihat juga Mahadi. 1978. Sedikit Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah Sumatera Timur. Bandung: Penerbit Alumni.

47


Orang Karo, Simalungun, atau Cina yang masuk Islam juga disebut masuk Melayu. Secara kultur, mereka memang memelayukan diri dengan meninggalkan marga Barak, hidup dalam adat resam Melayu, dan dalam kehidupan sehari-hari memakai bahasa Melayu. Melayunisasi orang Batak (Karo, Sumalungun, Dairi) di medan pada awal abad ke-20 berdasar pada sistem budaya Melayu Islam (Melayo Moslem Culture) yang dijadikan sebagai landasan ideologi wadah pembaruan (melting pot) aneka suku Batak. Bahkan orang-orang Mandailing dan Siprok/Angkola yang telah memeluk Islam di kampung halamannya menjalani proses Melayunisasi juga. Walaupun mereka banyak yang menjadi ulama, nazir, dan imam masjid, atau khadi Sultan. Orang Jawa tidak banyak terlibat dan dilibatkan dalam kehidupan bersama di kota Medan, karena peran mereka sebagai bekas kuli kontrak yang sebagian besar berasal dari strata bawah (wong cilik) tetap menduduki posisi minor dalam okupasi dan pemukiman kota, kecuali kaum ningrat Jawa yang banyak berperan sebagai ambtenaar dan pegawai tinggi pemerintahan kolonial. Mereka terpisah dari orang Jawa kebanyakan tadi. Keadaan seperti ini dikehendaki oleh pemerintah kolonial Belanda agar orang Jawa itu lepas dari lapisan pemimpin mereka. Di antara kalangan perantau domestik di kota Medan, ternyata orang Minangkabau enggan dan menolak Melayunisasi dengan beberapa alasan diantaranya adalah keterkaitannya yang kuat dengan kampung halaman dalam kaitannya dengan budaya perantau.88 Pada masa kolonial, kebanyakan penduduk pribumi termasuk orangorang Melayu tidak tertarik pada lapangan kerja perburuhan. Lapangan kerja kepegawaian

menjadi

incaran

(preferensi)

mereka,

tetapi

dalam

mengembangkan karir orang Melayu banyak terbentur karena rendahnya tingkat pendidikan, dan hanya kelompok bangsawan saja yang mendapat pendidikan agak tinggi. Sehingga, yang berhasil mencapai karir yang tinggi di bidang tersebut adalah kelompok orang-orang Mandailing dan Jawa atau warga sukubangsa lain yang terpelajar.

88

Said. Op. Cit.

48


Di bidang perdagangan kota dan karena adanya pertimbangan politik kolonial lainnya menyebabkan pemerintah Belanda mendorong orang-orang Cina bekas kuli perkebunan untuk menguasai perdagangan menengah, sedang orang-orang Minangkabau yang mempunyai preferensi di bidang okupasi dagang dapat dibendung agar mereka puas bergerak di bidang perdagangan kelas rendah. Kebijakan ini juga berlaku untuk kelompok etnis lainnya yang mencoba terjun ke bidang perdagangan atau industri, sedangkan perdagangan tingkat tinggi, seperti perbankan, ekspor, dan impor tetap dikuasi oleh orang Belanda dan Eropa lainnya. Pada masa pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan diawali oleh Revolusi Sosial di Sumatera Timur pada tahun 1946 telah merombak posisi sosiopolitis terhadap kaum bangsawan di Medan. Bagi kelompok-kelompok bangsawan revolusi sosial hanya suatu mimpi buruk, sebab revolusi ini hanya berhasil merombak struktur pemerintahan kesultanan, tetapi tidak mengubah sistem sosial dan sikap mental kaum bangsawan. Pada dekade pertama setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan dibanjiri perantau baru dari berbagai suku bangsa, terutama suku Batak Toba dan Tapanuli Utara. Kelompok ini terdiri dari tenaga-tenaga muda terpelajar dan petani-petani yang dijuluki oleh Langerberg sebagai land hunter (pemburu tanah).89 Sasaran okupasi mereka adalah kepegawaian dan pertanian. Pembukaan perkantoran pemerintahan republik sebagai perluasan jaringan birokrasi memerlukan tenaga-tenaga yang berpendidikan. Kesempatan yang terbuka ini kemudian sepenuhnya dipergunakan oleh para perantau Batak Toba yang rata-rata memiliki pendidikan formal yang mereka peroleh dari sekolahsekolah yang diasuh oleh zending di Tapanuli Utara. Sejak dijadikan sebagai sebuah bandar ketika itu penduduk Medan telah berjumlah 43.826 jiwa, dan terdiri dari 409 orang bangsa Eropa, 25.000 orang bangsa Indonesia, 8.269 orang bangsa Cina dan 130 orang bangsa Asia lainnya. Sampai kemudian penataan dan pembentukan beberapa kecamatan di Sumatera Utara termasuk kota Medan, maka sejak tahun 1996 memiliki 21 89

M. V. Langerberg. 1982. Class and Ethnic Conflict in Indonesia’s Decolonization Process: A Study of East Sumatera, Indonesia. Itacha: Southeast Asia Project, Cornell University.

49


kecamatan. Sedangkan total penduduk pada tahun 2007 sebesar 2.036.018 jiwa. Luas wilayah mencapai 265,10 km", kepadatan penduduk mencapai 7.681 jiwa/km". Penduduk asli kota ini adalah orang Karo dan Melayu, tetapi saat ini kota ini merupakan kota multi etnis yang menarik. Perluasan areal kota ini telah mendorong pemekaran dan pendistribusian fasilitas perkotaan, seperti pusatpusat perbelanjaan, transportasi, dan fasilitas kehidupan kota lainnya. Perluasan dan migrasi Batak Toba telah menyebabkan perubahan dalam komposisi etnis kota Medan dengan gambaran sebagai berikut: Tabel 2.1: Komposisi Etnis Kota Medan tahun 2005 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Etnis

% 29,41% 14,11% 12,80% 11,91% 10,93% 8,57% 3,99% 2,19 1,90% 0,67% 0,24% 0,18% 3,04%

Jawa Batak Toba Cina Mandailing/Sipirok Minangkabau Melayu Karo Aceh Sunda Simalungun Dairi Nias Lain-lain

Sumber: BPS kota Medan tahun 2006.

Kemajuan bidang ekonomi, berdasarkan harga berlaku pada tahun 2006 pendapatan perkapita telah mencapai Rp10.010.370,37 sedangkan tahun 2001 sebesar Rp. 7.325.095,39. Pada tahun 2000, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

kota

Medan

mencapai

70,8.

Dibandingkan

dengan

25

daerah

kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara, kota Medan menempati urutan 2 setelah Kota Pematang Siantar. Kemudian tahun 2005, IPM Kota Medan meningkat mencapai 73,4. Meningkatnya nilai IPM Kota Medan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah kota Medan. Dengan motto “Bekerja sama dan sama-sama bekerja demi kemajuan dan

kemakmuran

menggandeng

Medan

berbagai

kota

pihak

metropolitan, untuk

memberi

Pemerintah sumbangsih

kota

Medan

nyata

bagi

pembangunan kota. Pengentasan kemiskinan merupakan upaya besar yang

50


menyangkut masa depan bangsa. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan merupakan masalah kompleks dan rumit yang membutuhkan komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya. Didasarkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), di tahun 2006, jumlah penduduk miskin di kota Medan mencapai 7,25 persen. Jumlah meningkat dibanding pada tahun 2005 yang mencapai 4,8 persen. Sampai dengan tahun 2004, kota Medan berkembang tidak hanya pada struktur kota, namun berikut juga perkembangan organisasi kemasyarakatan tingkat lokal. Munculnya beragam organisasi masyarakat di kota Medan tidak terlepas dari kebebasan yang didapat setelah jatuhnya pemerintah Orde Baru. Untuk tingkat lokal, adanya kebebasan berorganisasi setidaknya diharapkan dapat memunculkan keinginan-keinginan masyarakat lokal dalam melaksanakan demokrasi lokal. Hal ini penting dilihat dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Tumbuhnya beragam

