BAB I PENGANTAR
1.1
Latar Belakang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan sumber daya alam strategis
tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara, serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Minyak dan gas bumi sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi hampir 40 persen kepada APBN. Hal tersebut merupakan perwujudan atas pemanfaatan dan pengoperasian aset-aset yang diperoleh melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) minyak dan gas bumi. Aset tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) walaupun pada awalnya diperoleh melalui pembiayaan Kontaktor KKS, biaya tersebut telah dikembalikan Pemerintah RI melalui mekanisme bagi hasil migas – cost recovery. Kegiatan usaha migas telah berjalan sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sementara penatausahaan aset-aset yang digunakan dalam industri hulu migas di Indonesia baru dilakukan sejak PERTAMINA didirikan. Walaupun dalam bentuk yang belum terlalu detil dan seiring dengan bergulirnya waktu, maka penatausahaan dan administrasi aset-aset tersebut semakin baik. Terbentuknya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang
telah dibubarkan pada tahun 2012 dan kemudian
1
dibentuk Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan dan administrasi aset yang digunakan dalam industri hulu migas, di mana pengelolaan dan administrasi aset tersebut mengacu kepada skema Kerja Sama Bagi Hasil. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 beserta peraturan dan ketentuan turunannya sebagai konsekuensi terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, merupakan momen penting dalam sejarah perminyakan yang memberikan warna tersendiri dalam hal pengelolaan dan administrasi aset di industri hulu migas. Hal tersebut memberikan perubahan drastis dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan masuknya aset Kontrak Kerja Sama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memberikan kontribusi positif dalam menaikkan jumlah aktiva Negara Republik Indonesia yang sangat signifikan. Dalam Neraca LKPP, terdapat pos pencatatan yang memberikan informasi aset-aset yang diperoleh melalui KKS tersebut. Sejak tahun 2010 hingga 2012 Pemerintah menugaskan BPMIGAS (yang saat ini telah dibentuk SKK Migas untuk melanjutkan tugas pokok dan fungsi BPMIGAS), BPKP, KEMENKEU, dan KEMEN ESDM untuk bersama-sama melakukan inventarisasi dan penilaian atas seluruh BMN yang diperoleh melalui Kontrak Kerja Sama. Hal ini untuk mendukung terciptanya penyajian LKPP yang dapat diyakini kewajarannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aset BMN KKS tersebar dari Sabang hingga Merauke, di antara provinsiprovinsi penghasil minyak dan gas bumi, baik di daratan ataupun di lautan lepas
2
pantai, inventarisasi dilakukan sebagai dasar untuk melakukan penilaian aset (penilaian nilai pasar/wajar). Nilai wajar merupakan nilai yang harus digunakan untuk aset Kontraktor KKS. Aturan ini mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Artinya historical cost yang telah tercantum perlu dilakukan review (revaluasi) kembali dengan cut off date tertentu. Demikian pula dengan aset KKS yang aktif dan tidak aktif juga perlu dipisahkan. Perlakuan
akuntansi
penggolongan/kategorisasi
digunakan
aset
pada
sebagai
dasar
pencatatan
Kontraktor
KKS
mengacu
aset, kepada
Production Sharing Contract (PSC) Accounting yang sangat unik/tidak umum. PSC tidak mengatur nilai wajar aset, maka diperlukan beberapa penyesuaian dan penyelarasan antara prinsip-prinsip yang digunakan Pemerintah RI dalam pengelolaan aset BMN Lembaga dan Kementerian dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam skema PSC. Masing-masing memiliki kesamaan dalam sedikit hal, dengan perbedan dalam banyak hal. Sebelum melakukan penilaian aset KKS, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset KKS.
Tujuan dari inventarisasi aset tersebut diharapkan
hasilnya dapat digunakan untuk pengelolaan aset-aset yang dimiliki dengan baik dan benar. Jika pemerintah tidak memiliki sistem pengelolaan aset, pemerintah belum dapat menjalankan suatu pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor menjadi
3
milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan aset, dimana dijelaskan bahwa aset BMN yang diperoleh melalui Kontrak Kerja Sama merupakan aset Negara yang diperoleh melalui kontrak yang sah. Untuk itu pula Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 135/PMK.6/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS yang telah dirubah dengan PMK nomor 165/PMK.6/2010 sebagai revisi atas PMK 135/PMK.6/2009. Untuk mengembangkan potensi minyak dan gas bumi yang ada, Pemerintah dituntut untuk mendayagunakan potensi aset yang dimiliki dengan memfokuskan pada pengelolaan aset-aset yang dimiliki, baik yang bersifat operasional maupun yang bersifat non-operasional. Untuk mengetahui potensi tersebut perlu dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian aset, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan aset KKS tersebut. Penilitian ini bertujuan untuk meneliti apakah dari sudut pandang responden proses inventarisasi dan penilaian aset yang diperlukan untuk mengoptimalkan aset KKS telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.2
Keaslian Penelitian Beberapa penelitian terkait manajemen aset telah banyak dilakukan antara
lain disajikan pada Tabel 1.1.
