BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Transportasi merupakan industri jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan transportasi berpedoman pada sistem transportasi nasional (Sistranas), diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Untuk mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan transportasi berperan mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas, baik di perkotaan maupun perdesaan dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan distribusi barang dan jasa. Guna mendukung perwujudan kondisi aman dan damai, perlu tersedia sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Percepatan pembangunan daerah termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, mempererat hubungan antarwilayah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, serta menunjang tindakan pencegahan dan penyelesaian konflik di daerah rawan konflik. Ketersediaan infrastruktur jalan memiliki konstribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan masyarakat, ketersediaaan infrastruktur jalan yang
1
2
berkualitas
diyakini
mampu
meningkatkan
produktivitas
dan
distribusi
pendapatan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan produk, serta mengurangi kesenjangan sosial. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor No.53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah pemekaran baru. Melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu instrumen perencanaan penting yang menjadi dasar atau pedoman untuk melaksanakan progam-program pembangunan. Dari aspek geografis pulau Morotai memiliki posisi strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Posisi geografis wilayah Kabupaten Pulau Morortai berada pada koordinat 2000’ sampai 2040’LU dan 128015’ samapi 128040’ BT. Kabupaten Pulau Morotai mempunyai luas wilayah 4.301,53 Km2, dengan luas daratan seluas 2.330,60 Km2 dan luas wilayah laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km2. Panjang garis pantai 311.217 Km. Jumlah pulau -pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni berjumlah 7 pulau dan yang tidak berpenghuni berjumlah 26 pulau. Dalam analisis aksesibilitas ini, teridentifikasi bahwa Kabupaten Pulau Morotai tersedia akses yang menghubungkan beberapa kecamatan yang akan
3
menjadi objek penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan prasarana transportasi. 1.
Pertama, jaringan sabuk Selatan-Timur, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan
Kecamatan
Morotai
Selatan
(Daruba),
Kecamatan
Morotai Timur (Sangowo) dan Kecamatan Morotai Utara (Bere Bere), selanjutnya digunakan istilah sabuk Selatan-Timur untuk menandainya. Sabuk Selatan Timur telah terhubung dengan aksesibilitas jalan yang relatif bagus. 2.
Kedua, jaringan jalan sabuk Timur-Utara, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Utara (Bere Bere) dan Kecamatan Morotai Jaya (Sopi), selanjutnya digunakan istilah sabuk Timur-Utara untuk menandainya.
Sabuk
Timur-Utara
belum
memiliki
keterhubungan
aksesibilitas jalan. 3.
Ketiga, jaringan jalan sabuk Utara-Barat, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan
Kecamatan
Morotai
Jaya
(Sopi)
dan
Kecamatan
Morotai Selatan Barat (Wayabula), selanjutnya digunakan istilah sabuk Utara-Barat untuk menandainya. Sama halnya dengan sabuk Timur-Utara, sabuk Utara-Barat juga belum belum memiliki keterhubungan aksesibilitas jalan. 4.
Keempat, jaringan jalan sabuk Barat-Selatan, yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula) dan Kecamatan Morotai Selatan (Daruba), selanjutnya digunakan istilah sabuk Barat-Selatan untuk menandainya. Sabuk Barat-Selatan saat ini
4
sedang dilakukan pembukaan kembali aksesibilitas jalan. Berikut ini adalah Gambar 1.1 Peta Rencana Transportasi Kabupaten Pulau Morotai.
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Pulau Morotai, 2014 Gambar 1.1 Rencana Trasportasi Kabupaten Pulau Morotai Pada umumnya infrasturuktur transportasi terdiri dari berbagai macam jenis, salah satunya adalah jalan raya. Jalan raya mempunyai peranan yang sangat penting karena berfungsi menyediakan layanan hubungan bagi arus ekonomi maupun informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Fungsi dan strategis dalam perencanaan jalan raya
harus dipersiapkan dengan baik dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi fungsi jalan tersebut, antara lain tingkat keusangan, perkiraan peningkatan jumlah pengguna jalan, atau persyaratan geometrik dan jarak pandang jalan tersebut (Johnson, 1953: 82-84). Di Indonesia, undang-undang jalan raya diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
5
pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Menurut UU Nomor 38 Tahun 2004, jalan umum statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Berikut ini adalah penjelasan status dan pengelompokkan jalan sebagai berikut. 1.
Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2.
Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3.
Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
4.
Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
5.
Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
6
Jalan Trans Darame, KH Akhmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry merupakan jalan nasional bagian dari jaringan jalan sabuk selatan-timur yang berada di Kecamatan Morotai Selatan dengan panjang 7170 meter, yang terbagi dalam 4 (empat) ruas jalan yaitu jalan Trans Darame, KH Akhmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry. Secara fisik dan desain jalan ke 4 (empat) ruas jalan tersebut terdapat 2 jalur dan 4 lajur, sebagaimana Gambar 1.2 di bawah ini yang menjelaskan detail Jalan Nasional.
Sumber: Direktorat Jendral Bina Marga 2009 Gambar 1.2 Desain Jalan Nasional Undang-undang
No
17
Tahun
2003
Tentang
Keuangan
Negara
mengamanatkan terwujudnya good goovernance dalam penyelenggaraan negara, yaitu pemerintahan yang profesional, terbuka dan akuntabel. Pengakuan aset tetap telah diatur dalam SAP sebesar biaya perolehan. Pencatatan nilai aset dengan harga perolehan dapat dilakukan apabila aset tersebut diperoleh dalam jangka waktu satu tahun sebelum tanggal neraca awal pemerintah disusun. Namun, jika
7
aset tersebut diperoleh lebih dari satu tahun sebelum penyususnan neraca awal pemerintah, maka dalam SAP ditegaskan untuk meggunakan nilai wajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), jalan raya termasuk katagori aset tetap. Sebagai kekayaan negara, aset jalan raya harus dicatat dalam laoparan keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sesuasi dengan katagori atau klasifikasi jalan itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, peraturan ini mempunyai masalah utama untuk penilaian terhadap aset tetap yaitu pada saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan penentuan serta perlakuan akuntansi atas penilaian kembali. Adapun opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap aset tetap adalah: 1.
belum dilakukan penilaian oleh lembaga penilaian independen;
2.
tidak didukung bukti kepemilikan atas status hukum tidak jelas;
3.
tidak diselenggarakan pencatatan memadai;
4.
belum dilakukan inventarisasi atas aktiva tetap. Dari sudut pandang aset, jalan raya merupakan aset tetap dan sebagai
properti khusus karena tidak ada transaksi properti sejenis dalam pasar properti. Hal ini sesuai dengan definisi properti khusus oleh The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), yaitu: Property that is rarely, if ever, sold in the market, except by way of sale of the business or entity of which it is part, due to the uniqueness arising from its specialized nature and design, its configuration, size, location, or otherwise.
8
Plimmer dan Sayce (2006) serta Conellon (1997) mengungkapkan bahwa estimasi nilai wajar dari suatu properti khusus dapat dilakukan dengan metoda Depreciated Replacement Cost (DRC). Metoda DRC merupakan pengembangan dari pendekatan biaya, di mana komponen-komponen nilai terdiri dari gross replacement cost, depresiasi dan nilai tanah. Gross replacement cost dapat ditaksir dengan biaya reproduksi atau biaya penggantian, alasan untuk menggunakan groos replacemen cost adalah untuk menaksir atau membuat bangunan baru yang identik. Andrew dan Pitt (2000) mengungkapkan bahwa apabila yang dinilai adalah bangunan lama, di mana teknologi yang dipergunakan untuk membangun pada saat itu kini sudah usang dan material pada saat itu kini sulit didapatkan, maka metoda estimasi biaya yang lebih tepat digunakan adalah biaya penggantian. Hal ini dimaksudkan agar estimasi biaya tidak bias sebagai akibat penggunaan teknologi dan material yang tidak efisien. Sudut pandang penilaian aset/properti (appraisal), secara umum mengacu pada standar penilaian yang ada. Untuk penilaian aset di Indonesia digunakan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Dalam SPI 2007, penilaian aset khusus dan aset dengan pasar terbatas, yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau tidak pernah di jual di pasar terbuka. Penggunaan untuk tujuan laporan keuangan, dinilai dengan menggunakan metoda Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost). Didasarkan pada estimasi dari nilai pasar saat ini atas tanah untuk penggunaan yang ada, ditambah dengan biaya pengganti (atau biaya reproduksi) kotor saat ini dari bangunan, dikurangi dengan cadangan untuk kerusakan fisik dan semua bentuk keusangan dan optimalisasi yang relevan.
