BAB I PENGANTAR
1.1 Latar Belakang Peralatan sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan sangatlah penting sebagai proses penyelenggaraan kegiatan administrasi kantor pemerintahan daerah. Ditinjau dari sudut perkembangan teknologi di berbagai bidang yang saat ini sangat pesat, mau tidak mau harus ikut terlibat dalam memainkan peranan di berbagai bidang khususnya pada penataan aset-aset atau barang di instansi masing-masing. Di samping penggunaan teknologi untuk penataan aset pemerintah, di tambah semakin meningkatnya volume dan jenis kegiatan kerja penyelenggaraan tugas-tugas dinas umum pemerintah, serta dalam rangka tertib administrasi, maka perlu dibuat suatu aturan dalam pemerintahan yang berkaitan dengan penertiban administrasi dan juga penataan aset yang baik dalam struktur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Aturan itu berguna untuk peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan agar berdaya dan berhasil guna dalam mendukung pembangunan di bidang tata pemerintahan. Maka perlu adanya suatu alat pendukung berupa aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu aset atau alat pendukung yang sangat penting bagi kelancaran tugas-tugas operasional di luar kantor, yaitu kendaraan dinas. Aset ini sangat berguna untuk mendukung kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah baik provinsi maupun daerah perlu diselenggarakan. Untuk itu perlu diingat ada beberapa faktor penentu dalam
1
2
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kaho, 1988: 60). Faktor penentunya ada 4 (empat) antara lain adalah faktor manusia (sebagai subyek penggerak faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Seperti yang telah di kemukakan di atas, maka dari keempat faktor yang ada harus berjalan bersama dan saling berhubungan. Dalam penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan, khususnya di Provinsi Papua harus mampu melihat dan menerapkan keempat faktor yang ada. Tanpa kemampuan manusia, keuangan, peralatan maupun organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintah daerah khususnya di Provinsi Papua. Dalam sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintah daerah, peralatan sangat dibutuhkan sebagai sarana transportasi pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Alat transportasi ini adalah salah satu faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pekerjaan, baik itu sebagai alat angkutan untuk pegawai atau untuk kepentingan dinas lainnya di lapangan. Untuk menjalankan kegiatan dalam kepentingan dinas sehari-hari baik itu urusan yang berhubungan dengan efektifitas waktu dalam menjalankan pekerjaan yang ada di dalam kantor maupun di luar kantor, perlu diingat ketepatan waktu
3
dalam keberhasilan yang ingin dicapai. Untuk itu dalam menangani semua pekerjaan yang ada, perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pimpinan dan pihak-pihak tertentu yang menangani sistem pemeliharaan dan penghapusan pada alat transportasi itu sendiri. Hal ini dimaksud agar keefektifitasan dan keefisiensinya dapat terjaga dengan baik dengan tujuan untuk mengurangi risiko kerusakan awal, mengurangi waktu dan biaya perawatan serta untuk meningkatkan pelayanan public baik pada pegawai kantor itu sendiri maupun kepada masyarakat umum. Kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas negara yang disediakan kepada pejabat dan sarana operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disebut dengan SKPD. Tujuannya antara lain agar pejabat ataupun tenaga operasional lainnya dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dinas sehari-hari dapat lebih cepat dan lancar. Dengan demikian, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan lancar dan terarah. Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4
Sehubungan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD, dan atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Di samping itu pengurusan dan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Permendagri No.17 Thn 2007). Provinsi Papua khususnya di kota Jayapura dengan struktur jalannya yang berbelok-belok dan medannya yang agak sulit di jangkau, tingkat pemeliharaan aset kendaraan operasional perlu di perhatikan. Hal ini harus lebih diperhatikan baik dalam proses pemeliharaan agar dalam mengoptimalkan alat transportasi dinas tersebut tidak menghambat pekerjaan dan waktu yang dimiliki karena gangguan atau tingkat kerusakan yang dapat mengganggu aktifitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai sehari-hari baik di dalam maupun di luar kantor. Dengan adanya fasilitas kendaraan dinas yang dirawat dan dioptimalkan dengan baik maka efektifitas dan tanggung jawab pelayanan administrasi kantor dapat berjalan lancar dalam pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran administrasi kantor.
