BAB I PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PPH PASAL 21. Klik kanan pada short cut my computer yang ada di desktop (Gambar 1);

Indonesian Tax Review

Manual Guide PPh Pasal 21 BAB I PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PPH PASAL 21

COPY CD 1. Copy Isi Disket Ke Direktori C:\My Documents  Klik kanan pada short cut my computer yang ada di desktop (Gambar 1);  Masukan CD pada CD drive untuk meng-explore isi CD;

Gambar 1

Gambar 2

 Copy file PPh 21 VER 2.3D 11-13 ke dalam direktori C:\My Documents\... (Gambar 3).

Gambar 3

Dari hasil pengkopian CD tersebut, maka dalam direktori C:\My Documents\ akan muncul nama direktori \ PPH 21 VER 2.3D 11-13\ yang berisi direktori, serta file-file sebagaimana tersebut di atas. Secara lengkap file-file yang akan digunakan sebagai kertas kerja penghitungan PPh Pasal 21 adalah:



C:\My Documents\ PPh 21 VER 2.3D 11-13\….\file

Tujuan dari pengkopian ke C:\My Documents\ adalah agar kita tidak perlu lagi melaksanakan perubahan pada proses mail merge. Dengan demikian, file Bukti Pemotongan (BP 21 Final, BP 21 Non Final) dan

1 LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21

1721_A1.doc yang sudah dikopikan ke komputer telah secara otomatis berisi “mail merge” yang dihubungkan dengan file database masing-masing. Sekarang kita tinggal merubah isian data perhitungan pada data input sesuai dengan data perusahaan. Setelah selesai kemudian disimpan (di-save) dengan nama yang sama pada direktori yang sama (tanpa merubah nama file).

2.

Isi Disket Dikopikan Ke Selain Direktori C:\My Documents Isi disket dapat dikopikan ke selain direktori C:\My Documents\. Namun, kita perlu merubah alamat mail merge yang ada pada file Bukti Pemotongan. Misalkan isi disket kita kopikan ke ditrektori D:\ maka setelah dikopi di dalam direktori D:\ akan berisi:



D:\ PPH 21 VER 2.3D 11-13\

Perlu diketahui bahwa proses mail merge yang dibuat di dalam file Bukti Pemotongan adalah dengan file database yang disimpan dalam folder PPH 21 VER 2.3D 11-13. Dengan demikian, apabila kita mengubah atau menyimpan file database pada direktori atau folder yang berbeda maka perlu dilakukan penyesuaian alamat file yang di-mail merge. Diskpripsi isi CD Compliment PPh 21  e-SPT PPh 21  

eSPT PPh 21 PER-32 PJ 2009 (30112009) installer eSPT PPh 21 PER-32 PJ 2009 (30112009) Patch Update

Berisi file installer e-SPT PPh Masa Pasal 21-26 PER32/PJ/2009 versi 1.0 Berisi file update installer e-SPT PPh Masa Pasal 21-26 PER32/PJ/2009 versi 1.0

 Peraturan PPh 21

Berisi peraturan PPh Pasal 21

 PPh 21 VER 2.3D 11-13

Berisi file yang akan digunakan sebagai kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21, yaitu: Bukti potong PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang akan digunakan untuk mencetak bukti potong dengan mail merge. Data source mail merge-nya ada di file: PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls. Untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 21 Final. Data source-nya diambil dari PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls. Untuk data table-nya diambil dari sheet Non PT. Untuk mencetak bukti potong PPh Pasal 21 Tidak Final. Data source-nya diambil dari PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls. Untuk data table-nya diambil dari sheet Non PT. Merupakan contoh kertas kerja yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21, baik untuk pegawai tetap maupun untuk pegawai tidak tetap. File ini juga merupakan data source untuk mail merge. Merupakan kertas kerja yang siap digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21, baik untuk pegawai tetap maupun untuk pegawai tidak tetap. Merupakat format data impor e-SPT untuk pegawai tetap (1721 T). Merupakat format data impor e-SPT untuk bukti potong pegawai tidak tetap masa. Merupakat format data impor e-SPT untuk bukti potong

 1721_A1.doc

 Bupot 21 Final.doc

 Bupot 21 Non Final.doc

 PPh 21 VER 2.3D 11-13 Contoh.xls

 PPh 21 VER 2.3D 11-13 Kosong.xls  e-SPT21-T.csv  e-SPT masa.csv  e-SPT tahunan.csv 2

LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21 pegawai tetap (1721 A1).

 Slide PPh Pasal 21

Berisi slide presentasi PPh Pasal 21

MENGUBAH REGIONAL SETTING Default regional setting yang digunakan dalam mail merge PPH 21 VER 2.3D 11-13 adalah regional setting Indonesia. Oleh karenanya jika regional setting pada komputer anda masih menggunakan English, maka sebaiknya diubah terlebih dahulu ke regional setting Indonesia. Apabila tidak diubah, maka hal ini akan berpengaruh terhadap tanda separator pada bukti potong PPh Pasal 21 ketika dilakukan mail merge. Untuk mengubah regional setting menjadi Indonesia, dilakukan dengan cara Klik Start  Control Panel  Klik Regional and Language Options. Perhatikan gambar di bawah ini.

Gambar 4

Gambar 5

Selanjutnya akan muncul menu Regional and Language Options. Silahkan pilih untuk regional setting Indonesia.

Gambar 6

FILE READ ONLY Perlu kami ingatkan, bahwa karena data yang diberikan dalam bentuk compact disc (CD), maka data yang ada di dalam CD juga akan berubah dan menjadi terkunci. Dan ketika di-copy, biasanya akan tampak read only.

3 LEMBAGA MANAJEMEN



Data ini tidak dapat diolah lebih lanjut kecuali disimpan (di-save) dengan nama lain. Namun agar tidak terjadi kesalahan mail merge, maka ada baiknya adalah dengan mengubah file read only menjadi file biasa. Caranya: Klik kanan pada folder PPh 21 VER 2.3D 11-13 kemudian pilih properties. Kemudian hilangkan tanda checkmark pada box read only. Simak gambar berikut.

Hilangkan tanda check mark pada box read only. Gambar 7

Gambar 8

File yang sudah dihilangkan ‘read only’-nya, sudah dapat digunakan lebih lanjut.

MACRO SECURITY Sebelum Membuka file PPh 21 12C-ok.xls, terlebih kita harus memastikan level macro security tidak boleh lebih dari medium. Pasalnya, apabila macro security yang ada di excell adalah high atau very high, maka bila menggunakan office 2003 tidak akan dapat dibuka, sedangkan yang menggunakan office 2007 dapat dibuka, akan tetapi rumus macro tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurunkan macro security pada Office 2003 Bila macro security pada Office 2003 belum diturunkan, maka akan muncul pesan seperti berikut ini:

Gambar 9 Untuk menurunkannya buka microsoft excell office 2003, kemudian klik tool  macro  security  pilih medium. Simak gambar berikut ini.