organisasi masyarakat di kota Medan

menandakan bahwa tingginya partisipasi masyarakat kota Medan terutama ketika pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Di kota Medan, sebanyak 46 organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) telah terdaftar di kota Medan. OKP yang terdaftar di Kesbang dan Linmas kota Medan tersebut sangat beragam diantaranya ada yang berbasiskan etnis, agama dan nasional seperti Ikatan Pemuda Tapanuli Selatan (Imatapsel), Himmah Alwashliyah, Pemuda Katolik, GMKI, GM Kosgoro, Pemuda Pancasila, Ikatan Pemuda Karya, FKPPI, dan lain sebagainya. Sedangkan partai politik baru yang terdaftar di Kesbang dan Linmas sampai Januari 2008 berjumlah 37 parpol. Selain itu, jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan yayasan di kota Medan, yang terdaftar di Kesbang dan Linmas kota Medan, berjumlah 115 orang dengan beragam spesifikasi bidang pekerjaan diantaranya pekerja sosial anak, pendidikan, kesehatan, pemukiman kumuh, kajian wanita, dan lain sebagainya. Untuk ormas keagaamaan di kota Medan berjumlah 27, ormas umum berjumlah 45, dan organisasi profesi lainnya berjumlah 14. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2. berikut.

51


Tabel 2.2: Data OKP, Partai Politik,dan Ormas di Kota Medan tahun 2008 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Organisasi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda Partai Politik baru terdaftar LSM dan Yayasan Ormas Keagamaan Ormas Umum Organisasi Profesi

Jumlah 46 37 115 27 45 14

Sumber: Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas kota Medan tahun 2008.

Pada saat penyelenggaraan Pemilu 2004, kota Medan dengan gaya modernisasinya, dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas 21 kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2000 lingkungan. Anggota DPRD kota Medan pada tahun 2007, hasil Pemilu 2004, berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 9 orang anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 6 orang anggota Fraksi Partai Demokrat (PD), 6 orang anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), 6 orang anggota Fraksi Partai GOLKAR, 5 orang anggota Fraksi Amanat Nasional (PAN), 5 orang anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), 4 orang anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 3 orang Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR), dan 1 orang anggota Fraksi Partai Patriot (PP). Pemilu 2004 menghasilkan susunan dari unsur partai yang berbeda dari pemilu sebelumnya. PKS sebagai partai Islam kota berhasil mendulang suara terbanyak dan memperoleh kenaikan sebesar 9 kali lipat dari jumlah anggota DPRD kota Medan dari PKS. DPRD kota Medan Periode 1999-2004 PKS hanya bisa memperoleh 1 wakil di DPRD, namun pada Pemilu 2004 wakil PKS menjadi 9 orang. Ini menunjukkan bahwa partai ini memiliki konstituen pemilih dalam pemilu 2004 yang cukup signifikan. Meskipun terdapat partai Islam lainnya di kota Medan seperti PPP dan PBR serta PAN yang dikenal memiliki basis massa kaum Muhammadiyah. Namun, karena kader-kader PKS juga adalah para pendakwah atau disebut ustad yang sering memberikan pengajian kepada masyarakat sekitar dianggap cukup efektif dalam meraih suara pada pemilu 2004.

52


2.2. ”Ini Medan, Bung!” Semboyan untuk Preman Medan Semboyan ”Ini Medan, Bung!” Rasanya tepat untuk melukiskan keunikan kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia dengan penduduk sekitar dua juta jiwa. Dalam buku petunjuk pariwisata Sumatera, dua penulis Inggris menyebut kota ini "Besar, panas, bising, sesak dan kotor," namun menurut mereka bagi pendatang baru di belahan dunia ini Medan adalah "Perkenalan dengan Asia yang riang dan bersemangat (vivid and vivacious introduction to Asia). "Maksudnya barangkali Medan tidak menyenangkan tetapi menarik. Berarti, tidak ada pilihan, alias silahkan menikmati yang satu sekaligus menghadapi yang satu lagi. Jika kebanyakan anggota masyarakat bersahabat, ada segelintir orang yang berbahaya. Maka pandai-pandailah dan hati-hatilah bila berada di Medan. Dalam keseharian masyarakat Medan dan pendatang baik yang sedang melakukan kunjungan wisata atau urusan lainnya ”Semboyan Ini Medan, Bung!” pasti sudah Populer. Rasanya tak keliru menyanding semboyan ini dengan semboyan-semboyan lain yang juga mencantumkan nama kota, seperti HalloHallo Bandung. Akan halnya semboyan orang Medan itu tak jelas siapa yang menciptakan atau pertama kali menggunakannya. Ada pendapat bahwa ini 'bahasa hukum' preman Medan. Setiap terlibat pertengkaran, maka demi kehormatan langsung mengajak duel (bukan sekedar gertak, melainkan bisa betul-betul duel) atau tanpa pikir-pikir lagi langsung 'main tumbuk' (baku hantam). Ketika itu, preman di Medan identik dengan kegiatan menonton bioskop gratis alias tanpa bayar atau menjaga keamanan di pasar-pasar tradisional dan tempat berdagang di daerah-daerah rumah toko (ruko). Sementara orang Medan sendiri juga mengaitkan semboyan itu dengan kesemrawutan lalu lintas dalam kota, karena peraturan yang tak dipatuhi. Pemerintah kota Medan kemudian mencoba meluruskan istilah ”Ini Medan Bung” menjadi ”Ini Baru Medan”. Istilah baru itu disosialisasikan oleh Pemerintah kota Medan dengan ikon Abdillah sebagai Walikota Medan dan beberapa unsur musyawarah pimpinan daerah lainnya seperti kapoltabes dan ketua DPRD kota Medan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan penggunaan alat peraga seperti baliho, selebaran dan didukung oleh iklan-iklan di media massa

53


lokal. Semboyan ”Ini Baru Medan” dilakukan diantaranya untuk menghilangkan penafsiran negatif karena kekerasan dan uang yang sering berkonotasi dengan preman di kota Medan. Menggunakan kata preman (free man) atau mengikuti tradisi menantang duel memang berbau asing. Lebih bersifat pribumi adalah jago atau jagoan, yang juga di gunakan di Medan bila dua pihak bertengkar.90 Budaya duel (satu lawan satu, dengan memakai pedang atau pistol) adalah budaya kaum aristokrat AngloSaxon zaman dulu. Sikap ke-Inggris-an ini mungkin imbasan dari interaksi puluhan tahun antara masyarakat Medan dengan kota Penang di Semenanjung Malaysia sewaktu masih di jajah Inggris. Mungkin pula buntut pengalaman dari sejarah singkat pendaratan pasukan Inggris di Medan untuk melucuti tentara Jepang setelah Perang Dunia ke-2 sambil membantu sekutunya, Belanda, guna menggagalkan

kemerdekaan

Indonesia.

Maka,

kecuali

kata

preman,

bermunculan istilah "Medan Area" di masa perang kemerdekaan, 'raun-raun' (dari "get around") untuk berjalan-jalan, dan 'makan angin' (dari "get fresh air") untuk mencari udara segar alias jalan-jalan juga. Pengucapan semboyan Ini Medan, Bung! bisa dilakukan tegas, keras dan menyentak bahkan membentak, dengan maksud mengingatkan, mengejek, atau pun memarahi orang lain. Bisa pula diucapkan datar, misalnya sebagai pernyataan ciri khas atau identitas Medan dalam konteks lebih luas. Sebagai contoh, pernyataan realita kemajemukan warga masyarakat setempat. Terbukti adanya berbagai suku dan etnis yang bermukim di kota ini, meliputi suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Dairi, Batak Mandailing, Melayu (Deli), Aceh, Minangkabau, Jawa, Manado dan Ambon. Bahkan etnis Cina dan India. Pernah terjadi bentrok antar suku, khususnya di antara kelompok preman, tetapi karena proses asimilasi dan bahasa misalnya, toleransi terjadi antar-sesama warga setempat. Selain mencerminkan keunikan susunan etnis penduduk, semboyan Ini Medan, Bung! Juga dapat mengungkapkan beberapa tonggak atau puncak 90

Istilah “jago” digunakan oleh masyarakat agar bernada lebih positif ketimbang berbagai istilah yang kini dipakai bagi peran yang sama. Dalam sejarah masih ada istilah yagn lain dan tergantung pada daerah, waktu, dan fungsi yang dipegang. Lihat Ong Hok Ham. 2002. Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. hal 101-106.

