BAB I TENJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS
A. PENGERTIAN HUKUM WARIS Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini, terjadi pada seseorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harga kekayaan yang ditinggalkan. Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dan juga siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang si pewaris jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.
B. UNSUR-UNSUR DALAM PEWARISAN Untuk terjadinya pewarisan seperti dijabarkan di atas maka proses tersebut adalah meliputi unsur-unsur berikut di bawah ini: 1. Adanya Pewaris : Pewaris yaitu seseorang yang memiliki harta kekayaan dan meneruskan atau mengoperkan harta tersebut kepada seseorang sebagai ahli waris. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
1
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
terhadap proses penerusan atau pengoperan harta warisan tersebut. Hal ini sangat berbeda apabila kita bandingkan dengan proses pewarisan menurut KUH Perdata dimana Pasal 830 ditetapkan bahwa setelah pewaris meninggal barulah warisan dapat dibuka, sedangkan dalam waris adat tidak demikian halnya.
2. Adanya Ahli Waris : Ahli waris adalah semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Ahli warisan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hal pewarisan sehubungan dengan adanya peristiwa kematian seorang pewaris. Pada prinsipnya para ahli waris pemilik dan ahli waris pemilik dari harta peninggalan itu adalah anak-anaknya, termasuk dalam kandungan ibunya jika lahir hidup.
3. Adanya Harta Warisan : Pengertian dari harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harga benda itu sudah dibagi atau belum dibagi.
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
2
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
a. Harta asal: Adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan (bahasa Jawa : gawan), yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya. b. Harta pembenan/Hibah: Adalah juga harta warisan, yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan atas pemberian pihak lain sebagai balas budi, atau karena suatu tujuan tertentu contoh (Orang tua membenkan hadiah perkawinan anaknya dengan sebidang tanah untuk dibangun dan ditinggali) c. Harta Gono-gini (Pencaharian) : Adalah semua harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.
C. SYARAT-SYARATAHLI WARIS Pada asasnya tidak orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir, adalah cakap untuk mewaris. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orangorang yang karena perbuatannya tidak patutu menerima warisan. Mereka diantaranya ialah seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan surat wasiat atau dengan kekerasan atau ancaman telah
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
3
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
menghalang-halangi simeninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya. Sedangkan syarat sahnya menerima warisan adalah : a. Ahli waris masih hidup. b. Ahli waris tidak dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. c. Ahli waris sehat jasmani maupun rohani.
Syarat-syarat Umum bagi Pewaris : Syarat-syarat pokok bagi seorang untuk dapat membuat wasiat pada umumnya adalah sama dengan syarat pokok bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya yaitu bahwa orang itu harus mampu melakukan dan menentukan kemauannya secara bebas merdeka tanpa mendapatkan kekerasan atau tekanan dari manapunjuga. Syarat-syarat tersebut adalah : a. Pikiran sehat b. Berumur cukup c. Dalam pewarisan tidak ada tekanan dari siapapun
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
4
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Selanjutnya, di dalam hukum waris terdapat banyak istilah-istilah bila mengenal masalah waris dalam hukum perdata, yaitu sebagai berikut: 1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan kepada orang lain 2. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap harta warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu 3. Harta warisan, yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutang-hutangnya 4. Boedel, yaitu warisan yang berupa kekayaan saja 5. Testament atau wasiat, yaitu suatu akta yang memuat ketentuan mengenai harta peninggalannya, apabila seseorang itu meninggal dunia. Di dalam testament atau wasiat, terdiri dari : legaat atau hibah wasiat, adalah suatu testament dimana ditunjuk orang tertentu yang akan menerima suatu barang tertentu, apabila pewaris meninggal dunia, dan legataris, yaitu orang yang ditunjuk. 6. Legitime portie, adalah bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testment atau pemberian lainnya oleh si pewaris. Di dalam legitime portie, dibagi menjadi : legitime portie yang disebut bagian multak; dan legitimaris, adalah pewaris yang mempunyai hak atas bagian ini.