4 LEMBAGA MANAJEMEN



Gambar 10

Gambar 11

Untuk Office 2007, file dapat dibuka tetapi akan muncul icon security warning dan pada sheet #Non PT kolom CV (huruf) jumlah pajak yang terbilang akan “#value!”. Hal ini karena rumus macpro tidak aktif. Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar 12

Untuk mengaktifkan rumus macro, maka klik option pada menu security warning yang muncul di sebelah kiri atas file excell. Setelah itu kemudian pilih enable this content. Perhatikan gambar di bawah ini

5 LEMBAGA MANAJEMEN



Gambar 13

Setelah macro diaktifkan, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut:

Gambar 14 Menggunakan Aplikasi PPh Pasal 21 ver 2.3D dengan office 2003. Bagi yang menggunakan office 2003, maka sebelum menggunakan aplikasi ini di dalam program excel 2003 terlebih dahulu harus mengaktifkan analysis Toolpak dan analysis ToolPak-VBA. Activasi ini hanya perlu dilakukan sekali dan untuk seterusnya tidak perlu dilakukan aktivasi setiap kali membuka file-nya.

6 LEMBAGA MANAJEMEN



Caranya: Klik menu tools  Add-Ins  centang pada kotak Toolpak dan analysis ToolPak-VBA

Catatan: Bagi Bapak/Ibu yang belum menginstall office excel 2003 secara full, maka biasanya ketika analysis Toolpak diaktifkan akan meminta source installer office 2003 untuk bisa mengambil source instalasinya.

MENGENAL PPh PASAL 21 VER 2.3D 11-13 Secara keseluruhan, tampilan kertas kerja penghitungan PPh 21 VER 2.3D 11-13 adalah sebagai berikut.

Gambar 15

File PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls, terdiri dari beberapa sheet seperti berikut ini: No 1.

Sheet SPM1

Uraian SPT Masa hal 1

Kegunaan Diisi dengan menulis bulan 1 (Jan) sd 12 (Des). Pada bulan 12 akan menampilkan akumulasi penghasilan dan PPh Pasal 21 7 LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21 selama setahun (Jan – Des). 2.

SPM2

SPT Masa hal 2

SPT Masa hal 2 default-nya mengikuti SPT Masa hal 1. Dalam SPT ini perlu diisi lebih lanjut mengenai informasi yang ada di dalamnya.

3.

T

Daftar Pegawai Tetap/Penerima Pensiun Berkala

Diisi lembar 1, lembar 2 dst. Berisi nama dan tanggungan. Dimasukkan pertama kali bulan Juli 2009.

4.

I

Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan

Berisi nama pegawai penerima penghasilan, penghasilan dan jumlah pajak. Diisi setahun sekali. Diisi lembar 1, 2 dst. Dulu: 1721A.

5.

1721 A1

Bukti potong pegawai tetap

Isi dengan nomor urut pegawai untuk melihat bukti potong 1721 A1 per pegawai.

6.

II

Daftar Perubahan Pegawai Tetap

Berisi mutasi pegawai tetap. Diisi pegawai keluar: nama dan informasi penghasilan. Pegawai masuk diisi nama dan status tanggungan. Pegawai yg baru memiliki NPWP, diisi dengan nama, NPWP dan tanggal memperoleh NPWP. Diisi dengan bulan ke xx dan lembar ke xx.

7.

D-BP

Daftar bukti potong PPh Pasal 21 masa tidak final

Diisi dengan lembar ke xx dan bulan ke xx.

8.

D-BPF

Daftar bukti potong PPh Pasal 21 masa final

Diisi dengan lembar ke xx dan bulan ke xx.

9.

BP-TF

Bukti potong tidak final

Diisi dengan mengisi pada kolom nomor BP tidak final sesuai dengan nomor yang ada di sheet Non PT. Jika nomor tidak sesuai akan ada peringatan pembuatan bukti potong PPh final. Diisi dengan mengisi no yang bersangkutan dan langsung cetak.

10.

BP-F

Bukti potong final

Diisi dengan mengisi pada kolom nomor BP final sesuai dengan nomor yang ada di sheet Non PT. Jika nomor tidak sesuai akan ada peringatan pembuatan bukti potong PPh tidak final. Diisi dengan mengisi no yang bersangkutan dan langsung cetak.

11.

Non PT

Non Peg tetap

Berisi perhitungan pegawai tidak tetap, dengan rinican masing-masing sesuai dengan nomor, kode bukti potong, tanggal, jenis, nama, NPWP, alamat, status, gross up, pembayaran dan jumlah pajak nya. Catatan: yang diisi adalah yang berwarna putih dan yang ada kaitannya. Jika ada kurang barisnya, bisa dicopy satu bari (copy satu blok). Jangan menghapus mengakibatkan error.

12.

DT peg

Data peg tetap

rumus

keseluruhan,

akan

bisa

Berisi informasi mengenai perusahaan pemotong pajak, biaya jabatan, dapat DTP, informasi data pegawai tetap. Meliputi nama, NPWP, tgl mulai NPWP, masuk kerja dan berakhirnya masa kerja, alasan berhenti (tulis sesuai aslinya: “berhenti”, “meninggal”, “pindah cabang”, “WNA”, “pindahan”, status, jabatan, alamat, serta informasi penghasilan berkaitan dengan pegawai pindahan lainnya Data mengenai pegawai cukup diisi sekali dan akan dapat link ke bulan yang bersangkutan (bulan 1 sd 12). Jika belum cukup

8 LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21 tinggal di copy blok satu baris dan dicopy ke bawah. Catatan: Nama lembaga Manajemen Formasi dan telepon serta email, jangan dihapus, karena akan mengakibatkan program menjadi tidak bisa digunakan.

13.

1 sd 12

Bulan 1 sd 12

Diisi yang berwarna putih saja. Yang berwarna abu-abu adalah rumus. Jika kurang, silakan copy satu baris, paste sesuai dengan jumlah baris yang diinginkan. Diisi al: gaji, upah honor dst, iuran pensiun. Hasil pajak terhutangnya bisa dilihat di kolom AU. Jika ingin memberikan tunjangan pajak gross up atas penghasilan teratur saja, maka kolom “K” tunjangan pajak diisi dengan “=AQ”. Bila tunjangan pajak hanya untuk penghasilan tidak teratur, maka kolom ”U = AR”. Bila tunjangan pajak atas seluruh penghasilan, maka kedua kolom tunjangan pajak (”K” dan ”U”) harus diisi. Hasil dari perhitungan PPh 21 pegawai tetap setiap bulan bisa dilihat di kolom AU, dan informasi tersebut akan bisa dilihat di sheet SUM (summary) dan digunakan untuk mengisi SPT Masa mengenai penghasilan pegawai tetap dan PPh Pasal 21 terhutang ybs.

14.

#A-1

Penghitungan PPh 21 real setahun.

Merupakan penghitungan PPh Pasal 21 selama setahun. Berisi rekap penghasilan dari Jan-Des. Serta merupakan data source untuk mailmerge PPh Pasal 21 tahunan.

15.

Sum

Summary

Berisi resume atau summary dari pegawai tetap (penghasilan bruto, PPh 21 bulan ini, PPh 21 akumulasi) dan alat kontrol pembayaran. Sheet ini merupakan resume penghitungan PPh Pasal 21 selama 12 bulan sekaligus sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar yang besar. Antisipasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi maupun menambah pembayaran di bulanbulan akhir (bulan ke 9, 10, 11, 12). Semua data adalah rumus. Pembayaran ke DJP diserahkan sepenuhnya kepada WP sesuai dengan pertimbangan masingmasing.