54


perjalanan sosial-ekonomi dan struktur kekuasaan yang menjadi bagian dari sejarah Medan. Misalnya, untuk menjelaskan mengapa ada Istana Maimun, Istana Tjong A Fie di pusat kota, masing-masing dengan pengaruh asing yang di tampung, dan gedung-gedung bergaya klasik Eropa. Di lain pihak, kehadiran becak masih mencerminkan kemiskinan yang membelenggu. Lebih mendasar lagi adalah bahwa Medan sempat menjadi pusat eksploitasi manusia karena kebijakan kolonial mengimpor tenaga kerja dari Jawa, bahkan Cina dan India, untuk mengerjakan perkebunannya secara menguntungkan. Karena itu, tindakan kekerasan, ancaman dan intimidasi menjadi cara-cara yang tidak asing dalam kehidupan sosial masyarakat kota Medan

2.3. Memahami Preman, Organisasi Pemuda dan Politik di Kota Medan Keberadaan preman di kota-kota besar, seperti Medan merupakan akibat tidak langsung dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi. Sebagian besar pendatang dari luar daerah, mempunyai angan-angan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Namun, karena tidak berbekal pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang cukup, mereka menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kegagalan tersebut, tidak menjadikan mereka untuk kembali ke tempat asalnya. Mereka seringkali tinggal di area kumuh, dan melakukan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan seharihari. Kehidupan yang demikian berat, menjerumuskan mereka untuk melakukan praktek preman. Menurut Syafaruddin Lubis91, istilah preman itu pada mulanya muncul di kota Medan. ”Kata preman dikenal dari istilah bahasa Belanda vrije man yang artinya lelaki bebas. Kala itu, istilah preman hanya dikenal di kawasan onderneming (perkebunan) yang ada di sekitar kota Medan, kemudian berkembang ke wilayah Sumatera Timur. Diantaranya adalah perkebunan tembakau, karet, kelapa sawit, dan sebagainya. Keberadaan vrije man ketika itu sangat ditakuti para pengusaha perkebunan yang pada umumnya adalah berkebangsaan Belanda. Karena apa? Ketika itu, lelaki bebas itu sengaja dikembangkan dan sering dimanfaatkan para pekerja 91

Suara Pembaruan, 1995. Dikutip dari Simanjuntak. 2007. Op. Cit. hal. 5-9.

55


perkebunan dari tindakan sewenang-wenang pengusaha melalui centengcenteng yang bertindak sangat tidak manusiawi. Para centeng yang merupakan suruhan Belanda, sangat ditakuti para pekerja perkebunan. Para pekerja perkebunan pada mas itu kebanyakan dari Pulau Jawa, India, dan Tiongkok, yang datang ke Sumatera Timur melalui Singapura dan Pulau Penang. Karena sulitnya lidah orang Indonesia mengucapkan vrije man, maka lama kelamaan istilah Belanda itu bertukar dan berkembang menjadi preman. Sejak saat itu, preman semakin memasyarakat di kawasan perkebunan di Sumatera Timur. Kata vrije man itu sendiri sama artinya dengan free man dalam bahasa Inggris, yakni lelaki bebas, atau orang-orang lelaki bebas yang tidak punya pekerjaan, dan mencari uang dengan mudah. Pada mulanya, keberadaan preman di masa Belanda (yakni sekitar tahun 1880, saat Belanda mulai membuka perkebunan di Sumatera Timur) sangat menolong pekerja dari ulah yang tidak manusiawi dari para pengusaha perkebunan maupun centeng-centengnya. Apabila preman masuk warung-warung, selalu tidak dikenakan bayaran. Karena pada saat itu, kebanyakan pekerja perkebunan di Sumatera Timur berasal dari Pulau Jawa, maka istilah preman kemudian berkembang menjadi prei mangan, yakni gratis makan dan minum di warung-warung milik istri-istri pekerja perkebunan. Para preman itu sengaja diberi makan dan minum gratis, karena apabila mereka di warung itu, pengusaha dan centeng-centeng kebun tak berani berbuat apa-apa. Tak berani minta upeti kepada isteri karyawan yang berjualan. Jadi ketika itu, preman dijadikan backing isteri pekerja perkebunan untuk mengamankan jualannya. Melihat kenyataan yang dihadapi pada masa koeli kontrak itu, terkesan keberadaan preman pada awalnya berjiwa nasionalis. Mereka hadir untuk membantu kaum lemah, kaum pekerja yang stratanya jauh dari kondisi yang menggembirakan. Para pekerja yang sudah membanting tulang kala itu, sering diperlakukan tidak manusiawi oleh pengusaha perkebunan dan centeng-centengnya. Namun, oleh preman, tindakan-tindakan tidak manusiawi itu dicegah lewat kekuatan otot. Hal yang sama juga dilakukan oleh preman-preman ketika melawan penjajahan Belanda. Mereka juga ikut berjuang, berperang melawan kolonial. Ketika kota Medan terus berkembang, di kalangan penduduk WNI keturunan juga muncul samseng-samseng yang peranan dan status mereka sama dengan preman. Begitu hebatnya perjuangan preman dan samseng ketika itu, sehingga pengusaha perkebunan dan centeng harus mundur teratur. Tapi kenapa sekarang ini, jiwa preman itu luntur? Sekarang kata preman sering dikonotasikan dengan kejahatan. Mendengar kata preman, yang muncul adalah rasa takut dan ketidaknyamanan. Ternyata, hingga kini isitlah preman tetap bertahan dan bahkan terus berkembang, walaupun kelahirannya sudah mencapai usia ratusan tahun. Namun, telah terjadi pergeseran nilai-nilai perjuangan preman masa lalu dan sekarang, akibat kemajuan zaman dan keterbukaan yang terjadi. Pada era 1950-an, preman diharapkan kehadirannya di kedai-kedai kopi dan bioskop-bioskop yang ada di inti kota Medan. Dengan penampilan yang cukup necis, preman itu juga dijadikan backing oleh pengusaha kedai kopi dan pemilik bioskop untuk mengamankan usaha-usahanya. Seperti juga pada saat kelahirannya,para preman itu tidak mempunyai pekerjaan. Hanya prei mangan, seperti yang diistilahkah orang Jawa yang bekerja di

