BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sistem Hukum Perdata di Indonesia khususnya hukum waris bersifat pluralisme (beraneka ragam). Belum adanya unifikasi dalam hukum waris di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum
perdata Indonesia,
menyebabkan sampai saat ini masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulu yaitu hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat KUHPerdata) berlaku suatu asas yaitu apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak dan kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.1 Orang yang meninggal dunia (pewaris) meninggalkan keluarga dan harta kekayaan (warisan), diperlukan cara untuk melakukan penyelesaian atau pembagian warisan pewaris dan penerapan hukum yang digunakan untuk membagi warisan tersebut. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat 1
Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, hlm.26.
perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian atau pemberesan boedel atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu. KUHPerdata mengatur 2 (dua) jenis pewarisan karena kematian yaitu untuk diri sendiri dan karena penggantian (plaatsvervulling). dikatakan mewaris sendiri apabila ia mewaris berdasarkan
2
Orang
tempatnya di
antara keluarga sedarah dari si pewaris. Menurut Pasal 841 KUHPerdata penggantian tempat
terjadi apabila orang yang mewakili diberikan hak
menggantikan tempat, derajat, dan hak dari orang yang diwakili. Penggantian hanya dapat terjadi bagi keturunan yang sah. Berlangsungnya penggantian tempat untuk keturunan yang sah dalam garis lurus kebawah tidak dibatasi. Hak untuk menerima warisan karena penggantian tempat tersebut berlangsung bersama-sama atas jumlah harta warisan yang menjadi hak ahli waris yang telah meninggal.3 Orang yang menggantikan ahli waris tersebut harus patut menerima harta warisan. Apabila ternyata ahli waris pengganti tidak patut tetapi ternyata menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan berpura-pura sebagai ahli waris, maka wajib untuk mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya.4 Ahli waris pengganti mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan ahli waris untuk diri sendiri. Oleh karena itu ahli waris pengganti berhak untuk meminta atau menuntut bagian dari harta warisan yang menjadi 2 3
4
A.Pitlo, 1990, Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Intermasa, Jakarta, hlm.31. Anisitus Amanat, 2001, Membagi Warisan Berdasarkan pasal-pasal perdata/BW, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.61. A. Pitlo, Op.,cit, hlm.39.
bagiannya. Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan atau tidak dilaksanakan, salah satu contohnya dalam ketentuan tentang pewarisan sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku II KUHPerdata. Ahli waris pengganti mempunyai hak untuk menuntut bagian warisannya apalagi tidak dilakukan pembagian waris oleh para ahli waris lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata memberikan perlindungan hukum kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya apabila ternyata pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadaan ini dapat dilihat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 118/Pdt.G/2010/PN.YK. Kasus ini membahas adanya pewaris yang bernama Kheng Jap Ging yang meninggalkan warisan berupa emas ataupun aset yang diperjual belikan “Toko Mas Banyak” di jalan Ketandan No.14/Baru 18 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta yang diwariskan kepada anak-anaknya selaku ahli waris sah dari pewaris. Atas kesepakatan ke-9 (sembilan) anak-anaknya/ para ahli waris dilakukan perhitungan emas/aset tersebut berjumlah
60 kg (enam puluh
kilogram). Tetapi hingga sekarang tidak dilakukannya pembagian waris diantara ahli waris karena mereka bersepakat untuk melanjutkan usaha pewaris secara bersama-sama. Dalam kenyataannya pengelolaan ”Toko Mas Banyak” tersebut dominan/dikuasai salah satu ahli waris dibanding ahli waris