16.

e-T

Isian eSPT untuk 1721T

Berisi isian untuk eSPT PPh 21 form 1721 T. Jika masih ada kekurangan silakan copy paste satu baris ke bawah. Berdasarkan sheet ini kemudian copy, paste dan simpan dalam bentuk ***.csv (hanya satu sheet).

17.

e-ms

Isian eSPT untuk 1721 masa

Berisi data pemotongan PPh Pasal 21 non pegawai tetap (non PT) yang akan digunakan untuk membuat file impor bukti potong masa PPh Pasal 21 /Pasal 26 csv. Dari sheet ini kemudian di-copy, paste dan simpan dalam bentuk ***.csv (hanya satu sheet).

18.

e-th

Isian eSPT untuk 1721 tahunan

Berisi isian untuk eSPT PPh 21 tahunan atau data yang akan digunakan untuk membuat file csv bukti potong PPh Pasal 21 pegawai tetap (1721 A1). Jika masih ada kekurangan silakan copy paste satu baris ke bawah. Dari sheet ini kemudian copy, paste dan simpan dalam bentuk ***.csv (hanya satu sheet). 

9 LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21 BAB II PENGISIAN PEGAWAI TETAP

MENGISI ID PERUSAHAAN ID perusahaan merupakan sheet yang digunakan untuk mengisi identitas perusahaan dan penandatangan SPT. Sheet ini perlu diisi karena datanya akan diambil oleh SPT Masa 1721 Induk beserta lampirannya.

Informasi yang harus diisi: No. Keterangan Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan 2. NPWP 3. Alamat 4. Tahun Pajak 5. Biaya Jabatan/Pensiun

6.

Batasan PTKP - PTT (utk Thn 2013 dst)

7.

PTKP Harian Peg Lepas (Th 2013 dst)

Data tambahan Penandatangan SPT 8. Nama 9. NPWP 10. KPP Terdaftar

Petunjuk Pengisian Diisi dengan nama perusahaan. Diisi dengan NPWP dan pengisiannya tanpa strip dan titik. Diisi dengan alamat pemotong pajak (perusahaan). Diisi tahun pajak dilakukannya pemotongan pajak. Diisi dengan besarnya biaya jabatan yang berlaku sebulan. Jika pemotong pajak adalah bukan dana pensiun, maka diisi Rp500.000,-. Jika pemotong pajak adalah Dana Pensiun, maka diisi Rp200.000,-. Diisi dengan jumlah PTKP yang berlaku untuk tahun 2013 dan seterusnya. Sesuai PMK Nomor: 206/PMK.011/2012, mulai tahun 2013, batasan penghasilan pegawai tidak tetap/pegawai lepas yang boleh menggunakan PTKP harian adalah Rp2.025.000,00. Diisi dengan jumlah PTKP Harian pegawai lepas yang berlaku tahun 2013 dan seterusnya. Sesuai PMK Nomor: 206/PMK.011/2012, mulai tahun 2013, PTKP harian untuk pegawai tidak tetap/pegawai lepas adalah Rp200.000,00.

Diisi dengan penandatangan SPT Diisi dengan NPWP penandatangan SPT Diisi dengan nama KPP pemotong pajak terdaftar

10 LEMBAGA MANAJEMEN


11.

Kota

Manual Guide PPh Pasal 21 Diisi dengan nama kota tempat domisili pemotong pajak

Warning!!! By: Lembaga Manajemen Formasi Telp. 7884-0481 e-mail: [email protected] Mohon jangan di hapus, akan berpengaruh terhadap penghitungan pajaknya. Aplikasi ini hanya diberikan untuk peserta training PPh Pasal 21 oleh LM Formasi. Sesuai dengan message-nya, mohon untuk tidak menghapus tulisan ini, karena akan memengaruhi penghitungan PPh Pasal 21 pada sheet berikutnya.

MENGISI DATA PEGAWAI Pengisian pegawai tetap dilakukan pertama kali dengan mengisi sheet data pegawai. (Lihat Gambar 2)

Gambar 16

Database Pegawai 12. No 13. Nama 14. NPWP 15. Tanggal mulai NPWP 16.

Mulai Kerja

17.

Akhir Kerja

18.

Keterangan Akhir Kerja

Tidak perlu diisi karena akan otomatis terisi Diisi dengan nama pegawai Diisi hanya nomor, tanpa strip dan titik Diisi tanggal mulai ber-NPWP, jika telah ber-NPWP sejak tahun lalu, maka tuliskan 01 Januari tahun ini. Diisi tanggal mulai kerja. Jika telah bekerja sejak tahun lalu, maka diisi dengan 01 Januari 20xx (tahun ini). Diisi tanggal akhir kerja yaitu (31 Desember 200xx). Untuk pegawai yang berhenti kerja di tengah tahun, gantilah tanggal tersebut sesuai dengan tanggal si pegawai berhenti bekerja. Namun pada saat awal menggunakan program ini, tanggal tetap harus diisi dan defaultnya adalah 31 Desember 20xx. Keterangan akhir kerja harus dituliskan agar dapat dibaca oleh program, yaitu: 11 LEMBAGA MANAJEMEN



”berhenti” untuk pegawai yang berhenti; ”meninggal” untuk pegawai yang wafat atau meninggal dunia. ”pindah cabang” untuk pegawai yang pindah cabang. Isi dengan gender pegawai: Laki = ”L” dan Perempuan = ”P” Diisi dengan status PTKP pegawai. Jika si pegawai berstatus tanpa tanggungan, maka harus ditambahkan ”0” (nol) dibelakang kode status PTKP. Untuk penulisannya dapat menggunkan separator dengan garis miring (/) atau strip (-). Misalnya: Status belum menikah tanpa tanggungan, ditulis dengan TK0, TK/0 atau TK-0. Tidak boleh hanya ditulis TK. Diisi sesuai dengan status kewarganegaraan. WNI untuk warga negara Indonesia, dan WNA untuk warga negara asing. Untuk WNA harus diisi. Diisi sesuai dengan jabatan si pegawai, informasi ini penting untuk mengisi 1721 A1. Diisi sesuai dengan alamat pegawai, informasi ini penting untuk mengisi 1721 A1. -

19. 20.

L/P Status

21.

WNI/WNA

22.

Jabatan

23.

Alamat

Khusus Pegawai Pindahan yang membawa bukti potong 1721 A1 agar penghasilan dari masa sebelumnya turut dihitung di tempat kerja sekarang, maka harus diisi informasi berikut ini: 24.

Mulai kerja di tempat sebelumnya

25. 26.

Ph. Neto di tempat sebelumnya PPh 21 di tempat sebelumnya

Diisi dengan tanggal mulai kerja di tempat sebelumnya sesuai dengan bukti 1721 A1. Diisi dengan penghasilan neto dari bukti potong 1721 A1 angka 14. Diisi dengan PPh Pasal 21 terutang, diambil dari bukti potong 1721 A1 angka 21.