56


perkebunan kala itu. Memang kenyataannya, preman itu tak punya pekerjaan, hanya ingin mencari makan gratis. Keberadaan preman di kota Medan terus berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Setelah tahun 1950-an, preman mulai terlihat banyak berkumpul di persimpangan jalan. Kehadiran para preman itu selalu dalam pakaian yang serba necis, dan kebanyakan diantaranya terbatas hanya memikat dan merayu wanita cantik. Penampilan preman di berbagai persimpangan lainnya tumbuh subur, sehingga menimbulkan rasa cemburu satu sama lain. Pada gilirannya, preman-preman itu membuat kelompok. Pada masa itu, preman tampil cukup satria. Perkelahian sering timbul, tapi ketika itu hanya pimpinan yang satu lawan pimpinan kelompok lainnya. Tidak pernah melakukan perkelahian berkelompok, seperti terjadi sekarang ini. Biasanya, apabila terjadi perselisihan antara satu kelompok preman dengan kelompok lainnya, perkelahian sering dilakukan di belakang Stadion Teladan Medan sekarang. Kenapa? Di sana ketika itu wilayahnya masih sangat sepi, sehingga perkelahian antar sesama preman itu tidak mengganggu masyarakat banyak. Itulah hebatnya preman masa itu. Tapi kini apa yang terjadi? Preman sering berkelahi secara berkelompok dan di tempat ramai, sehingga sangat mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan perkembangan kota Medan, maka preman yang ada di kota itu pun membentuk kelompok-kelompok. Sehingga dikenal preman Teladan, preman Medan Baru, preman Astanaria, preman Gang Buntu (Jalan Veteran), preman Sukaramai, dan preman Sambu.” Istilah preman di daerah-daerah lain di Indonesia, dengan pengertian yang sama, berbeda-beda. Di Minangkabau misalnya istilah preman (vrije man) ini dikenal dengan logat lokalnya pareman atau dengan istilah khas Minang yaitu parewa. Sedangkan di Pulau Jawa, dikenal juga istilah preman, hanya penyebutannya berbeda-beda. Di Jawa Tengah misalnya dikenal Gali (gabungan anak liar), di Jawa Timur dikenal istilah Korak (kotoran rakyat), dan mungkin di daerah lainnya terdapat sebutan khusus bagi mereka. Di Betawi misalnya dikenal dengan sebutan jawara, dan di kalangan anak muda dikenal dengan sebutan prokem. Dinamika

kehidupan

yang

keras

karena

tuntutan

lingkungan

menyebabkan setiap individu harus mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Kondisi tersebut terlihat ketika Indonesia berada pada tahun-tahun krisis yaitu masa 1950-an yang ditandai dengan masih bergeloranya istilah revolusi dari Bung Karno sebagai Presiden ketika itu di tengah ketidakstabilan politik yang sedang terjadi. Belakangan individu-individu yang keras itu kemudian disebut dalam istilah preman92 karena adanya kekurangan untuk memenuhi tuntutan 92

Mengenai pengertian preman lihat Maruli CC Simanjuntak. 2007. Op. Cit.

57


kehidupan yang sangat keras. Gelandangan, meningkatnya kriminalitas, persaingan antar geng atau crossboys di kalangan pemuda dan dalam beberapa kasus mengarah ke kriminal merupakan beberapa masalah sosial yang lahir dari situasi baru paska perjuangan kemerdekaan. Tidak semua masalah ini mampu diselesaikan oleh pemerintah, termasuk di kota Medan pada waktu itu, yang dampaknya juga menyangkut pada masalah politik. Mobilisasi militer sepanjang masa revolusi yaitu pada tahun 1945-1949 begitu juga akhir 1950-an ketika pemberontakan PRRI terhadap Jakarta menyeret beberapa suku-suku di daerah terlibat dalam gerakan tersebut. Di Medan misalnya, gerakan ini banyak dilakukan oleh suku-suku minoritas, misalnya suku Batak dan suku Mandailing yang datang ke Medan. Individu atau kelompok yang bergabung dalam gerakan ini kemudian dimobilisasi dan selalu berhubungan dengan pimpinan militer yang terlibat dalam pemberontakan ketika itu. Bahkan kemudian mereka selalu bertugas untuk mengawasi wilayah guna keperluan ekonomi yang bersifat informal tersebut.93 Sejak tahun 1960-an mereka ini dikenal sebagai preman karena kegiatan yang dilakukannya seperti mengutip uang kepada pedagang di dalam pasar, tukang catut karcis di bioskop, dan bertindak sebagai penjaga keamanan di daerah kediaman etnis Cina yang dikenal sebagai pedagang kaya. Kebanyakan dari mereka kemudian terlibat dalam kegiatan politik seperti berkembangnya paham tentang sosial demokrat terutama pada buruh-buruh perkebunan dan industri di Sumatera Utara94. Karena konflik politik antar partai di tingkat nasional dan untuk merespons radikalisme buruh sayap kiri di perkebunan dan industri seperti di Medan misalnya, maka otoritas militer membentuk serikat buruh anti-komunis seperti Soksi, mengorganisasikan kaum muda ke dalam Pemuda Pancasila (PP) dengan tujuan mengawasi dan mencegah pengaruh komunis di daerah-daerah termasuk di kota Medan. Ketika terjadi peristiwa Oktober 1965 kelompok ini ditempatkan untuk memimpin ”pembersihan” dari setiap individu dan kelompok yang dicurigai sebagai anggota atau bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).95 Tersangka

93

Lihat keterangan Ryter. Op. Cit. Lihat Ben Anderson. 1998. “Radicalism after Communism”, dalam Benedict Anderson. The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the World. London: Verso. hal. 98. 95 Ibid. 94

58


dari pimpinan itu sebagian besar berasal dari etnis Jawa yang dipekerjakan sebagai buruh perkebunan dan jalan kereta api serta etnis Cina karena tuduhan keterlibatan Negeri China yang komunis. Para pemimpin yang melaksanakan ”pembersihan” kaum komunis bukan hanya berasal dari pejabat militer namun justru banyak yang berasal dari warga sipil. Mereka memperlihatkan tindakan anti komunis dengan cara, sikap dan perilaku yang kasar serta dengan kekerasan. Kelompok ini terus menunjukkan kekuatannya terutama ketika awal Orde Baru untuk menguasai ekonomi dan pemerintahan. Di kota Medan misalnya, yang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber alamnya (perkebunan dan industri) merupakan daerah yang menjanjikan kekayaan. Sepanjang jaman kolonial, daerah ini adalah pusat kegiatan ekspor karena kekayaan alamnya. Hasil perkebunan dari Medan seperti karet, sawit, tembakau dapat dijual secara tunai dan kebanyakan orang-orang kaya, karena penghasilannya itu, sering menggunakannya untuk perjudian dan pelacuran. Tjong A Fie misalnya – seorang pengusaha keturunan Cina dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai seorang perantara dagang nonEuropean

terkemuka

–

mengoperasikan

perjudian

yang

diizinkan

oleh

pemerintah kolonial, membuka usaha candu, dan hampir tigapuluh rumah pelacuran. Namun, akhir tahun 1960-an karena tekanan politik, para etnis Cina yang menjalankan usaha tersebut harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah jika tidak maka usahanya terancam untuk ditutup. Pada saat bersamaan kekuatan preman ternyata memiliki keingingan untuk menyediakan jasa ”perlindungan” bagi mereka yang memerlukannya, seperti ancaman dari penutup, perampasan, atau lebih buruk dari itu. Dari kondisi-kondisi seperti itu menyebabkan pengaturan sosial dan bahkan politik berada dalam mainan preman Medan, bukan berada dalam koridor hukum. Jakarta sendiri tidak pernah mampu secara sempurna melakukan pembenahan struktur pemerintahan di Medan. Otoritas lokal dan pusat terpaksa ”berunding” dengan ”angkatan perang mafia” yang beranggotakan masyarakat setempat yang tumbuh dan berkembang karena dibina oleh para kelompok preman tersebut. Peristiwa pemilihan walikota Medan yang dilakukan pada awalawal Orde Baru menunjukkan kekuatan para preman itu. Pemuda Pancasila misalnya yang telah secara terbuka dan sukses berkampanye untuk Sjoerkani