5
Pengertian dari kendaraan dinas itu antara lain adalah kendaraan milik pemerintah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kedinasan. Agar penggunaan kendaraan dinas terakomodir dengan baik, maka diterbitkan suatu peraturan pemerintah tentang pengelolaan barang serta pedoman teknis dalam pengelolaannya. Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah serta Pedoman Teknisnya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mana kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, walikota bagi daerah kota. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Di dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada, yang disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya yang disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6
Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang dan unit kerjanya, sekaligus kuasa pengguna barang tersebut. Menurut Siregar (2004: 551), aset merupakan pengelolaan (manajemen) salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat. Upaya pengelolaan aset agar mampu menunjang kinerja manajemen organisasi Pemda/perusahaan secara keseluruhan, sangat dibutuhkan program restrukturisasi aset, yang terdiri dari kegiatan identifikasi, penilaian, legal audit, serta analisis optimalisasi aset (highest and best use study/HBU study) serta terpadu dengan pengembangan suatu sistem informal andal yang dapat mendukung pengelolaan aset. Untuk pengelolaan barang milik daerah atau aset pemerintah yang ada khususnya di Provinsi Papua, bila kita melihat kembali uraian penting yang disampaikan tadi maka kenyataannya dalam proses pemeliharaan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan tingkat efisiensi dan manfaatnya (kendaraan dinas maupun operasional) bagi pegawai khususnya yang bekerja di Provinsi Papua. Apabila tingkat efisiensi kerja yang semakin hari semakin tinggi, maka manfaat dari
7
pemeliharaan kendaraan dinas bagi suatu organisasi pemerintah sangatlah penting guna menunjang kelancaran pekerjaan. Tingkat kebutuhan pegawai dalam pemanfaatan fasilitas kantor yang disediakan sangatlah besar. Selain mendukung ketepatan waktu bekerja, juga penyelenggaraan administrasi kantor yang melibatkan kantor atau instansi-instansi lain yang saling bekerjasama dalam pelayanan ketatausahaan atau urusan kedinasan. Contoh: dalam hal mengikuti kegiatan-kegiatan kursus maupun pelatihan di luar kantor pada waktu kerja dan pengiriman surat-surat administrasi kantor melalui ekspedisi yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang tepat. Maka sangatlah tepat aset fasilitas ini diperhatikan dalam hal pemeliharaan guna mengukur umur efektifitas dan ekonomis kendaraan itu sendiri. Dalam sistem pemeliharaan maupun operasional, harus diperhatikan tingkat pemanfaatannya, umur efektifitasnya, maupun penghapusannya. Oleh karena itu, Penetapan Rencana Kebutuhan Aset Kendaraan merupakan bagian kegiatan yang cukup penting, karena kegiatan ini sangat menentukan dan mendukung tingkat kebutuhan pegawai dengan fasilitas yang ada agar efektifitas kerja setiap unit bagian sekaligus tingkat efisiensi organisasi suatu kantor dapat terlaksana dengan baik. Pada proses pemeliharaan yang dilakukan, merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan ini dilakukan terhadap barang milik negara hendaklah jangan mengubah, menambah atau mengurangi bentuk ataupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang
8
yang memenuhi persyaratan, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keasliannya. Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah barang milik negara terhadap tingkat kerusakan yang terjadi agar tidak banyak merugikan negara. Menurut Halim dan Icuk (2011:3) dituliskan bahwa: sebagai sebuah organisasi, negara harus mengelola sumber dananya yang terbatas dengan prinsipprinsip manajemen. Sumber dana negara yang terbatas tercermin dalam APBN dan APBD harus dikelola dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip atau konsepkonsep manajemen yang ideal. Konsep yang populer dalam pengelolaan keuangan atau dana negara adalah konsep “Value for Money” (VFM) yang dikenal pula dengan konsep 3 E’s yakni Ekonomi, Efisien, dan Efektif. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dan daerah haruslah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektivitas yang maksimal. Untuk itu instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah khususnya di Provinsi Papua hendaknya memperhatikan proses pemeliharaan dan penghapusannya, sehingga dapat diperhitungkan nilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas suatu barang atau aset pemerintah yang ada berupa kendaraan dinas operasionalnya. Hal tersebut meliputi tingkat pemeliharaan, keusangan dan ketidakefektifan, sehingga berdasarkan peraturan pemerintah dalam proses penghapusannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai akan fasilitas kendaraan dinas terhadap ketepatan waktu dalam bekerja disertai tingkat volume pekerjaan yang
9
semakin padat, maka alat transportasi berupa kendaraan dinas dan operasional perlu mendapat perhatian khusus. Jika tidak dibarengi dengan fasilitas kendaraan untuk menunjang semua pekerjaan kantor, maka akan memperlambat efektifitas dalam bekerja dan mengurangi ketepatan waktu untuk target yang hendak dicapai tidak terwujud. Hal ini akan merugikan instansi pemerintah itu sendiri. Pada dasarnya fasilitas aset kendaraan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran aktivitas pekerjaan, namun pada kenyataannya seringkali ditemui masalah baik itu kurangnya penyediaan aset kendaraan maupun sudah tersedianya aset kendaraan tetapi tidak didukung oleh proses pemeliharaan yang baik. Aset-aset tersebut tidak terpakai efisiensinya sehingga nilai kerusakannya akan semakin parah jika tidak di pergunakan atau tidak diperhatikan pemeliharaannya dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian dilakukan penelitian aset kendaraan dinas pada salah satu kantor Dinas di Provinsi Papua dengan judul: ”Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pada Kantor Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua Tahun 2009-2012”.
1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Penelitian tentang pemeliharaan dan penghapusan aset kendaraan dinas operasional pada kantor Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua sampai saat ini belum pernah dilakukan.