MENGISI DATA PENGHASILAN PEGAWAI Selanjutnya jika informasi data pegawai di atas telah diisi, maka selanjutnya user dapat mengisi data penghasilan pegawai bulan per bulan dari sheet 1 s/d sheet 12. Dalam hal ini, user hanya perlu mengisi kolom yang berwarna putih. Sedangkan kolom yang berwarna abu-abu tidak boleh diisi karena berisi rumus. Kolom-kolom yang ada dalam sheet 1 sd sheet 12 sendiri formatnya menyesuaikan dengan data bukti potong pegawai tetap 1721 A1.

Gambar 17 Kolom yang perlu diisi oleh user: 12 LEMBAGA MANAJEMEN


No. 1. 2.

Keterangan Gaji Tunj. Pjk 1

3. 4.

Tunj. lain, lembur Honor/ imb. Lain

5. 6. 7. 8.

Ass. dtg. perus Natura Bonus, THR Tunj. Pjk 2

Iuran pensiun Catatan: 9.

Manual Guide PPh Pasal 21 Petunjuk Pengisian. Diisi dengan jumlah gaji pegawai. Diisi dengan jumlah tunjangan pajak. Kolom ini juga digunakan untuk mengisi tunjangan pajak yang dihitung dengan gross up. Lihat bahasan lebih lanjut di gross up. Diisi dengan jumlah tunjangan lain, termasuk lembur jika ada. Diisi dengan jumlah honor dan imbalan lain yang diterima pegawai. Diisi dengan jumlah asuransi yang ditanggung oleh perusahaan. Hanya diisi bila naturannya adalah Objek PPh Pasal 21. Diisi dengan Bonus, THR dan penghasilan tidak teratur lainnya Diisi hanya bila perusahaan memberikan tunjangan pajak atas penghasilan tidak teratur. Diisi dengan iuran pensiun yang ditanggung oleh pegawai

Tidak diperkenankan untuk melakukan insert column dalam pengisian penghasilan. Jika perusahaan memiliki ragam penghasilan yang tidak disediakan dalam kolom worksheet, maka dapat dibuat di kolom setelah batas copy.

TUNJANGAN PAJAK DENGAN GROSS UP UNTUK PEGAWAI TETAP Apabila perusahaan ingin menghitung PPh Pasal 21 dengan cara gross up atau dengan kata lain ingin memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar PPh Pasal 21 terutang, maka dalam microsoft excell terlebih dahulu harus diaktifkan fungsi iterasinya (itteration). Untuk office 2003, maka untuk mengaktifkan iterasi-nya dilakukan melalui menu tools option  calculation. Selanjutnya check mark di box itteration.

Gambar 18 Gambar 19 Untuk Office 2007, cara untuk mengaktifkan itterasi-nya, klik logo office yang ada di sebelah kiri ms excell, kemudian pilih excell option  formula  enable itterative calculation. Perhatikan gambar berikut ini.




Gambar 20 Klik Excell options, kemudian pilih menu formula dan aktifkan iterasi dengan men-check mark kolom (box) enable iterative calculation.

Gambar 21

Untuk gross up pegawai tetap, pemberian tunjangan pajak dilakukan dengan cara melakukan link antara kolom tunjangan pajak sama dengan kolom PPh Pasal 21 terutang. Dalam hal ini ada tiga kebijakan terkait dengan pemberian tunjangan pajak (gross up), yaitu: -

Untuk sheet 1 s/d sheet 11: Tunjangan pajak diberikan atas penghasilan teratur saja, maka kolom K = Kolom AQ. Perhatikan gambar berikut:




Gambar 22

Tunjangan pajak diberikan atas penghasilan tidak teratur saja, maka kolom tunjangan 1 (kolom k) dikosongkan dan diisi kolom tunjangan pajak dua dengan mengambil angka pada PPh 21 tidak teratur (kolom AR) atau kolom U = kolom AR. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 23A

Catatan: Apabila tunjangan pajak diberikan atas seluruh penghasilan (teratur dan tidak teratur), maka kolom tunjangan pajak 1 dan kolom tunjangan pajak 2 harus diisi. Kolom K = Kolom AQ dan Kolom U = kolom AR.

-

Tunjangan Pajak di sheet 12: Sheet 12 merupakan sheet data input untuk masa pajak bulan 12. Untuk penghitungan PPh Pasal 21 bulan 12 sendiri akan link dengan sheet ‘#A – 1’. Oleh karenanya, untuk bulan 12—karena merupakan penghitungan 15 LEMBAGA MANAJEMEN



tahunan PPh Pasal 21—maka pemberian tunjangan pajak dilakukan melalui sheet ‘#A – 1’. Di sheet ini pilihannya adalah memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan. Tunjangan pajak diberikan atas seluruh penghasilan, baik yang teratur maupun yang tidak teratur, maka kolom N = kolom AT. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 24 Tunjangan pajak diberikan atas penghasilan teratur saja, maka kolom N = kolom AR. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 24A Tunjangan pajak diberikan atas penghasilan tidak teratur saja, maka kolom U = kolom AS. Perhatikan gambar berikut:

Gambar 24B




Bila perusahaan memilih memberikan tunjangan pajak, maka perusahaan harus konsisten memberikannya dari sheet ‘1’ sampai dengan sheet 12 atau sheet ‘#A – 1‘.

SUMMARY PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 PEGAWAI TETAP Setelah mengisi data pegawai dan data penghasilannya dari sheet 1 sampai dengan sheet 12, maka selanjutnya ringkasannya dapat dilihat pada sheet sum. Realisasi pajak terutang setiap bulan juga dapat dilihat pada sheet ini. Dalam hal ada perbedaan antara sheet perbulan dengan yang ada di sheet sum, maka yang valid adalah sheet sum.

Penting!!!

Gambar 27 Pada bagian ini, user harus mengisi kolom berwarna putih yang merupakan PPh Pasal 21 dibayar (sesuai SSP) yang ada pada baris ke-6. Apabila hasil penghitungan PPh Pasal 21 dengan jumlah SSP yang dibayarkan lebih besar, maka pada kolom kurang (lebih) setor s.d bulan ini (baris ke-11) akan muncul kurang bayar. Sebaliknya apabila SSP yang disetorkan lebih besar dari total PPh Pasal 21 yang harus disetorkan bulan ini, maka akan terlihat pada kolom tersebut terjadi lebih bayar. Kurang atau lebih bayar ini selanjutnya akan terus diperhitungkan untuk masa pajak selanjutnya.

Gambar 27A Dalam gambar 27 sheet sum (file: Pasal 21 VER 2.3D 11-13 Contoh Latihan), utang pajak di bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp24.172.885,-. Apabila dalam kolom ini diisikan sejumlah Rp24.172.885,- maka pada kolom kurang (lebih) setor bulan ini tidak akan terdapat kurang atau (lebih). Namun apabila yang dibayarkan sesuai dengan SSP adalah sebesar Rp20.000.000,-, maka pada kolom kurang 17 LEMBAGA MANAJEMEN



(lebih) setor bulan ini akan timbul kurang bayar sebesar Rp4.172.885,-. Atas jumlah ini, selanjutnya akan menambah PPh Pasal 21 kurang bayar di masa pajak Februari. Seperti pada gambar 27A di atas, pada bulan Februari, kolom Total PPh 21 seharusnya adalah Rp7.020.420,-. Namun Total PPh 21 Harus disetor bulan ini adalah sebesar Rp11.193.275,- (Rp20.000.000,- + Rp4.172.885,-). Jika seluruhnya dilunasi, maka pada kolom Kurang (lebih) setor bulan ini akan muncul informasi lebih bayar bulan ini sebesar Rp4.172.885,-, namun pada kolom Kurang (lebih) setor s.d. bulan ini akan nihil (0). Dengan disajikannya informasi tersebut, hal ini tentu akan memudahkan bagi user untuk mengontrol PPh 21 terutang untuk perusahaannya.