59


agar menjadi walikota Medan melawan calon yang didukung oleh komando militer. Ternyata, Sjoerkani menang dan menjadi walikota Medan periode 19661974 karena andil dari kekuatan preman. Selama masa jabatan Sjoerkani, pengaruh Pemuda Pancasila menjadi lebih kuat. Para anggotanya ditekankan untuk memiliki usaha dagang baik yang sah maupun tidak dan beroperasi di kota agar diatur dengan ketat. Karena itu pula etnis Cina sering menyebut mereka sebagai ”cakar lima” (go-jiao) bukannya ”lima prinsip” sebagaimana butir-butir Pancasila. Pedagang yang disebut sah jika memiliki komoditi yang jelas untuk diperdagangkan sedangkan yang tidak sah seperti ”menjaja” jasa pengamanan bagi para ”toke” atau bos suatu perusahaan. Yang terakhir disebut sering digunakan oleh etnis Cina. Pemuda Pancasila bukan melulu dianggap sebagai suatu gerombolan penjahat yang kejam, Pemuda Pancasila juga dijadikan sebagai ”batu loncatan” di birokrasi dan bahkan militer. Seperti sampai saat ini anggota Pemuda Pancasila masih sering menyatakan bahwa mantan Panglima ABRI Jendral (Purn.) Feisal Tanjung adalah sebagai anggota dan seorang preman pasar.96 Akibat perlakuan yang kasar itu dan terasa ”mencekik leher” para pengusaha atau pemilik bisnis serta beberapa aktivitas dari pejabat militer dan birokrat tersebut, dan sebagian diantara mereka mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Pada awal 1980-an terjadi perpecahan dalam internal PP karena perebutan kendali atas wilayah kekuasaan untuk pembagian pendapatan dari usaha perjudian. Lahirnya Ikatan Pemuda Karya (IPK) – yang dibayai sebagian pengusaha Cina dan didukung oleh beberapa militer, dan katanya, mendapat

restu

dari

Benny

Murdani

(pemimpin

ABRI)

ketika

itu

–

kemunculannya dianggap sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh PP. Pemimpin IPK kemudian adalah seorang Kristiani yang bersuku Batak Toba serta menguasai bahasa Hokkien, dialah Olo Panggabean. Tidak seperti Pemuda Pancasila, IPK memulainya secara langsung untuk mengatur operasi perjudian ketimbang melakukan penekanan, berkedok perlindungan, dengan kekerasan untuk mendapatkan uang. Olo kemudian sudah memulai usaha itu 96

Wawancara dengan Darwin Nasution, 17 November 2007.

60


ketika masih menjadi anggota Pemuda Pancasila pada tahun 1973 di Medan Fair, suatu tempat hiburan di kota Medan, ketika ia bertugas sebagai penjaga keamanan. Segera sesudah itu ia membuka KIM, berbagai permainan kartu bingo yang dimainkan untuk mendapatkan hadiah tunai, yang dilakukannya secara terbuka di Medan Fair. Situasi tersebut tidak berjalan secara normal, terjadi perkelahian antara kelompok PP dan IPK serta tidak jarang yang mengalami kematian akibat pekelahian itu. Hal itu sering dilakukan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi misalnya dengan penculikan disertai pembunuhan. Untuk mendukung eksistensi usahanya, IPK berusaha mencari dukungan yang bersifat politis. IPK berusaha keras untuk mendukung Golkar dengan penuh semangat dibanding

yang

dilakukan

PP.

Setiap

kampanye

pemilu

Golkar,

IPK

menyediakan lokasi untuk menunjukkan kepada elit Golkar sebagai bentuk show of force. Masing-masing kelompok memobilisasi beribu-ribu anggotanya dan dapat dilihat melalui penggunaan atribut seragam seperti pakaian loreng ala militer. Begitulah usaha-usaha untuk mendapatkan perlindungan secara politis yang dilakukan baik oleh PP maupun IPK. Pada akhir 1980-an dan awal 1990an, muncul kelompok pemuda nasional pendukung Golkar lainnya yang menjadi underbow di wilayah Medan, seperti FKPPI, kelompok anak-anak purnawirawan ABRI, yang pada masa Orde Baru keberadaannya dipimpin oleh putra penguasa nasional Orde Baru, Suharto, yaitu Bambang Trihatmojo. Aktivitas FKPPI tidaklah jauh berbeda dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua organisasi pemuda pendahulunya itu. Akibatnya, yang terjadi adalah daftar panjang tentang perselisihan untuk memperebutkan daerah kekuasaan dengan andalan di-back up masing-masing kelompok. Perselisihan diantara kelompok-kelompok tersebut mempengaruhi tugastugas pemerintahan, yang sering sekali individunya sendiri mereka dudukkan dalam jabatan itu agar memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan mereka. Masing-Masing kelompok mempunyai sedikitnya satu wakil di institusi lokal itu dan selalu memiliki keterkaitan dengan Golkar. Sepanjang awal tahun 1990-an, terdapat beberapa kasus kekerasan yang melibatkan massa sekitar penduduk. Kejadian di daerah Polonia misalnya, suatu kawasan bandara yang bersebelahan dengan pembangunan perumahan mewah, melibatkan anggota

61


PP, IPK dan FKPPI berkelahi untuk memperebutkan pengawasan atas lahan tersebut. Pihak pengembang berkolusi dengan pimpinan organisasi pemuda itu untuk memprovokasi agar terjadi konflik yang berkepanjangan diantara penduduk. Provokasi itu dilakukan misalnya dengan menakut-nakuti penduduk setempat dengan tujuan agar penduduk menjual murah dan turunnya nilai bangunan yang dimilikinya kepada pengembang. Meskipun beberapa penduduk tercatat sebagai mantan perwira TNI AU yang sebagian masih bermukim di kompleks sekitar bandara udara Polonia Medan. Karena itu, tidak jarang penduduk sekitar justru sering berkelahi secara massal dengan anggota PP, IPK, dan FKPPI karena kasus tersebut. Ketika jatuhnya Orde Baru atau pada saat-saat tuntutan reformasi terjadi, para bos dari organisasi pemuda itu, mengumumkan peluang yang baru seperti juga adanya beberapa rintangan yang baru. Mereka tidak melihat sistem demokrasi seperti munculnya multipartai dalam pemilu 1999 dan 2004 sebagai ancaman yang akan menyingkirkan posisi mereka. Beberapa pimpinan organisasi pemuda itu masuk dan memegang posisi penting di kepengurusan seperti partai politik dan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mendukung parpol tersebut. IPK misalnya tetap mendukung Golkar. FKPPI terpecah antara Golkar dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dinilai sebagai partai serpihan dari orang-orangnya Golkar, dan beberapa pengurus partai lainnya seperti PAN, PBB, dan PBR di kota Medan. Para pemimpin senior PP, Yapto misalnya, memberikan izin bagi anggota mereka untuk tetap membesarkan Golkar, bergabung ke PKP, masuk ke Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).97 Dan terakhir beberapa kader PP mendirikan partai sendiri yaitu Partai Patriot Pancasila. Namun, PP tidak tegas menginstruksikan segenap jajaran organisasinya berafiliasi dengan partai tersebut. Terlihat beberapa orang pengurus PP masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di Partai Golkar kota Medan. Contoh kasus misalnya seorang 97

Lihat misalnya draf Keputusan Musyarawah Besar Pemuda Pancasila Tahun 1999 yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat pada Bulan Desember 1999.