yang lainnya yaitu dikuasai oleh ahli waris pengganti. Artinya disini ialah ahli waris pengganti tersebut menguasai keuangan serta aset-aset, mengelola, serta menentukan pembagian hasil toko mas banyak tersebut diantara para ahli waris lainnya. Tanpa ada alasan yang jelas, tanah dan bangunan toko tersebut dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bernama Jap Bie Siang. Maka dari kasus tersebut salah satu ahli waris yang dalam hal ini adalah ahli waris pengganti hendak menuntut bagian yang seharusnya didapatkan masingmasing ahli waris. Dalam kasus ini putusan hakim menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat selaku ahli waris pengganti tersebut adalah gugatan yang kurang pihak dalam berperkara karena tidak diikutsertakannya ahli waris lain yang sah menurut hakim sehingga menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Pada asasnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1066 KUHPerdata, kecuali jika hal itu terjadi hanya dengan adanya persetujuan oleh seluruh ahli waris. Apabila dikemudian hari salah satu ahli waris meminta bagiannya dari harta peninggalan tersebut maka haruslah dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris untuk seluruh ahli waris. Ketika harta warisan yang telah lama tidak dilakukan pembagian tersebut ternyata dikuasai oleh salah satu ahli waris, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa terhadap pembagian warisan apabila harta peninggalan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris karena tidak diperbolehkannya untuk dibagi. Berdasarkan ketentuan di atas maka ahli waris yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan terhadap
pembagian warisan yang didasarkan pada Pasal 834 KUHPerdata. Tetapi tidak demikian kenyataannya dalam Putusan Nomor 118/Pdt.G/2010/PN.YK. Pasal 834 KUHPerdata tersebut dikesampingkan oleh hakim, karena menurut hakim dalam sengketa pembagian warisan sesama ahli warisnya tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap hak dalam pembagian harta peninggalan tersebut secara sendiri-sendiri. Penggugat dalam kasus ini merupakan keturunan timur asing tionghoa yang tunduk pada KUHPerdata karena mereka sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga berlaku juga hukum positf Indonesia, termasuk didalamnya HukumWaris. Penggugat dalam kasus ini berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan anak laki-laki dan anak perempuan beserta istri dari almarhum Jap Bing Siang ( ayah dari penggugat yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian waris), oleh karena itu penggugat menggunakan Pasal 834 KUHPerdata karena sistem parental yang digunakan dalam penuntutan pembagian warisnya. Penggugat tidak memilih menggunakan aturan hukum adat dalam gugatannya tersebut karena penggugat secara bersama-sama yaitu anak laki-laki dan anak perempuan sah dari almarhum Jap Bing Siang menjadi pihak yang bersengketa dalam kasus ini. Jika penggugat menggunakan hukum adat dalam gugatannya maka harus tunduk pada sistem patrilineal, dimana penggugatnya hanya anak laki-laki dari almarhum Jap Bing Siang. Pembagian warisan yang berujung konflik atau sengketa tersebut yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pilihan secara mufakat dan
musyawarah keluarga maupun dengan jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan paksaan untuk dilaksanakannya pembagian waris atau harta peninggalan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian yang dirangkai dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Keturunan Timur Asing Tionghoa Dalam Pewarisan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.118/Pdt.G/2010/PN.YK)”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1) Mengapa
Hakim
dalam
menjatuhkan
putusan
Nomor
118/PDT.G/2010/PN.YK tidak sesuai dengan Pasal 834 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ? 2) Apakah
Putusan
Nomor.118/Pdt.G/2010/PN.YK telah memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Pengganti Keturunan Timur Asing Tionghoa?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terhadap tulisan-tulisan sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Keturunan Timur Asing Tionghoa Dalam Pewarisan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, namun sebagai referensi keaslian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian mendekati kemiripan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, namun dapat dipastikan bahwa hal tersebut berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. 1. Penelitian dengan judul “Pembagian Waris Dengan Wasiat Secara Lisan Pada Masyarakat Adat Tionghoa Di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.” Penelitian ini dilaksanakan oleh Ricki Siddharta (10/305625/PHK/06287),
Program
Studi
Magister
Kenotariatan
Universitas Gadjah Mada,5 dengan rumusan masalah yang diteliti : a) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris dengan wasiat secara lisan pada masyarakat adat Tionghoa di kelurahan Buliang, kecamatan Batu Aji, kota Batam? b) Bagaimanakah kedudukan dan fungsi saksi dalam pelaksanaan pembagian waris dengan wasiat secara lisan pada masyarakat adat Tionghoa di kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, kota Batam? Hasil penelitian dari penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
5