KURANG (LEBIH) BAYAR DI DESEMBER Kurang (lebih) bayar di bulan Desember. Untuk melihat hal ini, user hanya perlu melihat pada kolom Total PPh Pasal 21 yang harus disetor bulan ini pada bulan Desember. 



Manual Guide PPh Pasal 21 BAB III PENGISIAN NON PEGAWAI TETAP (SHEET NON PT)

MENGISI SHEET #NON PT Pengisian PPh Pasal 21 untuk selain pegawai tetap dilakukan di sheet non PT.

Gambar 28 Adapun yang perlu diisi dalam sheet #Non PT hanya kolom yang berwarna putih saja, untuk kolom yang berwarna abu-abu tidak boleh diisi karena berisi rumus. Kolom yang perlu diisi:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No.

Keterangan Tgl BP Penerima Penghasilan Nama NPWP Alamat Status GU*

8.

Jml HK

9.

PTT Bulanan

10.

Pembayaran

Petunjuk pengisian Diisi dengan tanggal Bukti Potong PPh 21; Diisi dengan kode jenis transaksi (lihat kode jenis transaksi) Diisi dengan nama Diisi dengan NPWP, tanpa titik dan strip Diisi dengan alamat penerima penghasilan Diisi dengan status PTKP penerima penghasilan Diisi dengan angka PPh Pasal 21 terutang pada kolom R bila ingin meng-gross up penghasilan. Pastikan itteration diaktifkan. Diisi dengan jumlah hari kerja. Bagian ini hanya diisi untuk penerima penghasilan pekerja lepas atau pegawai tidak tetap yang dibayarkan harian/bulanan. Diisi dengan ”x” bila membayarkan penghasilan kepada pegawai tidak tetap (PTT) yang dibayarkan bulanan. Jika dibayarkan harian, maka kolom ini dikosongkan. Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.

JENIS PENERIMA PENGHASILAN Jenis 1

Keterangan Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 19 LEMBAGA MANAJEMEN


Manual Guide PPh Pasal 21 2 3 4 5 6

Imbalan Distributor MLM Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan Imbalan Kepada Tenaga Ahli Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7 8 9 10

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Imbalan kepada Peserta Kegiatan Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan

12

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Final

Pesangon, Pembayaran pensiun sekaligus (Final)

Catatan Untuk Gross Up: Sebelum melakukan gross up pastikan terlebih dahulu bahwa fungsi iterasi dalam excell telah diaktifkan. Gross up dilakukan pada kolom GU – Tunj. Pajak, dengan memasukkan formula kolom N (GU – Tunj. Pajak = Kolom P (PPh 21 Terutang). Untuk melihat berapa pajak yang terutang dapat dilihat pada kolom P.

Gambar 29 




BAB IV HASIL INPUT DATA PEGAWAI TETAP DAN NON PEGAWAI TETAP

SPT HALAMAN 1 Untuk melihat hasil input data penghasilan pegawai tetap dan non pegawai tetap yang telah diinput setiap bulannya, tuliskan masa pajaknya pada kolom berwarna abu-abu.

Klik spin buttonnya untuk mengubah masa pajaknya

Gambar 30 SPT MASA HALAMAN 2 (SPM 2) Sheet SPM 2 merupakan halaman 2 SPM PPh Pasal 21. Masa pajak dalam SPM ini mengikuti SPM halaman 1.




Gambar 31 SPT Masa Halaman 1 Pada Masa Pajak Terakhir Pada masa pajak terakhir (Desember), dalam SPT halaman 1 sudah memperhitungkan seluruh penghasilan pegawai tetap dan penerima penghasilan lainnya yang ada di SPM halaman 1.

*) Kemudian untuk nomor 21 harus dimasukkan jumlah pajak yang sudah dibayar dari bulan januari sd nopember. Dalam hal ini apabila seluruh transaksi pemotongan PPh Pasal 21 sudah diinput di dalam aplikasi PPh Pasal 21-nya, maka informasi jumlah pajak yang harus dimasukkan dapat dilihat angkanya pada sheet sum berikut ini.




Angka ini yang dimasukkan di angka 21 pada SPM 1 PPh 21 masa Desember.

1721 – T (sheet ”T”) Untuk masa pajaknya diisi dari sheet data pegawai. Jika tidak muat, isikan lembar selanjutnya pada kolom berwarna Abu-abu.

Gambar 32



Manual Guide PPh Pasal 21 Lembar ke ... Tuliskan masa pajak di kotak ini Ketik ”x” jika ingin melaporkan karyawan per bulan ini saja

Diisi sesuai dengan lembar ke...., 1, 2, dst.. sesuai dengan kapasitas jumlah pegawai. Diisi dengan masa pajak penyampaian lampiran 1721 T Diisi dengan ”x” jika hanya ingin melaporkan pegawai yang ada di masa pajak yang telah diisikan di kolom sebelumnya. Jika ingin menampilkan seluruh pegawai masuk dalam formulir 1721 T, maka kolom dikosongkan.

Lampiran I Isi atau klik spin button untuk mengubah lembar ke... Untuk masa pajaknya sudah default Desember.

Gambar 33 Butkti Potong 1721 A1 Isi nomor urut pegawai untuk melihat bukti potong per masing-masing pegawai atau klik spin button ke kiri atau ke kanan untuk menambahkan atau mengurangi nomor urut pegawai.




Gambar 34

Lampiran 1721 - II Isi atau ketik spin buttonnya untuk mengubah lembar ke ... dan masa pajaknya

Gambar 34A




Lampiran Daftar Bukti Potong Masa Tidak Final dan Final Isikan lembar ke dan masa pajaknya sesuai yang diinginkan. Atau, klik dengan mouse spin button yang ada di sebelah kanan kotak masa pajak untuk mengubah masa pajaknya dan lembar ke untuk mengubah halaman.

Gambar 35

Bukti Potong Non Pegawai Tidak Final dan Final Diisi nomor bukti potongnya pada kolom No. BP yang berwarna putih.

Gambar 36




Gambar 37 




BAB V e-SPT PPh 21 Instalasi e-SPT Installer e-SPT PPh 21 terdapat dalam folder e-SPT yang ada dalam compliment. Buka dan pilih setup sehingga akan muncul gambar berikut.

1

2 INSTALATION

3

4




5

6 INSTALATION

8

7

Bila sudah selesai diinstal selanjutnya, buka program e-SPT melalui star menu dan pilih e-SPT masa. Perhatikan gambar berikut ini




Selanjutnya akan muncul program e-SPT. Klik connect To DB, dan pilih data source namenya yaitu DBPPHMASAV3.