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
5
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Akan tetapi, secara garis besarnya bila kita membicarakan mengenai hukum waris, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa pewarisan itu baru akan terjadi apabila terpenuhinya 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut: 1. Ada orang yang meninggal dunia, dengan meninggalkan harta kekayaan 2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu 3. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan akan beralih kepada ahli warisnya : Selain ahli waris dan pewaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terdapat adanya : a. Suatu fidel comis, yaitu suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya suatu waktu, warisan itu haras diserahkan pada orang lain. Cara pemberian warisan ini oleh Undang-Undang disebut sebagai pemberian warisan secara melangkah. b. Executeur testamentair, yaitu pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh si pewaris, yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. c. Bewindvoeder/pengelola, yaitu seorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan (harta peninggalan) sehingga para ahli waris/legatariss hanya menerima penghasilan dari harta kekayaan, yang ada tersebut, hal ini
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
6
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
dimaksudkan agar jangan sampai harta kekayaan (harta peninggalan) tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris atau legatariss.
D. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM WARIS Bicara tentang hukum waris, maka akan terpikir oleh manusia, siapasiapa saja yang dapat menjadi subyek dari hukum waris tersebut. Adapun subyek hukum waris tersebut, yaitu sebagai berikut : 1. Pewaris, setiap orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau harta warisan yang akan berpindah pada orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pewarisan tersebut timbul apabila ada kematian. 2. Ahli waris, adalah orang-orang yang tertentu, secara limitative diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerima harta peninggalan. Ahli waris yang telah diatur tersebut, antara lain : a. Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukannya seperti atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menggolongkan, sebagai berikut : 1) Golongan pertama, yaitu sekalian anak-anaknya beserta keturunannya dalam garis lenceng ke bawah
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
7
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
b. Golongan kedua, yaitu oran tua dan saudara-saudara pewaris, yang pada asasnya bagian orang tua bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di maka bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan. c. Golongan ketiga, diatur dalam Pasal 853 dan Pasal 854 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan haras dibagi dua, setengah bagian untuk kakek-nenek pihak dari ayah, setengah bagian lagi untuk kakek-nenek ibu. d. Golongan keempat, bahwa anak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.
Obyek Hukum Waris Pada dasarnya obyek hukum waris, adalah harta kekayaan yang pindah tangan dari pewaris kepada ahli warisnya" Adapun harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa : 1. Yang bersifat aktiva, yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu benda yang bersifat aktiva dapat pula berupa hak immaterial, contohnya hak cipta
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
8
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
2. Yang bersifat pasiva, yaitu sejumlah hutang pewaris yang haras dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya, contohnya menyimpan benda pada oranglain. Dengan demikian, bahwa obyek hukum wans, adalah harta kekayaan, baik berwujud maupun abstrak. Oleh karena itu, berarti bahwa hak-hak dan kewajibankewajiban pewaris yang lahir dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya.
E. HAK DAN KEWAJIBAN AHLIWARIS Adapun bila berbicara mengenai hak dan kewajiban ahli wans terhadap harta si pewaris, maka dapat diperinci setelah terbukanya warisan, dimana ahli waris diberi suatu hak untuk menentukan sikap terhadap harta warisan dan juga kewajiban. Sejauhmana hak-hak ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta warisan tersebut, dapat dilihat sebagai berikut: 1. Menerima secara penuh, yaitu dapat dilakukan secara tegas dan diam-diam. Dengan tegas, yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris yang sah. Dengan diamdiam, yaitu jika ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnya dengan mengambil atau menjual atau juga melunasi hutang-hutang si pewaris.