62


pimpinan PP yang dicalonkan dari Partai Golkar tidak terpilih dalam Pemilu 1999 dari kecamatan Padang Bulan untuk DPRD kota Medan, namun tetap dapat memperoleh kursi legislatif itu setelah bernegosiasi dengan pengurus Partai Golkar. Sebagian pimpinan kelompok yang menguasai kedudukan penting dapat menentukan keputusan-keputusan yang tidak lazim, namun kadang-kadang mereka juga berpikir akan berada di bawah bendera partai baru. Pertanyaan yang sering diajukan kepada organisasi pemuda ini adalah apakah meningkatnya jumlah partai baru berimplikasi bagi wilayah kekuasaan territorial mereka (PP, IPK, FKPPI)? Beberapa organisasi pemuda menyatakan sangat berpengaruh. Yang sering terjadi kemudian adalah bentuk perkelahian dan kekerasan baru diantara pemain-pemain lama untuk memperebutkan wilayah kekuasaan teritorial itu. Untuk IPK secara khusus tidak karena mereka tetap berada dalam satu partai yang sama meskipun tidak diatur secara tegas dalam aturan organisasi, namun selalu dalam acara-acara yang dilakukan Golkar, IPK selalu memberikan dukungannya baik secara materi dan nonmateri. Karena itu, dukungan yang bersifat politik dari Partai Golkar kepada IPK juga dilakukan agar seolah-olah merestui aktivitas yang dilakukan oleh IPK. Meskipun akhirnya beberapa pengurus IPK masuk ke parpol lainnya, namun tidak mengurangi eksistensi IPK kepada Golkar. Berbeda dengan PDI-P, anggota sayap keamanan PDI-P nya Megawati merupakan orang-orang yang sering mengalami peristiwa berbahaya, yang anggotanya lebih banyak berasal dari PP. Jadi, penunjukkan siapa yang paling kuat diantara kelompok-kelompok preman itu berasal dari organisasi yang sama namun sering dibungkus oleh isu-isu politik dari partai yang berbeda. Anggota Golkar dan salah seorang pengurus IPK kota Medan, Moses Tambunan, mengatakan ”bahwa seorang anggota IPK akan dikerahkan secepat mungkin setelah pemilu selesai dilaksanakan untuk bersiap-siap menghadapi tekanan dan juga perkelahian. Jelas bahwa PDI-P akan keluar untuk merusak kami. Mereka harus makan juga. Jika mereka minta beras, beri mereka secukupnya, tetapi jika mereka minta mangkuk beras, tidak pernah kami berikan.”98

98

Transkrip wawancara dari Prapanca FM dengan Moses Tambunan, mantan pengurus IPK Kota Medan, 16 Oktober 2000.

63


Perubahan institusi lainnya akibat dari reformasi yang lebih penting adalah bidang pertahanan dan keamanan. Pemisahan tugas pertahanan dan keamanan oleh TNI an Polri mempengaruhi keberadaan organisasi pemuda di kota Medan khususnya PP, IPK, dan FKPPI. Tugas untuk menjaga ketertiban yang menjadi kewajiban polisi yang dipisahkan dari TNI memberi ruang baru bagi PP untuk mengusut kembali adanya perjudian ilegal yang dilakukan oleh anggota IPK. Hubungan yang tidak terjalin dengan baik antara IPK dan kepolisian pada saat itu digunakan oleh PP untuk mengusut usaha-usaha ilegalnya IPK. PP mulai menuntut polisi untuk bertindak tegas terhadap segala praktek perjudian yang tidak sah. Tindakan polisi kemudian terjadi pada tahun 2000, dimana polisi membalas pembunuhan salah satu anggota kesatuannya oleh IPK dengan cara menembaki rumah kediaman pribadi Olo. Namun, polisi ”ditegur” oleh Mabes TNI atas perintah bos dunia kriminal itu. Hal ini dilakukan karena Olo dianggap sebagai pihak yang banyak membantu operasi logistik dan keunagan para komando militer setempat.99 Situasi paska jatuhnya Orde Baru bagi kehidupan organisasi pemuda pada sektor politik adalah menjadi sangat dilematis. Ketika muncul kesadaran bahwa yang disebut “kaum pemenang” adalah orang yang memiliki banyak institusi yang dari waktu ke waktu kerapkali digunakan sebagai kendaraan politik mereka tergantung untuk isu apa institusi itu digunakan. Misalnya lembaga Eksponen 66, Pemuda Pancasila dan IPK (Ikatan Pemuda Karya). Masingmasing lembaga itu memiliki agenda sendiri untuk memuluskan isu-isu yang diusung. Di sisi lain, mereka juga aktif berada pada institusi-institusi strategis yang banyak mempengaruhi wacana publik di Medan, seperti media pers, partai politik, legislatif dan lembaga pendidikan. Hampir setiap waktu, dalam berbagai kesempatan, mereka sering mengingat masyarakat Medan tentang “bahaya komunis”. Mereka juga kerap menggelar apel siaga yang biasanya ditindaklanjuti dengan ikrar kesetiaan untuk menentang kembalinya aksi kaum komunis. Namun, perilaku premanisme yang mereka lakukan tidak berbanding lurus dengan ikrar kesetiaannya itu.

99

Lihat Ryter. Op. Cit.

64


Di kota yang dijuluki sebagai “sarangnya para preman” tersebut, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan para preman, masih menjadi musuh kongkrit yang cukup menyita energi para aktivis organisasi non pemerintah di kota Medan. Preman dan premanisme saat ini telah merasuk ke segala lini kehidupan di Medan. Barangkali hal ini juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan secara taktis, seandainya ada kesempatan untuk memberikan ruang publik bagi para aktivis demokrasi. Soalnya, sejumlah tokoh preman Medan adalah pelaku “pembantaian” terhadap orang-orang kiri di Medan paska tahun 1965-an. Dan “peran kepahlawanan” tersebut, hingga kini masih dijadikan bahan indoktrinasi untuk merekrut para calon preman baru. Seperti melakukan indoktrinasi bagi generasi muda baru karena ikut ”menyelamatkan” republik ini dari ancaman komunis. Fenomena banyaknya pemuda-pemuda yang masuk menjadi anggota organisasi pemuda itu banyak disebabkan karena tingginya angka pengangguran serta tingkat pendidikan yang masih sangat rendah terutama pada awal-awal Orde Baru. Sehingga menjadi anggota organisasi pemuda dapat dipandang sebagai lahan pencari kerja bagi sebagian pemuda di kota Medan. Karena alasan itu juga perkelahian antara Pemuda Pancasila dan IPK sering terjadi. Setidaknya, terdapat tiga alasan perkelahian dua OKP di kota Medan ini terjadi. Pertama, karena alasan perebutan lahan. Setelah IPK berdiri, pada tahun 1987 oleh Olo Panggabean, maka Pemuda Pancasila sepertinya mendapatkan saingan dalam menguasai sumber kehidupan ”di jalanan”. Yang dimaksud adalah areal atau lahan untuk ”mencari makan”. Lahan itu sebelumnya telah dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, tetapi akhirnya harus terbagi dua dengan anggota Ikatan Pemuda Karya. Perkelahian yang terjadi umumnya di tempat yang banyak menghasilkan uang, misalnya lahan parkir, pasar atau tempat pedagang yang banyak berjualan, lokasi hiburan malam, dan pusat-pusat perbelanjaan. Bentrokan yang terjadi di lahan-lahan tersebut karena anggota IPK ingin mengambil dan merebut daerah yang dikuasai oleh anggota Pemuda Pancasila, disebabkan pemasukan yang didapatkan oleh anggota Pemuda Pancaila lebih banyak di daerah tersebut. Keinginan dari anggota IPK yang berusaha merebut lokasi inilah yang mengakibatkan munculnya perkelahian dengan anggota Pemuda Pancasila. Masing-masing anggota kedua OKP ini

65


mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam seperti pisau, kelewang, panah beracun, bom molotov, dan sebagainya. Persenjataan ini digunakan untuk melumpuhkan lawan-lawan yang menghalangi perlawanan mereka. Banyak jatuh korban dari kedua belah pihak kelompok organisasi ini. Ada yang luka maupun meninggal dunia, selain itu banyak juga rumah yang rusak dan hancurnya tempat para pedagang karena dekat dengan lokasi perkelahian. Kedua,

mempertahankan

eksistensi

organisasi

masing-masing.