Selanjutnya akan muncul menu untuk pengisian NPWP dan setelah diisi akan masuk ke menu profile. Isi NPWP perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21 dan isikan profil Wajib Pajak sesuai dengan keterangan yang diminta.

Diisi dengan NPWP perusahaan yang valid.

Profil WP diisi sesuai dengan informasi yang diminta. Klom yang bertanda *) berarti harus diisi.




Jika telah selesai, pilih simpan, sehingga akan muncul menu seperti di bawah ini.

Connect to database dan Login keakan e-SPT PPh Pasal Pilih data base(Masuk untuk selanjutnya masuk ke menu login. Isikan 21 user name dengan Administrator dan Connect to Database dan Login Ke e-SPT password dengan 123.

123



Manual Guide PPh Pasal 21 Cara Membuat Data Base Baru--Untuk Multi NPWP Caranya: 1 Buka file support yang ada pada installer e-SPT PPh 21: Di dalamnya akan terdapat data base MS Access dengan nama file: db1721.mdb Copy file tersebut dan paste di file: C:\ My Document Ganti nama file, misalnya: db1721.mdb db1721 - Mulia.mdb

Cut file-nya dan paste di: C:\Program Files\DJP\eSPT PPh 21-26\Database 2

Buka control panel, pilih Administrative tools kemudian pilih data source (ODBC) System DSN

ADD

Microsoft Access Driver (*.mdb)

Beri nama file: PPh 21 PT ABC Mulia

Pilih select

Pilih Ok

Buka e-SPT----> connect to db dan pilih PPh 21 PT ABC Mulia

Alur Pengisian e-SPT Pengisian e-SPT PPh Pasal 21 sama seperti pengisian SPT hard copy (manual). Pengisian dimulai dari bukti potong yang selanjutnya datanya akan masuk ke dalam daftar bukti potong dan SPT Induk 1721. Setelah itu, baru kemudian dilakukan pembayaran pajak dan SSP-nya diinput pada menu SSP. Kemudian, proses terakhir adalah membuat data csv untuk dilaporkan.




Alur Pengisian e-SPT PPh Pasal 21 1 Bukti Potong Tdk Final

2 Daftar Bukti Potong Tdk Final

4

3 Bukti Potong Final Pesangon Bukti Potong Final PPh 26

Bukti Potong Peg Tetap (1721 A-1)

Daftar Bukti Potong Final

SPT 1721 Induk

SSP (input di menu setor pajak)

Daftr Bukti Potong 1721 - I

5 Lapor pajak (buat file csv)

Langkah Kerja

Pilih bulannya

Klik “buat” utk membuat masa pajak

Pilih bulannya

Klik OK

Klik utk membuat masa pajak




Bukti Potong PPh Pasal 21 (Tidak Final)

Nomor bukti potong dapat diganti sesuai format perusahaan Klik drop down list utk mengisi tgl bupot

Diisi dgn NPWP, bila tidak ada ketik 0 lima belas digit. Diisi dgn nama WP penerima penghasilan Diisi dgn alamat WP penerima penghasilan

Untuk mengisinya klik terlebih dahulu




Pilih cara pembayaran

Jml hari kerja harus diisi

Klik Simpan pada bagian yang dilingkari

Peg Tidak Tetap

Klik Simpan pada bagian yang dilingkari




Tenaga Ahli

Pilih berkesinambungan atau tidak

Jika berkesinambungan & satu pemberi kerja, PTKP akan aktif

Diisi dgn Akm Ph KP sd bulan lalu

Tenaga Ahli

Jika berkesinambungan & lebih dari satu pemberi kerja, PTKP tdk aktif

Diisi dgn Ph bruto sd bulan lalu




Klik tampilkan data utk melihat apakah data yang kita input di bukti potong sudah masuk ke daftar bukti potong

Klik rekapitulasi untuk mengetahui rekapitulasi bukti potong tidak final




Induk Bagian B (6 – 20)

Diisi manual Lansung di kolom ini









Harus dibuatkan SSP masingmasing (tdk boleh digabung yang tdk final dan yang final)




Klik tampilkan data untuk menampilkan masa pajak yanng telah dibuat SPT-nya

Lokasi file disimpan (dapat diubah)

Klik create file sehingga akan muncul pop up information “Data telah disimpan dalam bentuk CSV format”.












BAB VI MEMBUAT FILE IMPOR CSV DARI APLIKASI PPh Pasal 21 VER 2.3D 11-13

Cara membuat file e-ms dalam bentuk .csv ♣ Buka file PPh 21 Ver 2.3D 11-13.xls ♣ Pilih Sheet ‘e-ms’ seperti gambar di bawah ini: ♣ Setelah itu blok seluruh isi dalam sheet ‘e-ms’ dan copy isinya ke sebuah file excell baru;

♣ Setelah itu paste dalam file excell baru yang dibuka. Hapus sheet 1 dan sheet 2 kemudian save dalam format csv. Tandanya berhasil di-save dalam format csv adalah nama file sama dengan nama sheet-nya.




Cara membuat file e-th dalam bentuk .csv ♣ Buka file PPh 21 Ver 2.3D 11-13.xls ♣ Pilih Sheet ‘e-th’ seperti gambar di bawah ini:

♣ Setelah itu blok seluruh isi dalam sheet ‘e-th’ dan copy isi sheet ‘e-th tersebut;




♣ Langkah selanjutnya adalah paste file yang telah di-copy tersebut ke dalam file excel yang baru. Kemudian hapus ‘sheet 2’ dan ‘sheet 3’

♣ Setelah dihapus, kemudian save/simpan file excel tersebut dengan format .csv dengan nama ‘e-th.csv’ atau nama lain sesuai dengan keinginan Anda ke dalam folder database excel yang telah dibuat (jangan sampai lupa tempat penyimpanan file tersebut). Gambar di bawah ini;




♣ File ‘e-th.csv’ telah siap digunakan untuk diimpor ke dalam e-SPT.






BAB VII IMPOR DATA CSV KE E-SPT Buka e-SPT dan masuk ke masa pajak sesuai dengan data yang akan diimpor. Selanjutnya, klik menu utility impor data  bukti Potong PPh Pasal 21/26 seperti gambar berikut ini.

Selanjutnya akan muncul menu seperti berikut ini.

Sesuaikan masa pajaknya dengan masa pajak dalam data csv yang akan diimpor. Klik pada bagian ini. Kemudian Pilih file yang akan diimpor.

Klik Open




Selanjutnya klik kita dapat memilih untuk langsung meng-klik menu validasi file atau impor. Untuk melihat apakah data csv kita seluruhnya dapat diimpor atau tidak, kita dapat memilih untuk meng-klik validasi file. Bila memang ada file yang tidak bisa diimpor, maka akan muncul pesannya pada bagian daftar error hasil validasi.

Pilih validasi: untuk mengecek data mana yang tidak dapat masuk pada saat impor Bila sudah klik impor.

Klik impor sehingga data yang tersimpan dalam file csv akan masuk ke dalam program e-SPT. Perhatikan gambar berikut. Apabila ada data yang tidak masuk pada saat proses impor, maka akan muncul dalam

Untuk mengecek apakah data impor bukti potong masa dapat dibuka melalui menu SPT PPh  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26  Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21 Final/Tidak Final.