4
Tabel 1.1 Penelitian Terkait Manajemen Aset
No.
Penelitian / Tahun
1
Mazen A , 1999
Library research
2
Bayu , 2007
Library research
3
Atalla F., 2008
Library research
4
Lotong, 2008
Penelitian normatif
5
Lu, 2011
Library research
6
Antoh, 2012
Library research
Metode
Kesimpulan Untuk lebih mengintegrasikan manajemen portofolio ke dalam proses bisnis, organisasi membentuk tim inti internal untuk memfasilitasi proses dan bekerja dengan tim aset secara berkelanjutan. Hal ini telah membantu penghematan waktu untuk mengembangkan strategi portofolio regional dan unit bisnis yang ada. Permasalahan yang harus diperbaiki adalah belum adanya sistem aplikasi khusus terutama berbasis keruangan untuk membuat data base BMN yang tepat, akurat, handal serta efisien dan efektif untuk penyajian data yang cepat dan dapat dipercaya. Practical intelligent multi agent system untuk manajemen aset untuk industri minyak bumi, yang sangat menguntungkan dalam operasional fasilitas produksi minyak dan gas, khususnya terkait dengan manajemen pemeliharaan aset perminyakan. Tanggung jawab perusahaan minyak terhadap barang bergerak yang telah diserahkan kepada pemerintah adalah perusahaan minyak masih harus bertanggung jawab terhadap barang bergerak selama masih dalam penguasaan. Pemerintah negara bagian memenuhi standar dalam sistem manajemen aset tetap. Hasil survei mengungkapkan bahwa enam pilar sistem manajemen aset tetap saling berhubungan dengan satu sama lain. Sebuah kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan sistem manajemen aset tetap. Pemerintah negara bagian dan federal dapat membandingkan manajemen aset tetapnya. Secara bersama-sama/serentak menunjukkan bahwa ke-empat variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan).
Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang sudah dilakukan umumnya membahas tentang sesuai tidaknya proses inventarisasi dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Di samping itu, objek penelitiannya pada umumnya adalah aset pemerintah daerah. Penelitian tidak hanya membahas pelaksanaan proses inventarisasi, tetapi juga proses penilaian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Penelitian
5
tentang proses inventarisasi dan proses penilaian aset KKS ini penting dilakukan sebab kepemilikannya adalah pada Pemerintah, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan sehingga sangat dibutuhkan kejelasan nilai dan inventarisasi dari aset BMN KKKS dimaksud. Mazen A (1999), melakukan penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan proses-portofolio manajemen dan sistem untuk organisasi klien di industri hulu minyak dan gas. Sistem yang digunakan diharapkan dapat memberikan dukungan analisis sehingga memungkinkan manajemen organisasi untuk membandingkan keputusan dan optmlisasi aset di seluruh portofolio, serta selanjutnya menentukan alokasi sumberdaya. Untuk lebih mengintegrasikan manajemen portofolio ke dalam proses bisnis, organisasi membentuk tim inti internal untuk memfasilitasi proses dan bekerja dengan tim aset secara berkelanjutan.
Hal
ini
telah
membantu
penghematan
waktu
untuk
mengembangkan strategi portofolio regional dan unit bisnis yang ada. Firdaus (2007), penelitian ini fokus pada proses inventarisasi dan penilaian tanah dan bangunan milik Departemen Keuangan untuk koreksi pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Per 31 Desember 2008 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data realisasi Laporan Hasil Penilaian BMN milik Departemen Keuangan, data rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN milik Departemen Keuangan, data rekapitulasi Hasil Penilaian BMN milik Departemen Keuangan pada KPKNL Yogyakarta, serta data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 30 responden
6
pada KPKNL Yogyakarta. Variabel yang digunakan adalah pendataan, pengkodean, pengelompokan, pencatatan, dan penilaian yang diukur dengan menggunakan lima skor skala likert. Dari penelitian tersebut, permasalahan yang harus diperbaiki adalah belum adanya sistem aplikasi khusus terutama berbasis keruangan untuk membuat data base BMN yang tepat, akurat, handal serta efisien dan efektif untuk penyajian data yang cepat dan dapat dipercaya. Sayda (2008), dalam penelitiannya membahas practical intelligent multi agent system untuk manajemen aset untuk industri minyak bumi, yang sangat menguntungkan dalam operasional fasilitas produksi minyak dan gas, khususnya terkait dengan manajemen pemeliharaan aset perminyakan. Sebuah proyek penelitian yang mempelajari kelayakan dari suatu sistem manajemen aset terpadu. Marthen
(2008),
melakukan
suatu
kajian
terhadap
pembuktian
kepemilikan negara atas aset benda bergerak dalam bisnis perusahaan perminyakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian atas aset benda bergerak sebagai milik negara dan membedakannya dengan milik pribadi (private asset investment) dalam hukum perdata secara umum. Selain itu, juga untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan minyak terhadap barang bergerak yang telah diserahkan menurut hukum perdata secara umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para ahli.. Tanggung jawab perusahaan minyak terhadap barang bergerak yang telah diserahkan kepada pemerintah adalah perusahaan minyak masih harus bertanggung jawab terhadap barang bergerak selama masih dalam penguasaan.