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
9
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
2. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) atau beneficiare aanvaarding, yaitu menerima warisan dengan suatu hak menjadikan pendaftaran barangbarang warisan, hal ini dinyatakan pada panitera pengadilan negeri di tempat warisan terbuka. Akibat terpenting dari warisan secara beneficiare ini, adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak pakai menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri. Jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya. 3. Menolak warisan, hal ini mungkin terjadi jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pemyataan kepada panitera pengadilan negeri setempat. Disampng itu, mengenai kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan si yang meninggal, kewajiban tersebut antara lain: 1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi 2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain 3. Melunasi hutang-hutang si pewaris jika pewaris meninggalkan hutang :
4. Melaksanakan wasiat jika ada
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
10
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
F. HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS Seseorang pewaris, sebelum ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban tentang apa yang akan ia nyatakan sebelum meninggal dunia. Adapun hak dan kewajiban dari pewaris, sebagai berikut : 1. Hak Pewaris Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen/wasiat. Adapun isi dari testament atau wasiat tersebut dapat berupa : a. Erdstelling, yaitu suatu penunjukkan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan dari pewaris. Orang yang ditunjuk dinamakan testamentari erfgenaam (ahli wris menurut wasiat). b. Legaat, yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus. Adapun pemberian tersebut berupa : 1) Hak atas satu atau beberapa benda tertentu 2) Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu 3) Hak vruchtgebruik atas sebagian atau seluruh warisan yang tercantum dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)"
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
11
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
Bentuk testament/wasiat tersebut, terdapat 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut :
1. Openbaar testamentm, yaitu testament yang dibuat oleh suatu notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi 2. Ologmfis testament, yaitu testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh dua orang saksi 3. Testament rahasia, yatiu dibuat oleh calon pewaris tidak haras ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi 2. Kewajiban Pewaris Kewajiban pewaris, adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-Undang. Pewaris harus mengindahkan adanya legitime portie.
F. PROSES PEWARISAN Proses pewarisan ialah proses beralihnya harta warisan dari pewaris ke ahli waris berdasarkan hukum waris, proses pewarisan ada 2 macam yaitu:
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
12
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
a. Proses Pewarisan 'Sebelum' Pewaris Meninggal Dunia Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dapat berjalan dengan cara penerusan/pengalihan, penunjukan, berpesan atau hibah-wasiat. Cara penerusan atau pengalihan adalah cara yang berupa penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada anak laki-laki terutama anak laki-laki tertua menurut garis kebapaan, karena anak peermpuan tertua menurut garis keibuan dan kepada anak tertua laki-laki dan perempuan menurut garis keibu bapak.
b. Proses Pewarisan Setelah Pewaris Meninggal Dunia Pembagian harta warisan tersebut biasanya dilangsungkan setelah selamatan yang tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris meninggal dunia, dimaksudkan pada saat itu seluruh anggota keluarga berkumpul dan rasa sedih akibat ditinggal oleh pewaris sudah berkurang. Orang Yang Tidak Patut Menjadi Ahli Waris Sekalian seseorang itu termasuk sebagai ahli waris, tetapi belum tentu ia berhak mewaris, Tetapi ia berhak mewaris. Agar seorang bisa mewaris, harus dipenuhi beberapa syarat yang meliputi: a. Ia harus sudah ada pada saat warisan terbuka
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
13
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya
b. Ia termasuk sebagai seorang ahli waris c. Ia bersikap menerima warisan d. Ia tidak termasuk golongan yang tak patut menjadi ahli waris Sebetulnya semua orang adalah cakap untuk mewaris, hanya saja ada beberapa orang yang dikecualikan dalam menerima warisan, karena ia telah berkelakuan tercela bahkan merugikan bagi sipewaris. Sedangkan yang termasuk dalam orang yang tidak layak menerima warisan, telah diterangkan dalam pasal 828 BW, yaitu : a. Orang yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si pewaris b. Orang yang telah mencoba membunuh si pewaris c. Mereka yang telah menfitnah, bahwa si pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman, minimal 5 (lima) tahun d. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris membuat surat wasiat e. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatannya telah mencegah si pewaris mencabut surat warisan f. Orang yang telah menggelapkan surat wasiat dari si pewaris g. Orang yang telah termasuk surat wasiat dari si pewaris h. Orang yang telah memalsukan surat wasiat dari si pewaris
Hukum Waris - Heru Kuswanto,SH,M.Hum
14
Fakultas Hukum – Univ. Narotama Surabaya