Bentrokan atau perkelahian dilakukan karena untuk mempertahankan eksistensi organisasi. Mereka akan berusaha untuk menjatuhkan pihak lawan dan harus menang di setiap perkelahian. Karena kemenangan itu akan dianggap sebagai kemengangan organisasi. Dan kelompok yang menang akan disegani oleh pihak yang lain. Masing-masing anggota kelompok akan saling mempertahankan diri dalam membesarkan nama organisasi masing-masing. Selain itu, setiap anggota organisasi yang terkena musibah dalam perkelahian seperti kena tikaman, bacokan atau sejenisnya bahkan ketika jika sampai meninggal dunia, biasanya mereka akan mendapatkan bantuan dana dari orang-orang yang berada dalam organisasinya masing-masing. Loyalitas anggota satu kelompok akan terlihat saat mereka dihadapkan pada suatu masalah yang besar dan dapat membawa nama organisasi. Maka saat itulah, rasa kebersamaan itu akan timbul. Ketiga, merasa sakit hati. Perkelahian sering terjadi karena adanya kecemburuan dan sakit hati dari para anggotanya. Tidak sedikit anggota IPK yang dipekerjakan menjadi penjaga pabrik dan satuan pengamanan (satpam) di perusahaan yang ada di sekitar kota Medan. Sehingga anggota Pemuda Pancasila menjadi tersaingi karena kehadiran dari anggota IPK ini dan sakit hati oleh kehadiran anggota dari kelompok lain yang mengambil tempat kerjanya. Perasaaan sakit hati ini juga dirasakan oleh anggota dari masing-masing organisasi apabila mereka mempunyai masalah pribadi dan dikait-kaitkan dengan keberadaan mereka di organisasi. Banyak anggota yang berasal dari Pemuda Pancasila yang beralih keanggotaan ke Ikatan Pemuda Karya. Mereka ini merasa sakit hati karena merasa tidak diperhatikan oleh organisasinya. Dan akhirnya, anggota yang beralih masuk ke organisasi Ikatan Pemuda Karya inilah yang menggembosi keberadaan organisasi Pemuda Pancasila.

66


Karena itu, keamanan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak aman ditengah-tengah kelompok pemuda yang sedang berkelahi yang berlangsung sekitar tahun 1990 sampai akhir 2002. Hal ini dapat dilihat dari situasi, pada tahun-tahun itu, jalan-jalan yang sepi dan pasar tradisional yang banyak ditinggal para pedagangnya. Akhirnya, pendapatan masyarakat menjadi berkurang dan harga menjadi serba mahal karena barang-barang sulit didapat karena kerusuhan itu. Situasi ini kemudian akan mempengaruhi perkembangan politik lokal di kota Medan. Karena adanya kesempatan bagi para pemuda untuk masuk ke dalam otoritas politik lokal di kota Medan. Atas dasar itu, pertentangan dan perkelahian diantara kedua kelompok ini mereda pada akhir 2002. Masingmasing elit organisasi difasilitasi oleh beberapa tokoh senior pemuda untuk menjadi mediator agar ”perebutan lahan” tersebut tidak lagi terjadi. Salah seorang mediator yang terlibat adalah Abdillah (Walikota Medan Periode 19992004) yang memiliki kepentingan untuk menciptakan suasana kondusif di kota Medan ketika itu.

2.4. Organisasi Pemuda dalam Penguasaan Politik Lokal Konstelasi kekuatan politik organisasi pemuda/preman di kota Medan sedikit berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, yang dikenal juga memiliki tradisi kekerasan itu sepeti Banten dengan Jawaranya, Betawi dengan Jagoan, dan lain sebagainya. Di Medan, tidak hanya PP yang kuat, namun ada juga IPK, sebuah organisasi yang lahir dari PP yang akhirnya justru menjadi saingan terbesar PP. Olo Panggabean yang low profile, pemimpin IPK yang lama berkuasa, sangat ditakuti secara luas di kota Medan bahkan di beberapa lingkaran internal malah dipuja-puja. Kedudukannya di masyarakat diperkuat dengan semacam tindakan amal seperti penyediaan bantuan transport dan keuangan bagi orang-orang yang tersingkir karena konflik Aceh dan berharap bisa kembali ke Jawa.100 Kepemimpinan Olo di IPK membawa beberapa perubahan dalam konstalasi kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi pemuda di 100

Gatra, September 2000.

67


kota Medan. Karena kepiawaiannya dalam memainkan peran diantara tokohtokoh berpengaruh baik dari kalangan sipil dan militer, IPK bahkan segera menjadi lebih kuat daripada Pemuda Pancasila yang ditinggalkannya tahun 1978. Tidak jarang para pengikut atau yang disebut anggota paling bawah terlibat dalam aksi kekerasan seperti perkelahian untuk memperebutkan pengaruh atau akses atas dunia kriminal di kota Medan. Pada saat yang sama hal tersebut tidak terjadi di kalangan para elitnya. Pemimpin puncaknya seperti Moses Tambunan dan Bangkit Sitepu malah muncul menjadi sekutu politik yang akrab di Golkar. Meskipun sering sekali terjadi pergantian ketua (pemimpin di IPK) namun Olo masih dianggap sebagai ’godfather’ utama kota Medan. Pergantian pimpinan IPK hanyalah sebatas persoalan ”restu” karena pada saat Musyawarah IPK kota Medan, tahun 2005, justru Moses tersingkir digantikan dengan Budi Panggabean, yang tercatat masih kerabat dari Olo. Ketua IPK yang baru ini juga dianggap sebagai ’anak emasnya’ sang godfather. Beberapa agenda organisasi pemuda yang sangat penting terutama berkaitan dengan pergantian pimpinan dan strategi untuk menguasai satu wilayah tertentu berada di tangan sang godfather.101 Ketika perubahan politik terjadi di tahun 1997, beberapa elit IPK ternyata menyadari bahwa organisasi ini harus juga mengalami perubahan dalam memberikan dukungan politiknya. Selama Orde Baru, IPK dikenal sebagai organisasi yang selalu memberikan dukungan dan aspirasi politiknya ke Golongan Karya, namun ketika perubahan terjadi, organisasi ini menyatakan dirinya sebagai organisasi independen. Meskipun dalam praktiknya sering mengalami kontradiksi. Beberapa unsur pengurus IPK menjadi ketua partai politik di Medan. Ali Umri misalnya, wakil ketua DPP IPK adalah Ketua Umum DPD Partai Golkar Sumatera Utara dan pada bulan Oktober 2007 telah secara resmi mencalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013 dari Partai Golkar. Deni Ilham Panggabean, kader dan fungsionaris IPK adalah Ketua Umum DPC Partai Demokrat kota Medan. Banyak hal yang menarik untuk dilihat diantaranya adalah 101

Vedi R. Hadiz. Op. Cit. hal. 250.

68


individu-individu yang memimpin partai politik itu bukan hanya berasal dari pengurus IPK, namun mereka juga berprofesi sebagai pengusaha. Yang menarik perhatian dari fenomena ini adalah mereka yang memiliki posisi penting dalam institusi politik itu punya latar belakang sebagai pengusaha lokal (kontraktor) yang sangat bergantung pada alokasi anggaran belanja pemerintah melalui APBN maupun ABPD. Karena itu, kecenderungan untuk mempertahankan kendali langsung atas aparatur negara dijadikan sebagai alasan untuk merebut posisi politik. Kendali langsung itu dilakukan dengan menguasai partai politik dan organisai masyarakat yang aktivitasnya berkaitan dengan politik lokal. Berbeda dengan IPK, Pemuda Pancasila memiliki lebih banyak kader yang duduk sebagai anggota DPRD kota Medan. Dari 45 orang anggota legislatif, terdapat hampir separuh anggota DPRD kota Medan pernah dan masih aktif baik sebagai anggota dan pengurus PP.102 Kebanyakan anggota DRPD, yang tercatat sebagai anggota Pemuda Pancasila tersebut berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PBR dan PDIP. Bangkit Sitepu misalnya, politisi Partai Golkar adalah mantan ketua cabang PP yang masih memiliki pengaruh yang kuat. Hendra DS adalah Ketua DPC Partai Patriot Pancasila. Ketua DPRD kota Medan, Syahdansyah Putra, tercatat aktif sebagai anggota dan pengurus Pemuda Pancasila kota Medan. Organisasi pemuda yang disebutkan itu, pada masa Orde Baru, dianggap sebagai pendukung utama dari unsur pemuda, namun ketika terjadi perubahan politik dengan serta merta menyatakan dirinya sebagai organisasi pemuda yang bersifat independen secara politik. Dari keputusan Mubes Pemuda Pancasila misalnya pada bulan Desember 1999 diputuskan bahwa aspirasi politik organisasi pemuda ini bersifat independen. Dengan demikian, para kader dan anggotanya kemudian bebas untuk memilih masuk dalam partai politik manapun juga. Pelaksanaan keputusan organisasi ini tidak juga mudah dilaksanakan karena beberapa daerah termasuk kota Medan terjebak dalam konflik internal

102

Data ini dilihat dari curriculum vitae anggota DPRD Kota Medan Periode 2004-2009. Meskipun tidak semua yang menuliskan secara lengkap, namun data yang ada menunjukkan bahwa dominasi anggota atau mantan anggota PP di DPRD Kota Medan jelas terlihat. Lihat Profil Anggota DPRD Kota Medan Periode 2004-2009 yang dicetak oleh DPRD Kota Medan.