10
1.3 Keaslian Penelitian Seperti telah disebutkan di atas, penelitian tentang pemeliharaan dan penghapusan aset kendaraan dinas operasional pada kantor Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua belum pernah dilakukan. Namun beberapa penelitian mengenai pemeliharaan dan penghapusan aset dan permasalahan yang sama telah beberapa kali dilakukan di beberapa lokasi antara lain sebagai berikut: 1.
Mirghani
(2001)
menguraikan
tentang
kerangka
penetapan
biaya
pemeliharaan dengan menyediakan sasaran yang reliable, relevan dan informasi yang tepat waktu tentang harga yang sebenarnya dan efisiensi biaya dari pemeliharaan yang terencana dengan menggunakan konsep dan teknik Activity Base Costing (ABC). Hasil penelitiannya adalah salah satu tujuan dari kerangka penetapan biaya pemeliharaan tersebut adalah tingkat efisiensi biaya. 2.
Bertovic, Kaganova dan Rutledge (2004) Asset Management Model for Local Government, Local Government Reform Project (LGRP), The Urban Institute, Usaid melakukan penelitian tentang model manajemen aset untuk pemerintah daerah, mengatakan bahwa manajemen aset sangatlah penting dalam rangka pengambilan keputusan tentang akuisisi, mempertahankan, dan pelepasan property riil untuk penggunaan dan investasi pemilik.
3.
Bloomquist dan Oldach (2005) tentang seberapa penting mengoptimalisasi aset dalam suatu perusahaan dengan memadukan teknologi. Hasil penelitiannya adalah optimalisasi aset perusahaan memerlukan pendekatan perbaikan yang “cerdas” dengan memadukan teknologi secara strategis,
11
metodologi yang handal, proses pemeliharaan yang terbaik dan perubahan budaya dalam sebuah program yang terkoordinasi dan berkelanjutan. 4.
Jin et al, (2007) tentang: “Optimal selection of Maintenance Strategies Considering Variation of Operation Availability” tersedianya peralatan kadangkala memerlukan indeks untuk menilai suatu keputusan kinerja suatu perawatan barang. Laporan ini bertujuan untuk melihat seberapa pentingnya ketersediaan variabel-variabel peralatan sebagai bagian optimalisasi dari strategi perawatan, termasuk diantaranya perawatan reactive, perawatan berdasarkan usia (age-based), dan perawatan berdasarkan kondisi (conditionbased). Hal tersebut ditunjukkan pada kriteria optimalisasi tradisional dan perlu adanya pertimbangan suatu harapan adanya ketersediaan peralatan yang kemungkinan hilang. Suatu keputusan dilihat secara optimal melalui strategi perawatan. Di dalam suatu perbedaan, optimalisasi yang bertujuan untuk suatu harapan dan ketersediaan macam-macam peralatan yang dapat tersedia, dimana adanya kekhususan peralatan yang berumur panjang pada variabel yang lebih luas.
5.
Sumaryono (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai realisasi lelang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga limit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai realisasi lelang sedangkan jumlah peserta lelang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap nilai realisasi lelang kendaraan bermotor.
6.
Chow, Hafalir, dan Yavas (2013) menunjukkan melalui penelitiannya bahwa suatu lelang menghasilkan nilai realisasi yang tinggi dibanding penjualan
12
dengan negosiasi. Permintaan terhadap aset yang dilelang akan tinggi apabila aset tersebut bersifat homogen, dan ketika aset tersebut menarik banyak pembeli dengan penilaian yang tinggi. Penelitian menggunakan data penjualan properti di Singapura. 7.
Daniati dan Farida (2013) tentang Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional. Penelitian yang telah dikaji bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tata usaha yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemeliharaan, dan pengamanan kendaraan dinas operasional Kabupaten Siak. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan adanya penyalahgunaan kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional kantor untuk kepentingan pribadi dengan kata lain digunakan bukan untuk kepentingan dinas. Keaslian penelitian ini
dibandingkan dengan beberapa penelitian
sebelumnya adalah terletak pada lokasi, objek dan waktu penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang konsep manajemen aset dan alat analisis
13
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. menganalisis proses pemeliharaan dan penghapusan aset kendaraan dinas operasional; 2. menganalisis tingkat penggunaan dan pemanfaatan dari fasilitas kendaraan dinas operasional dalam masa efektifitasnya.
1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk: 1. Instansi Menjadi
bahan
masukan
yang
positif
agar
lebih
mengefisiensikan
pemeliharaan serta penghapusan asetnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai dan manfaat dari suatu aset pemerintah yang ada khususnya kendaraan dinas operasionalnya; 2. Peneliti lainnya Sebagai bahan masukkan tentang tahap pemeliharaan dan proses penghapusan aset kendaraan dinas dalam masa perhitungan efektifitasnya.
14
1.6 Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab I Pengantar berisi latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis berisi tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis. Bab III Analisis data dan Pembahasan berisi cara penelitian, pengumpulan data, sumber data, teknik pengambilan sampling, hasil analisis data dan pembahasan.
Bab IV Kesimpulan dan Saran berisi
kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang masukan bagi pihak yang berkepentingan.
relevan dan dapat dijadikan