Ricki Siddharta, 2012, Pembagian Waris Dengan Wasiat Secara Lisan Pada Masyarakat Adat Tionghoa di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
a) Masyarakat adat Tionghoa di Kelurahan Buliang, kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pembagian warisan dilaksanakan dengan wasiat secara lisan yang berarti bahwa pewaris dalam membagikan harta waris secara langsung kepada ahli waris tanpa bentuk tertulis baik surat maupun akta atau testamen dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi. Pembagian warisan dengan lisan dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau masih hidup dengan proses pengalihan, pembagian atau penunjukan. b) Kedudukan dan fungsi saksi dalam masyarakat adat Tionghoa di kelurahan buliang, kecamatan Batu Aji, Kota Batam dimana kedudukan saksi dalam pembagian waris secara lisan adalah alat bukti dan keabsahan atas pelaksanaan pembagian waris secara lisan. Fungsi saksi selain melihat dan mendengar juga dititipkan harta waris milik pewaris untuk diberikan kepada ahli waris yang tidak dapat hadir saat pembagian harta waris. 2. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Sah Atas Tanah Hak Milik Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus Putusan No.073/Pdt.G/1988/PN.KDR). Penelitian ini dilaksanakan oleh Hapsari (09/292064/PHK/05965)
Program
Studi
Magister
Kenotariatan
Universitas Gadjah Mada,6 dengan rumusan masalah yang diteliti :
6
Hapsari, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Sah Atas Tanah Hak Milik Yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus Putusan No.73/Pdt.G/1988/PN.KDR), Tesis, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris sah atas tanah yang belum didaftarkan berkaitan dengan kasus gugatan Nomor 73/Pdt.G/1988/PN.KDR? b) Apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 73/Pdt.G/1988/PN.KDR? c) Mengapa
putusan
hakim
pengadilan
negeri
Nomor
73/Pdt.G/1988/PN.KDR tersebut belum dapat direalisasikan?
Hasil penelitian dari penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris sah atas tanah waris yang belum didaftarkan dalam kasus ini yaitu dikembalikan kepada ahli waris tanah/barang-barang tersengketa yang memang menjadi hak dari ahli waris, dan dengan dibatalkannya sertifikat Nomor 117 Tahun 1983 atas nama : X dengan putusan pengadilan. b) Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 73/Pdt.G/1988/PN.KDR adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. c) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.G/1988/PN.KDR tersebut belum dapat direalisasikan karena terdapat hambatan dalam merealisasikan Putusan tersebut yaitu karena ada keabiasaan
masyarakat yang kental sehingga pelaksanaan putusan tersebut menjadi terhambat, dan terkendala administrasi dari BPN Pusat ke BPN daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian oleh penulis dengan penelitian
yang telah ada tersebut. Persamaan dari
penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembagian waris untuk Keturunan Tionghoa, sedangkan perbedaan dari penelitian oleh penulis sebagai berikut : 1. Penelitian penulis mengenai pembagian waris bagi ahli waris pengganti, sedangkan penelitian yang telah ada mengenai pembagian waris bagi ahli waris sah yang belum cukup umur dan pembagian waris dengan wasiat lisan. 2. Penelitian penulis dilakukan di instansi, wilayah, dan waktu yang berbeda. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian dan penulisan ini berbeda dengan beberapa penelitian dan penulisan terdahulu, karena itu penelitian ini merupakan penelitian asli. Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapinya.
D. Faedah Penelitian 1. Faedah Bagi Ilmu Pengetahuan Faedah bagi ilmu pengetahuan adalah untuk menambah kajian mengenai
perlindungan hukum terhadap ahli waris Keturunan Timur
Asing Tionghoa dalam pewarisan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi penelitian lain selanjutnya. 2. Faedah Bagi Pembagunan Negara dan Bangsa Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi atas pembentukan pemahaman terkait dengan upaya pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi ahli waris pengganti dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk keturunan Timur Asing Tionghoa sebagi ahli waris.
E. TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui dan menganalisis
hal - hal yang menjadi alasan
pertimbangan hakim terhadap Pasal 834 KUHPerdata dalam memutus perkara ahli waris keturunan Timur Asing Tionghoa dalam pewarisan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam mengenai
perlindungan hukum yang diberikan kepada para ahli waris pengganti dalam pembagian warisan keturunan Timur Asing Tionghoa dalam kasus putusan No.118/Pdt.G/2010/PN.YK.