9
Seiring dengan jumlah pemekaran kabupaten yang ada di Indonesia. Kabupaten Pulau Morotai merupakan Kabupaten yang berada di kawasan pasifik Indonesia, pertumbuhan infrastruktur menyebabkan kenaikan permintaan atas properti khususnya kenaikan nilai tanah. Kenaikan nilai properti akan berdampak pada kenaikan jumlah kekayaan negara, dengan demikian, nilai aset Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, dan Dermaga Ferry yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih berupa harga perolehan. Keberadaan aset negara khususnya aset tetap/aset jalan raya yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sebagaimana temuan opini Badan Pemeriksaan Keuangan masih terdapat temuan laporan keuangan yang belum optimal khususnya aset tetap/aset jalan raya. Hal ini disebabkan karena sistem pengelolaan aset penatausahaan dan pembukuan belum baik. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel sesuai dengan harapan, maka harus menciptakan good finance governance karena itu lanjutan dari reformasi pengelolaan keuangan yang baik. Namun demikian permasalahan yang terjadi adalah sampai dengan dilakukannya penelitian ini belum pernah dilakukan penilaian atas jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry di Kabupaten Pulau Morotai. Dengan kondisi demikian penilaian aset Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa perlunya melakukan penelitian Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry di Kabupaten Pulau Morotai, berupa aset tetap/aset jalan raya dengan menggunakan metoda Depreciated Replacement Cost (DRC).
10
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai Penelitian Jalan di Kabupaten Pulau Morotai belum pernah dilakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya baik di dalam maupun di luar negeri terkait dengan penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti Metoda Hasil 1 Andrew and Pitt Depreciated Replacment Penilaian aset khusus untuk (2000) Cost bangunan pada sektor publik mengahasilkan kenaikan penilaian yang luar biasa tinggi. 2 Plimmer and Sayce Depreciated Dibutuhkan konsistensi (2006) Replacement Cost. dalam penilaian sehingga Berdasarkan penilaian dapat diperoleh nilai yang aset publik dengan wajar terhadap aset yang tujuan laporan keuangan dinilai baik itu dalam berdasarkan fair value menilai jalan. 3 Soeparjanto (2008) Depreciated Estimasi nilai jalan Replacement Cost dalam menggunakan metoda DRC menilai aset jalan menunjukkan perbedaan dibanding pendekatan biaya. 4 Dethan, I.K. (2009) Penilaian jalan dengan Hasil estimasi nilai jalan metoda DRC dan SIG dengan DRC dan SIG lebih objektif dan terjadi peningkatan nilai dari aset jalan. 5 Subur, R. (2009) Penilaian jalan dengan Diperoleh nilai wajar ruas metoda DRC dan SIG jalan Usman Syah, Pasar Baru, dan Mandoang yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang di akui sebelum penelitian. 6 Putro, NA. (2010) Penilaian Ruas Jalan Estimasi nilai jalan Lingkar Utara Provinsi menggunakan metoda DRC DIY di peroleh nilai wajar. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, kesamaan terletak pada topik yang diambil,
11
yaitu penilaian jalan, serta penggunaan metoda DRC untuk mengistimasi nilai. Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, waktu penilitian, metoda penaksiran biaya untuk mengestimasi konstruksi bangunan, metoda estimasi depresiasi, metoda estimasi nilai tanah dan metoda analisi skenario normal, pesimis, dan optimis, untuk memproyeksikan nilai properti.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai wajar (fair value) pada ruas Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, Dermaga Ferry di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai, dengan menggunakan Metoda Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost Method (DRC), dengan rincian estimasi sebagai berikut: 1. mengestimasi Gross Replacement Cost konstruksi jalan pada ruas Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka dan Jalan Dermaga Ferry; 2. mengestimasi depresiasi jalan pada ruas Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka dan Jalan Dermaga Ferry; 3. mengestimasi indikasi nilai tanah ruas Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka dan Jalan Dermaga Ferry; 4. mengestimasi indikasi nilai properti subjek. 1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti, yaitu:
12
1. sebagai referensi bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan pencatatan aset khususnya aset Jalan Trans Darame, KH Achmad Syukur, Merdeka, Jalan Dermaga Ferry, yang berada di Kabupaten Pulau Morotai; 2. sebagai referensi BPK-RI dalam melakukan pemeriksaan atas aset tetap khusunya dalam katagori jalan, jembatan, dan irigasi; 3. sebagai referensi bagi penilai dalam melakukan penilaian aset negara lainnya.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi masing-masing bab secara rinci adalah sebagai berikut. Bab I Pengantar, yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab III Analisis Data, memuat tentang cara penelitian, jalan penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV Kesimpulan dan Saran, memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data dan memberikan saran pada penelitian selanjutnya dan juga memaparkan keterbatasan penelitian.