Manual Guide PPh Pasal 21 BAB VIII MENCETAK BUKTI POTONG DENGAN MAIL MERGE

Pencetakan bukti potong dengan menggunakan Mail Merge dilakukan melalui formulir bukti potong yang ada dalam folder PPh Pasal 21 VER 2.3D 11-13. Adapun formulir bukti potong beserta data source dan table-nya adalah sebagai berikut:

  

Nama File/Bukti Potong 1721_A1.doc Bupot 21 Final.doc Bupot 21 Non Final.doc

Select Data Source PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls

Select Table #A – 1$ ‘Non PT’$ ‘Non PT’$

MENCETAK BUKTI POTONG 1721 A1 Buka file “1721_A1.doc” yang ada dalam folder PPh Pasal 21 VER 2.3D 11-13. Ketika membuka pertama kali, maka file mail merge (doc) adalah selalu meminta secara otomatis find data source. Oleh karenanya kita “harus” hafal nama dan tempat file data (excel) tersebut berada/disimpan, dan menyambungkannya (melink-kannya).

1. Mencetak Bukti Potong 1721 A1 dengan Office 2007;

Buka file Bukti Potong 1721 di dalam folder for office 2007 seperti gambar di atas. Selanjutnya akan muncul message seperti berikut dalam MS Word 2007.

Pilih No, sehingga selanjutnya akan tampil bukti potong 1721 A1 pada MS Word 2007, seperti berikut.




Selanjutnya, buka menu Mailings pada tab ribbon, klik Select Recipients dan pilih Use Existing List seperti gambat berikut.

Setelah itu, akan muncul menu window Select Data Source. Pada awalnya tampilan defaultnya akan seperti berikut ini. Cari di mana letak file excel yang akan menjadi data source-nya. Dalam hal ini PPh 21 VER 2.3D 11-13 Latihan.

Pilih Filenya dan kemudian klik Open sehingga akan muncul jendela berikut:




Pilih ‘#A-1$’ kemudian pilih OK. Sehingga dalam bukti potong 1721 A1 seperti yang terlihat dalam gambar berikut.

Klik preview result dalam bukti potong 1721 A1 untuk menampilkan data masing-masing pegawai. Sehingga akan tampil bukti potongnya sebagai berikut:

Klik tanda reccord ke kiri atau ke kanan seperti gambar berikut.

Untuk melihat bukti potong pegawai satu persatu. Klik untuk menampilkan nomor bukti potong sebelumnya dan untuk menampilkan nomor bukti potong selanjutnya.




Sebelum dicetak ganti terlebih dahulu nomor NPWP pemotong pajak dan nama pemotong pajak-nya, berikut ini.

Isi NPWP dan Nama Pemotong Pajak dengan NPWP dan Nama Perusahaan sebagai pemotong PPh Pasal 21. Selain itu, isi jangan lupa untuk mengisi/mengganti keterangan tempat, tanggal dan nama lengkan dan NPWP penandatangan bukti potong berikut.

Mencetak Bukti Potong 1721 A1. Lihat menu ribbon pada MS Word Bupot 1721 A1. Pada menu mailings terdapat menu Finish & Merge seperti gambar berikut. Klik Finish & Merge, kemudian pilih Print Documents.

Selanjutnya akan muncul menu merge to printer seperti berikut:

♣

Pilih All bila ingin mencetak semua bukti potong 1721 A1;

♣

Pilih Current record untuk mencetak bukti potong yang sedang ditampilkan di komputer;

♣

Pilih from___ To __ untuk mencetak bukti potong dari reccord atau nomor bukti potong___ sampai dengan ___.

Selanjutnya Klik OK, sehingga akan langsung menuju ke menu printer seperti berikut ini.




Klik OK untuk mencetak langsung seluruh bukti potong sesuai dengan pilihan pada menu merge to printer sebelumnya.

Membuat Back Up Dokumen Bukti Potong Untuk membuat back up dokumen bukti potong 1721 A1, Klik finish & merge kemudian pilih edit individual documents.

Selanjutnya akan muncul menu merge to new documents, seperti berikut: -

-

Pilih All bila semua bukti potong 1721 A1 ingin di-merge dalam satu dokumen baru;

-

Pilih Current record untuk yang ingin di merge adalah yang sedang ditampilkan di komputer;

-

Pilih from___ To __ bila yang ingin di-merge adalah bukti potong dari reccord atau nomor bukti potong___ sampai dengan ___.

Selanjutnya akan muncul bukti potong dengan nama letter1 yang terdiri dari 9 halaman bukti potong seperti berikut ini.




Selanjutnya save as file tersebut dengan nama yang berbeda. Bila dokumen ini akan di-print, maka dapat langsung dilakukan dari menu printer. Perlu diperhatikan pula bahwa dalam dokumen ini, menu mailingnya tidak lagi aktif.

2. Mencetak Bukti Potong dengan Menggunakan Office 2003

Buka file Bukti Potong 1721 di dalam folder for office 2003 seperti gambar di atas. Selanjutnya akan muncul message seperti berikut dalam MS Word 2003.




Klik No sehingga muncul windows Select Data Source.

Gambar 39

Gambar 40

Berikutnya jika sudah disorot sesuai dengan folder, di mana dokumen yang menjadi data source tersebut disimpan. Perhatikan gambar berikut

Gambar 41

Gambar 42

Selanjutnya pilih file data soucenya yaitu PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls. Klik open dan selanjutnya akan muncul select table. Kemudian pilih table ‘#A – 1’ sehingga akan muncul windows baru yaitu select recipient. Perhatikan gambar 31 dan 32 berikut ini.

Gambar 43

Gambar 44

Selanjutnya sebelum klik ok di windows “Mail Merge Recipients” sebaiknya lakukan filter terlebih dahulu dengan meng-klik tanda segitiga terbaik (pulldown menu). Setelah itu pilih non blanks, sehingga hanya akan menampilkan yang ada isinya saja. Perhatikan gambar berikut ini:




Gambar 45 Setelah di klik ok, maka akan tampil file 1721 A1 yang telah terhubung dengan data yang ada di file PPh 21 VER 2.3D 11-13.xls. Tampilan bukti potong 1721 A1 dapat dilihat pada gambar 46-48.

Gambar 46

Gambar 47

Gambar 48

Menampilkan Toolbar Mail Merge Perhatikan apakah toolbar mail merge-nya telah aktif. Jika sudah, cobalah untuk meng-klik tanda record untuk melihat perubahan pada formulir bukti potong 1721_A1.doc. Jika toolbar mail merge belum tampil, maka silahkan untuk meng-klik menu Tools  Letter and Mail Mailings  Show Mail Merge, maka akan tampi Mail merge dalam posisi aktif.




Gambar 49

Gambar 50

Gambar 51

Sehingga kemudian akan tampil Mail Merge Toolbar (Gambar 51). Ketika melakukan pengolahan lebih lanjut dapat dilakukan melalui proses Mail Merge, otomatis akan keluar step 3 of 6 (Gambar 52).

Gambar 52

Gambar 53

Untuk memproses lebih lanjut, maka klik ke kiri () sehingga step 1 of 6, atau ke kanan () step 5 of 6 (Gambar 53-55).