69


akibat masing-masing pengurusnya memiliki pilihan yang berbeda-beda secara politik. Bagi FKPPI, yang lahir dengan tujuan memperkuat barisan muda di tubuh Golkar, mengharuskan organisasi ini berada di bawah koordinasi Golkar. Namun, ketika Orde Baru jatuh, banyak kader-kader FKPPI yang memilih menyeberang dari Golkar seperti Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dan partai lainnya. Martius Latuparisa, seorang ketua DPC PKP kota Medan adalah pemimpin lokal FKPPI, yang ketika pemilihan walikota Medan tahun 1999 dianggap sebagai tokoh kunci kemenangan Abdillah.103 Gatot Pujiasto, Ketua DPW PKS adalah wakil ketua FKPPI. Berbeda dari kedua organisasi pemuda (PP dan IPK), FKPPI lebih memperhatikan ”instruksi” dari markas besar (mabes) TNI yang tentunya berasal dari Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan. Kecenderungan ini akhirnya juga dibantah oleh Martius. Beliau menyatakan bahwa setelah konsolidasi organisasi dilakukan paska jatuhnya Orde Baru, maka organisasi bersifat independen secara politik. Artinya anggota atau kader FKPPI dapat bermain di mana saja dan kapan saja.104 Meskipun beliau memiliki rencana lain untuk menyatukan kembali sikap politik kader dan anggota FKPPI pada momenmomen politik lokal ke depan seperti pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 misalnya. Tabel 2.3: Beberapa Pengurus Organisasi Pemuda yang Menjadi Pengurus Partai Politik di Kota Medan Nama Ali Umri

Organisasi Pemuda Ikatan Pemuda Karya

Deni Ilhan Panggabean

Ikatan Pemuda Karya

Hendra DS

Pemuda Pancasila

Bangkit Sitepu

Pemuda Pancasila

Moses Tambunan

Ikatan Pemuda Karya

Martius Latuperissa

FKPPI

103 104

Partai Politik Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Ketua DPC Partai Demokrat kota Medan Ketua Partai Patriot Pancasila Ketua DPD Partai Golkar kota Medan Fungsionaris Partai Golkar Kota Medan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Lihat Ryter. Op. Cit. Wawancara dengan Martius Latuparisa di Medan, Ketua FKPPI Kota Medan, 17 Oktober 2007.

70


Gatot Pujiasto

FKPPI

Arif Rahman

Pemuda Pancasila

Elvi Rahma Ginting

Pemuda Pancasila

(PKPI) Kota Medan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara Ketua DPD PAN Kota Medan Fungsionaris PAN Kota Medan

Sumber: diolah dari berbagai sumber termasuk dari wawancara dengan beberapa nara sumber

Selain menjadi anggota dan pengurus partai, beberapa fungsionaris atau simpatisan organisasi pemuda/preman tersebut juga banyak yang menjadi anggota DPRD kota Medan. Yang menarik adalah jika dilihat dari perolehan suara pada pemilu 2004 dari masing-masing anggota dewan, maka mereka sebenarnya cukup memperoleh suara yang tidak juga sedikit. Usaha Ginting misalnya, aktif di PP dan pengurus PDIP memperoleh suara sebesar 23,04% di daerah pemilihannya. Jumlah yang diperolehnya bukanlah angka yang sedikit. Mereka yang menjadi anggota dewan dan tercatat sebagai anggota maupun fungsionaris organisasi pemuda/preman terlihat dalam tabel 2.4 di bawah ini. Tabel 2.4: Beberapa Anggota Organisasi Pemuda yang Menjadi Anggota DPRD Kota Medan Nama

Marudut Nadapdap Usaha Ginting Subandi Landen Marbun H. Hardi M. Sahdan Syah Putra Bangkit Stepu Conrad P. Nainggolan Hendra DS Ahmad Arif Syahrizal Pangemanan

OKP

PP PP IPK PP PP PP PP IPK PP PP PP

Partai Politik

PDIP PDIP PAN PBI Golkar Golkar Golkar Golkar Patriot PAN PBR

Perolehan suara 2371 4819 3706 3398 2668 4253 5958 6564 1254 3461 1407

% Dapem 11,17 23.04 17.05 15.63 12.76 20.03 28.49 32.93 5.77 16.55 6.47

Sumber: diolah dari berbagai sumber termasuk dari wawancara dengan beberapa nara sumber

Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh anggota organisasi pemuda tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Medan, seperti yang dijelaskan di atas yang penuh dengan kekerasan, ternyata tidak begitu signifikan

71


ketika dilihat dari jumlah mereka yang ada di parpol dan menjadi anggota dewan. Penguasaan politik oleh organisasi pemuda/preman secara khusus mendapat tempat yang baik dalam sebuah sistem kekuasaan yang didalamnya kemampuan untuk melakukan atau paling tidak mengancam tindak kejahatan dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk mengendalikan keamanan bagi aparatur negara tingkat lokal. Mereka secara khusus dicari, mengingat militer telah dipaksa mundur dari peran politik kontemporer. Di samping menyediakan tenaga bagi calon-calon pejabat, para pemimpin organisasi pemuda – karena mereka memimpin usaha-usaha gelap yang menguntungkan – juga mampu membantu permintaan bantuan dana politik. Dengan otot dan uang mereka secara potensial juga mampu mempengaruhi keputusan politik dan perdebatan di parlemen lokal, termasuk yang berkaitan dengan alokasi kontrak dan sumber daya lainnya. Menonjolnya Pemuda Pancasila, IPK, dan FKPPI di kota Medan memperlihatkan dengan jelas adanya kecenderungan militerisasi sipil. Dengan berbagai warna seragam loreng dan tanda pangkat, mereka menghadirkan tentara swasta yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan orang-orang kaya, kuat dan kejam. Barangkali tidak ada lagi kota di Indonesia di mana papan nama organisasi-organisasi tersebut begitu lazim dan dipasang begitu jelas, seolaholah menjadi tanda batas wilayah. Meskipun begitu, anggota-anggota organisasi ini agaknya tidak berdisiplin. Banyak anggota yang berganti seragam semaunya, mereka mengenakan seragam organisasi manapun yang bersedia memobilisasi mereka sewaktu-waktu. Hal ini kemudian memunculkan ide ’pemuda setempat’ yang siap disewa oleh siapapun dan tidak punya rasa keterikatan dengan organisasi manapun.105 Implikasi yang timbul dari situasi itu adalah masyarakat tingkat bawah semakin risau atas prilaku-prilaku sekelompok pemuda yang sering menggunakan atribut organisasi tertentu dan tidak jarang meminta bantuan dana dari proposal yang mereka ajukan (seperti acara pelantikan, kunjungan wisata, dan lain sebagainya) dengan sesekali menggunakan nada ancaman.

105

Wawancara dengan Taufan Damanik di Medan, akademisi dan anggota Tim Sukses Medan Madani Centre (MMC) yang dibentuk oleh Abdillah, 17 Oktober 2007.

72


BAB II AKTIVITAS SOSIAL DAN POLITIK ORGANISASI PEMUDA DAN PREMAN DI KOTA MEDAN Dinamika Sosial, Kultural, Ekonomi, dan Politik Kota Medan

Recommend Documents