7
Lu (2011), meneliti pengelolaan aktiva tetap publik, yang dikendalikan dan digunakan oleh pemerintah negara bagian di Amerika. Penelitian ini mencoba untuk menjawab dua pertanyaan utama. 1. Apakah karakteristik dari sistem aset manajemen modern sudah berdasarkan literatur yang tersedia? 2. Bagaimana praktek manajemen publik aset pada pemerintah negara bagian AS dibandingkan dengan standar sistem aset manajemen modern? Berdasarkan teori sistem dan penelitian terkini tentang manajemen aset publik dan sistem pengadaan publik, penelitian ini mengembangkan sebuah kerangka kerja intelektual dari sistem manajemen aset publik. Sistem ini terdiri dari enam pilar saling tergantung, termasuk persyaratan hukum dan peraturan, struktur organisasi, proses manajemen di seluruh siklus hidup aset, strategi modal manusia, teknologi informasi dan sumber daya, dan monitoring, integritas, dan transparansi. Hasil survei menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian memenuhi standar dalam sistem manajemen aset tetap. Hasil survei mengungkapkan bahwa enam pilar sistem manajemen aset tetap saling berhubungan dengan satu sama lain. Sebuah kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengembangan sistem manajemen aset tetap. Pemerintah negara bagian dan federal dapat membandingkan manajemen aset tetapnya. Antoh (2012). dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen aset terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Paniai. Dengan menggunakan metode purposive sampling jumlah sampel penelitian yang diambil adalah sebanyak 50 responden.Variabel-variabel yang digunakan adalah inventarisasi aset, legal audit
8
aset, penilaian aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Pengujian hiporesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda, hasil analisis secara bersamasama/serentak menunjukkan bahwa ke-empat variabel yaitu inventarisasi aset, legal audit aset, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset terbukti berpengaruh signifikan/positif terhadap optimalisasi aset tetap (tanah dan bangunan) Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian ini, khususnya tentang konsep manajemen aset, baik pemerintah ataupun publik. Di samping itu terdapat kemiripan dalam komparasi pengelolaan dan administrasi aset di industri hulu migas dengan aset pemerintah yang umum. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah perbedaan dalam waktu pelaksanaan penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini akan menganalisa pelaksanaan inventarisasi dan penilaian terhadap aset Kontrak Kerja Sama Migas pada tahun 2010 sampai dengan 2012 berdasarkan pedoman yang berlaku terkait manajemen aset di lingkungan industri hulu migas
1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas proses inventarisasi
dan penilaian aset BMN KKS dari sudut pandang responden, meliputi: 1. sistem pendataan aset KKS dari aspek fisik dan aspek legal; 2. kodefikasi (labeling) aset KKS; 3. pengelompokan aset KKS;
9
4. pengembangan pencatatan daftar aset KKS pada SKK Migas dan DJKN Kementerian Keuangan. 5. sistem penilaian aset KKS pada SKK Migas dan DJKN Kementerian Keuangan.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi
kalangan akademis maupun untuk praktisi sebagai berikut. 1. Memberikan tambahan pemahaman industri migas dan peranan industri hulu migas terhadap multiplier effect perekonomian pada umumnya dan KKS/PSC khususnya kepada khalayak luas (khususnya akademik) 2. Diharapkan dapat menambah acuan dan gambaran pengetahuan tentang inventarisasi aset dalam rangka pengelolaan aset yang diselenggarakan Pemerintah melalui SKK Migas dan DJKN Kementerian Keuangan 3. Diharapkan dapat memberikan bukti nyata mengenai besarnya peranan manajemen aset dalam upaya meningkatkan kegunaan aset dalam mendukung pelaksanaan industri hulu migas yang memberikan kontribusi tinggi pada perekonomian bangsa 4. Diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu khususnya manajemen aset BMN KKS
1.5
Sistematika Penulisan Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab. Bab I Pengantar,
menjelaskan tentang informasi umum, yaitu latar belakang penelitian, keaslian
10
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka yang berisikan: landasan teori, pertanyaan riset, alat analisis serta berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi yang digunakan dalam penulisan. Bab III Analisis Data serta menguraikan tentang cara penelitian dan hubungan fenomena-fenomena yang diamati, serta menunjukkan hasil dan pembahasan analisis data. Bab IV Kesimpulan dan Saran yang berisikan hasil penelitian, serta rekomendasi untuk Pemerintah melalui SKK Migas dan DJKN Kementerian Keuangan sehubungan dengan hasil penelitian.
11