Gambar 54

Gambar 55




Gambar 56 Penambahan Separator (tanda “titik” atau “koma”) Sedikit tambahan untuk pengerjaan Microsoft XP yang mungkin belum sesuai 1. Mail merge dengan berbasis pada Microsoft XP pada dasarnya hampir sama saja dengan program sebelumnya. Namun sesuai dengan perkembangan, Microsoft XP akan lebih sensitif terhadap tipe data dan juga regional setting. 2. Kesalahan regional setting dapat diperbaiki dengan regional setting: English atau Indonesia, dengan cara: Start, Setting, Control Panel, Regional Setting, English, Number: Decimal point (.), No digits dicimal (2), Digit grouping simbol (,), No of digits on group (3), ... list separator (,).(lihat halaman 4-5) 3. Selanjutnya dapat diperbaiki dengan melakukannya langsung di formulir 1721_A1.doc. Jika form doc tersebut sudah terbuka, harap di-klik di ABC string, dan dalam posisi angka, kemudian di-blok. Pada saat blok angka yang dimaksud akan menunjuk warna abu-abu (grey). Pada saat warna abu-abu, kemudian klik kanan, kemudian toogle field code, kemudian enter maka akan tampil “{Mergefiled A1}” pada masing-masing kolom. Pada saat klik kanan harap ditambahkan rincian sebagai berikut: “{Mergefiled A1 \# #,##,0}” dibaca “{Mergefiled A1 spasi \# spasi #,##,0} Demikian dilakukan untuk seluruh file doc untuk tahun 2010. 4. Lakukan untuk seluruh baris yang ada angkanya (dari baris 01 sampai dengan 26). Hal ini cukup dilakukan hanya sekali, yaitu pada form 1721_A1.doc. atau 1721_A1.doc. sebelum dilakukan print (merge to print) atau save ke dokumen (merge to document). 5. Kemudian untuk menampilkan bulan menjadi Jan - 09, Feb -09 dst dapat dilakukan dengan cara mengetik langsung dalam formulir 1721_A1.doc. atau 1721_A1.doc. Jika form doc tersebut sudah terbuka, harap di-klik di ABC string, dan dalam posisi bulan (01/01/2009), kemudian di-blok. Pada saat blok bulan yang dimaksud akan menunjuk warna abu-abu (grey). Pada saat warna abu-abu, kemudian klik kanan, kemudian toogle, kemudian enter maka akan tampil “{Mergefiled awal}” pada masing-masing kolom. Pada saat klik kanan harap ditambahkan rincian sebagai berikut: “{Mergefiled Awal \@ “dd - MMM - YYYY”}” dibaca “{Mergefiled Awal \@ “dd spasi - spasi MMM spasi - spasi YYYY”}” Mencetak Bukti Potong Untuk melakukan pengolahan lebih lanjut dapat melakukan print atau dokumentasi. Untuk print dapat menekan print (Gambar 56) dan akan keluar pertanyaan print record dari halaman berapa (Gambar 57).




Gambar 57

Gambar 58

Demikian juga untuk proses dokumentasi, yaitu melakukan merge ke dalam dokumen baru (merge to a new document)(Gambar 58 - 59).

Gambar 59

Gambar 60

Penyesuaian Prin Formulir 1721A1. Format/bentuk dari dari form 1721A1 adalah bentuk kertas “legal”. Namun dalam praktik, akan banyak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kertas. Dan bentuk kertas yang umum adalah bentuk “letter” atau “A4”. Untuk melakukan pencetakan dalam bentuk tersebut, dapat dilakukan dengan beberapa langkah: -

Bentuk kertas adalah legal (gambar 60) sehingga dapat menampung semua informasi/data yang dibutuhkan;

-

Dalam melakukan prin, bentuk kertas yang digunakan adalah “A4” atau “letter”, dan ini harus diubah dengan cara melakukan “scale to paper size” menjadi “A4” atau “letter” (gambar 50). Adapun letaknya adalah di kolom printer bagian kanan bawah.

-

Dan print harap diisi dengan halaman xx ke halaman xx. Tinggal tekan OK



Gambar 61


Gambar 62

MENCETAK BUKTI POTONG NON PEGAWAI (TIDAK FINAL) Buka file Bupot 21 Non Final.doc.

Gambar 63 Selanjutnya akan muncul menu sebagai berikut:

Gambar 64 Langkah selanjutnya sama seperti membuka bukti potong PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap (1721 A1). Jika 61 LEMBAGA MANAJEMEN



dalam petunjuk sebelumnya yang dipilih adalah ”yes”, user juga dapat memilih ”no”. Klik ”No” sehingga akan langsung muncul bukti potong yang akan dicetak, namun mail merge tidak aktif. Dengan kata lain file bukti potong belum terhubung dengan file ”PPh 21 VER 2.3D 11-13”.

Gambar 65 Dalam hal ini kita harus menghubungkan kembali bukti potong ini dengan file data source yang ada di ”PPh 21 VER 2.3D 11-13”. Klick select recipents kemudian klik use existing list.

Gambar 66 Selanjutnya akan muncul menu select data source. Cari file tempat menyimpan data source dan pilih ”PPh 21 VER 2.3D 11-13 Contoh.xls”. Selanjutnya akan muncul Select Table. Pilih #Non PT$’.

Gambar 67




Gambar 68 Setelah itu akan Bukti potong akan terhubung dengan data source. Klik preview result atau view merge data. Sehingga akan tampil bukti potong sesuai dengan data yang ada di excell. Namun biasanya akan tampak seperti gambar 69A, di mana yang tampak tidak seperti yang ada di data source excell-nya.

Gambar 69A Selanjutnya klik preview result seperti pada gambar 69B berikut sehingga akan tampil angka dan informasi yang kita inginkan (gambar 69C).

Gambar 69B




Gambar 69C FILTER PADA MAIL MERGE Jika tampilannya seperti di atas, maka terlebih dahulu lakukan filter untuk memilih jenis bukti potong (non final atau final) dan bulan bukti potong. Sehingga nantinya yang akan ditampilkan hanya bukti potong dengan jenis dan bulan yang kita pilih. Caranya klik ”edit recipient list” pada menu mailing, sehingga akan muncul menu berikut.

Gambar 70

Gambar 71 Selanjutnya akan keluar menu seperti berkut dan klik menu pulldown pada kolom "jenis pajak" kemudian pulih "Non Final". Anda juga dapat melakukan filter berdasarkan bulan. Caranya klik pulldowm menu pada kolom “Bln BP” kemudian pilih bulan sesuai yang Anda inginkan. Jika sudah klik OK.




Gambar 72

Gambar 73 Selanjutnya, akan tampil bukti potong sebagai berikut. Untuk melihat data pegawai klik tombol record.




Gambar 74 Catatan:

 

Untuk pencetakan bukti potong ini dilakukan seperti halnya mencetak bukti potong 1721 A1. Untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 Final, dilakukan sama seperti mencetak bukti potong 1721 A1 dan bukti potong tidak Final. 


BAB I PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI PPH PASAL 21. Klik kanan pada short cut my computer yang ada di desktop (Gambar 1);

Recommend Documents